• KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II. 3. Drs. H. HARMANI, M.M

  KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTAIKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN,tempatkedudukan di Jalan Ikan LumbaLumba Nomor 66 Surabaya;Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT / TERBANDING;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYAtempatkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA /14/35.80.600/VII/2013 tanggal 15072013, memberikan kuasa kepada: 1 NamaBUDI SUSANTA.Ptnh.

• Menyatakan sah pernyataan wakaf ibu Rahmah, Maimunah dan Aisah yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1998 kepada Nadzir Wakaf Masjid Agung Jami Abdurrahman Alawi Hamid melalui wakilnya Abdullah Said Baharmus atas tanah dan bangunan seluas +85 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor 22.04.05.11.1.00145tahun 2002 yang terletak di Kelurahan Kampung Kajanan dengan batas-batas sebagai berikut:

  Sebelah Barat : Rumah milik M.

  Bahwa pada tanggal 8 April 2015 Bapak Tokoh Masyarakat Mewakafkantanah tersebut kepada Bapak Nadzir Wakaf Masjid Agung Jamik Singaraja(nadzir wakaf Masjid Agung Jami Singaraja)5. Bahwa setelah pewakafan tanah tersebut hingga saat ini tanah tersebuttelah dipergunakan oleh Pengguna Tanah Wakaf untuk kegiatan EkonomiProduktif nadzir wakaf Yayasan Masjid Agung Jami Singaraja yang hasilnyauntuk kegiatan ibadah sosial.6.

  ;Bahwa sepengetahuan saksi Pengguna Tanah Wakaf tidak mempunyaihubungan nasab dengan Ibu I, Ibu II dan Ibu III;Bahwa Pengguna Tanah Wakaf tinggal dengan Ibu , Ibu II dan Ibu Illsejak remaja;Bahwa sepengetahuan saksi Tokoh Masyarakat yang mengurus semuakeperluan untuk proses ikrar wakaf atas nama lbu , Ibu II dan Ibu Ill,pada saat itu tahun 2015 yang menjadi Ketua Takmir Masjid adalahNadzir Wakaf Masjid Agung Jamik Singaraja;Halaman 9 dari 29 hal.

  ;Bahwa sepengetahuan saksi Pengguna Tanah Wakaf tidak mempunyaihubungan nasab dengan Ibu I, Ibu II dan Ibu III;Bahwa Pengguna Tanah Wakaf tinggal dengan Ibu , Ibu II dan Ibu IIIsejak remaja;Bahwa sepengetahuan saksi Tokoh Masyarakat yang mengurus semuakeperluan untuk proses ikrar wakaf atas nama lbu I, Ibu II dan Ibu Ill,pada saat itu tahun 2015 yang menjadi Ketua Takmir Masjid adalahNadzir Wakaf Masjid Agung Jamik Singaraja;Bahwa Tokoh Masyarakat tidak mempunyai hubungan keluarga denganlbu , Ibu

  AbdullahAlaydrus; Bahwa dalam surat pernyataan wakaf tersebut juga ditunjuk seorang yangbernama Tokoh Masyarakat untuk menjadi wakil (kuasa) dari Ibu , Ibu Ildan Ibu III yang diberi kuasa untuk mengurus dokumen terkait wakaf tanahHalaman 25 dari 29 hal.

  , bahwa untuk sahnya suatu perobuatan wakaf harusmemenuhi syarat dan rukun wakaf sebagaimana diatur dalam Kompilasi HukumIslam Pasal 217 219 jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atasmaka dapat disimpulkan rukun dan syarat dari perobuatan wakaf dapatterpenuhi, Ibu , Ibu Il dan Ibu Ill sebagai pewakaf (wakif), pengurus MasjidAgung Jamie Singaraja sebagai Nazhir, harta bendanya juga nyata dan telahbersertifikat hal milik

• Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I (Tergugat I) tidak sah bertindak sebagai nadzir untuk mengurus dan mengawasi sebagian tanah obyek sengketa sebagai obyek wakaf;4. Menyatakan bahwa akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari) tanggal 30 September 1991 Nomor 101.04/04/20/IX/1991, D.301, No. 8224/1991 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

  Menyatakan gugatan Penggugat agar surat-surat lain yang bekenaan dengan perubahan dan peralihan tanah sengketa melalui wakaf dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, tidak dapat diterima;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM INTERVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;2.

  dengan status wakaftersebut;Dengan demikian tindakan Tergugat yang mengurus dan mengawasikekayaan wakaf serta menguasai tanah sengketa yang didalilkansebagai wakaf telah memanfaatkan benda wakaf (tanah sengketa)bertentangan dengan tujuan wakaf, karenanya perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;10.

  Salinan Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.JrTentang Perwakapan Tanah Milik telah disebutkan dengan tegassebagai berikut :1).Pihak yang hendak mewakapkan tanahnya di haruskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakanIkrar Wakaf;Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat(1) diangkat dan diberhentikan oleh menteri;. lsidan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf,dianggap sah, jika dihadiri

  Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tidak pernahmenandatangani Akta Ikrar Wakaf tanah sengketa di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf;hal 71 dari 106 hal.

  Menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 41 tahun 2004 dikatakan wakaf adalah perbuatan hukumwakif untuk memisahkan harta dan/atau menyerahkan sebagian hartabenda miliknya untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah. Dalam Pasal 6 dikatakan bahwa wakaf harus memenuhi6 unsur, yakni 1. Wakif, 2. Nadhir, 3. Harta benda Wakaf, 4. Ikrar Wakaf,5. Peruntukan Harta Benda Wakaf, 6. Jangka waktu Wakaf.

  Harta benda Wakaf, terdapat cacat karena ada hak milik orang lain;. Ikrar Wakaf, kurang memenuhi syarat;. Peruntukan Harta Benda Wakeaf, tidak memenuhi syarat;oOoa#rr WwW NY =.

• Il, olehBadan Wakaf Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 telahmemberhentikan Tergugat sebagai Nazhir tanah Wakaf Dayah Ulumuddindengan SURAT KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA WAKAF INDONESIANomor 013/BWI/NZ/2014 Tentang Pergantian Nazhir, tanggal 21 Oktober2014 dan mengangkat YAYASAN DAYAH ULUMUDDIN sebagai Nazhirtanah Wakaf Dayah Ulumuddin yang baru dan telah terdaftar di BadanWakaf Indonesia sebagai Nazhir tanah wakaf dengan Nomor pendaftaranNazhir 11.73.3.1.00001;Hal. 3 dari 32 hal.

  dan Keikhlasan Wakifpada saat melakukan WAKAF.

  UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana hal tersebut merupakankewenangan mutlak dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang salah satuwewenangnya adalah untuk memberhentikan dan/atau menggantinadzir;4.

  Dhiaul Aqbar, SH, M,Kn, berkedudukan di KotaLhokseumawe (T.12);Bahwa, Tergugat selaku nadzirdalam melaksanakan tugas dan amanahpengelolaan dan pengembangan benda wakaf memahami/mendalamitugastugasnya sesuai dengan amanah pasal 11 UU No 41 Tahun 2004Tentang Wakaf yang berbunyi :Naazir mempunyai tugas :a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,;d.

  Bahwa para Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan KeputusanBadan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 013/BWI/NZ/2014 tanggal 14Oktober 2014 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf DayahUlumuddin yang memberhentikan Tergugat selaku Nadzir DayahUlumuddin disebabkan habis masa baktinya dan mengangkat YayasanDayah Ulumuddin sebagai Nadzir sesuai Akta Ikrar Wakaf (AIW) NomorK.A3/768/Tahun 1988, Akta Ikrar Wakaf Nomor K.A3/11/769/Tahun 1988dan Akta Ikrar Wakaf Nomor K.A3/770/Tahun 1988;2.

