RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 116.000,(Seratus enam belas ribuJumlah rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaHalaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan

No. 04/TIPIKOR/2013/PTY Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo.No. 1168 K/PID.SUS/2013 Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia; 2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 dalam PerkaraPidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.15/Pid.Sus/2012/P.TpkorYk. pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Saryoto, S.Pd.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/2015Usaha Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung,diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Tergugat harusdihukum guna membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:a.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201516.17.18.19.Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor Bandung;2. Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;3.

Menyatakan Penggugat Mengalami Kerugian secara Immateriil :(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai saksidi Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000,00

Rp5.012.500,00 (lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) untukmembayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Setrasari Kulon Nomor 7, Kota Bandung;10.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialamiPenggugat:(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 1792 K/PID.SUS/2014.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BAREN AMBARITA, S.T.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 11 November 2013sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari2014;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;5.

Abdul Latif, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a.

,M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.MTtd H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd/Sri Asmarani, SH.

tentangpermohonan PHO;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalam berkasperkara;7Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal Agustus 2012 Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan Banding tersebut;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Jo.

Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Terdakwa HanyIndriani Hutagalung mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwatersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 15 Februari 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan

Kasasi pada tanggal Februari 2013 sertamemori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 15 Februari 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

No.2053 K/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.

Mohammad Askin, SH. tersebut harusdimuat dalam putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi)telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :> seperti dikemukakan dalam memori banding yaitu pemilikan perusahaantersebut bukanlah kepemilikan sesungguhnya, namun kepemilikan didepan Notaris.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S. Lumme, SH.Hal. 23 dari 24 hal. Put.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------- Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ; ---------------------------------------

TinggiDenpasar untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkanketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenaitu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor

tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tentang lamanya Terdakwa dihukum32 Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar mengenai tidak dijatuhkannya uangdenda pada terdakwa ; Dengan alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukumansebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukanmemori

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar35tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusanselengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairtersebut ; Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaantersebut ; Menyatakan terdakwa

Imam Supeno bin Yakub);Dikembalikan ke kas Negara;Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 03/Tipikor/2011/ PT.Plg, tanggal 8 September 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwatersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Mei 2011 No.926/Pid.B/2011/PN.Sky yang dimintakan

No. 729 K/Pid.Sus/2012Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plg, tanggal 8September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011.

Oleh karenanya sudah sewajarnya apabilaputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plgtanggal 8 September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/ PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan dibatalkan dalamtingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan danputusannya karena pengembalian

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Maka dengan demikian baik Judex Facti PengadilanNegeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya;5.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnyadalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap Putusan Sela dariPengadilan Negeri Meulaboh membuat pertimbangan hukum atas perjanjiankredit antara Pengguga/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi denganTergugat I/Terbanding sekarang Termohon Kasasi I.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal

Katamso, Kompleks Centrium Business Centre No.7&8 Medan, Telp. (061) 4574228 Ext.117, dalam hal inibertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semulaPenggugat;MELAW AN;Kasim, Lakilaki, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, PekerjaaanWiraswasta, Alamat Jalan Mohd Jam Belakang, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat;Pengadilan Tinggi/ Tipikor tersebut

;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 21 Juni 2017 Nomor 46/Pen.Pdt/2017/PTBna, serta berkas perkaraputusan Pengadilan Negeri banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Bna,tanggal 4 Januari 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini ;halaman 1, Perkara Perdata Nomor. 46/Pdt/2017/PTBNATENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Juni2016 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh padatanggal 10

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari Nomor :W30U7/319/HK.07/3/2017 tanggal 1 maret 2017 Perihal : Pengiriman BerkasPerkara Banding No 11/Pid.SusTPK/2016/PN Mnk a/n : Ir Marthen LutherRumadas,MSi;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS10/MANOK/04/2016tanggal 3 mei 2016, pada pkoknya memuat sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa Ir.

