No. 69 PK/PID.SUS/2016masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadian atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan sebagaiberikut Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankanfungsi Eksekutif, Legislative atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan perundangundangan.Hal. 20 dari 31 hal.

Hal ini bisa diperbandingkan dengan seorang pensiunanPegawai Negeri atau Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti, dimanaseseorang tersebut setiap bulan tetap menerima gaji atau pensiunan, apakahdapat dikatakan seseorang tersebut tetap sebagai Penyelenggara Negara ?

No. 69 PK/PID.SUS/2016 Bahwa kekhilafan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukumnya karena mempertimbangkan sumbangan yang diberikan kepadaPemohon Peninjauan Kembali selaku Calon Bupati Karanganyarmerupakan pemberian yang masih dihubungkan dengan PemohonPeninjauan Kembali selaku Penyelenggara Negara (Anggota DPRDKaranganyar).

Juliyatmono, M.M.)statusnya juga sebagai Calon Bupati Karanganyar, sama seperti statusPemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan cuti, sehingga sejak tangal01 Juli 2008 Pemohon Peninjauan Kembali sudah sebagai Calon BupatiKaranganyar, bukan lagi sebagai Penyelenggara Negara / Anggota DPRDKabupaten Karanganyar sampai penetapan Calon Bupati KaranganyarTerpilih.

negara menerima gratifikasi yang berhubungandengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitutelah menerima gratifikasi dari saksi Ir.

televisi, uang,atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yangtermasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas,misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN.TteMenimbang, bahwa pada waktu menerima hadiah tersebut tidak perludilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapidapat dilakukan oleh orang lain.

Pasal 12 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orangyang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yangmenjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain.

Pasal 11 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orangyang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yangmenjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00, (lima jutarupiah)"Dengan caracara sebagai berikut :a.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UURI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :a. Pejabat pada lembaga tertinggi negarab. Pejabat padalembaga tinggi negara@ Menterid. Gubermure. Hakimf.

Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi barumerupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaratersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janjidilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Bahwa dalam pasal 11 UndangUndang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tidakditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patutmenduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengantepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sehingga meskipun PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaanatau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberihadiah atau

janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui ataupatut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yangdipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhiapa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, maka sudahmemenuhi ketentuan dalam unsur ini.Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 51K/PM I08/AD/II/2015MenimbangBahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwadan alat bukti lain yang diajukan

Pemerintah Republik Indonesia selaku Penyelenggara Negara di Jakarta Cq DepartemenPertahanan Republik Indonesia di Jakarta Cq, Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Lantamal X Jayapura, alamat di jalan Ampibi no.1 Jayapura,Papua, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Bambang Gunardi. SH, MayorLaut (HK )NRP 12375/P, 2. Fadhli Hanra, SH, M.Kn. Kapten Laut ( KH ) 16770 /P, 3. Kasmani Gatot, SH. Lettu ( KH ) 19457 /P, yang selanjutnya di sebutsebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I. 2.

PemerintahRepublik Indonesia selaku penyelenggara Negara di Jakarta Cq, PemerintahDaerah Provinsi Papua, alamat Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura, Papua Dalam hal inidiwakili oleh ROSINA UPESSY, SH. Dkk yang berkedudukan di KantorGubernur Papua di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura yang selanjutnya sisebut sebagaiTERBANDING II Semula TERGUGAT II.2222 nee eeeennneeeeneee3.

Pemerintah Republik Indonesia selaku penyelenggara Negara di Jakarta Cq BadanKepegawaian Negara di Jakarta Cq Badan Kepegawaian Negara REGIONAL IX,alamat Jalan Baru No. 100 B Kotaraja Jayapura, Papua, yang selanjutnya di sebutsebagai TERBANDING II semula TERGUGAT III.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 03 /Pen.

Sos, bersalah melakukan tindak pidana yaiturmemberi sesuatu, berupa uang tunai kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,dengan rnaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diaturdalam Pasal 5 Huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Ponorogo Nomor : 821.12/103 1/435.19/1984 tanggal 14Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan KabupatenPonorogo berdasarkan SK Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember2010 ( terdakwa yang penuntutannya diajukan secara tersendiri ) dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya

/PN.SBY20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsurunsurnya adalah :1 Setiap orang ;2 Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;3 Kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara ;4 Dengan maksud supaya berbuat atau tidak bebruat sesuatu dalam jabatannya sehinggabertentangan dengan kewajiban ;Ad. 1.

Unsur Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara :Menimbang, bahwa memberi sesuatu sebagaimana dimaksud dalam usur kedua diatas,adalahditujukan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam kaitannya dengan TindakPidana Korupsi. sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yaitu :1). Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian ;2).

DAMINadalah benar sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS ) pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara inipun telah terpenuhi ;Ad. 4.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah ataujanji.3.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.Bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara,mengandung pengertian pilihan (alternatif), artinya subjek hukumnya bisa mempunyaikualitas sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, sehinggaapabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah terbukti unsur Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara;36Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara berdasarkanPenjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001

tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;Bahwa pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), yang menyatakansebagai berikut:Penyelenggara Negara

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggara negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa terdakwa Drs.

Romdloni, M.Hum termasuk dalam kategori penyelenggara negarasebagaimana dimaksud dalam pengertian penyelenggara negara sesuai Pasal 1angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), yang menyatakansebagai berikut: Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan

Negara ;Halaman 12 dari 47 halaman.

Objek Sengketa, bertentangan dengan Asas Proporsionalitas,dimana Termohon Kasasi selaku Penyelenggara Negara telahbertindak lebih mengutamakan haknya sementara kewajibannyauntuk memenuhi hak pihak lain dikesampingkan, padahal AsasProporsionalitas mengharuskan Penyelenggara Negara harusmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara.8. Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Beli antara Pemohon Kasasi(d/h.

Negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 butir 6 dan Pasal 3 UndangUndang No. 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas darikolusi, korupsi dan nepotisme.

Untuk mengukur apakah ObjekSengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Penyelenggara Negara, maka di bawah ini PemohonKasasi dengan tegas menyatakan bahwa Objek Sengketabertentangan dengan AsasAsas Umum Penyelenggara Negara,sebagai berikut: Objek Sengketa, bertentangan dengan asas kepastian hukumyang mengharuskan setiap penyelenggara Negara dalamtindakannya harus berlandaskan kepada UndangUndang,sementara dalam hal ini Tergugat justru mengabaikan ketentuanHalaman 43 dari

Objek Sengketa, bertentangan dengan asas proporsionalitas,dimana Termohon Kasasi selaku Penyelenggara Negara telahbertindak lebih mengutamakan haknya sementara kewajibannyauntuk memenuhi hak pihak lain dikesampingkan, padahal asasproporsionalitas mengharuskan penyelenggara Negara harusmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanpenyelenggara Negara.20.Bahwa oleh karena perjanjian sewa beli antara Pemohon Kasasi21(d/h.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Meminta pembayaran, menerima pembayaran, memotong pembayaran, objekpembayaran;3. Kepada Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Kas Umum;4. Seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kasumum tersebut mempunyai utang kepadanya dan;5. Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;59 dari 76 Him. Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan pejabat lainyang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negarasesuail dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa yang termasuk pelaku delik dalam pasal ini adalahPegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana yang dilakukan olehpegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pelanggaran kepentinganhukum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kepatuhandan ketertiban pelaksanaan

Pdg. 11 Program Peningkatan Lansia 424,960 12 Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2,391.520 JUMLAH 65.367.000 Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa telah melakukan actionatau tindakan pemotongan uang perjalanan dinas Kepada Pegawai Negeri,Penyelenggara Negara, Kas Umum. sedangkan pemotongan sejumlah uang tersebuttidak ada aturan yang mengatur untuk ituMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka unsurKepada Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Kas Umum telah terbuktiterpenuhiAd

. 4 Seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kasumum tersebut mempunyai utang kepadanya dan diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang;Menimbang bahwa seolah olah adalah menunjukan bahwa yang disampaikanoleh pelaku sebenarnya tidak benar sama sekali, sedangkan yang benar adalahpegawai negeri, penyelenggara negara, atau kas umum yang menjadi pihak yangdituju oleh perbuatan pelaku tidak mempunyai hutang kepada pelaku;Menimbang bahwa unsur yang terdapat dalam pasal 12

negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya dan diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang sedangkan pemberian sejumlah uang tersebut tidak adaaturan yang mengatur untuk ituMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka unsur Seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya dan diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakanutang telah terbukti terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara ;c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danselektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harusmengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu ;d.

