Ditemukan 516 data
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN
106 — 45
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuaan pemidanaan
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau memilikihasil hutan dalam hal ini hasil hutan yang berasal dari hutan Negara tidakterpenuhi sehingga kepada para Terdakwa tidak dapat diterapkanketentuan Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalahmerupakan hal yang sangat keliru Karena tidak MENERAPKANPERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pendapatKetua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang : GDE YASA K, SH.dalam
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
F Lamintang, SH.Dalam bukunya "KUH Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridismenurut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hal 185186.penerbit Sinar Baru Bandung". Yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :Hal. 9 dari 9 hal. Put.
87 — 12
PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain ataue Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain atau3435e Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
21 — 1
Saksi TULUS P, TOBING, SH.Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wibbertempat di Jalan Simpang empat lampu merah Rajawali tepatnya di RukoAlfamart Kelurahan 8 llir Kecamatan llir Timur ll Palembang, saksi dan saksiKODRI HERIYADI yang merupakan anggota kepolisian Dit narkoba PolrestaPalembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MGS.
21 — 7
Sugandhi, SH.dalam KUHP dan penjelasannya pada halaman 366 dijelaskanUndangUndang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dariPenganiyaan menurut yurisprodensi arti penganiayaan adalahperbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasasakit atau luka dimana perbuatan yang menimbulkan rasa sakitmisalnya mencubit, mendepak, memukul menempeleng dansebagainya ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keteranganterdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtutanggal 05 Nopember
47 — 25
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari Keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan
82 — 60
YAHYA HARAHAP, SH.dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika(2005 : 112), bahwa : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium Iitisconsortium, pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditariksebagai tergugat : tidak lengkap, mesti ada orang yang mesti ikut bertindak sebagaipenggugat atau ditarik sebagai tergugat; 18 oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentukplurium litis
25 — 6
FADLI(DPO), kemudian Terdakwa kembali ke Banjir Kanal Timur (BKT),Kelurahan Duren Sawit, Kec Duren Sawit Jakarta Timur untukmenyerahkan Shabu kepada pembelinya dan sekitar Jam 21.00 Wib ketikaTerdakwa sedang berjalan di JI Kelurahan V Samping Banjir Kanal Timur(BKT), Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timurbelum sempat bertemu dengan pembelinya, Terdakwa ditangkap anggotapolisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya SaksiMUHAMAD TAPRIL dan saksi GUNARTO, SH.Dalam
HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
Terdakwa:
CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI
54 — 13
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
477 — 443
RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47 : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuiadanya keputusan tersebut.
RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OFGOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legalsecurity), asas bertindak cermat (principle of carefulness).
61 — 12
bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP merumuskan"dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, orang yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" dari elemenpasal 55 ayat (1) ke1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengansurat dakwaan, yaitu elemen "Turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke1KUHP adalah mereka yang secara bersamasama melakukan tindak pidana,dalam hal ini dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Prof WIRJONO PRODJODIKORO, SH.dalam
PT.BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG RAHA UNIT LAENDE
Tergugat:
LA ODE MUSTAFA
31 — 18
Yahya Harahap, SH.dalam buku SegiSegi Hukum Perjanjian, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertiansuatu hubunganhukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatanhak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan padapihak lain untuk menunaikan prestasi, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjianmenurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan din,Kecakapan untuk membuat suatu
20 — 8
Eny Dwi Handayani, SH.DALAM REKONPENSI Putusan Cerai Gugat, nomor: 1443/Pdt.G/2012/PA.TA Halaman 3 dari 14 Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh dalildalil penggugat kecuali yangdiakui kebenarannya di depan persidangan dan apapun yang diuraikan penggugattersebut diatas mohon diuraikan kembali dalam rekonpensi ini, karena merupakan satukesatuan;2. Bahwa pada pokoknya tergugat sangat keberatan apabila diceraikan oleh penggugat ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Cq.
71 — 15
SIANTURI, SH.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, yang dimaksud denganbersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikianrupa yang normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, selanjutnya menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal DemiPasal, persetubuhan adalah peraduan antara anggauta kemaluan lakilaki danperempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdatahalaman 70 yangmenyatakan bahwa..... hakim bertugas mempertahankan tata hukumperdata sesuai dengan kasus yang disengketakan....dst.4. Bahwa ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seoranghakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang digunakansebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebin dahulumemahami inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa.5.
51 — 14
amar putusan nomor 4, 5, 6 masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan yakni petitum nomor 3 dan amar putusannomor 3 tetang hadlonah/pemeliharaan anak , amar nomor 5 mengenai pemberiankesempatan kepada Tergugat sebagai ayah untuk mengunjungi, ikut memelihara danmendidik serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, amar nomor 6perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, hal demikianini diperbolehkan dan dapat dibenarkan sebagaimana pendapat Yahya Harahap, SH.Dalam
sukatno
Tergugat:
PT.Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk Kcp Ukm Natar, Dkk
45 — 5
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dam Putusan Pengadilan Sinar Grafika,Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 449 sebagai berikut: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpatendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dam Putusan Pengadilan Sinar Grafika,Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 449 sebagai berikut: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpatendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumjelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond).
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
109 — 44
Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatanhanya kepada Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illsebagai pihak yang dirasakan merugikan kepentinganPenggugat, selain itu Penggugat mempunyai hak untukmenentukan pihak pihak mana saja yang akandigugatnya .Bahwa gugatan dalam perkara ini juga sesuai dengan pendapatRetnowulan Sutantio SH.dan Iskandar Oeripkartawinata , SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek( hal. 3) , Penggugat adalah seorang yang merasa bahwahaknya dilanggar dan
89 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHP", edisi kedua halaman 331332). Bahwa kekuatan pembuktianketerangan Terdakwa seperti yang telah diungkapkan, seribu kali punTerdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yangbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuanitu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna,menentukan dan mengikat.