Menimbang bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya pada hari selasa tanggal 13desember 2016 demikian juga Permohonan Banding Terdakwa pada hari itu jugadiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masingmasing berdasarkan AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 12 desember 2016, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

sesuai Akta Tanda TerimaMemori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Mnk, telah diberitahukan dan diserahkanHalaman 23 dari30 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PT JAP.kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari jumat tanggal 3 pebruari 2017 sesuai AktaPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 16 pebruari 2017, yang telah diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR

Surat nomor: W30U7/264/HK.01/II/2017 tanggal 13 pebruari 2017 Perihal: Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara;Menimbang bahwa setelah membaca Akta Telahn Mempelajari Berkas PerkaraBanding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN Mnk kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnyapada hari rabu tanggal 15 pebruari 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal16 pebruari 2017;Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan TambahanMemori Banding yangditerima Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah );40Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015,sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

PU TUSANNomor : 06 / TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: PUJLISTINA ;: Bantul ;: Perempuan. ;: Indonesia.;: Islam

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 28 November 2012 Nomor :46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 18 Desember 2012Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor. Yk terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ; 9.

Advocates LegalConsultants ........Cosultants yang berkantor pada : KARTIKA DEWI & PARTNERS alamat JalanAdhyaksa I/8, Perumahan Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ; n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013No.06/TIPIKOR/2013/PTY.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;Telah membaca Akta tanggal 12 =Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding PenasehatHukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Bgl, tentang pemberitahuan permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

berkas;Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana yangditentukan dalam undangundang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

IGB.Surya Negara, SE., AK., MM., CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalamrangka perhitungan keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaandump truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehinggamenurut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslahdibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang

Sph/I/12 tanggal 3 Februari 2013.Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1Bahwa kuasa hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga membebaskanterdakwa dari dakwaan primair ;Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor

Tipikor/2016/PN.Amb ;Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa/PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor06/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut,telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2016,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor06/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas PutusanPengadilan

tidakmenimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saai ini sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi para terdakwa tetapmelanggarnya, dan karena itu pembanding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yangtelah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret 2016.Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

MH, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016, Nomor 16/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LATAMIN, SH.

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

TRIYANTO, M.Si127Bin HADI PRAMONO menyampaikan alasanalasan keberatan Para TerdakwaPara Pembanding atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor. 22/Pid.SusTPK/2014/PNYyk tanggal 20 Mei 2015 :A. Tentang Eksepsi1.Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatandengan putusan Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi paraTerdakwa khususnya mengenai adanya masalah perdata yang masihharus diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata.

Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangatberkeberatan dengan pertimbangan fakta yang oleh MajelisHakim Tipikor dianggap terbukti dalam persidangan karenatidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkapdalam persidangan, setidaknya mengenai halhal sebagaimanadikemukakan oleh para saksi dalam surat pernyataan yangterlampir dalam memori banding ini;.

(Sampaidengan halaman 306).Selanjutnya Majelis Hakim Tipikor menyebutkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat buku pepriksaan DesaBangunitapan (Bukti A2,A5) satusatunya buku untukmencatat peralihan hak atas tanah dan dapat digunakanuntuk membuktikan asal usul tanah di Desa BanguntapanBantul, meskipun formalnya berbeda dengan contoh dalamPerda tetapi fungsinya sama sebagaimana yang dimaksuduntuk mencatat peralihan hak atas tanah6.

(Bukti JPU Nomor Urut K.2) yang dalamPutusan Pengadilan Tipikor disebut Bukti Q (vide hal 279Putusan Pengadilan Tipikor).

Dalam pemeriksaan SaksiSuratman, Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan ketiga131blanko tersebut haruslah dianggap sebagai kertas kosong saja.Sementara sesuai keterangan Suratman, halaman 280Putusan Pengadilan Tipikor, telah juga ditemukan Peta Persilyang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY tertanggal 31Agustus 1982 dan berdasarkan peta tersebut terbukti adakekeliruan lokasi Persil 41, Persil 42 dan Persil 180sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Blangko) dandaftar yang ditandatangani R.