• 
  Tergugat:
  1.Wakaf Al Azhar Yayasan Pesantren Islam
  2.PT. Syuhada Global Services
  Turut Tergugat:
  PT. Bank Tabungan Negara BTN Syariah Kantor Cabang Solo

• Menetapkan tanah wakaf Madrasah Tajul U

  Bahwa TANAH WAKAF MADRASAH, In Litis asalnya dari seorangWAKIF (orang yang menyerahkan harta benda miliknya untuk menjadiharta benda WAKAF) bernama WAKIF berdasarkan Akta Ikrar Wakafyang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Grogol Petamburan yang dimaksudkan SANG WAKIFsebagaimana tersebut didalam akte bertujuan untuk keperluan umum,termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanakkanak, tingkatdasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim,tunanetra

  Perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan dan mengesahkan suratkepada PARA TURUT TERGUGAT untuk ditetapkan sebagai NAZHIRapabila dibenarkan dikhawatirkan dapat meresahkan karena setiap orangdengan semaunya dapat mengatur dan mengalihkan fungsi tanah wakafsesuail keinginannya sementara orang tersebut justru jauh bertempattinggal dimana tanah wakaf tersebut berada atau dengan kata lainMisalnya Warga di Cirebon dapat menentukan tanah wakaf di Makasar,Warga di Bali menentukan tanah wakaf di Jakarta, begitupula

  halnyadalam kasus ini Warga yang bertempat tinggal di daerah banten dapatmenentukan tanah wakaf di Jakarta, in casu Tanah Wakaf Madrasah yangterletak di Jakarta Barat; .

  SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakartae Bahwa, saksi adalah Pengurus Masjid, yang merupakan masjid wakaf, kenalkepada Penggugat dan kenal juga kepada para Tergugat;10Bahwa, saksi tahu tanah yang terletak di Jakarta Barat, adalah tanah wakafdari wakif alm. WAKIF; Bahwa, yang mewakili pertama wakaf dari wakif alm.

  Oleh karena itu gugatan Penggugatpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa pembatalan nazhir wakaf perorangan termasukbidang wakaf dan perdata umum, maka sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIRbiaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung renteng oleh Penggugat danpara Tergugat.

• atau tulisan serta dituangkan dalamAKTA IKRAR wakaf oleh PPAIW;Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 21 ayat (1)menyatakan ikrar wakaf dituangkan dalam AKTA IKRAR WAKAF;Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanundangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa IKRAR WAKAF yang dilaksanankan olehWakif dan diterima oleh Nazir dituang dalam AKTA IKRAR WAKAFoleh pejabat pembuat AKTA IKRAR WAKAF;Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang perwakafan

  Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benarbenar di mengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindaripersengketaan di kemudian hari.Dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, suatupernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yangpaling sedikit memuat :Him 61 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sela. nama dan identitas wakif,b. nama dan identitas nazhir,c. data dan keterangan harta benda wakaf,d. peruntukan harta benda wakaf, dane. jangka waktu

  pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan olehnazhir lain, karena pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukandengan tetap memperhatikan peruntukkan harta benda wakaf yangditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.6.

  undang undang wakaf, namun hal demikian tidakmenyebabkan secara otomatis wakaf tersebut menjadi tidak sah (batal)sebab sesungguhnya rukun dan syarat wakaf telah terpenuhi ketika terjadiperistiwa wakaf dimaksud;Menimbang bahwa dalam kasus aquo para pengurus masjid dapat(dimungkinkan) untuk mengurus administrasi tanah wakaf dengan caramemohon kembali kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) untukmengurus penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar

  Wakaf (APAIW) sesuaidengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf Pasal 31 Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkandalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahuiberdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi sertaAkta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggaldunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf jo.

