Ditemukan 6349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wakaf wakil wakir waris waktu wakid wakit wakib wakim
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-01-2013 — Putus : 14-04-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.PDG
Tanggal 14 April 2013 — MUSLIM St Marajo, CS vs Drs.EFRIZAL SYARIF, CS
72 — 34
  • Untuk itudimohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ,mempertimbangkannya dan menolak perkara ini/melimpahkan kepengadilan1 Bahwa Penggugat Muslim Sutan Marajo CS, saya tidak tahu bahwa merekaadalah ahli waris, tapi berdasarkan pernyataan bapak SATU WAHIDTANJUNG, Imam Masjid Ampalu, tanggal 26 Maret 2004, beliaumenyatakan bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan Wakif ( orangyang mewakafkan ) Bapak Abdullah Mangkuto Rajo (ALM) .
    mendirikan warung semi permanen berukuran 10x 20 ( 200 m2 ) tanpa setahu dan seizin Penggugat ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat A 1, 2,3, dan 4 menolak semua dalil dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan alasan :Bahwa Tergugat A 1, 2, 3 tidak mengetahui Penggugat Muslim SutanMarajo Cs, adalah ahli waris, karena berdasarkan penyataan bapak SATUWAHID TANJUNG, Imam Masjid Ampalu, tanggal 26 Maret 2004, beliaumenyatakan bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan Wakif
    Nomor 41 tahun 2004, tentang wakafpasal 40 menyatakan " Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarangdijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atauWdialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnyaBahwa pensertifikatan tanah yang telah diwakafkan oleh BadanPertanahan Nasional (Tergugat D) sudah sesuai prosedur karena dalampasal 17 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004, ayat menyatakan " Ikrarwakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
332 — 200
  • ;Bahwa ternyata tanah a quo tersebut oleh pemegang sertifikat TanahWakaf telah mengklaim dan mengakui sebagai tanah wakafberdasarkan sertifikat Tanah Wakaf No.17/ atas nama Nazhir YayatSupriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin Surat UkurNo.00088/2014 tanggal 05112014 seluas 360 m2 Kel.SukagalihKec.Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel.SukagalihHalaman 9 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDGV.7V.8V.10V.11Kec.Sukajadi yang di dapat dari pemberi wakaf (wakif) Dokter
    Bahwa Para Tergugat II Intervensi mendapatkan amanah untukmenerima wakaf dari pemberi wakaf (wakif) yang bernama dr.Achmad Subandi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHMNo.3743/Kel.Sukagalih. Selanjutnya penerimaan wakaf tersebutdikukuhkan dengan Akta Ikrar Wakaf No.w.2./06/02 tahun 2014 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi sebagaiPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Drs. H.
    Apabila Penggugatmerasa objek wakaf tersebut ternyata bukan milik wakif, tapi milikPenggugat, maka harus diuji dahulu kepemilikan wakif tersebut diPengadilan Negeri bukan peradilan Tata Usaha Negara karenaPengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa prosedurHalaman 21 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDGadministratif apakah penerbitan beschicking tersebut dalam tinjauanadministrasi negara sudah sesuai dengan perundangundangan atauasasasaS umum pemerintahan yang baik atau belum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-10-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1534 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — AISYAH alias BIBI vs ABDULLAH SALIM MULADAWILAH, dkk
