Ditemukan 839 data
1.MUCHTAR EFENDI
2.SAMANI
3.NORLIANSYAH
4.WAHYUDI
5.DONI HENDRAWAN
6.LUKMAN LAMANI
7.RIZKY AGUSTIAWAN
8.YOLLA ANILDA
Tergugat:
PT. KOTA BANGUN PLANTATION
102 — 23
Dan Dalam halpenetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atauPeraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ataukebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesualdengan Kesepakatan Kena, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan KerjaBersama atau kebiasaan yang telah dilakukan karena Pemutusan HubunganKerja terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, maka Majelis Hakimmengabulkan tuntutan
1.Juriati. R
2.Andrie Dwie Widiyaka
3.Hidayat, SE
4.Sarining Setio Utomo
Tergugat:
PT.KUTAI INTI UTAMA
102 — 27
Dan Dalam halpenetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atauPeraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ataukebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesualdengan Kesepakatan Kena, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan KerjaBersama atau kebiasaan yang telah dilakukan karena Pemutusan Hubungan2019, maka Majelis Hakimmengabulkan tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar THRKerja
23 — 10
Bahwa sebagaimana Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di BANK BRIPersero Tentang Kesejahteran Keluarga Pekerja, Penggugat Rekonvensijuga merupakan istri dari Tergugat Rekonvensi yang sah secara hukumdan juga memiliki anak kandung, sangat patut juga beralasan hukumTergugat Rekonvensi dapat dihukum tetap memberikan Hak JaminanKesehatan untuk anak kandung Tergugat Rekonvensi yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXX Wwalaupun telah terjadi perceraian setidaknya hinggaanak dewasa dan mandiri berdasarkan peraturan yang
41 — 10
yang telahmemberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana yang telah tercatatdalam berita acara persidangan;Menimbang, bahwa memperhatikan buktibukti surat P3=T1a, T1b,dimana dalam perusahaan Tergugat terdapat Perjanjian Kerja Bersama, padapasal 60 dan dalam revisi Perjanjian Kerja Bersama berubah menjadi pasal 59pada ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama 2 tahun;Menimbang, bahwa memperhatikan buktibukti surat P3=T1a, T1b, padapasal 61 ayat (2) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB
188 — 82
Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini menunjukanlemahnya mental, disiplin dan pemahaman Terdakwa terhadapnormanorma hukum yang berlaku di lingkungan TNI. danberakibat menimbulkan kerugian secara material bagi TNI sertadapat berakibat buruk dan fatal bila munisi tersebut sampai ketangan orang yang tidak bertanggungjawab, apalagi sampai ketangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).5.
133 — 34
Fotokopi Surat tertanggal 11 September 2009 perihal Permohonan Transfer DanaFasilitas KPR/KKB, oleh Tjhang Kian Kiong kepada PT. Bank Central Asia, Tbk.,KCU Singkawang, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaT.IIE5;6. Fotokopi Surat Salinan Risalah Lelang Nomor: 018/2014, Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Singkawang, telah disesuaikan dengan aslinya,telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberitanda T.IIl6;7.
1.SISWANTO
2.IWAN S
3.MUHAMMAD ALIB
4.RONY PAHLIAN
5.UJANG ASHARI
Tergugat:
PT. KALPATARU SAWIT PLANTATION
78 — 17
Dan Dalam hal penetapan besarnyanilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan Perusahaan (PP)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukanlebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THRyang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja,Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yangtelah dilakukan karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 1Januari 2019, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan
177 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakdicover dengan asuransi jiwa, namun asuransi yang melekat pada kredittersebut adalah asuransi terhadap agunan saja berupa asuransi kebakaran,sebagaimana tertera dalam akta perjanjian kredit beserta perubahanperubahannya yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tadi Siregar;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur atau mewajibkan perbankanuntuk menyertakan asuransi jiwa dalam pemberian kreditnya terlebihterhadap kredit modal kerja/komersial yang berbeda dengan kredit kreditkonsumtif (KPR, KKB
1.SISWANTO
2.IWAN S
3.MUHAMMAD ALIB
4.RONY PAHLIAN
5.UJANG ASHARI
Tergugat:
PT. KALPATARU SAWIT PLANTATION
80 — 22
Dan Dalam hal penetapan besarnyanilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atau Peraturan Perusahaan (PP)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukanlebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THRyang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja,Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yangtelah dilakukan karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 1Januari 2019, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan
110 — 32
Dari Dana APBN 57 Kepala Keluarga x @ 6.000.000,00/KKb. Dari Dana APBD Kab. Donggala, saksi tidak mengetahuinya karena saksihanya penerima dana bantuan bedah rumah dari dana APBN;Bahwa kriteria masyarakat / Kepala Keluarga (KK) yang dapat menerimadana bantuan bedah rumah di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab.
Dari Dana APBN 57 Kepala Keluarga (KK) x @ 6.000.000,00/KKb. Dari DanaAPBD 20 Kepala Keluarga (KK) x @ 6.000.000,00/KK; Bahwa kriteria masyarakat / Kepala Keluarga (KK) yang dapat menerimadana bantuan bedah rumah di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. DonggalaT.A. 2012, yaitu keluarga prasejahtera yang merniliki rumah tapi tidak layakhuni. Bahwa persyaratan masyarakat / Kepala Keluarga (KK) yang dapatmenerima dana bantuan bedah rumah di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab.Donggala T.A. 2012, yaitu :a.
