Yusafran, S.Pd pembanding (KT).Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditanda tangani oleh orang yangbersangkutan, Ijazah Paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.Dimana setelah diperiksa ke Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil5permintaan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama sama denganpenyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto,S.Kom (staf Sub Bagian Urusan dalam

Yusafran, S.Pd pembanding (KT).Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditanda tangani oleh orang yangbersangkutan, Ijazah Paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.Dimana setelah diperiksa ke Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasilpermintaan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama sama denganpenyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto,S.Kom (staf Sub Bagian Urusan dalam

ZULFIRMAN,SE Bin NURDIN;: e Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil di bidang Kasi Dayah +1 (satu) tahun, dan sebelum di Dinas Pendidikan saksi di Pendidikan Luar Sekolah (PLS);e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah pendataan dayah untuk wilayah seKabupaten Aceh Singkil;e Bahwa saksi diperintahkan ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi hasil kelulusan pesertaujian paket C sederajat tahun 2007 ke Puspendik Balitbang Kemdikbud Jakarta;e Bahwa saksi berangkat ke Jakarta

(memberi keterangan dibawah sumpah); Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku staf Sub.Bagian Urusan Dalam pada PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD adalah pengolahan data komputersekaligus penanggung jawab ruang komputer pada staf Sub Bagian Urusan Dalam pada PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD; Bahwa saksi menjabat sebagai staf Sub.Bagian Urusan Dalam pada Pusat Penilaian PendidikanBALITBANG KEMDIKBUD dengan SK penempatan dari Kepala Pusat Penilaian PendidikanBALITBANG KEMDIKBUD

tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang

tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

VII Pus Alpalhan(sekarang Pama Mabesau) ;Kesatuan : Balitbang Kemhan (sekarang DenmaMabesau) ;Tempat lahir : Jakarta ;Tanggal lahir : 29 September 1975 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Agama : Islam ;Tempat tinggal : Jalan Tupolev K.33, Komplek Skadron,Kelurahan Halim Perdanakusuma, KecamatanMakasar, Jakarta Timur ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :1.

Bahwa Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNI AU melaluiSepa PK angkatan keVII tahun 2000 kemudian ditempatkan di Puslitbang TNIpada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNI dibubarkan, selanjutnyaTerdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan pada tahun 2001 hingga saatmelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten SusNRP. 527154.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00Terdakwa datang ke rumah Saksi Mayor Laut (KH) Ir.

Kepala Balitbang Kementerian Pertanian, c.q. Kepala Balai Penelitan Jagung dan Sereal (Balitjas) Maros , 2. Menteri Keuangan RI, c.q. Dirjen Kekayaan Negara, c.q. Kanwil DJKN Propinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, c.q. KPKNL Makassar,

Kepala Balitbang Kementerian Pertanian, c.q.Kepala Balai Penelitan Jagung dan Sereal (Balitjas) Maros beralamat diJalan Dr. Ratulangi Maros, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, KabupatenMaros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I.2. Menteri Keuangan RI, c.q. Dirjen Kekayaan Negara, c.q. Kanwil DJKNPropinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, c.q.

25 Juli 2018 tentang pencabutangugatan perkara Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN.Plp :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon elum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV, Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

• Menerima permohonan pencabutan gugatan Kuasa

kelahiran pemohon tersebut telah puladicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenSragen sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5467/TP/2010 (bukti P.3);Menimbang, bahwa kemudian Pemohon baru menyadari jika telahterjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu padapenulisan tanggal lahir Pemohon dari tertulis 10 Desember 1998 untukdibetulkan menjadi 10 Mei 1998 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2021/PA.AdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:Indra Muhamad Nur bin Sagala, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Honorer pada BALITBANG Kab.

Konawe Selatan,bertempat tinggal di Desa Sambahule, Kecamatan Baito,Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;Yusnita binti Ruslim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Honorer pada BALITBANG Kab.

Perj003/DRUSP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontrak senilaiRp. 85.787.244.180, (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluhtujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh3 Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersamaYogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan(SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yangmemerintahkan kepada PT.

Desember 2010 yang ditandatangani Subiyanto selaku PejabatPembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku BendaharaPengeluaran ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548 / 137608 /R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijantoselaku Pejabat Pembuat Komitmen ;8 Setelah buktibukti pendukung Surat Perintah Membayar (SPM)No. 01552/BALITBANG/A3.2/X1I/2010 tanggal 14 Desember192010 Satker Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan setelahdilengkapi dokumen pendukungnya, selanjutnya

Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yangbertindak dalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas,menandatangani Kontrak PelaksanaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan KelembagaanDalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

Desember 2010 yang ditandatanganioleh Subijanto atas nama Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Balitbang Kemdiknas ;e Surat pernyataan untuk SPPR LS tanggal 13 Desember 2010 yangditandatangani oleh Subijanto atas nama Kepala Badan Penelitian danPengembangan Pejabat Pembuat Komitmen ;e Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal13.

Desember 2010 yang ditandatangani Subiyanto selaku PejabatPembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku BendaharaPengeluaran ;e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548 / 137608/ R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijantoselaku Pejabat Pembuat Komitmen ;8 Setelah buktibukti pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) No.01552/BALITBANG/A3.2/XI/2010 tanggal 14 Desember 2010Satker Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan setelah dilengkapidokumen pendukungnya, selanjutnya

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang

SALINAN PUTUSANNomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Pbrass) Goal ttl auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiGugat antara :Nila Fauzi binti Muchtar Husin, Umur 56 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhirSLTA, pekerjaan PNS Staf Balitbang Propinsi Riau, tempattinggal / kediaman di Jalan Senapelan RT.02 RW. 06 (belakangSurau Irkhas No.10) Kelurahan

telah mengajukan pencabutan permohonan perkara Nomor :26/Pdt.P/2018/PNPIp :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR ataun RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon belum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

Surat Perintah ini dapat dilaksanakan dengan segera;Menimbang, bahwa Pedoman Tehnis Adminitrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum, edisi 2007, yang diterbitkan Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RepublikIndonesia, halaman 58, huruf J mengenai Pencabutan Gugatan merumuskangugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban,tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harusmendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapiada

danbiayabiaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa oleh karena sebelum gugatan Penggugat dimohonpencabutan Pengadilan Negeri Baubau sudah mengeluarkan biayabiaya untukpemanggilan dan biayabiaya lainnya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan, maka berdasarkan pasal 272 RV, Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara tersebut;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, Pedoman TehnisAdminitrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang

Balitbang Sumber Daya Laut (LIPI) Ambon
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama ASIAH T;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi AHMAD BASYUNI dan EKOJATMIKO;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

." ; won nnn6.Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah AgungRepublik Indonesia, tahun 2007, pada halaman 101 Sub Judul AL. PerlawananTerhadap Eksekusi, disebutkan : Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (Pasal 206 (6) RBg.