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sampai detik ini pun masih kami pertanyakan tentangprosedur perubahan status Nadzir yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi, Terbanding/Penggugat selaku Pengurus Yayasan Wakaf MasjidAl Huda dan bukan sebagai sebuah penetapan bahwa harta benda Wakafyang ada atau pun yang sedang menjadi objek sengketa secara mutlakmenjadi hak milik Termohon Kasasi, Terbanding/Penggugat, dikarenakanTermohon Kasasi, Terbanding/Penggugat hanya dibatasi denganpengelolaan harta benda Wakaf yang telah diberikan oleh Wakif
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-09-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN KARAWANG Nomor 9/Pdt.Bth/2013/PN.Krw
Tanggal 19 September 2013 — Hj. RAWI binti NARPAN, Hj. WAREM binti NARPAN dan UTAM bin H. NARPAN alias RUSTAM LAWAN KIAYI HAJI MUSTHADI.Dkk
119 — 23
  • Lamih (Pembantu) ;Apabila dicermati secara hukum dalam penerbitan sertipikat pada tanggal 3Agustus 1992 tersebut yang dihubungkan dengan balik nama tanggal 4 Agustus1992 kepada nadzir yang hanya berjarak satu hari menunjukkan bahwasertipikat wakaf tersebut adalah rekayasa dan tidak berdasar hukum demikianpula terhadap obyek tanah/benda yang diwakafkannya yang diuraikan dalamgambar situasinya hanya akalakalan saja, karena ketika dilakukan balik nama,wakif tidak pernah menunjukkan benda yang diwakafkannya
    Krw karena sudahincraht/mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak terhambat dengan bantahan/perlawanan yang tidak berdasar hukum.Adapun bantahan/perlawanan atas sita jaminan yang substansinya bukan kepasitaspokok perkara seperti bantahan/perlawanan tentang wewenang mengadili, kreteriaNadzir, gugatan yang kedaluarsa, proses wakif, keputusan tidak sah dan lainlain.Jawab :e Bahwa bantahan/perlawanan tersebut adalah bukan mengulangi prosespengadilan perkara Nomor : 02/Pdt.G/1999/PN.Krw karena perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 26-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/Pid/2012
ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK Bin MA’RUF
86 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahdi, bahwa tanah masjid tersebut berasal dari 3(tiga) orang wakif yaitu H. Mairin, H. Muhasyim dan Maruf bin Solihunyang merupakan orangtua Terdakwa yang dilakukan pada tahun 1767dan baru disertifikatkan pada tahun 1996, bahwa tidak tahu Terdakwamenyewakan BTS kepada Telkom dan Siemen, berapa jumlah uangsewa tersebut dan siapa yang menerima uang sewa tersebut sertauntuk berapa lama masa sewa tersebut ;Keterangan saksi pelapor H.A.
    sebagai Ahli yang menerangkan di bawahsumpah pada pokoknya bahwa orang yang sudah meninggal duniadapat mewakafkan, bahwa tanah wakaf yang berupa harta warisan,semua ahli waris harus setuju tanah tersebut diwakafkan yangdituangkan dalam Surat Pernyataan dan tidak sah wakaf tersebut bilaada salah seorang atau lebih ahli waris tidak setuju atau tidakmenandatangani surat pernyataan, bahwa lokasi dan luas tanah wakafharus sesuai dengan letak yang sebenarnya, bahwa tidak tahu siapayang bertindak selaku wakif
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 07-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Bgr
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
203 — 229
  • ,mengaku seolaholah telah mendapatkan wakaf dari wakif pada tahun1849 dari XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXKXKXX.3. Bahwa pada Buku Induk Nomor 1064 C (Letter C) di KelurahanXXXXXXXXX Gahulu Desa Xxxxxxxxx,kepemilikan tanah H.Xxxxxx BinXXXXxx hingga Para Penggugat' tidak pernah di pindahtangankan,melepaskan hak atau mengalihkan hak dalam bentuk apapunjuga termasuk kepada Jajasan Wiranata.4.