• 1. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
  2. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: WT.1/00001/210106/2023 tertanggal 27 September 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• No. 207 K/AG/2013menemui Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria selaku pemberi wakaf untukminta bukti tertulis tentang penyerahan tanah wakaf tersebut kepada panitiapembangunan madrasah dan mushollah yang diketuai oleh Hi. Abd.

  tertanggal 23 Juli 1971 dari Bapak Raden SyachriDjaya Diwiria selaku pemberi wakaf kepada panitia pembangunan madrasahdan mushollah selaku penerima wakaf dan dalam surat penyerahan tanahwakaf tersebut sekaligus ditegaskan bahwa semua surat yang telahdikeluarkan sejak tahun 1958 yang berkenaan dengan tanah wakaf tersebutdinyatakan dicabut atau dibatalkan;Bahwa sejak tanah wakaf itu diterima oleh panitia pembangunanmadrasah dan mushollah, ada beberapa orang (oknum) yang mengklaim danmengaku tanah

  Mat AlAmin Kraying, S.H.berhubung panitia penerima wakaf belum merupakan badan hukum, makadisarankannya agar panitia penerima wakaf menumpang namaPersyarikatan Muhammadiyah yang sudah mempunyai badan hukum danoleh karena panitia penerima wakaf serta orangorang yang aktif membantupanitia penerima wakaf adalah merupakan pengurus/anggota atau simpatisanMuhammadiyah, maka saran dari Sdr. Mat AlAmin Kraying, S.H. tersebutdisetujui dan selanjutnya diajukanlah gugatan terhadap Sdr.

  telah berkalikali berusaha untukmendaftarkan tanah wakaf itu ke Kantor Agraria Bandar Lampung, gunamendapatkan Sertifikat Wakaf sebagai bukti hak atas tanah, akan tetapiHal 4 dari 23 hal Put.

  sebagai keluarga atau ahli waris pihakyang memberikan wakaf maupun pihak penerima wakaf (nadzir) sesuaidengan dokumen penyerahan tanah wakaf tanggal 23 Juli 1971 dan suratpernyataan penerima wakaf tanggal 19 April 2010 sebagaimana disebutkanjuga oleh Penggugat, dengan demikian ada ketidakjelasan sebagai apa posisiPenggugat dalam pengajuan gugatan;Bahwa dalil Penggugat dengan mengatasnamakan sebagai wakilmasyarakat Islam/jamaah Masjid AlIhsan Labuhan Ratu pertanggal 10Desember 2010 sebanyak 320 orang

• Pasal 2UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menentukan :"Wakaf sahapabila dilaksanakan menurut syariah.d.

  Pasal 19UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf,yang menentukan:Untuk dapatmelaksanakan ikrar wakaf,wakif atau kuasanya menyerahkan suratdan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.b.

  Wakaf Uang.6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang ProsedurPenyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ PerubahanStatus Harta Benda Wakaf.7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang TataCara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf TidakBergerak Berupa Tanah.8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harga Benda Wakaf BerupaUang.Prosedur Mendapatkan Keabsahan WakafDalam literatur Islam

  :1. wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf;2. ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterimaoleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih;3. ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhirdituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;. akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:.

  Status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan bendawakaf oleh wakif;b. syarat wakif, nazhir dan saksi.Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikanbahwa benda wakaf dikuasai oleh wakif.

• ,Bahwa perlu ditegaskan, masalah Tanah WAKAF berkaitan eratdengan syariah Islam, maka menurut Undangundang No. 41 Tahun2004 tentang Wakaf haruslah diadili oleh Pengadilan Agama.1.6.Bahwa kareteristik soal Warisan dan Wakaf sangatlah berbeda,sehingga menurut pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakafttmenyebutkan Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariahselanjutnya pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jugamenyebutkan bahwadibatalkanWakaf yang telah diikrarkan tidak dapat Keberatan Gugatan

  Akta kkrar Wakaf, dari Hafifa Madu, (pasal 7, pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 21 Undangundang No. 41Tahun 2004 jo, pasal 223 ayat (1,2,3 dan 4) Buku Iltentang Wakaf). Akta Penetapan dan Pengesahan Nahzir dari Nota beneDrs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. (pasal 9 UndangundangNomor 41 Tahun 2004 jo pasal 215, pasal 219 ayat (3 dan5) Buku Ill tentang Wakaf. Akta atau Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf, dariKepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat pembuatAkta lkrar Wakaf.

  keterangan Hukum Palsu, tentang ;Tanah tersebut adalah Wakaf dari : IV.

