Ditemukan 1009 data
337 — 133
Sri Harti binti Raden Kesser sesuaidengan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)Pasal 174 ayat (1) yang berbunyi:(1) Kelompok ahli waris terdin dari:1. Menurut hubungan darah: Golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak lakilaki,saudara lakilaki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anakperempuan, saudara perempuan dan nenek.2.
82 — 7
atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lamatermasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin 15 (lima belas) orangnasabah lama tersebut, sedang diketahui bila nasabah lama tersebut telah lunasangsurannya dan tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga nasabahnasabahlama tersebut tidak pula ada yang mempertanyakan sisa tagihan angsuran kepadaTerdakwa ataupun pihak KSP Bafa Arthama, maka Majelis Hakim memilin untukmempertimbangkan dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1)KUHP, yang terdin
96 — 13
melukai korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semuaunsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan KESATU Pasal 310 ayat (3) UULalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, maka terdakwa haruslahdinyatakan telah teroukii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU tersebut;Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA Pasal 312 UU Lalu Lintas danAngkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, terdin
27 — 14
YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas yang dihubungkandengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahuludi awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur Mengambilsuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah teroukt menuruthukum ;Ad. 3) Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ; Menimbang, bahwa pengertan dengan maksud untuk memiliki terdin
212 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Permohonan1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan, hierarki Peraturan Perundangundangan dibawah UndangUndang adalah:(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdin atas:a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;e.
130 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
upaya hukumadministratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 UndangUndang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2014 Tentangpemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadiUndangUndang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atasUndangundang No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang No.1 tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang,yang berbunyi :sengketa pemilihan terdin
345 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 27 P/HUM/2020(1) Jenis dan hiararki Peraturan Perundangundangan terdin atas:a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indoinesia Tahun1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;9UndangUndang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f, Peraturan Daerah Provinsi; dang.
230 — 48
.= Rusak dan hilangnya barangbarang muatan, terdin dan : No.: Jenis Barang : Banyaknya :1. Indomie. 17.780 dus.2. Supermie / Sakura. 2.000 dus.3. Tomat, Sambel. 450 coli4, Kopi. 160 karung.5. Aqua. 20 galon.6. Elpiji isi. 1.500 tabung.
ratus juta rupiah) dan rusaknya dan hilangnya barangbarang muatan, terdiri dani :No Jenis Barang Banyaknya1 Indomie 16.817 dus2 Tomat, Sambel 450 dus3 Kopi 18.300 kg4 Elpiji isi 177 tabung Sebesar Rp. 923.185.500, (Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribulima ratus rupiah).Menimbang, bahwa terhadap besarnya gant rugi sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) akibat hancurnya kapal milik penggugat dan rusaknya danhilangnya barangbarang muatan yang terdin
77 — 32
dipersidangan.Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa iamerasa bersalah dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidanaseringanringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhanpidananya.Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaantunggal Pasal 281 ke1 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan, yang terdin
50 — 10
akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a personguilty unless the mind is guilty atau actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahanMenimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelakuyang terdin
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember Saldo Akhir Pawan Dagar,Dikurangi Piuiang PT, Usaha Yekape geSalde Akhir Piutang Dagang Penarimazn Usng Salde Awal FiutangPenjualan BruteKredit PajakTatal Penjualan Brulo dengan PPMPPN PPN Penjualan Neto Penjualan Cim Pemohon banding Selisih koreksiDijclaskan Icbih lanjut bahwa selisih Koressi terdin dar ;Penerimaan vane jasa lem suryshift sclama tahun 200) Penerimaan uang penggantian BEMPenerimaan lamnys Seligih koreksiDPP PEN & Pengelolaan Agel. Penerimaan wing penggentian BBM 2009?.
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan11.Republik Indonesia Nomor 5/75/KMK.04/2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha KenaPajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak danPenyerahan yang Tidak Terutang Pajak, secara jelas dinyatakan bahwaBagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu(integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilat dan
87 — 36
Mencapai batas usia pensiun ;PaSal 14 ; 9 292092 2 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ecnn nce1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan danpemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan strukturaleselon IIkebawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatanselanjutnya disebut Baperjakat ; 2) Baperjakat terdin dari ;b.
