Ditemukan 627 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengalihkan mengadakan mengajukan menjadikan mengadukan mengantikan mengalirkan mengalihan mengalkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - IIS SUTRISNA, ST bin BENUM SETIAWAN
86 — 24
  • 2014 (periode : Januari 2014 s/d Agustus 2014) sebesar Rp.4.503.742.249..Bahwa sebelum dilakukan pemotongan saksi harus mencari harga dasarterlebih dahulu, hal ini dikarenakan pada tahun sebelum 2013 untuk besarpotongan adalah 35% sedangkan pada Tahun 2014 potongan berfariasimenurut jenis pekerjaannya, sehingga diperlukan Harga Dasar, caramenghitung harga dasar adalah hasil potongan yang terkumpul nilainyasaksi bagi 35 kemudian saksi kalikan seratus, setelah memperoleh HargaDasar kemudian saksi mengalikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
96 — 22
  • 2014 (periode : Januari 2014 s/d Agustus 2014) sebesar Rp.4.503.742.249..Bahwa sebelum dilakukan pemotongan saksi harus mencari harga dasarterlebih dahulu, hal ini dikarenakan pada tahun sebelum 2013 untuk besarpotongan adalah 35% sedangkan pada Tahun 2014 potongan berfariasimenurut jenis pekerjaannya, sehingga diperlukan Harga Dasar, caramenghitung harga dasar adalah hasil potongan yang terkumpul nilainyasaksi bagi 35 kemudian saksi kalikan seratus, setelah memperoleh HargaDasar kemudian saksi mengalikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Ir. ZAENAL MOHAMAD SALEH bin MOHAMAD SALEH
87 — 19
  • 2014 (periode : Januari 2014 s/d Agustus 2014) sebesar Rp.4.503.742.249..Bahwa sebelum dilakukan pemotongan saksi harus mencari harga dasarterlebih dahulu, hal ini dikarenakan pada tahun sebelum 2013 untuk besarpotongan adalah 35% sedangkan pada Tahun 2014 potongan berfariasimenurut jenis pekerjaannya, sehingga diperlukan Harga Dasar, caramenghitung harga dasar adalah hasil potongan yang terkumpul nilainyasaksi bagi 35 kemudian saksi kalikan seratus, setelah memperoleh HargaDasar kemudian saksi mengalikan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
86 — 26
  • No. 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.2) Menghitung pembayaran netto yaitu nilai SPM dikurangi denganpajak yang telah disetor ke Kas Negara;3) Menghitung nilai rupiah atas realisasi pekerjaan berdasarkanLaporan Audit Fisk dan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Ahlidari BPPT;4) Menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan caramembandingkan antara pembayaran netto dengan nilai rupiah atasrealisasi pekerjaan (point b point c);Bahwa berdasarkan temuan hasil audit ahli tehnis dari BPPTsebelumnya tersebut, Kami mengalikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
154 — 68
  • Mengukur turap jika ada.Kemudian dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lapangan danPerhitungan Volume yang ditandatangani oleh Kasi Perencana danPerecana Teknis dari pihak ketiga dan jika tidak ada makaditandatangani oleh Kasudin.Bahwa berdasarkan perhitungan lapangan lalu dibuatkan RAB danDaftar Analisa Bahan/ Upah/ Alat dengan mengalikan antara Volumedengan Koefisien lalu dikalikan harga sehingga menjadi RAB.Bahwa setalah mengetahui RABnya maka saya membuat Gambarpekerjaan dan dilanjutkan dengan membuat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
277 — 110
  • terlebin dahulu oleh karena BPKP tidak berwenangmaka BPK diminta terlebih dahulu surat mandat atau delegasi ;Dalam isi Laporan hasilnya bahwa data dari BAP, seharusnya dariwawancara karena diminta data primer bukan sekunder audit itu kKunjunganmengambil sample, tapi sample itu langsung tidak ada sample yang diperolehdari orang, apalagi disebut audit keuangan Negara lanjutan dari auditinvestigasi jadi datanya pun forensik data dokumennya bukan dari laporanhasil metode perhitungan tidak seperti itu mengalikan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
212 — 66
  • Berbagai unsur lain jugateridentifikasi seperti Krom, Kobalt, Zink, Arsen, Skandium, Hafnium, Thorium danUranium dalam jumlah yang lebih sedikit ; Menghitung nilai kurs tengah setiap kali transaksi pembayaran bukanpajak produk tambang pasir besi oleh PT IMMS Menghitung nilai aset negara yang diambil oleh PT IMMS dengan mengalikan ;Y butir (1) dengan butir (2) dan butir (4) ; Y butir (1) dengan butir (3) dan butir (4) ; Menjumlahkan hasil perkalian butir 5) sebagai nilai aset negara yangdiambil oleh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
202 — 82
  • PengadaanPeralatan Medik dari Sisa Dana Pelayanan KesehatanBagi Penduduk Miskin dalam Rangka Wabah FluBurung (Avian Influenza) pada Direktorat JenderalBina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran2006 dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12 da13 Desember 2006 dengan pemeriksaan sistemsample (saya hanya melihat, yang melakukanpembukaan peti pembungkus barang adalah staff dariPT IGM) ,ratarata masingmasing jenis barang sayadibuka sebagai sample 2 atau 3 peti dan sisanyadihitung jumlah peti dengan cara mengalikan
    PengadaanPeralatan Medik dari Sisa Dana Pelayanan KesehatanBagi Penduduk Miskin dalam Rangka Wabah FluBurung (Avian Influenza) pada Direktorat JenderalBina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran2006 dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12dan 13 Desember 2006 dengan pemeriksaan sistemsample (saya hanya melihat, yang melakukanpembukaan peti pembungkus barang adalah staff dariPT IGM) ,ratarata masingmasing jenis barang sayadibuka sebagai sample 2 atau 3 peti dan sisanyadihitung jumlah peti dengan cara mengalikan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
317 — 151