  Pasal 219 dan pasal 223Buku Ill tentang Wakaf.

  Wakaf........0..0.00....e. Wakaf ;ZakatInfak ;Sadakah danEkonomi Syariah ;> OQ =Halaman 34dari37 halamanPutusan Nomor: 19/PDT/2013/PT.

• strong>Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

1. Dalam Pokok Perkara
   1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
   2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Hafifa Madu;
   3. Menyatakan proses perwakafan terhadap obyek sengketa perkara aquo kepada Tergugat I tidak sah secara hukum;
   4. Menyatakan Secara Hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

      yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo) tanggal 7 Februari 2013 Nomor W3/01/kk.01/Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

   5. Menyatakan Secara Hukum Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 382 Tahun 2011 Desa Gosoma (Dahulu Desa Gamsungi) Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atas nama Hafifa Madu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
   6. Menyatakan bahwa Obyek tanah seluas 9.077 M² yang di atasnya

      Bahwa, Pasal 6 menyebutkan: Wakaf dilaksanakan denganmemenuhi unsur wakaf*: 1. Wakif; 2. Nazhir. 3. Harta benda wakaf;4. krar wakaf. 5. Peruntukan harta benda wakaf. 6.

      , nadzir boleh berbeda agama ataunonmuslim, asal dipastikan bahwa harta yang akan dikelola sesualdengan tujuan wakef.Bahwa penerima wakaf tidak cacat, memiliki otoritas kemampuan hukumuntuk melakukan keputusan hukum.Bahwa UndangUndang wakaf mengandung semangat pemberdayaanwakaf dan kepastian hukum terhadap benda wakaf maka wakaf harustercatat.

      Bahwa setiap sertifikat tanah wakaf tertulis nama wakif dan Nazir. BahwaAIW wajib ada di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/Kota. Bahwa Pihak Nazir harus berkoordinasi dengan ahli waris, keluargamaupun masyarakat yang mengetahui wakaf untuk terbitnya APAIW. Bahwa dalam sertifikat tanahn wakaf harus dicantumkan kata wakafsehingga ada perbedaan antara sertifikat tanan wakaf dengan sertifikattanah bukan wakaf.

      Wakaf, wakif, nadZzir, ikrar,dan saksi. b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan c.

      Hartabenda Wakaf, memenuhi syarat; 4. Ikrar Wakaf, tidak memenuhi syarat; 5.Peruntukan Harta Benda Wakaf memenuhi syarat; 6. Jangka waktu Wakaf,memenuhi syarat.

• RAMLI MANSYUR
  2.KHAIRUL HAMID
  Tergugat:
  KETUA BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
  Intervensi:
  1.dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB,M.SURG
  2.MOHD. AZMI

• Wakaf), Jo.

  Pasal 5 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf(untuk selanjutnya disebut "UndangUndang Wakaf) berbunyi :*"Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis hartabenda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukankesejahteraan umum.Bahwa Wakaf terjadi tahun 1992 yang diajukan oleh Kepala DesaCiwedus H.

  No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 91 hal. 230Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (untuk selanjutnya disebut"UndangUndang Wakaf) berbunyi sebagai berikut :*Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagaiberikut : a. Wakif, b. Nazir, c. Harta Benda Wakaf, e.

  Ikrar Wakaf W3/288/6/1992terhadap tanah terperkara;Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengeluarkanAkta Ikrar Wakaf W3/288/6/1992 dari registrasi dan/ ataupencatat akta wakaf;.

  wakaf (untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf)berbunyi sebagai berikut :Put.

• meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat yayasan;

• Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
• Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf

  Suharto

• 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Muin Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec.

  Singosari

dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

• Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000

  Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

  Ikrar Wakaf palsu karena saksi DR.

  II: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur Wakaf sebagai berikut: Wakif, Nadzir, Harta benda wakif, Ikrar Wakaf,peruntukkan harta benda Wakaf, dan jangka waktu Wakaf.

• Sutan Husinsyah (almarhum) sebagai pemberi wakaf(waqif) pada tanggal 22 Septembar 1997 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/VIII/1991 selanjutnya telah menjadi atas namaNadzir Yayasan Al Hidayah (Maquf alaih = yang diberi wakaf);Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2001, H. Sutan Husinsyahselaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Hidayah sekaligus Ketua UmumPengurus Masjid Jami' Al Hidayah meninggal dunia;Setelah meninggalnya H.

  Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir daritanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan WHusinsyah (almarhum)berdasarkan Akta lkrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Kelurahan TebetBarat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopy sesuaidengan asili);3.

  Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimanasemula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf maupun dalam buku turutTergugat yang khusus mencatat tentang itu;Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahanNadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf bukan masalah wakaf;Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegasmenyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf;Hal. 6 dari 19 hal. Put.

  dalil Penggugat yang mendalilkan sengketa wakaf, dalildalil Penggugatdalam posita hanya menggambarkan prasangka buruk tanpa dasar, terhadapH.

  SutanHusinsyah bukan persoon (pribadi/perorangan) akan tetapi selaku rechtpersoon/badan hukum dalam wakaf Yayasan Al Hidayah. Bahwa hal inidiperkuat dan dipertegas pula pada angka Ill yang menyatakan tanahtersebut adalah wakaf dari H. Sutan Husinsyah tanpa menyebutembelembel jabatan di badan hukum.

• Menyatakan bahwa terdakwa : HANAFIAH BIN KAOY, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Wakaf ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

  Cot Bau)bahwa telah diperjualbelikan tanah wakaf yang terletak diLingkungan Mulia Kel.

  tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pejabat yang berwenang (MenteriAgama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia) secara tertulis serta perbutan tersebutbertentangan dengan UndangUndang atau peraturan yang berlaku yaitu UU Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf), yang dimaksud dengan Wakafadalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

  atau untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurutsyariah, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Wakaf, yang dimaksud dengan HartaBenda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangkapanjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif;26 aMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UU Wakaf, Harta benda wakaf yangsudah diwakafkan dilarang :Disita;Dijual;ce@imonand emDihibahkan

  yaitu tanah wakaf dengan sertifikat hak milik nomor173 tanggal 29 Maret 1990 atas nama pemegang hak Tgk.

  Sukajaya Sabang;32. 33 e Perbuatan terdakwa menjual tanah wakaf dilakukan dengan tanpa memperhatikandan tidak memperdulikan tentang keberadaan dan status tanah wakaf dimaksud.e Perbuatan terdakwa telah menyinggung dan menyakiti perasaan masyarakat(khususnya masyarakat Kel.

• Xxxxxxxx Putusan wakaf 3alias XxXxXxxXxx meninggal dunia pada tanggal 11Desember 2002 dengan meninggalkan ahli warisyaitu Penggugat;3.

  Bahwa dengan adanya surat pernyataan tertanggal30 Januari 1992 yang dianggap sebagai wakaf olehTergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangatkebaratan dan oleh karena itu mohon kepadaPengadilan Agama Samarinda segeramembatalkannya, karena penuh dengan rekayasa dantidak sesuai dengan prosedur tentang wakaf;7.