86 — 81
Untuk melakukan perundingan dalam hal membicarakanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang baru, pewusahaan(Tergugat) bersedia melakukan perundingan dengan pengurus PUKSPPPSPSI dalam waktu dekat.4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 halaman 7 telah tidak sesuai dansangat bertolak belakang terhadap fakta hukum yang sebenarbenarnyayang menyatakan Sdr.
116 — 47
GJ atas namaIndrawati Chandra adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugatoleh karena terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh tergugat yang menyatakanmutlak milik tergugat karena terhadap pembayaran mobil tersebut menggunakanuang tergugat dari penjualan mobil Pajero yang dimiliki tergugat sebelum menikahdengan penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tergugat telahmengajukan bukti T.21 berupa surat keterangan lunas Mobil Pajero Sport 4x2Exceed A/T dari KKB
Sumaryo, SH
Terdakwa:
Yoseph Ario Yame
35 — 17
melaksakantugas Pengamanan daerah Rawawan (Pamrahwan) dldaerah Nduga Papua, namun karena hanya permasalahyang sepele, yaitu ingin menemui SaksiIl, Terdakwa telahmeninggalkan Posnya tanpa ijin dari Dansatnya.Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadiperkara sekarang ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidanadan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer IIl19Jayapura, yaitu meninggalkan Pos Pengamanan Daerah Rawan(Pos Pamrahwan) di daerah Nduga, yang banyak gangguankeamanan dari KKB
1.Dr. MUSAFIR, SH., S.Pd., MH
2.TOTO HARMIKO, S.H.
Terdakwa:
PENIEL KOGOYA
124 — 95
Ges Gwijangge (KKB Ndugakelompok dari Egianus Kogeya) tidak dilengkapi ijin dari pihak yangberwenang sementara dalam pencarian barang bukti Sesuai SuratPengiriman Daftar Pencarian Barang BuktiNo.B.
62 — 17
Tanda tanganpenerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orangorang penerima bantuan yang bersangkutan.Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam =masing masing kontraka) Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang danmemperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasiyang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerimabantuan dengan nilai Rp 4.000.000,00 / kkb) Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan BeritaAcara Serah Terima Barang yang ditandatangani olehPenerima bantuan
401 — 150
No. 10 tahun 1998, tidakmengatur tentang siapa yang berhak membuat laporan dan undangundang tersebut (videpasal 49 ayat (2) huruf b) tidak termasuk dalam delik aduan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 72 KUHP, sedangakan Surat Keputusan bersama (KKB) Jaksa Agung RI,Kepala Kepolisian Negara RI dan Geburnur bank Indonesia No: Kep902/A/J.A/12/2004,No.
HARRY SUWIDODO SURJAATMADJA
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Ungaran
2.KPKNL SEMARANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK SEMARANG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
113 — 24
Hak milik)Obyek Sengketa NO. 1666, atas nama Sumarmi (istri Penggugat),untuk selanjutnya diberi tanda P 3;4. a.1 (Satu) bendel Foto Copy dari Foto Copy BPKB roda empatIsuzu L Truk Box atas nama Harry Suwidodo Surjaatmadja, untukselanjutnya diberi tanda P 4.a;b. 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK roda empat Isuzu L Truk Boxatas nama Harry Suwidodo Surjaatmadja, untuk selanjutnya diberitanda P 4.b;5. 1 (satu) bendel Foto Copy dari Foto Copy LN Payoff ReportPrinting dan Laporan Penilaian atas kendaraan KKB
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri NomorPUT/28/XII/2013/KKB Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidakmemenuhi dan/atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan padaSurat Keputusan Kapolri No. Pol.
264 — 73
Pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem073/MKT Salatiga, sumber keterangan dari Saksi Letkol CziPrayogo selaku POP (Pimpinan Organisasi Proyek) dan63Sdr.Marwan (ahli teknis PT Konusa Dwitama Jaya) diperolehketerangan sebagai berikut :1) SaksiLetkol Czi Prayogo selaku PimpinanOrganisasi Pelaksana (POP)a) Belum pernah melihat gambar konstruksibangunan Rumdis Setara Tower lantai 6 Type 3696/KKb) Pemasangan tiang pancang berbentuksegitiga ukuran 25 cm x 25 cm x 25 cm x 6 meter,seharusnya tiang
165 — 66
masa kerja yakniHalaman 51 dari 65 HalamanPut.No.5/Pdt.SusPH1/2016/PN Bgldengan perhitungan : masa kerja dikalikan satu bulan upah dibagi dua belas ; Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 2 PER04/MEN/1994 berbunyi , Upah satubulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah upah pokok ditambah tunjangantunjangan tetap ; Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 3 PER04/MEN/1994 berbunyi , Dalam halpenetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja Bersama KK atau PeraturanPerusahaan PP atau Kesepakatan Kerja Bersama KKB