Pengadilan PA PARIAMAN Perdata Agama
Register : 11-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 26-06-2019
Putusan PA PARIAMAN Nomor 0600/Pdt.G/2015/PA.Prm
Tanggal 11 Januari 2016 — Penggugat :
Fitri Armita binti Musa
Tergugat:
Hendra bin Rasidin
58 — 3
  • aquo, ternyata Pengadilan Agama Pariaman berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Sesuai dengan maksud Pasal 49Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untukkeduakalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenaitu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tefah ditetapkan,Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangansedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakif
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 03-10-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 12-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 82/Pdt.P/2014/PN Kln
Tanggal 27 Oktober 2014 — MUSTAQIM
29 — 5
  • MUSTAQIM, 4.MUHAMMAD NAUFAL FIRDAUS dan 5.MUHAMMAD GHOZI AL BARI kepada Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah,karena keinginan wakaf sudah sejak saat Haji NAHROWI masih hidup, sehingga anakanakHaji NAHROWI bermaksud melaksanakan amanat orangtuanya tersebut ;15Menimbang, bahwa wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yangmelakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yangdimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selamalamanya.Jika
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 30-08-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Dp
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 55
  • Bahwa untuk memudahkan penggarapan tanah wakaf itu, makadibagilah wilayah garapan atas tanah itu dengan rasio 3:2 untuk anak lakilaki dan perempuan, kepada anak Syekh Said sebanyak 13 (tiga belas)orang yakni (4 orang lakilaki dan 9 orang perempuan) dengan catatan, inibukan pembagian warisan, karena tanah wakaf tidak boleh diwariskanmenurut Hukum Islam maupun Undangundang Republik Indonesia;10.Peruntukan tanah wakaf ini, menurut keturunan Sultan Dompu (Wakif)dan kerabatnya adalah untuk pengembangan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-08-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 249
  • Tentang Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing Hukumsebagai Penggugat (Disqualificatoir exceptie) Bahwa dalam pasal 1 UndangUndang nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Bab Ketentuan Umum, dalam rumusan pasal ini pihakpihak yang terkait dalam perwakafan adalah Wakif, Nazhir, PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah RepublikIndonesia dan Menteri Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 1 UndangUndangnomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Bab XI Ketentuan Penutup berbunyiUndangUndang
    pengelolaandan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahliwaris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentinganmasyarakat umum sesual dengan tujuan dan fungsi wakaf;Dari penjelasan diatas jelaslah kita melinat bahwa : UndangUndang wakaf nomor41 tahun 2004 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini tidak memisahkanantara wakaf ahli dan wakaf khairi, artinya wakaf itu harus sesuai dengan bunyipasal 1 point 1 UndangUndang wakaf ini yang berbunyi : Wakaf adalahperbuatan hukum wakif
    Wakafdisebutkan Akta Ikrar wakaf adalah : bukti pernyataan kehendak wakifuntuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesualdengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentukakta; sedangkan sebagaimana Pasal 31 PP No. 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan: dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkanperbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan petunjuk (garniah) dandua (2) orang saksi serta AlW tidak mungkin dibuat karena wakif
    merupakan Suatu keputusan tertulis daripejabat/badan tata usaha negara, sehingga berdasarkan UU No. 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah denganUU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, sengketanya adalahkewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya; Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No. 42 Tahun2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakafsebagaimana diatas yang menyebutkan bahwa Akta Ikrar wakafadalah : bukti pernyataan kehendak wakif
    Undangundang Nomor 3 tahun 2006 jo undangundangNomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang atausekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktutertentu. sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 undangundang Nomo 7tahun 1989 jo undangundang Nomor 3 tahun 2006 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/PDT/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — 1. SALAMUN DWIDJOSAPUTRO, dkk. VS 1. LAZIMAN, dkk. dan 1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUA KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA; 2. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PENDAIS KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK, KABUPATEN BANJARNEGARA;
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang telah berAkta Ikrar Wakaf NomorW2/01/III/2009, tanggal 30 Maret 2009;Pemberi Wakaf (Wakif) Laziman yang bealamat Desa Purwareja RT 03 RWIV, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banajrnegara;Penerima Wakaf (Nadzir):1. H. Basirun, S.Pd. sebagai Ketua;2. Mukhammad Nadhif, S.Ag. sebagai Sekretaris;3. Abu Mansur sebagai Bendahara;4. Sajidun, S.E. sebagai Anggota;5.