Asas Proporsionalitas adalan asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku ;g.

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang landasanketeraturan, kKeserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara ;Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/201511.c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif danselektif ;d.

Asas proporsionalitas adalah asas mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku ;g.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan PerundangUndangan yang berlaku ;h. Asas efisiensi, dan Asas efektivitas :I.

Menyatakan Terdakwa NGADIMAN BIN KASAN ATMO bersalah melakukantindak pidana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktumenjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau peyelenggara negara lain atau kepada Kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau Kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuinya bahwa haltersebut bukan merupakan hutang, melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga

Bahwa di dalam Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa : " PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugasmeminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholahPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahuinya bahwa hal tersebutbukan merupakan hutang " ;5.

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan isi Pasal 12 huruf f UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangditerapkan dalam pertimbangan hukum untuk mengadili Terdakwa, sehinggaJudex Facti mengambil kesimpulan bahwa keadaankeadaan yang menyertaiperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal keadaan" seolaholahPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahuinya bahwa hal tersebutbukan merupakan hutang

ada satupun fakta hukum yang dapatmembuktikan bahwa Terdakwa menganggap bahwa seolaholahpenyelenggara negara atau kas umum mempunyai utang kepadanya, namunfakta yang terbukti Terdakwalah yang mempunyai dan telah mengakuimempunyai utang kepada kas umum, bukan sebaliknya sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates No. : 75/Pid.B/2008/PN.Wt pada hat 48, sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut haruslahdinyatakan batal dan dikesampingkan, karena unsur seolaholah PegawaiNegeri atau Penyelenggara

Negara lain atau kas umum tersebut mempunyaiutang kepadanya, padahal diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakanhutang " tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :"Yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungandengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 A Ayat(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang nilainya kurang dari Rp5.000.000, (lima juta rupiah).Dengan caracara sebagai berikut:1.

Atau dengankata lain pemberian sesuatu dimaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya.Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001,meliputi :a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang undang tentang Kepegawaian;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal ataufasilitas dari Negara atau masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :a. Pejabat pada lembaga tertinggi negarab. Pejabat pada lembaga tinggi negarac. Menterid. Gubernure. Hakimi?

Negara menerima sesuatu barang dari pihak lain yang bermanfaat dengan tujuanuntuk melakukan suatu perbuatan diluar kewajibannya, baik perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dalamjabatannya.Bahwa pelaku dalam memberikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara negara, karenaPegawai Negeri atau Panyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.Bahwa Unsur ini tidak dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara

Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakanTergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baikformil maupun materil.

Tertio Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan keteraturan,keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian PenyelenggaraanNegara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan a quo oleh Tergugattelah melanggar daripada Tertio Penyelenggaraan Negara dan merugikanPe@nQQuUal. 2 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn nnnn nnn ennnCc.

Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harusterbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakatdapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi, golongan danrahasia.d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban Penyelenggarae.

negara;2 Menerima hadiah;3 Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya;4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;5 Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini

Negara.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa mengenai unsur Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara ini, Majelis Hakim mempergunakan secara mutatis mutandis pertimbanganpertimbangan hukum mengenai unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradalam pertimbangan hukum Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana dimaksuddiatas menjadi pertimbangan dalam unsur a quo, sehingga dengan demikian unsurPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan Alternatif KEDUA initelah terpenuhi;Ad.2.

Pada Waktu Menjalankan Tugas Meminta atau Menerima Pekerjaan atauPenyerahan Barang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pada Waktu Menjalankan Tugasadalah pada waktu menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Dengankata lain permintaan atau penerimaan pekerjaan atau penyerahan barang tersebutdilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankantugasnya;Menimbang, bahwa menurut R.

Negara dengan maksudSupaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya Dengan cara sebagai berikut:.

Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;b. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;c.

Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatutersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat padajabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yangbersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawainegeri atau penyelenggara yang bersangkutan.Bahwa pengertian yang bertentangan dengan kewajibannyaadalah maksud si pemberi hadiah atau janji

WIYONO, SH.dituliskan : Pada setiap jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara selalu terdapat atau) melekat kewajiban yang harusdilaksanakan, baik berupa berbuat maupun tidak berbuat sesuatudalam jabatan Seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negaradalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengankewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut : Pegawai Negeriatau penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuatsesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan

Pegawai Negeri atau penyelenggaraNegara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatutersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat padapegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan ataudengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut harus berbuat Ssesuatu sesuai dengan kewajibanyang terdapat atau melekat pada pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan

negara secara melawan hukum yangmenguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di ataskepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.Maksudnya perbuatanpejabat/penyelenggara negara yang lebih mengutamakan kepentingankeluarga dan atau kroni dari pada kepentingan masyarakat, bangsa danHalaman 6 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 13 P/HUM/2016negara yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangandengan Undangundang.Dengan demikian, unsurunsur delik nepotisme adalah:Perbuatan penyelenggara negara, melawan hukum formil dan materiil,menguntungkan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentinganmasyarakat, bangsa dan negara, dan tidak adanya unsur pembenar(unsur yang diterima secara diamdiam).Nepotisme diperangi karena tindakan nepotisme merupakan salah satubentuk ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap

negara yang mengangkat namun tidak termasuknepotisme, yaitu apabila :1.

Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi yuridis yang telahPemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalildalil Pemohon yangmenyatakan Bahwa permasalahan hubungan kekeluargaan tersebutsesungguhnya tidak akan berbenturan dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, Nepotisme, karena sudah jelas disebutkan dalam UUNomor 5 Tahun 1962 bahwa jika untuk kepentingan perusahaan diizinkanoleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet, dan ini

Negara berkewajiban untuktidak melakukan perbuatan nepotisme.menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, nepotisme adalahsetiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawanhukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya danatau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, danNegara; (BUKTI T4 Terlampir)bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas makajika sekiranya BAB II!

LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah)masingmasing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baikHal. 5 dari 39 Hal. Put.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum= atau = dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakansesuatu bagi diri sendiri;5. Dilakukan secara bersamasama.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Pengadilan Tinggiakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara dinyatakan dalamPenjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;4. Dilakukan secara bersamasama.Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;2: Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatan;A.

Wib atau setidaktidaknyadalam bulan Agustus 2012 di rumah Terdakwa jalan Danau Sentarum Gg. 845Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau setidaktidaknya di tempattempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 105 Pontianak telah melakukantindak pidana :Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf bDengan caracara sebagai berikut :a.

negara yang menerima hadiah atau janji, padahaldiketahuinya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supayamelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannyaDengan caracara sebagai berikut :a.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberianatau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi.b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong masatahanan sementara.c.

negara seharusnya mengetahui denganmenerima uang dari Saksi2 Joko Candra patut diduga ada maksud tertentu yangdiharapkan dari Terdakwa dimana saat itu Saksi2 sedang mengikuti seleksipenerimaan Secaba.2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 05 Pontianak Nomor : 05K/PM 05/AD/I/2013 tanggal 8 April 2013, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya danpidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyelenggara negara yang menerima pemberianyang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yangdilakukan dalam jabatannya.: Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 3 (tiga)

Menyatakan Terdakwa SARMIN Bin LAUMPA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksudsupaya Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyasebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami Pasal 5 ayat (1) huruf aUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor

negara;Bahwa Terdakwa Sarmin dan Latif Abadi menurut saksi adalahAparatur Sipil Negara atau penyelenggara Negara, saksi tidakmengetahui hal tersebut, kami hanya melaksanakan perintahpimpinan, yang kami ketahui bahwa Saudara Latif adalah Kepala DesaMorikana;Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan keterangan saksiada yang tidak benar, yaitu Terdakwa SARMIN maupun temannyabernama LATIF ABADI selaku Kepala Desa tidak pernah mengatakanbahwa uang tersebut untuk proyek.