  • terlebin dahulu oleh karena BPKP tidak berwenang makaBPK diminta terlebih dahulu surat mandat atau delegasi ;Dalam isi Laporan hasilnya bahwa data dari BAP, seharusnya dari wawancarakarena diminta data primer bukan sekunder audit itu kKunjungan mengambilsample, tapi sample itu langsung tidak ada sample yang diperoleh dari orang,apalagi disebut audit kKeuangan Negara lanjutan dari audit investigasi jadidatanya pun forensik data dokumennya bukan dari laporan hasil metodeperhitungan tidak seperti itu mengalikan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
432 — 230
  • Rp 343.314.847.633,83Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+ll) Rp.495.216.631.168,83Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKH menurut ketentuanadalah dengan mengalikan luasan areal terganggu berdasarkan baselinedengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 2 tahun 2008 dan PPNomor 33 tahun 2014.Bahwa untuk perhitungan jumlah PNBPPKH terutang sebelum pembayaransebesar Rp154.314.971.701,00, Tim Audit mengacu pada rincian perhitunganPNBPPKH terutang yang dilampirkan dalam Surat Dirjen Planologi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
229 — 185
  • I KETUT JANAPRIA, MT. untukmenghitung dengan mengalikan angka Rp.10.000.000, dikalikan 7%per tahun selma 4 tahun ;e Bahwa sumber dana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunandermaga dan jalan menuju ke dermaga Gunaksa Kab. Klungkungadalah dari APBD Kab.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
183 — 128
  • KETUTJANAPRIA, MT. untuk menghitung dengan mengalikan angkaRp.10.000.000, dikalikan 7% per tahun selma 4 tahun ;Bahwa sumber dana pengadaan tanah untuk keperluanpembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga GunaksaKab. Klungkung adalah dari APBD Kab.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
334 — 204
  • Rp 343.314.847.633,83Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+ll) Rp.495.216.631.168,83Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKH menurut ketentuanadalah dengan mengalikan luasan areal terganggu berdasarkan baselinedengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 2 tahun 2008 dan PPNomor 33 tahun 2014.Bahwa untuk perhitungan jumlah PNBPPKH terutang sebelum pembayaransebesar Rp154.314.971.701,00, Tim Audit mengacu pada rincian perhitunganPNBPPKH terutang yang dilampirkan dalam Surat Dirjen Planologi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 278
  • Rp 343.314.847.633,83Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+ll) Rp.495.216.631.168,83Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKH menurut ketentuanadalah dengan mengalikan luasan areal terganggu berdasarkan baselinedengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 2 tahun 2008 dan PPNomor 33 tahun 2014.Bahwa untuk perhitungan jumlah PNBPPKH terutang sebelum pembayaransebesar Rp154.314.971.701,00, Tim Audit mengacu pada rincian perhitunganPNBPPKH terutang yang dilampirkan dalam Surat Dirjen Planologi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
451 — 221
  • Imas Dianasari;Bahwa selama perjalanan sidang gugatan PT Onamba Indonesia berlangsung, saksilebih banyak berhubungan dengan Imas Dianasari dan saksi pernah beberapa kalibertemu dengan Imas Dianasari diantaranya di rumah makan Cibiuk;Bahwa selanjutnya dalam rangka untuk memenangkan gugatan PT OnambaIndonesia di PHI Bandung, Imas Dianasari meminta uang kepada saksi dengan totalsejumlah Rp352 juta;Bahwa jumlah perhitungan angka Rp 352 juta adalah berasal dari perhitungan ImasDianasari dengan cara mengalikan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 198
  • Rp 343.314.847.633,83 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+I1)Rp.495.216.631.168,83 Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKHmenurut ketentuan adalah dengan mengalikan luasan areal tergangguberdasarkan baseline dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PPNomor 2 tahun 2008 dan PP Nomor 33 tahun 2014.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
  • Rp 343.314.847.633,83 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+I1)Rp.495.216.631.168,83 Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKHmenurut ketentuan adalah dengan mengalikan luasan areal tergangguberdasarkan baseline dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PPNomor 2 tahun 2008 dan PP Nomor 33 tahun 2014.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
  • Rp 343.314.847.633,83 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+I1)Rp.495.216.631.168,83 Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKHmenurut ketentuan adalah dengan mengalikan luasan areal tergangguberdasarkan baseline dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PPNomor 2 tahun 2008 dan PP Nomor 33 tahun 2014.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
  • Rp 343.314.847.633,83 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+I1)Rp.495.216.631.168,83 Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNBPPKHmenurut ketentuan adalah dengan mengalikan luasan areal tergangguberdasarkan baseline dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PPNomor 2 tahun 2008 dan PP Nomor 33 tahun 2014.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
492 — 232
  • OcianiaDevelopment (Turut Tergugat), menurut Majelis Hakim haruslah ditolak olehkarena pihak Penggugat tidak bisa membuktikan adanya indikasi Word bahwaPara Tergugat akan mengalikan/memindahkan barangbarang tersebut kepada pihak lain;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 5haruslah dimaknai sebagai suatu tuntutan untuk membatalkan perjanjianperjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugatdan bukanlahtuntutan untuk menyatakan perjanjianperjanjian tersebut batal