    Posong Nomor 07 Pacitan,dan Jalan Almunawaroh RT 01 RW 02 Nomor 99 Kabupaten Banjarnegara,alamat mana yang dipakai;Bahwa gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum, karena ParaPenggugat statusnya/kedudukannya bukan sebagai para pihak (bukansubjek perkara) halmana diperkuat dengan dalih gugatan tersebutmenyatakan tanah wakaf atau tentang masalah/perkara wakaf, maka dari itusebagai subjek perkara atau para pihaknya dalam perkara yang sedang kitahadapi adalah hanya 2, yaitu Para Wakif (pihak pemberi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 21-11-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 20/G/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Nopember 2016 — SYAMSUL BAHRI; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
68 — 27
  • DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan undangan tersebut datangkerumah disaat Penggugat sedang berada di Bandung, dikarenakan adaurusan keluarga dari pihak keluarga besar ibu saya, terkait permasalahanFatwa Waris dan Perbaikan Status Wakif ( Wakaf Masjid ) di atas tanahWaris keluarga besar lou Kandung Penggugat, undangan tersebut perihalPertemuan yang ke dua (2), dan Penggugat hadir dalam pertemuantersebut;= 9 22 onan nena nnn nn nnn nnn ne anne5.
    Ayat (2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Melalui sidang BAPEK;Bahwa Penggugat meyakini adanya Rekayasa Surat Keputusan MenteriAgama RI tersebut dipalsukan Tanda tangan Menteri Agama Al,dikarenakan adanya temuan oleh Penggugat Berkas Asli yang dikeluarkanoleh Kepala KUA Kecamatan Setiabudi tentang Pembuatan Akta IkrarWakaf dan Ruislagh Masjid Arriyadh, yang Fiktif dan melanggar pasal 17undangundang wakaf No 41 tahun 2004 Yaitu : (1) Ikrar Wakafdilaksanakan oleh wakif
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 544/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs. Suriyatno, MM
Pembanding/Penggugat II : Siswanto, MPd
Pembanding/Penggugat IV : Drs. Boy Parady Purba, S.Sos
Terbanding/Tergugat I : HJ. Salha
Terbanding/Tergugat II : H. Imran Efendy Hasibuan
Terbanding/Tergugat III : HJ. Nurhayati Damanik
Terbanding/Tergugat IV : Dra. Siti Hanifah Lubis
Terbanding/Tergugat V : Nasafri
Terbanding/Tergugat VI : H. Asrul Sani
Terbanding/Tergugat VII : Rosmayana Marpaung
Terbanding/Tergugat VIII : Maimunah
Terbanding/Tergugat IX : Muhammad Syofian
Terbanding/Tergugat X : Kamaluddin
Terbanding/Tergugat XI : Pengurus Majelis Penyantun Madrasah Muslimat AL Jamiatul Washliyah Ranting Timbang Galung Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat XII : Nadzir atas Tanah Wakaf di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung atau disebut Nadzir tanah Wakaf Kelurahan Timbang Galung
Terbanding/Tergugat XIII : Pengurus Yayasan Perguruan Mesra
Terbanding/Tergugat XIV : Menteri Agama Republik Indonesia CQ Kepala Kantor Wilaya
60 — 62
  • Kedua,berdasarkan ketentuan Pasal 2, bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW)/ Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf (APAIW) adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untukmewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nahzir sesuai denganperuntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
    Pertama, alasannya mengacu seseorangatau sekelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari hartamiliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentinganibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan Ajaran islam. kedua,berdasarkan ketentuan pasal 2 bahwa AKTA IKRAR WAKAF (AIW) / AKTAPENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF (APAIW) adalah bukti pernyataankehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzirsesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam
    Pertama, alasannya mengacu seseorang atau sekelompokatau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya danmelembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat ataukepentingan umum lainnya sesuai dengan Ajaran islam. kedua ,berdasarkanketentuan pasal 2 bahwa AKTA IKRAR WAKAF (AIW) / AKTA PENGGANTIAKTA IKRAR WAKAF (APAIW) adalah bukti pernyataan kehendak wakif untukmewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai denganperuntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam
    untuk memisahkan dan/atau menyerahkansebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluanibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 2 dan Pasal 8ayat (1) Undangundang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwayang dimaksud dengan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya, jika wakif perorangan, maka syaratnya harus dewasa, berakalsehat, tidak
    terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan sebagaipemilik sah dari harta yang diwakafkan.Menimbang, bahwa bedasarkan pasal 1 angka 4 dan Pasal 9 Undangundang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Nazhir adalah pihak yangmenerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama
Register : 01-02-2010 — Putus : 08-11-2010 — Upload : 06-02-2014
Putusan PA TARAKAN Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.Trk
Tanggal 8 Nopember 2010 — PENGGUGAT TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III TERGUGAT IV TERGUGAT V
88 — 24
  • Adanya pernyataan dari wakif (orang yang mewakafkan); 2. Adanya keterangan dari Kepala Kelurahan yangmenerangkan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut bukantanah sengketay o er3. Adanya pengesahan dari Nadzir; e Bahwa, dalam kasus ini, H.
