Menetapkan bahwa di Kelurahan Mardekaya Selatan, KecamatanMakassar pada tanggal 12 Juli 2002 telah meninggal dunia seorangperempuan bernama MATTJING LILI atau) MAIJING LILI atauANASTASIA LIE HOO LI karena sakit yang diderita dan telahdikebumikan di pemakaman perkuburan Bolangi Blok B/DI.IA150 BGowa;3.4.Memohon kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmemberikan

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkanpenetapan ini kepakda Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Bitung untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohontersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan AktaKelahiran No: 487/IST/BTG/1996 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;Hal 2 dari 8 Penetapan No 31/ Pdt.P/ 2020/ PN.

Indonesia Nomor 25tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menyebutkanpembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baikinisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta olehPenduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pemohon wajid melaporkan Penetapan ini kepada PetugasPencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterimaolehnya, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan ditempat untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebutAkta Kelahiran No. 12.267/2006 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yangditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.

Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.

adanya suatu ketentuanyang mensyaratkan penetapan Pengadilan terhadap permohonan untukmerubah nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon, namun demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yakni kejadian yangdialami oleh seseorang yang salah satunya meliputi kelahiran, yang kemudianpencatatan kelahiran tersebut dilakukan dalam sebuah register kependudukansehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipilyang

angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan.Nomor 0330/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat

Nur belum tercatat secararesmi di KUA setempat, sebab Petugas P3N waktu itu tidak ternyatamemberikan buku nikah padahal pernikahan tersebut dihadirinya, makanyaHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0399/Pat.G/2015/PA.SkyPemohon mengajukan Istbat Nikah guna memperoleh buku nikah sebagaibukti pernikahan mereka dan untuk mengurus tunjungan pensiun janda;Bahwa benar suami Pemohon dulunya adalah Guru Pegawai Negeri sipilyang telah pensiun, dan kini suami Pemohon telah meninggal dunia sejakApril 2015

Nur belum tercatat secararesmi di KUA setempat, sebab Petugas P3N waktu itu tidak ternyatamemberikan buku nikah padahal pernikahan tersebut dihadirinya, makanyaPemohon mengajukan Istbat Nikah guna memperoleh buku nikah sebagaibukti pernikahan mereka dan untuk mengurus tunjungan pensiun janda;e Bahwa benar suami Pemohon dulunya adalah Guru Pegawai Negeri sipilyang telah pensiun, dan kini suami Pemohon telah meninggal dunia sejakApril 2015 lalu;Bahwa, selain alatalat bukti tersebut, Pemohon menyatakan

KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak adatercatat dalam Buku Register maupun Agenda Surat Keluarpada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenKupangBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4ayat 2.b.7, yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiunbagi Penggugat, yang menyatakan bahwa Perpanjangan BatasUsia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampaidengan : 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

memangku jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan Struktural Eselon II, dimana tidakada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkanPerpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugatselaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dimana perpanjangan Batas Usia PensiunPenggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 52 tahun 1979, sebaliknya Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan

tanpa alasanhukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga sangatmerugikan Penggugat adalah tidak benar Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 130 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalahprosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian daridan dalam jabatan eselon II terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

berlaku Berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan diatas, maka denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupangyang menyidangkan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenanmemutuskan sebagai berikutMenolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

aslinya) ;T.19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor6 Tahun 2004 Tentang Pedoman~ Tata KearsipanPemerintah Kabupaten Kupang (copy dari copy) ; T.20 : Foto copy Naskah Pelantikan Tanggal 25Februari 2009 tentang Pengambilan Sumpah JabatanLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (sesuaidengan aslinya) >: Foto. copy Surat Edaran Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Republik Indonesia NomorSE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, =TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

dipersidangan, sedangkan Termohon hanya hadirpada persidangan kedua dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian sertaupaya mediasi, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon ;Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Termohon menyatakan tidakada harapan untuk rukun dengan Pemohon dan pada sidang selanjutnya tidak pernahhadir lagi ;Menimbang, bahwa Termohon yang berstatuss sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Mengabulkan permohonan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~~7~72.Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : FINCENTYULIAN AURELIO ,lakilaki , anak kel .lakir di KabupatenPasuruan pada hari Sabtu Paing, jam 10.50 Wib. tanggal 13Juni 2009, Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sahantara Pemohon ( DONI YULIANTO ) dengan NUR BADRIYAH ; =3.Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dariPenetapan Kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukkan dan Catatan Sipilyang

(Vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Karang KliwonNo.474/16/431.05.07.2006, tertanggal 5 Juli 2006) Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/ kekhilafanPemohon dan istri mengakibatkan kelahiran anak tersebut belumdidaftar dan dicantumkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang anak tersebut belummempunyai Akte

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahannama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejakditerimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatanHal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang bersangkutan;4.

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitunguntuk mencatatan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmemberikan Akte Kematian atas nama Jan Watulingas;4.

Memerintahkan kepadaDinas Kependudukandan Pencatatan Sipilyang berwenang untukmencatat pada RegisterAkta Kelahiran danmenerbitkan KutipanAkta Kelahiran terhadapperistiwa kelahiranpemohon ;4.

Memerintahkan kepada Pengawai Kantor Catanan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akta Kematian atas Nama DENI FERDINAN MAIS tersebut;4.

Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan nama istri Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipilyang