• ,Dipl.E.Eng, ; KEPALA PUSAT LITBANG PERMUKIMAN, BALITBANG KIMPRASWIL DEPARTEMEN KIMPRASWIL

• KEPALA BALITBANG KEMENTRIAN PERTANIAN CQ. KEPALA BALAI PENELITIAN JAGUNG DAN SEREAL (BALITJAS) MAROS

• Memohon agar barang bukti berupa :Suratsurat : 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhandari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/IX/2011tanggal 27 September 2011 tentang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah darikesatuan sejak tanggal 09 Mei 2011. 1 (satu) lembar Daftar orang yang harus dicari dari Satpom Lanud Halim PerdanaKusuma Nomor : POM418/TX/2011/HLM tanggal

  Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kapuslitbang Alpahan Kemhan telahmemerintahkan kepada anggota Susbag TU dan Staf Bagum Setr Balitbang untuk mencari orangdari Satpom Halim Perdana Kusuma Nomor POM418/07/IX/HLM tanggal 29 September 2011 atasnama Terdakwa.5.

  Kemudian pada tahun 2001 diadakan pembubaran Puslitbang TNI sehinggaTerdakwa dipindah kjfe(*Balitbang Kemhan, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikutipendidikan Sussarcab Adm, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini denganpangkat Kapten Sus NRP.5271542.

  Bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalahsalah dan Terdakwa siap menanggung segala resiko yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan iniberupa :Suratsurat : 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhandari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/TX/2011tanggal 27

  Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.3s Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat : 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhandari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/IX/2011tanggal 27 September 2011 tentang Terdakwa

• Malang ;Bahwa mengingat pada saat itu Terdakwa memegangjabatan Kepala Balitbang Kab.

  Malang (SK Bupati Malang No.821.2/013/421.401/06, 02 Maret 2006 dan sebagaiPengguna dan Pengelola Anggaran Badan Penelitian danPengembangan (Balitbang) Kab. Malang 2007.

  BupatiMalang No.821.2/013/421.401/06, 02 Maret 2006 dansebagai Pengguna dan Pengelola Anggaran BadanPenelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kab.

  Malang (SK Bupati MalangNo.821.2/013/421.401/06, 02 Maret 2006 dan sebagaiPengguna dan Pengelola Anggaran Badan Penelitian danPengembangan (Balitbang) Kab.Malang 2007.Menimbang, bahwa Terdakwa (Tony Arwan Mansyur,SH.

  Kepala Balitbang tidak dianggarkan dalamDPA SKPD ;Menimbang ...Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas,maka unsur menyalahgunakan kewenangan telahterpenuhi secara sah menurut hukum ;Ad. 4.

• Iwan ESJsebagai alat pembayaran Processor Isotop Atomic FVAPFC Balitbang Dephan yang rencananya uang tersebutakan segera ditransfer oleh Sdra. lwan ESJAdikusuma kepada Tonny Bellgram.10. Bahwa setelah Saksi 1 (Sdri.

  Iwan ESJ Adikusuma melalui HP danSaksi 3 diminta untuk bertemu di Balitbang HankamPondok Labu Jakarta Selatan diruangan Terdakwa gunadilakukan pembayaran oleh Bendahara BalitbangDephan RI sesampainya di Balitobang Hankam PondokLabu Jakarta Selatan Saksi 3 bertemu dengan Sadr.Iwan ESJ Adikusuma dan Terdakwa, mereka berduamenerangkan bahwa Bendahara Balitbang sudah pulangdan tidak mungkin kembali dan dijanjikan besokharinya untuk ketemu kembali di Bank Lippo SenenJakarta Pusat.I.12.

  Iwan ESJ Adikusuma melalui HP danSaksi diminta untuk bertemu di Balitbang HankamPondok Labu Jakarta Selatan diruangan Terdakwa gunadilakukan pembayaran oleh Bendahara BalitbangDephan RI sesampainya disana Saksi bertemu denganSdr. Iwan ESJ Adikusuma dan Terdakwa dan merekamenerangkan bahwa bendahara Balitbang sudah pulangdan tidak mungkin kembali dan dijanjikan besokharinya untuk ketemu kembali di Bank Lippo SenenJakarta Pusat.8.

