ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaanPrimair ;.

Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;Kekeliruan Judex Facti berupa tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya, dapat ditunjukkan sebagai berikut :1) Judex Facti menyatakan bahwa menurut unsurunsur dari Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembahasan (sicl) atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayatHal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2009(1) ke1 jo.

Apabila Judex Factitidak salah dalam cara mengadili yaitu penerapan cara pembuktian, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Judex Facti juga telah membuat kekeliruan dalam menerapkan hukumpembuktian, di mana Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidakmembuktian unsurunsur pasal yang didakwaan sesuai dengan urutandakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

No. 2577 K/PID.SUS/2009Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

Daerah Pasal 122Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 127 Ayat (1), (2);Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan kKeuangan Negara atauperekonomian Negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembang sebesarRp916.824.800,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluhempat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Drs.

Bin Akmal Pasha tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa Drs.

mengubah putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pid.Sus/2014/PN.Plg.tanggal 05 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO REG. :PERK. : PDS 05 / MLANG / Ft.1 / 12 / 2014 atas nama TerdakwaDrs.

BESKINUR telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKOYUDSI ; 222 ono nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn nee2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa MADE SUTASTRA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 AyatUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 646 K/PID.SUS/2018tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHP jo.

Pada oprinsipnya kewajiban perusahaan menjaditanggungjawab Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo;Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut di atas berdasarkanhasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh tim BPKP ProvinsiSultra mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.996.144.050,00;Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sugendi Samudin, M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.

berkas perkara putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 85/Pid.SusTPK/2016/PN Pal, tanggal 4 April 2017, memoribanding Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut di atas, berpendapat bahwapertimbanganHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT PALpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pada surat Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahu 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 65 ayat(1) KUHP telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alin sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan TingkatPertama harus dikuatkan

tetap dinyatakan bersalahdan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amarputusan dibawah ini :Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakanTerdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Mengingat, ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, KUHP serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI:1.

. : SR4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010atau sekitar jumlah itu.w Perbuatan terdakwa RAKHMAT SETIADI Ir tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR : 2 nnnBahwa terdakwa RAKHMAT

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 05 Maret 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS05/0.3.10/Ft.1/10/2011terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagaiberikut : 1Menyatakan terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir bin SUNANDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengansengaja membantu kejahatan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 56 ke1 KUHP; Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP, unsurunsurnya adalah sebagai berikut :3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,atau suatu korporasi ;4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;5 Dengan sengaja memberikan bantuan pada

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56ke 1 KUHP, yang unsurunsurnya adalaha.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Prio Handoko tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I1. Menyatakan bahwa Terdakwa DADANG ERWANDA,SE Bin LILI HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2.

Menyatakan Terdakwa Pelin Sembiring tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriTilamuta tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AHMAD HASAN bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butirb, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesarRp405.709.480,83 (empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu empatratus delapan puluh rupiah delapan puluh tiga sen);e Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2), dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkatkasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memerhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2), danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Liwang sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHal. 5 dari 26 hal. Put. No. 472 K/PID.SUS/20172001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H.

Liwang tidak terbukti secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa Drs. H. Harun Dg. Liwang dari dakwaan yaknipasal 2 Ayat (1) Jo.

No. 472 K/PID.SUS/2017Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

nnn nnn non nnn non nnn nen nnn nen nnn one nn ane> Bahwa akibat perbuatan terdakwa VERONIKA YULITA MOl, S.Pdtersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungankerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S 5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 5September 201 2. 2222 o eo nnn eon nnn nnn nn ene eneSeats Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) Undang Undang R!

Menyatakan Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara berturutturut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang UndangR Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan UndangUndangRI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang R Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MembebaskanTerdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd .dari dakwaanprimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah denganUndangUndang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang R Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 3.

., sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang R.I Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang R.I Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa HASRUDDIN, S.H. selaku Pj.

Menyatakan Terdakwa HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN,S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Kdi tanggal 10 September2020 dan telah membaca pula memori banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapatdengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendariyang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, yaitumelanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP karena segala pertimbangan hukumnya sudah tepat danbenar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan;Menimbang bahwa setelah membaca, mencermati dengan seksamasegala hal mengenai keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingyang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ternyata

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986, serta

Menyatakan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo pasal 56 ke1, ke2 KUHP dalam dakwaan primer.2.

2 ayat (1) jo.

Nilai kerugian kKeuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pasalyang diterapkan dalam putusan, karena sudah ada aturan yang berlaku di semuaLingkungan Peradilan bahwa nilai kerugian keuangan negara sampai denganRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.Majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., tersebut di atas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa drg. FATMAWATI A.

HALID, M.MR., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang didakwakan pada dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa drg. FATMAWATI A.

No. 941 K/Pid.Sus/2015pidana korupsi dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor

. ;> Beras Miskin tahun 2011 = 5.265Kg x Rp.4.850, = Rp.25.535.250, ;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JAENUDIN Bin ROCHMANI antara bulan Januaritahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaktidaknya

undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il pada pokoknya sebagai berikut :Alasanalasan Jaksa /Penuntut UmumMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang maupun Pengadilan Tinggi Tipikor di Semarang tidak menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana dalam menilaiunsurunsur Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, di mana dalam pertimbangan hukumnyamengenai unsur Pasal melawan hukum tidak terpenuhi, sehinggamembebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No. 1389 K/Pid.Sus/2014Bahwa dari faktafakta tersebut seharusnya unsur melawan hukum dalampasalpasal Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PT.Tipikor Smg tanggal 4 Juli 2013dalam

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair danoleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiair.2.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya penjatuhan hukumanpenjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Loni Rosniwati

dikalikan dengan NJOP di KelurahanPagesangan Tahun 2002 yaitu Rp. 128.000 per m2 ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidiair:Bahwaia Terdakwa Soegiono pada waktu antara bulan Mei 1999 sampaidengan tahun 2000 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999sampai dengan tahun 2000 bertempat di Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Kota Surabaya atau setidaktidaknya

Lokasi tanah terletak di Kelurahan Pagesangan,Kecamatan Jambangan, Surabaya;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpen dapat:Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang unsurunsurnya sebagai berikut:Ad.1.

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, Pasal 253 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan

Menyatakan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ; Membebaskan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief, S.Pd terbukti bersalahmelakukan tindak