    Tidak disebutkan dengan jelas siapa yang mewakafkan(wakif)tanah tersebut dan pada tahun berapa tanah tersebutdiwakafkan, padahal tanah tersebut sebagian diwakafkanoleh Kalsum binti Batjo Oengkang(Ibu Penggugat) pada tahun19359 cece romero eee2. Tidak ada ukuran yang jelas dan pasti mengenai panjang danlebar serta luas tanah maupun batasbatasnya; 3.
    tanah yang saat ini berdiri masjid AtTaqwaSebengkok, adalah sebagaian bekas tanah masjid AqTaqwalama adalah wakaf Muastakim dan sebagian lainnya adalahwakaf dari Kalsum binti Batjo Oengkang; Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya suatuwakaf tanah, maka majelis terlebih dahulu mengemukakan syaratsyarat harta (benda wakaf tanah), sebagai berikut : ~Harta wakaf itu memiliki nilai ekonomis (adanya harga); Harta wakaf itu harus jelas bentuknya; ~Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Tanah
Register : 25-10-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Smda
Tanggal 8 Februari 2012 — - NALIR Bin H.ABDURRAHMAN ACIL - H.HADERAN Bin H.ABDURRAHMAN ACIL - NOORSIAH Binti H.ABDURRAHMAN ACIL - NURLINA Binti H.ABDURRAHMAN ACIL - YAN SURIANSYAH Bin H.ABDURRAHMAN ACIL Melawan - YAYASAN PONDOK PASANTREN MIFTAHUL HUDA - KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMARINDA ULU - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SAMARIDA
70 — 10
  • Kd.16.10/7/BA.032.2/1/2010. dariDepartemen Agama Kantor Kota Samarinda, tertanggal 11 Januari2010, yang menerangkan bahwa :Sertipikat Hak Milik (wakaf) No. 4.367 atas nama Pondok Pasantren dengan Luas4254 M2,Sertipikat Flak Milik (wakaf) No. 4.369 atas nama Langgar Hiftahul huda denganLuas 4946 M2,Yang diwakafkan kepada Yayasan Pondok Pasantren Miftahul Huda, akan tetapi /elum dipergunakan sebagaimana tujuan wakaf , oleh pihak pengelolamenyerahkan kembali kepada wakif (ahli waris).