  Iwan pernah berkunjung ketempatTerdakwa pada saat Terdakwa bertugas di Suad, diMabes INI dan yang terakhir pada saat Terdakwabertugas di Balitbang Dephan RI, Sdr. Iwan ESJAdikusuma juga masih menemui/berkunjung ke tempatTerdakwa.4. Bahwa pada saat Sadr. Iwan ESJ Adikusumaberkunjung ke kantor Terdakwa,Terdakwa menerimaSdr.

  Iwan ESJAdikusuma melalui HP dan Saksi 2 diminta untukbertemu di Balitbang Hankam Pondok Labu JakartaSelatan diruangan Terdakwa guna dilakukanpembayaran oleh Bendahara Balitbang Dephan Rlsesampainya di Balitbang Hankam Pondok ~ LabuJakarta Selatan Saksi 2 bertemu dengan Sdr. Iwan40ESJ Adikusuma dan Terdakwa, mereka berduamenerangkan bahwa bendahara Balitbang sudah pulangdan tidak mungkin kembali dan dijanjikan besokharinya untuk ketemu kembali di Bank Lippo SenenJakarta Pusat.12.

• 005, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota KendariSulawesi Tenggara;Bahwa Hartini Husein binti Djalle Fadjal Husein (Almarhumah) meninggaldunia karena sakit Non Hemoragic Stroke pada tanggal 06 November 2021sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/61/X1/2021 yangdikeluarkan oleh Lurah Tipulu, Keluarahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat,Kota Kendari pada tanggal 08 November 2021;Bahwa Hartini Husein binti Djalle Fadjal Husein (Almarhumah) semasahidupnya bekerja sebagai PNS di BALITBANG

  dunia dari pada Hartini Husein binti Djalle Fadjal Huseindan meninggal dalam keadaan beragama Islam;Bahwa dalam pernikahan Djalle Fadjal Husein dan Hatijah telahdikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masingmasing bernama: Faridabinti Djalle Fadjal Husein, Nurjana binti Djalle Fadjal Husein, Faisal binDjalle Fadjal Husein dan Hartini Husein binti Djalle Fadjal Husein(almarhumah); mereka beragama Islam;Bahwa almarhumah Hartini Husein binti Djalle Fadjal Husein semasahidupnya bekerja sebagai PNS di Balitbang

  dunia dari pada Hartini Husein binti Djalle Fadjal Huseindan meninggal dalam keadaan beragama Islam; Bahwa dalam pernikahan Djalle Fadjal Husein dan Hatijah telahdikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masingmasing bernama: Faridabinti Djalle Fadjal Husein, Nurjana binti Djalle Fadjal Husein, Faisal binDjalle Fadjal Husein dan Hartini Husein binti Djalle Fadjal Husein(almarhumah); mereka beragama Islam; Bahwa almarhumah Hartini Husein binti Djalle Fadjal Husein semasahidupnya bekerja sebagai PNS di Balitbang

• tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

  Diklat Kumdil MA RI,maka perkara perdata Nomor : 139/Pdt.G/2018/PN.Mlg dicoret dari bukuregister perkara ( pembatalan pendaftaran ) dan dibuatkan penetapanpencoretan perkara tersebut yang tembusannya diberikan kepada para pihak ; Mengingat, HIR, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil MA RI danperaturan hukum lain yang bersangkutan ; na nnnneennnnnneenenneenees = MENETAPKAN & wrrrennnnnneenenenneeeeeee=1.

• yang diberi tanda bukti P5; Foto copy dari foto Penggugat, yang diberi tanda bukti P 6;Print out Internet Email iobu Fatimah Umar, yang diberi tanda bukti P7;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalilsa ; ; ; ; ;. hgkalannya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopiVie suratsurat ngacjiberi materai cukup dan telah disesuaikan denganbrupaes 1 aslinya, bukti manaFoto copy sesuai dengan aslinyva PEDOMAN TEKNISADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM,BUKU Il Edisi 2007, BALITBANG

  Foto copy sesuai dengan aslinya PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASIDAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM, BUKU Il Edisi 2007,BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI 2007, yang diberitanda bukti T.I/1;2. Foto copy sesuai dengan aslinya HUKUM ACARA PERDATA,Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang diberi tanda bukti T.Il2;3. Foto copy sesuai dengan aslinya Strategi Menyusun Dan MenanganiGugatan Perdata.

  Foto copy sesuai dengan aslinya PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASIDAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM, BUKU Il Edisi 2007,BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI 2007, yang diberitanda bukti T.Ill1;2. Foto copy sesuai dengan aslinya HUKUM ACARA PERDATA, TentangGugatan, yang diberi tanda bukti T.Ill2; 3. Foto copy sesuai dengan aslinya Strategi Menyusun Dan MenanganiGugatan Perdata, yang diberi tanda bukti T.Ill3 ;Hai 46 dari 61 hal Putusan Perk No.63/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst4.

  Foto copy sesuai dengan aslinva PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASIDAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM, BUKU Il Edisi 2007,BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI 2007, yang diberitanda bukti T.IV1;2. Foto copy sesuai dengan aslinya HUKUM ACARA PERDATA, yangdiberi tanda bukti T.IV2; 3: Epto copy sesuai dengan aslinya Strategi Menyusun Dan Menangani Tugatan Perdata, yang diberi tanda bukti T.IV 3;Yic = jjwQto copy sesuai dengan aslinya KOMPOSISI, yang diberi tanda buktio AITIN4;V Ft?

• Bahwa intinya pada rapat musyawarah tersebut, Tergugat berjanji bahwa paratransmigran (di antaranya para Penggugat) akan di TSMkan (Trans SwakarsaMandiri) di areal belakang ADC/LDC, hal ini berdasarkan surat permmyataan yangditandatangani dari unsur BALITBANG ADC/LDC Kuro Tidur, Kanwil Transdan PPH Provinsi Bengkulu, Kanwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara yangmerupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dari Tergugat;7.

  Tidur, Kanwil Trans dan PPH Provinsi Bengkulu, Kanwil Trans12.11.12.13.14.15.dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dariTergugat bahwa Tergugat berjanji kepada para Penggugat akan di TSMkan (Trans Swakarsa Mandiri)di areal belakang ADC/LDC/diganti Iahan;Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, menjelaskan bahwa :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yangmembuatnya".Maka kesepakatan yang ditandatangani unsur BALITBANG

  tersebut;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka denganmenunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara PersidanganPerkara ini, kesemuanya dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tercantum di muka;Menimbang, bahwa pada pokoknya substansi gugatan Para Penggugatmenerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara Para Transmigran (di antaranyaadalah Para Penggugat) dengan unsur BALITBANG

  posita sedemikian Pengadilan menilai bahwasanyatersebut tidak cukup dapat mengeliminir keberlakuan asas "Actor SequiturRei" (forum domicili) dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan amelumnya, karena telahsecara jelas, rigid dan eksplisit dalam Surat ;4..tannya, bahwa pihak Para Penggugat tersebut hanyamenarik danrefempatkan "Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI" an sich sebagai pihak eg merekagugat (pihak Tergugat), dan tidak ada pola penegasan hubungan:/oemikian (hubungan antara unsur BALITBANG

14) 2 (dua) bundel Laporan BASTB Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Tentang Kegiatan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Umum 2 , Balitbang dan Komposit Varietas Bima 10 , Bima 15, Bima 20, AHSTI (Asia 92 (A6)), Prima 1 (Jaya 3)), Bioseed (B-89, B-70, B-54), Advanta 78, Dragon dan Bisma di Provinsi NTB Tahun 2017 yang dilaksanakan PT Wahana Banu Sejahtera di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan

Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbang, Hibrida Umum2dan Komposit oleh PT.

/DIPERTABUN tanggal 9 Desember 2017untuk pemeriksaan Benih Jagung Hibrida Balitbang VarietasBima 10 sebanyak 30.000 kg.11.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan NomorProd.TP.027/..../DIPERTABUN tanggal 9 Desember 2017untuk pemeriksaan Benih Jagung Hibrida Balitbang VarietasBima 15 sebanyak 40.000 kg.12.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan NomorProd.TP.027/.....

/DIPERTABUN tanggal 16 Desember 2017untuk pemeriksaan Benih Jagung Hibrida Balitbang VarietasBima 10 sebanyak 20.000 kg.20.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan NomorProd.TP.027/..../DIPERTABUN tanggal 16 Desember 2017untuk pemeriksaan Benih Jagung Hibrida Balitbang VarietasBima 15 Sayang sebanyak 45.000 kg.21.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan NomorProd.TP.027/......

Bahwa pengadaan benih jagung Hibrida Umum 2, Balitbang danKomposit sebanyak 849.900 kg oleh PT.

• serta melakukan perbuatan, yangmasingmasing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:1 ~=Pada tahun 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kegiatanPemetaan dan Pendataan satuan pendidikan yang anggarannya bersumberpada APBN 2010 DIPA PSP Balitbang

  Putusan Nomor : 78/PID/TPK/2014/PT.DKI.0853.0/02311.1//2009 tanggal 31 Desember 2009 pada ProgramPenelitian dan Pengembangan Pendidikan (10.09.01), KegiatanPembinaan/Pembuatan/ Pengembangan Sistem Data, Statistik danInformasi (0094) pada sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan (00672)dengan Pagu Anggaran Rp. 86.913.372.000, (delapan puluh enam milyarsembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), untuksasaran 224.760 sekolah tingkat dasar (SD dan SMP);Untuk pelaksanaan DIPA PSP Balitbang

  Putusan Nomor : 78/PID/TPK/2014/PT.DKI.PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010,DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT:1Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PSP Balitbang Kemdiknasmenerbitkan Pengumuman No. 10982/G4/PSP/2010 tanggal 29September 2010 tentang Pengumuman Prakualifikasi Ulang PekerjaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan TA 2010 untuk KegiatanPenguatan Kelembagaan dengan perkiraan besaran biaya Rp90.000.000.000, (sembilan puluh milyar rupiah), tanpa menyebutkansecara jelas terkait informasi

  Mansyur Ramli,selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalam kedudukannyaselaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku DirutUtama PT. Surveyor Indonesia menandatangani Kontrak PelaksanaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

  Surveyor Indonesia menerbitkan danmenandatangani Surat Keputusan Direksi SKD014/DRUSP/DSDM/XI1/2010 tanggal 29 November 2010 tentang PembentukanManajemen Proyek Pemetaan dan Pendataan Satuan Pendidikanpada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbang KementerianPendidikan Nasional TA 2010, yaitu:No. NamaJabatan di unit usahastrategis jasa dukunganpemerintahan ITJabatan di MP 1. Yogi P.

• Nomor 2554 K/PDT/2013Namun, ternyata produk dari permohonan pembubaran Yayasanyang Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya diimpact dengan keluaran Putusan, dan bukan Penetapansebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang DiklatKumdil Mahkamah Agung RI 2007 (catatan: mengenai tahunpenerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelahtahun 2007), pada halaman

  44, angka (4) tersebut, sehingga jelasapabila putusan perkara ini (yang dimohonkan kasasi) adalahmerupakan implementasi kelalaian pemenuhan syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan, dan putusantersebut layak untuk dibatalkan oleh Judex Jure Mahkamah AgungRl;Bahwa, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil MahkamahAgung RI 2007, pada halaman 44, angka (4), (catatan: mengenaitahun penerbitan termasuk namun tidak terbatas pada

  PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, Gubernur, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atauyang setingkat, yang kesemuanya diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang diperintahkanoleh Peraturan Perundangundangan yanglebin tinggi atau dibentuk berdasarkankewenangan (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;Bahwa, Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, edisi2007, Balitbang

  Nomor 2554 K/PDT/2013jelas apabila Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi2007, Balitbang Diklat Kumdil MahkamahAgung RI 2007, pada halaman 44, angka(4), (catatan: mengenai tahun penerbitantermasuk namun tidak terbatas padaPedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum terbitan setelahtahun 2007) merupakan peraturanperundangundangan yang wajib menjadiacuan bagi para Hakim (Judex Facti)seluruh Indonesia;Bahwa, oleh karenanya, jelas apabilapermohonan pembubaran

• dan surat kuasa juga digunakan untuk penarikan pada tanggal 6 Juli2018 sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal24 September 2018 sebesar Rp.13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi tidak memberikan izin para terdakwa melakukan perbuatanpenarikan dana tersebut termasuk penandatanganan itu;Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan buku rabungansaksi, namun awalnya buku rekening tersebut dititip melalui Ketua Balitbang

  ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama Parakkasi ;Bahwa saksi menitip buku rekening tersebut kepada Ketua Balitbang Provinsi SulawesiTenggara karena dana yang masuk dalam rekening saya merupakan dana aspirasiDPR Provinsi Sultra yang dikelola oleh Balitbang Sultra;Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Balitoang untuk melakukanpencairan dana tersebut;Bahwa tanda tangan pada surat kuasa tersebut bukan milik saksi;Bahwa saksi tidak pernah bertemu terdakwa sebelumnya dan saksi tidakmengetahui

  keterkaitan Para Terdakwa terhadap dana pengelolaan aspirasi DPRProvinsi Sultra yang dikelola oleh Balitbang Sultra;Bahwa saksi menyimpan buku tabungan kepada Parakkasi kemudian mengetahuipencairan dana dari buku tabungan milik saksi Sudah sekita 1 tahun lamanya;Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pencairan dana di rekening milik saksi,saksi langsung konfirmasi ke pihak balitoang dan mengadakan komunikasi temanteman kemudian melakukan pengecekan di Bank Sultra dan saksi diperlihatkantandatangan

  mengecek bukurekening milik saksi, yang ternyata surat kuasa dan tanda tangan dalam surat kuasatersebut dibuat serta ditandatangani oleh Para Terdakwa pada saat melakukanpenarikan uang secara tunai di bank Sultra Cabang Universitas Haluoleo Kendari danBank Sultra Cabang Saosao Kendani; Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Balitoang untuk melakukanpencairan dana tersebut; Bahwa tanda tangan pada surat kuasa tersebut bukan milik saksi; Bahwa saksi menitip buku rekening tersebut kepada Ketua Balitbang

  Provinsi SulawesiTenggara karena dana yang masuk dalam rekening saya merupakan dana aspirasiDPR Provinsi Sultra yang dikelola oleh Balitbang Sultra; Bahwa saksi setelah mendapat informasi adanya penarikan illegal di rekeningsaksi, langsung konfirmasi ke pihak balitbang dan mengadakan komunikasi temanteman kemudian melakukan pengecekan di Bank Sultra dan saya diperlihatkantandatangan tersebut namun itu bukan tanda tangan milik saya; Bahwa pihak bank yang memberitahu bahwa para terdakwa yang melakukan

• Dimana setelah diperiksa ke PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil permintaanverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersamasamadengan Penyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dandiperhatikan oleh saksi Aris Subranto, S.Kom (Staf Sub Bagian Urusandalam pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD)Hal. 3 dari 36 hal. Put.

  Dimana setelah diperiksa ke PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil permintaanverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersamasamadengan Penyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dandiperhatikan oleh saksi Aris Subranto, S.Kom., (Staf Sub Bagian Urusandalam pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD)Hal. 6 dari 36 hal. Put.

  No. 80 PK/Pid/2017Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil permintaanverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama samadengan Penyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dandiperhatikan oleh saksi Aris Subranto, S.Kom (Staf Sub Bagian Urusandalam pada Pusat Penialian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD)bahwa untuk Nomor Peserta 061203012 pada daftar nilai Hasil UjianNasional tahun 2007 tahap 1 program studi IPS untuk wilayah KecamatanSimpang Kiri Kota Singkil Provinsi

  ,yang bekerja selaku Staf Sub Bagian Urusan Dalam pada PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMENDIKBUDmenerangkan bahwa nomor peserta nomor 061203012 yangtertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 untukwilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam adalah tidak benar karena tidaksesuai dengan data asli yang ada pada Pusat PenilaianPendidikan LITBANG KEMENDIKBUD;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pusat PenilaianPendidikan BALITBANG KEMENDIKBUD, diperoleh

• Pasal 247 : Peraturan Menteri Keuangan RepubklikIndonesia No.87/MK.07/2006 ; Tentang nilai' limit,dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum Edisi 2007, Balitbang Diklat KumdilMARI, tentang lelang (penjualan umum ) =huruf = Ajhalaman 98.3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai' kekuatan hukum,penetapan harga limit penjualan lelang hari jumat tanggal5 Februari 2010. karena tidak sesuai dengan pedoman yangberlaku,sehingga merugikan Penggugat.4.

  Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknik Peradilan PerdataUmum terbitan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah AgungRepublik Indonesia 2007, halaman 97 huruf A dan J,tentang lelang No.8 ( Bukti P6 );Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi,untuk didengar keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya,12Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyyang telah dicocokkan dengan aslinya dan terlah diberimaterai yang cukup yaitu1.

  minimal barang lelang yang ditetapkanpenjual/pemilik barang untuk dicapai dalam suatupelelangan.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang berhak untukmenentukan harga limit adalah Penggugat selaku debitur15selaku pemilik barang.Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri KeuanganNo.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwapenetapan harga limit menjadi tanggung jawab Penjual/pemilik barang ( Bukti P5 ) ;Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi PeradilanUmum yang diterbitkan Balitbang

• Sinta Agro Mandiri), berisi :

• Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
• Surat pesanan
• Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi
• Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
• Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan
• SPP, SPM dan SP2D
1. 2 (dua) bundel Laporan BASTB Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Tentang Kegiatan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Umum 2 , Balitbang dan Komposit Varietas Bima 10 , Bima 15, Bima

2. (empat) jilid Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Benih Jagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 14, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20 PT. Sinta Agro Mandiri dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Tahun Anggaran 2017 (terdiri dari 4 buku)
3. Rekapitulasi BAST Kelompok Tani Jagung Hibrita Balitbang (Kabupaten Sumbawa : 49.625 Kg, Kabupaten Dompu : 80.350 Kg dan Kabupaten Bima : 68.025 Total 198.000 Kg).

4. Asli Nota Kesepahaman antara Balitbang Pertanian Kementan RI dengan PT. Sadar tani Bersaudara Nomor : 936/SR.340/H.2.3/06/2017 Nomor : 25/PT.STB/NP/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
5. Asli Perjanjian Kerjasama antara Balai Penelitian Tanaman Serealia dengan PT.

   Wahana Banu Sejahtera yakni benih Jagung Hibrida Umum 2,Balitbang dan Komposit sebanyak 849.990 kg untuk lahan seluas 56.666hektar dengan rincian sebagai berikut : No.

   Wahana Banu Sejahtera tersebut dituangkan dalam 34 (tiga puluh empat)Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, sebagai berikut :1.10.Ade.12.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : Prod.TP.027/...DIPERTABUN tanggal 5 Desember 2017 untuk pemeriksaan BenihJagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 10 sebanyak 70.000 kg.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : Prod.TP.027/...DIPERTABUN tanggal 5 Desember 2017 untuk pemeriksaan BenihJagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 15 Sayang sebanyak

   Varietas Bima 10 sebanyak 20.000 kg.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : Prod.TP.027/...DIPERTABUN tanggal 16 Desember 2017 untuk pemeriksaan BenihJagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 15 Sayang sebanyak 45.000 kg.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : Prod.TP.027/...DIPERTABUN tanggal 16 Desember 2017 untuk pemeriksaan BenihJagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 20 URI sebanyak 10.000 kg.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : Prod.TP.027/...DIPERTABUN tanggal 16

   Sinta Agro Mandiri pernah ditunjuk melaluiPenunjukan Langsung sebagai penyedia Pengadaan Benih JagungHibrida Balitbang Varietas Bima 14, 15, 19 dan 20 dengan total volume480.000 kg dengan nilai Kontrak Rp.17.256.000.000,.

• Pasal 247 : Peraturan Menteri Keuangan RepubklikIndonesia No.87/MK.07/2006 ; Tentang nilai' limit,dan Pedoman~ Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum Edisi 2007, Balitbang Diklat KumdilMARI, tentang lelang (penjualan umum ) =huruf = Ajhalaman 98.3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai' kekuatan hukum,penetapan harga limit penjualan lelang hari jumat tanggal5 Februari 2010. karena tidak sesuai dengan pedoman yangberlaku,sehingga merugikan Penggugat.4.

  Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknik Peradilan PerdataUmum terbitan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah AgungRepublik Indonesia 2007, halaman 97 huruf A dan J,tentang lelang No.8 ( Bukti P6 );Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi,untuk didengar keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya,Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyyang telah dicocokkan dengan aslinya dan terlah diberimaterai yang cukup yaitu1.

  minimal barang lelang yang ditetapkanpenjual/pemilik barang untuk dicapai dalam suatupelelangan.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang berhak untukmenentukan harga limit adalah Penggugat selaku debiturselaku pemilik barang.Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri KeuanganNo.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwapenetapan harga limit menjadi tanggung jawab Penjual/pemilik barang ( Bukti P5 ) ;15Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi PeradilanUmum yang diterbitkan Balitbang

• /Pdt.G/2021/PN.KIn. dengan alasan karena tidak ada pengacara yangmendampingi;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwagugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudan memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

• penyelesaian atas perkara ini dengan musyawarahkekeluargaan diantara para pihak;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwagugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

• MansyurRamli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalamkedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiqselaku Direktur Utama Utama PT. Surveyor Indonesia menandatangani KontrakPelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.