Ditemukan 9775 data
43 — 18
tersebut perkawinanPemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatanbatin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudahterputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuaidengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalamHim. 12 dari 17Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.NlaKitab Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alihsebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:Lead ads any als dans 5II shall
10 — 0
Quadoly UGH gh Ligaen oh Lge ida 2 ie Lagittial yur 8 ydiall al ga dma E Ubon Y ) yalCig VIE Sell gf gill Gye Shall (gle Ugal Ss!
16 — 9
Penggugat (PENGGUGAT),dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan olehPengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahiHukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yangmen watacein Se berikut:Yee a 85 733 lfel gl 535 oll A elses 235 AG~ uo QS 3 los ~~ * &ok Megs SSD 2S gelil 5B5 le I Sie Shall
21 — 12
Musthafa As Sibai yang diambil alih menjadipendapat Hakim yang berbunyi:4a ys alle ce ye lls (8 Lelac FI ills GLEN ae aid dang jl) shall GiEN 5a laa lal GS; Legey Gueeelie gu eleia! Ld LAY, agSplay oY 5YISo cag SW cde Ce Lag Bl AR edd et yh pe Cpe Aad alg!
55 — 20
putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernama Uwais Al Azzam Daulay, lakilaki, lahir tanggal 7 April 2015sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkinlagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuhanakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankanprinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
74 — 115
Lalu si lelaki itu menikahkannya,maka hukumnya boleh (sah nikahnya).Dan pendapat Imam AlQurtubi dalam kitab AlJamik li Ahkam alQuran 3/76yang juga diambil alin sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :as (659i 3 ll loxal Shad EL ld Eds Ves ad Olli Y poss, shall a bls6 wg SU Go BG x Y Gull SY. led 038 wo Us 58 boSi5 S558. elaz SeB52) b yiuSl a8 Olas lallsArtinya: Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yangtidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka iadapat menyerahkan
12 — 3
itu hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalahperbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karenaitu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusiterbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat,hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim menjadipertimbangan putusan ini:" ceme Cus y elie Vy 73 Led aly am alls Garg jt Shall
11 — 9
An all pute yo AMS Lele 1 pally GLE ae aid daa jl) shall GlAas 9 5M AE aN cet oh pak (ye ald Leal!
Lia Amelia binti Afandi
Tergugat:
Mariyanto bin Lahmudin
50 — 15
pecah itu hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalahperbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karenaitu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusiterbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat,hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim Tunggal menjadipertimbangan putusan ini:" Gpal Cus s che Vy C5U Led ath ae aly Gan JI Shall
16 — 13
ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, lakilaki, lahir tanggal 25 Juli2017 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
38 — 9
Pendapat ulama fiqh dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83yang berbunyi sebagai berikut;Ys cma Lead edly ara aly Guns Sl shall G plu Cue GUI! ali . LI pUis!
SRIANA BINTI SRIYONO
Tergugat:
WIDJI ISMANTOK BIN NITI KASTAM
10 — 12
Musthafa As Sibai, halaman 100 yang berbunyi :Cpablile ou Elsi) cd AY y agS shay VY) Au yh aly pe Ge ulldd Lilac EI pally GUD) ee pias dn ll shall gliasl 5 GS crags ail Jal Gang Nabe ns Aang I AB Ul) gett of AI Cpe Ald Leilig! IS ws 1 jul) Ide Gaal OS LageS) MAY!
10 — 6
(Ares Gye eli) CU Lalgco cad 13bdale yall Ligin anal oe wl prey Lebel Cus Shall algo axe lk;34ankHal. 17 dari 19 Hal.
26 — 11
PA.Sim.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, lakilaki, lahir tanggal 31 Juli2017 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
41 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 143 B/PK/PJK/201112bahwa dalam Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention),yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, dalam Pasal15 mengenai ketentuan Airport and Similar Charges disebutkan:"No fees, dues or other charges shall be imposed by any Contracting State inrespect solely of the right of transist over or entry into or exit from its territory ofany aircraft of a Contracting State or persons or property thereon"Air service agreementbahwa Perjanjian
Indonesia denganAmerika Serikat di mana di Pasal 9 butir 1 menyebutkan, "On arriving in theterritory of one Party, aircraft operated in international air transportation by thedesignated airlines of the other Party, their regular equipment, groundequipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts(including engines), aircraft stores , and other items intended for or used solelyin connection with the operation or servicing of aircraft engaged in internationalair transportation shall
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari adanya kedua perjanjian tersebut;10 Bahwa ternyata surat gugatan Penggugat sama sekali tidak mengkaitkan LeaseAgreement (perjanjian sewa menyewa) tersebut, padahal Pasal 1 Perjanjian Kerjasama(Joint Venture Agreement) menyatakan Para pihak dengan ini sepakat mendirikan danmenjalankan usaha restoran di Jalan Legian Kuta Bali yang akan disewa oleh para pihak(rumusan dalam bahasa Inggris The Parties hereby agree to establish and run aRestaurant business on the Jalan Legian, Kuta, Bali, which shall
Rekonvensi) telahmenyetorkan modal kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasamayang nanti akan dibuktikan dalam persidangan;3 Bahwa Pasal Perjaniian Kerjasama (Joint Venture Agreement), tanggal 27 Juli2007 menentukan para pihak dengan ini sepakat mendirikan dan menjalankan usaharestoran di Jalan Legian Kuta Bali yang akan disewa oleh para pihak (rumusan dalambahasa Inggris: The Parties hereby agree to establish and run a Restaurant business onthe Jalan Legian, Kuta, Bali, which shall
15 — 11
Penggugat Rekonvensi, dan anak tersebut dalamkeadaan sehat dan terawat dengan baik, sebagaimana tersebut dalam bagiantentang duduk perkara, sedangkan syaratsyarat hadanah telah tegak danterpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkanpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapathanya semata demi kemaslahatan, kKenyamanan batin, dan kebaikan masadepan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak(the best interests of the child shall
karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkansebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 10Januari 2015, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatananak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (thebest interests of the child shall
1078 — 673
Perkembangan SistemKonstitutif telah tercantum dalam Model Law for developingcountries on Marks Trade names and acts of unfair competition,dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusifatas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: the exclusiveright to a mark conferred by this law shall be acquired, subject tothe following provisions, by registration.
Penggunaan sistemkonsitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam UU No19Tahun 1992, yang diambil dari Konvensi Stockhlom 1967 yangtelah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979; Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPsAgreement: Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shallapply, mutatis mutandis, to service, in determining whether atrademark is wellknown, account shall be taken of theknowledge of the trademark in the relevant sector of the public,including
Sistem konstitutif inimengandung paksaan untuk mendaftar (compulsory to registered).Perkembangan Sistem Konstitutif telah tercantum dalam Model Lawfor developing countries on Marks Trade names and acts of unfaircompetition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwahak ekslusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: theexclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired,subject to the following provisions, by registration.
Penggunaansistem konsitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam UUNo.19 Tahun 1992, yang diambil dari Konvensi Stockhlom 1967 yangtelah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;e Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement:Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatismutandis, to service, in determining whether a trademark iswellknown, account shall be taken of the knowledge of the trademarkin the relevant sector of the public, including
247 — 147
Baik kedua perjanjian sewa tanah yang dimiliki oleh ParaPenggugat, pada bagian pendahuluan perjanjian ada disebutkan sebagaiberikut:there shall be 1.5 are designated as parking area, to be shared by thetenants in common, each accorded a percentage portion of the parkingarea equal to the percentage of the total parcel each has agreed tolease.kemudian pada article 10 ada disebutkan sebagai berikut :First party agrees to share wth the two tenants in common the followng:a) guaranteed complete free and
thesecond party to take action, use and/or benefit from the leased land asdescribed above as desire by second party wthout obligation to payanything to the first party, such as :a. to construct building as residential buildings, workshopb. to build parking area and facilities, park, garden, ponds andswmming poolc. to plant plants and treesd. to undertake wnatever acts on the land with lease title as desire ofsecond party provided however that act of benefit or using ofleased land by second party shall
not intervene or infringe on thelaws and such act shall simultaneously become the respondsibilityof the second party.Halaman.4 dari 55 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PT DPS7.
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Commentary on Article 11 Paragraph 17 :any provision of this Convention conferring an exemption from, or areduction of tax shall not apply if more than 50 per cent of suchincome is used to satisfy claims by such persons (including interest,royalties, development, advertising, initial and travel expenses, anddepreciation of any kind of business assets including those onimmaterial goods and processes) ";Buku berjudul "Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral TaxTreaties" yang ditulis oleh Carl
Direktur JenderalPajak Nomor SE 17/PJ/2005 sebagaimana tersebut di atas;Bahwa yang menjadi persyaratan utama berdasarkan Pasal 11 ayat (4)P3B tersebut di atas adalah justru mengenai Pemilik Manfaat, barukemudian diikuti oleh syarat kedua dan ketiganya berupa PendudukNegara dan Jangka Waktu Hutang lebih dari 2 (dua) tahun;Bahwa disamping itu dalam Pasal 1 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PemerintahKerajaan Belanda diatur bahwa This Agreement shall