  Bahwa wakaf yang benar dan tidak dapat untukdibatalkan harus sesuai dengan UndangUndangnomor 14 tahun 2004 tentang wakaf yaitu padapasal 2 Wakaf sah apabila dilaksanakan menurutSyariah dan pasal 3 Wakaf yang telah di ikrarkantidak dapat dibatalkan;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas,Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaSamarinda Cq.

  wakaf 14 tangan dapat dipalsukan tapi kalau capjempol aslinya tidak dapat dipalsukan/ ditiru;5.3.

  Putusan wakaf 55

• penerima Tanah Wakaf dimaksud ;5) Alm.

  Sukemi dengan istrinya yaitu Riamahkepada Pengurus Masjid Mustajabah dengan nadzir (penerima wakaf)yang ditunjuk pada saat itu adalah Alm. H. Moch Malar untuk diserahisebidang tanah wakaf yang terletak di Pandegeling Gang Tengah No. 15Surabaya ;Hal.21 Putusan Sela No.80/Pdt.G/2017/PN.SbyBahwa proses serah terima wakaf tersebut dituangkan dalam SuratPenyerahan Tanah untuk Wakaf tertanggal 27 September 1977 yangditandatangani oleh Alm. Soekami/Riamah (Ny.

  Moh Malar sebagai Nadzir ataupenerima wakaf berniat untuk mengesahkan proses wakaf tersebut denganmendatangi Kantor urusan Agama Kecamatan Tegalsari. Dari situlah barumengetahui kebenaran status tanah wakaf tersebut setelah Alm. H. MohMalar bersama H. Moch Djafar Tasrip mendatangi Kantor Urusan AgamaKecamatan Tegalsari untuk mendaftarkan Perwakafan tanah. Namun olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari ditolak dengan alasan tanahyang diwakafkan oleh Alm.

  Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 41 Tahun 2004tentang wakaf yang menyatakan : wakaf adalah perbuatan hukum wakifuntuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah ;Dengan demikian proses wakaf yang telah dilakukan oleh Alm Sukemidengan Alm Malar adalah TIDAK SAH dan BERTENTANGAN DENGANHUKUM;Bahwa pemanfaatan objek wakaf untuk

  UndangUndang ini.Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Pemeritah Nomor 28 tahun1977 tentang wakaf masih berlaku.

• atas nama Nazirtidak membuktikan kepemilikan Nazir atas benda Wakaf .

  Nomor 15 Tahun 1989 tentang PembuatanAkta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf;5. Instruksi Bersama Menteri Agama R.I dan Kepala Badan PertanahanNasional R.

  Bahwa Pasal 3 UU No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, menyebutkanbahwa WAKAF yang telah diik rarkan Tidak Dapat Dibatalkan/ atauditarik kembali, oleh karena itu penggugat tidak memiliki kualitassebagai Penggugat dalam perkara a quo, sebab HAFIFA MADU selakuPemberi Wakaf (WAKIF), dan Penerima WAKAF sebagai NAZHIR)telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (10) dan Pasal 7 UU No 41Tahun 2004 tentang WAKAF, vide Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf(APAIW) Nomor : W. 3/01/KK. 01/Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013.

  Bahwa bukti kepemilikan atas tanah Wakaf /obyek sengketa berdasarkanSHM No. 382 Tahun 1993 atas nama Hafifa Madu. Dan yangmemberikan wakaf (Wakif) kepada Yayasan Muhammadiyah sebagaiNazhir adalah Hafifa Madu sendiri. Dengan demikian Wakaf tersebuttidak bisa ditarik Kembali oleh Ahli waris maupun pemberi wakaf sendiri.

  Artinya bahwa tanah wakaf tidak identik dengan tanahwarisan.. Bahwa secara formil maupun materil proses pemberian TANAH wakafkepada penerima wakaf selaku Nazhir, telah melalui prosedur hukumyang sah. Karena yang memberikan wakaf adalah orang yang benarbenar sebagai Pemilik Tanah yang sah, dan Penerima Wakaf juga benarbenar mewakili Yayasan Muhammadiyah/atau bukan perbuatan hukumsecara pribadi.