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Wakaf
Register : 24-05-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PTA SURABAYA Nomor 300/Pdt.G/2017/PTA.Sby
Tanggal 13 September 2017 — PEMBANDING I, PEMBANDING II, PARA PEMBANDING VS TERBANDING, TERBANDING INTERVENSI
168 — 80
  • perkara a quo termasukwewenang Peradilan Agama atau wewenang Peradilan Umum, MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding harus mencari terlebin dahulu akarpermasalahan yang sebenarnya yang dijadikan dasar gugatan tersebut,apakah masih seputar jual beli yang belum lunas pembayarannya, sehinggaterkait peralinan hak milik yang belum selesai sehingga merupakanwewenang Peradilan Umum, atau) ada =masalah yang antaraPenggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding yang terkaitdengan sengketa antara Wakif
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
CHAIRUL ASIKIN
Tergugat:
1.SUSILAWATI
2.Kementerian Pendidikan dan kebudayaan provinsi Bengkulu
Turut Tergugat:
Kepala kantor Pertanahan Kota Bengkulu
107 — 48
  • Bahwa pada tanggal 17 Mei 1991 Penggugat membuat surat keterangan wakaftanah yang bertujuan mewakafkan sebagian tanah tersebut untuk kepentinganPembangunan Masjid AlIklas di Desa Sidomulyo dengan luas tanah 575 Meterdengan panjang 25 meter dan Lebar 23 meter, kKemudian ditindaklanjuti dengansurat Ikrar Wakaf dari Penggugt sebagai Wakif yang diterima oleh Drs. Rasikinsebagai Nazir yang disaksikan oleh Ny. Darmailis dan Dahilin serta diketahui olehM.
    Bahwa pada awal Januari 2017, dimana datang menemui Penggugat yaitu BapakThamrin S dan Raswan sebagai Pengurus Mesjid AlIklas di Desa Sidolulyo untukmembicarakan tindak lanjut Tanah Wakaf yang pernah diberikan oleh Penggugattahun 1991, Maka pada tanggal 30 Januari 2017, dibuat Akta Ikrar Wakaf NomorWa/1001/I/ tahun 2017 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakap ditandatangani oleh BeniHutagalung, S.Ag., serta ditandatangan oleh Penggugat sebagai Wakif dansaudara
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Wakaf
Register : 25-06-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan MS PROP NAD Nomor 51/Pdt.G/2018/MS.Aceh
Tanggal 7 Nopember 2018 — Para Pembanding melawan Para Terbanding
129 — 58
  • No 51/Pdt.G/2018/MSAceh10.11.tanah yang telah mengikrarkan objek sengketa merupakan tanah wakaf.Lebih lanjut para Penggugat/para Terbanding tidak mampu membuktikanadanya suatu rukun wakaf yang terdiri dari Wakif (pihak yang menyerahkanwakaf), Mauquf Alaih (pihak yang menerima wakaf), mauquf (harta yangdiwakafkan), dan sighot (Ikrar serah terima wakaf).Labih lanjut Judex Factie pada pokoknya mengesampingkan semua suratbukti yang diajukan para Pembanding dahulu para Tergugat.
    Wakif (pihak yang menyerahkan wakaf)2. Mauquf Alaihi (pihak yang menerima wakaf/Nazir)3. Mauguf (harta yang diwakafkan) ;4. Sighot (ikrar serah terima wakaf) ;Bahwa kemudian selain itu pula, kaburnya (obscuur libel) gugatan paraPenggugat mengenai tidak jelasnya maksud dari pada tujuan gugatan paraPenggugat yaitu pada posita ke 7 dan posita ke8 , mengenai Pasal 41ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;Hal. 17 dari 32 hal. Put.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 28-07-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 18 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 18
  • meminta pernerbitkanSalinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal11 Desember 1989 dikeluarkan oleh Tergugat III (Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang) sebelumtindakan Tergugat dan Tergugat Il tersebut seharusnya mendatangi,menjumpai seluruh ahli waris dan meminta persetujuan ahli waris, hal initidak dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II bertentangan dengan hukum;Bahwa sahnya perwakafan apabila Wakif
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama Wakaf
Register : 08-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1481/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 6 Maret 2017 — PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON, 1V, PEMOHON V, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT
87 — 17
  • Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, pada Pasal 17 ayat (8) Hak atas tanah yang dapat diwakafkanwajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segalasitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan;Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas + 600 m2 yang masuk dalamukuran tanah sawah seluas + 5.635 m2 dalam Sertifikat Tanah No. 735 atasnama Muhadi dan atau bukti P. 9 dan bukti TT 4 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan