Nomor3 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan PenundaanMengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM

Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2019Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SEtanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;4.

formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta pada pokoknya agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 32/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 28 Maret 2019 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM

H Sulaiman, M.M;Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya administratifberupa keberatan, berdasarkan Keberatan atas terbitnya SKBupati Luwu No. 888/11/BKPSDM/2019 An. Drs. H. AndiMusakkir, M.M., dan No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana,S.Sos., M.Si., (vide : Pasal 129 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Jo. Pasal 75 Ayat (2) Huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Jo.

BupatiLuwu No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos., M.Sitentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan atas nama PENGGUGAT yangyang di terima oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Mei 2019,kemudian tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;Vi.

., M.Si:;Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan 65/G/2019/PTUN.MksMewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdi keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama H.

Bukti P.9Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor: 800/165.1/BKPSDM/V/2019atas nama H. Andi Sana, S.Sos.,M.Si.;Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Bupati Luwu Nomor:800/314/BKPSDM/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal:Usul Pensiun BUP PNS An. Drs. Andi Musakkir, M.M.

AndiSana, S.Sos, NIP. 195812311980111008 ditujukan KepadaKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMKabupaten Luwu di Belopa;Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Keberatan atasterbitnya SK Bupati Luwu No.888/11/BKPSDM/2019, tentangPTDH An. Drs. H. Andi Musakkir, MM ~ danNo.888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos. M.Si.,tanggal 29 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Luwu diBelopa, tanggal 29 Mei 2019 ;Fotokop dari fotokopi, Surat dari Drs. H. Andi Muzakkir, M.Mdan H. Andi Sana, S.Sos.

Dimana akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkansurat keputusan nomor 880 / 01MDI / BKPSDM / 2017 maka Tergugat telahmelanggar Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertaAzasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.ALASAN GUGATANl. DUDUK PERSOALANPEMECATAN TERHADAP PENGGUGAT SANGAT BERLEBIHAN1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDV/BKPSDM/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRULARMIS.T. tertanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dikeluarkannyaKeputusan yang berkekuatan Hukum tetap.DALAM POKOK SENGKETA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Dan padatanggal 25 Januari 2017 telah diserahkan secara nyata Keputusan BupatiTanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi,ST, tanggal 23 Januari 2017) yang dituangkan dan dilengkapi dengan BeritaAcara Penyerahan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DinasPendidikan untuk diberitahukan

Menolak Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanahLaut Nomor: 880/01MDIV/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi, ST,tanggal 23 Januari 2017);. Menolak untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat dalamkedudukan semula;.

Bukti P7Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:880/01MDI/BKPSDM/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atasnama Fahrul Armi, ST (potokopi sesuai asli);Surat Nomor:800/100MDI/BKPSDM, tanggal 24 Januari2017 perihal Pemanggilan Menghadap (potokopi sesuaiasli);Surat Nomor:800/84MDVBKPSDM, tanggal 23 Januari2017 perihal Penyampaian Surat Keputusan PenjatuhanHukuman Disiplin (potokopi sesuai asli);Surat ditujukan kepada Bupati Tanah Laut dari FahrulArmi, ST (potokopi

Kalimantan Tengah, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor 888/15/BID.II/BKPSDM

Putusan Nomor 42 K/TUN/2019Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November2017 Nomor Urut 8 (delapan); Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Eko Purwanto, ST., Lampiran Surat KeputusanBupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6November 2017 Nomor Urut 8 (delapan); Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi

Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tanggal 6 November 2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EkoPurwanto, ST adalah sah dan sesuai menurut hukum:6.

PEN.HS/2019/PTUNPLG tanggal 15 Mei 2019 tentang Penetapan HariTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang tanggal 25 April 2019, dengan register perkaraNomor 9/G/2019/PTUNPLG dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2019yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: Objek Gugatan; 2 2022022 22 nen ne naeKeputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/249/KPTS/BKPSDM

Putusan Nomor 9/G/2019/PTUNPLGdinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau rehabilitasi; Bahwa keputusan Walikota Pagar Alam Nomor888/249/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Desember 2018 tersebutmenetapkan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat selakuPegawai Negeri Sipil yang merugikan Penggugat yaitu hilangnyapenghasilan Penggugat berupa gaji dan penghasilan sah lainnya selakuPNS dan kerugian nama baik; Dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan ke

Pengadilantata usaha Ne@Qara; 22 nnn none nnn nnn nnn nen nn cnn nn neeTeNggang Waki 5 sess eeeseeees een eee eee eRe Bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor888/249/KPTS/BKPSDM/2018 baru diterbitkan pada tanggal 26Desember 2018 dan baru Penggugat terima pada tanggal 4 Februari2019 secara langsung dari kantor BKPSDM Kota Pagar Alam; Berarti masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara tersebut; Dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 55UndangUndang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan terhadapKeputusan Bupati Lahat Nomor 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat, beserta Lampirannya sampai dengan adanyaPutusan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/20213.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan keadaan ParaPenggugat seperti semula;5.

Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2.029/KEP/BKPSDM/2020, tentang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di LingkunganPemeritah Kabupaten Lahat, tanggal 12 Februari 2020, denganmemperbaiki cacatcacat yuridis yang terdapat pada Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo, sehingga Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa a quo tidak berlaku lagi; Bahwa sesuai dengan asas spontane vernietiging dalam hukumadministrasi negara yang artinya Badan atau Pejabat

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya

GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON;

;Bahwa, adapun atas objek gugatan yaitu Surat Keputusan (PLT) Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telahmengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan perundangundangansebagai berikut. ;1.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yangditerbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTONIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINATK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan olehTERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanhalaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDGoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 20181 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILANSUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON ~~ Nomor:877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon Il, Ill, danIV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umumdan penataan Ruang Kab.

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas namaIr. GATOT RACHMANTO7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Kaban BKPSDM...

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atasnama Ir. GATOT RACHMANTOb. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 2018c.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/20203.

Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.;4.

Putusan Nomor 109 PK/TUN/2020Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor66/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Dengan Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya

;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos, M.Si., NIP. 198010141999121001

;

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan kepada JOKO PITONO, S.Sos.,M.Si, NIP198010141999121001 ; ll.

/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telahmenerima Surat Keputusan Nomor: 888/III.1405/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019 dan Keberatan tersebutditerima pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Staf Tata UsahaPimpinan Bagian Umum SetKab, dan Penggugat menerimaSurat Tanggapan No.

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatankepada JOKO PITONO, S.SOS.,M.SI.

dan tugas saksi Pengadaandan Pemberhentian Pegawai; Bahwa benar di BKPSDM sejak tanggal 9 Januari 2019 sebelumnya diSatpol PP; Bahwa benar selama saksi berada di lingkungan Pemkab KutalKartanegara, belum pernah diberikan sosialisai mengenai UU AdministrasiPemerintah; Bahwa benar khususnya di BKPSDM belum pernah dilakukan supervisiUU Administrasi Pemerintah minimal oleh Kepala Dinas:;Bahwa benar pernah mendengar UU No.30 tahun 2014;Bahwa benar belum pernah ada supervisi oleh Kepala Dinas atau Bupati

pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2020tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Andi = Amiruddin Jusuf, S.H., NIP.197111162002121004;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Andi Amiruddin Jusuf, S.H.,NIP. 197111162002121004:4.

9 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili :Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor67/B/2020/PTTUN tanggal 23 April 2020 dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar No.94/G/2019/PTUN.Mks tanggal 16 Januari 2020Mengadili Sendiri: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat: Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaituKeputusan Wali Kota Palopo Nomor 800/403/BKPSDM

/V/2019 tanggal31 Mai 2019 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Andi Amiruddin Jusuf, SH yang terhitungsejak 10 Juni 2019; Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusannyayaitu Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019tanggal 31 Mei 2019 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Amiruddin Jusuf, SH yangterhitung sejak 10 Juni 2019: Mewajibkan Termohon Kasasi merehabilitasi nama baik PemohonKasasi

., Muara Dua ; Halaman 7 dari Putusan Perkara Nomor 66/G/2017/PTUNPLGDalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :2403.3/KUASA/BKPSDM/2017., Tertanggal 01 November 2017, kepada : 1. Nama H. RAMIN HAMIDI, SE. MH. ; NIP 196605021987031010 ; Pangkat / Gol. Ruang Pembina Utama Muda / IV.c ; Jabatan Asisten Administrasi Umum Kabupaten OganKomering Ulu Selatan ; 2. Nama YUSRINAWATI, SH. MT. ; NIP 19710704200501 12007 ; Pangkat / Gol.

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor: 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE, NIP:197705162007011029 tanggal 21 Agustus 2017, menimbulkan kerugian bagiPERGOUGAT VANIL 2 seecesnneentccsen canneries nnnnnainenenentintsateeananibentniae nena1.

Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu SelatanNomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, SE,NIP. 197705162007011029, yang diterbitkan tertanggal 21 Agustus 2017,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; 4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering UluSelatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriyanto, S.E.,NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus 2017 ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati OganKomering Ulu Selatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Heriyanto, S.E., NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamPOrkara.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Halaman 1 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juli 2018dengan surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2018, sesuai denganperundangundangan yang berlaku;5.

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor65/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April

,M.Si;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Andi Sana, S.Sos.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/2020Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004;4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An.Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004:4.

JenepontoBahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Tergugat mengeluarkandisposisi yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Jeneponto agarPenggugat di bantu untuk pindah;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Kepala BKPSDM Jenepontomengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HukumanDisiplin Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: 861.1238/BKPSDM/XIl/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatberdasarkan Data Kepegawaian yang ada pada BKPSDM JenepontoPenggugat selama menjadi Aparatur Sipil Negara, tidak

serta Asas Profesionalitas:Bahwa selain itu Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa melaluipemanggilan terlebih dahulu dan tidak disampaikan secara resmi olehTergugat kepada Penggugat serta penerbitan Keputusan tersebuttidak pernah dibentuk Tim Pemeriksa, karena sampai dengandiajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima SuratPanggilan secara tertulis baik dari pihak Tergugat ataupun dari TimPemeriksa maupun dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM

)Jeneponto namun tibatiba tanggal 7 Januari 2019, Penggugatmengetahui kemudian pergi mengambil di Kantor BKPSDM Kab.Jeneponto bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati JenepontoNomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

/VII/BKPSDM/2019 Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untukpemberhentian Tergugat.

/VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM. Tanggal 30 Juli2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888/Ill.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.

sejak 9 Januari 2019; Bahwa sebelum di BKPSDM saksi bertugas di Satpol PP dari 4 Januari 2017 9 Januari 2019; Bahwa adapun tupoksi saksi di BKPSDM adalah tentang Kepegawaian danPelatihan; Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Kasubag KepegawaianDinas Pendidikan bahwa Penggugat tidak terima diberhentikan dengan tidakhormat dan akan mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa data PNS yang berkaitan dengan kasus korupsi didapat dari Pimpinandan diberi perintah untuk memperoses administrasi pemberhentian

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888jIII.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama H. Hairuni,SH., MM., NIP 196809041992031006;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama H. Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;4.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,M.Si, NIP.196412231998031002;

KEWENANGAN PENGADILANBahwa Obyek sengketa Nomor : 888/IIl.1 140/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si.

UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, per tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si., NIP : 19641223 199803 1002;Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Pakhruddin, SE.

Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :810/I1.1238.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 23 Mei 2018 TentangPemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil atas nama PAKHRUDDIN,SE.,M.SI; Bahwa saksi pernah melihat Surat dari Kantor Advokat & Pengacara SAKIR, ZSH dan Rekan tanggal 26 Agustus 2019.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si, NIP.196412231998031002 ;3.

berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum/2019, tanggal 05September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM

Putusan Nomor 530 K/TUN/2019 Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018,sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru,S.Sos., tanggal 17 Mei 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/238.27/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M.Lasuru, S.Sos., tanggal 17 Mei 2018;4.

M E N G A D I L I

1. Dalam Penundaan

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umar, tanggal 17 Mei 2018;

1. Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

1. Dalam Pokok Perkara
   1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018, setelah lebih dari 2 (dua) tahun aktif kembali sebagaiseorang Aparatur Sipil Negara.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakHalaman 17 dari 47 Putusan No. 28/G/2018/PTUN.PLDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Karsum Umartanggal 17 Mei 2018;A.

BuktiP5 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor:991/65/VI/SKPP/BKPSDM/2018 tanggal 21 Juni 2018.(Fotokopi sesuai dengan asli);oO.

Bukti T7: Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/243.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaKarsum Umar, tanggal 17 Mei 2018. (Fotokopi sesuai asli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BKPSDM/2018 tanggal 23 Maret 2018 PerihalTindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi,yang ditujukan kepada Bupati Buol; (Fotokopi sesuai asli);: Tanda terima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol,tanggal 30 April 2018.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Tergugat telah menerbitkanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/243.27/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Karsum Umar, tanggal 17 Mei 2018 sebagaimanaobjek sengketa a quo (vide bukti P1=T1);10.