negara;Bahwa Terdakwa Sarmin menurut saksi adalah Aparatur Sipil Negaraatau penyelenggara Negara, saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksihanya melaksanakan perintah pimpinan, yang kami ketahui bahwaSaudara Latif adalah Kepala Desa Morikana;Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan keterangan saksiada yang tidak benar, yaitu Terdakwa maupun temannya Kepala Desabernama Latif Abadi tidak pernah mengatakan bahwa uang tersebutuntuk proyek.

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;3. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;Ad.1.

negara ini tidaklah teroenuhi pula secara hukum;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaanKedua dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,sebelumnya terdakwa mengajak beberapa warga Desa Biru Majuuntuk melakukan beberapa gangguan aktifitas di areal perkebunanPT.Buana Artha Sejahtera dengan cara melakukan kegiatanpermortalan, pemasangan plang bertuliskan Lahan di Inclave olehDPPNI (Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia),menggali lubanglubang dijalan areal perkebunan dan pelaranganuntuk bekerja dengan

menganjurkanmelakukan perbuatan pencurian melanggar ketentuan Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 dan 2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat DakwaanTunggal ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYANI HANDOYO Bin SUPENOberupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa untukditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 3 (tiga) buah papan plang yang bertuliskan : Lahan di Inclave olehDPPNI (Dewan Pemantau Penyelenggara

Negara Indonesia) ;e 1 (satu) buah buku sampul batik warna hijau berisi perincianadministrasi keluar masuk uang hasil penjualan buah kelapa sawityang diambil dari areal perkebunan PT.BAS ;Hal. 5 dari 11 halaman Put.

Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah papan plang yang bertuliskan : Lahan di Inclave oleh DPPNI(Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia) ; (satu) buah alat pemutik buah kelapa sawit (dodos) yang terbuat dari besidengan panjang + 30 (tiga puluh) sentimeter ;dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah buku sampul batik warna hijau berisi perincian administrasikeluar masuk uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil dari arealperkebunan PT.BAS ; (satu) buah buku kwitansi yang berisi

SusTPK/Z0 LARD Bahwa perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum dilaksanakanoleh pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut, namun sudahketahuan atau tertangkap lebih dahultu ;Bahwa AKP JOHANIS TITUS LEFTUNGUN tugas adalah sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara bedasarkan undangundang republikIndonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundangNomor 8 tahun 1974, tentang PakokPokok Kepegawaian ;Bahwa menurut pasal 1 angka 1 pegawai negeri sipil adalah setiap warganegara

Unsur Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara;2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji;3. Unsur Diketahui atau Patut Diduga;4. Unsur Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya;5. Unsur Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya;6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan.1.

Dan kedudukan Terdakwa sebagai penyelenggara negara yangHalaman 52 dari 68 Putusan Nomor 16 /Pid.SusTPK/2017/PN Amb AyZ berkedudukan sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres MalukuTenggara Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa demikian terdakwa telah memenuhi unsur PegawaiNegeri/Penyelenggara Negara yaitu sebagai subyek pelaku yang mampubertanggung jawab sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yangmelakukan tindak pidana adalah TERDAKWA AKP.

Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahMaluku Nomor Pol. : Kep/103/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Maluku;Dengan demikian unsur Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara telahterpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.2. Unsur Menerima Hadiah atau Jani : Menurut .

Dan terkait seluruh kegiataPenyelidikan maupun Penyidikan, sebagai suatu penyelenggara negara telah adadianggarkan dana untuk menangani suatu perkara hingga tuntas. Namun dengansuatu kesengajaan dan kesadaran penuh sebagai Anggota Poiri ataupun jugasebagai penyelenggara negara Kaur Bin Ops Polres Maluku Tenggara Barat yangdijabat saksi AKP.