101 — 13
dilakukan meskiTerdakwa tidak memiliki pekeraan yang berhubungan dengan mediskefarmasiandan Terdakwa tidak pula memiliki iin dar yang berwenang untuk memakai danmenjual pil Trinexyphenidyl yang merupakan pil yang boleh diproduksi dan bolehberedar sehingga pil tersebut legal maupun pil Yarindu yang tidak boleh diproduksiapalagi diedarkan sehingga pil tersebut illegal, maka Majelis Hakim memilih untukmempertimbangkan dakwaan PERTAMA Kesatu Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang terdin
196 — 76
Bahwa Sebagaimana diterangkan dalam BUKU II, HUKUMKEWARISAN, BAB I, KETENTUAN UMUM Pasal 174 ayat (1) huruf a,Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris, di antaranya, adalahsaudarasaudara pewaris,Pasal 174(1) Kelompokkelompok ahli waris terdin dari:a. Menurut hubungan darah: golongan lakilaki terdiri dari : ayah, anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, Saudaraperempuan dari nenek.b.
95 — 48
Tim Caretaker telah dibentuk secara sepihak oleh Penggugat Il tanoamenghadirkan Tergugat Il, dan dengan tanoa melalui mekanisme yangbenar sebagaimana hasil Keputusan Bersama 3 (tiga) orang PanitiaPemilinan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang terdin dan:Tergugat IL Asmar Hery, dan Penggugat Il Terhadap pemberVkanCaretaKer yang tidak sesuai dengan Keputusan Bersama tersebut, So:.Asmary Hery kemudian juga mengundurkan diri dalam kepengurusanTim Caretaker bentukan Penggugat Il tersebut, setelan melihat
Kerugian sebesar Rp. 37.000.000. untuk konsolidasis DPD/DPC INSAseluruhnya terdiri dari 2 DPD dan 52 DPC sehingga kerugian materiil ParaPenggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);Bahwa biaya Rp. 37.000.000 untuk konsolidasi DPD/DPC NSA yang terdin 2DPD dan 52 DPC patut diduga bahwa biaya tersebut merupakan biayaLobby Para Penggugat khususnya Penggugat dalam proses pemilihanketua Umum INSA Periode 2015 2019 dalam RUA INSA KeXVI,Hal 71 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT
IndonesianNational Shipowners Association (INSA) Periode 2015 2019 Berdasarkan HasilRUA NNSA Ke XVI Tahap Kedua pada tanggal 11 Desember 2015 di Surabaya,berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KeXVI No.016/KPTSRUAXVI122015 ~tertanggal =11 + # Desember 2015 TentangPengesahan Ketua Umum NSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPPNNSA Masa Bhakti 20152019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut(BuktiT11):MEMUTUSKANMENETAPKAN:PERTAMA: Mengesahkan hasil pemilihan Ketua Umum dan FormaturPendamping yang terdin
20 — 4
Unsur Memiliki, Menyimpan, MenguasaiAtau MenyediakanNarkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman Menimbang, bahwa unsur ini terdin dari dua elemen yaitu elemen unsurmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk tanaman.
22 — 4
mempunyaibukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawauntuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan (Pasal 53 ayat (3));Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terhadap materi perobuatan terdakwaterkait unsurmelakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman, in casutelah dilakukan secara tanoa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini terdin
73 — 24
Wakil Walikota Salatga bemama Haris,membuat editan screenshot mbanking, serta memberikan nomor rekening atas namaHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN SitRahmawati seolaholah merupakan nomor rekening Yayasan Al Insani, dimaksudkanagar nantinya orang percaya terhadap perkataan dan tindakan Para Terdakwa danselanjutinya melakukan apa yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, maka MajelisHakim memilin untuk memperimbangkan dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP joPasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang terdin
41 — 9
Menangguhkan ongkos perkara pada putusan akhir.Demikian diputusakan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terdin dari DjanikoM.H.Girsang, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hari Mulyanto, SH dan Jesayas Tarigan, SH.,M.Hum masingmasing sebagai hakim anggota.