Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 189/PID.SUS-LH/2018/PT PDG
Tanggal 22 Januari 2019 — ZULKIFLI, A.Md Pgl ZUL Alias PILI;
404 — 60
  • halaman Putusan Pidana nomor 189/PID.SUSLH/2018 PT PDGSikaping tanggal 28 Desember 2018 dan turunannya telah diserahkan kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Desember 2018;Bahwa keberatan Terdakwa ZULKIFLI, A.Md Pgl ZUL Alias PILI, dalamMemori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut Judex Factietidaklah dengan cermat menangkap dan memperhatikan serta mendalamiseluruh rangkaian pemeriksan sehingga pertimbangnan hukum yangdiuraikan oleh Judex Factie yang menjadi dasar untuk memberikanputusannya sangat sarat
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-12-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. BIMA PUTRA BANGSA dan PT .CITRA BANGUN ADIGRAHA MELAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
236 — 73
  • melakukandiskriminasi;Berdasarkan segala apa yang kami uraikan diatas, maka jelas dapat disimpulkanbahwa dalam melaksanakan tugasnya baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluanbaik pada tahap pemeriksaan lanjutan team Komisi Pemeriksaa tidak menerapkanaturan hukum secara sempurna dan telah melanggar hak hukum Pemohon (dahuluTerlapor II) oleh karena itu wajar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat danmemohon agar berita acara pemeriksaan atas nama Pemohon (dahulu Terlapor IT)dalam Perkara Aquo dinyatakan sarat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-12-2014 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 90/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 25 Juni 2015 — IRAWAN TRISNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
150 — 41
  • BankUmum (SBU) Cabang Medan dalam Likwidasi,dimana Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah aquo dimana menurut hukumpenerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGAPENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAHTERPERKARA, karena yang berhak adalah orangyang terdaftar namanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugat belummempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam. ....19dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2014/PTSMDA
Tanggal 26 Nopember 2014 — Pembanding/Tergugat : Sumaningsih Diwakili Oleh : SUMINARSIH
Terbanding/Penggugat : H. Yusuf Mustafa, SH. Diwakili Oleh : ALI MUNAWAR, SH.
86 — 41
  • Bahwa alas hak dari penerbitan sertifikat milik Penggugatsangat sarat akan rekayasa, hal ini dapat diketahui dari keterangandan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT.052 Batakan, Kel.Manggar dimana hanya disodorkan kertas kosong yang ternyatauntuk pembuatan sertifikat ;25.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-05-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — SUTRISNO, VS SUBAKTI,DKK
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Magelang berwenangmembuat Akta Otentik Akta Ikatan Jual Beli No.31 tanggal 13 Januari 2006(Bukti P3A) dan Akta Pemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Akta No.32tanggal 13 Januari 2006 (Bukti P3 B) dengan Objek Ikatan Jual Beli dan ObjekPemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Tanah terletak di Dusun Jambu DesaTempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Sertifikat Hak MilikAsli No.131/Desa Tempurejo atas mama Rubingah Isteri Anhari Gambar SituasiNo.5271/1968 tanggal 1691968 (Bukti P5) ;Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Januari 2011 — SURATMAN
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian jelaslah bahwasurat ini dibuat ketika proses sidang sedang berjalan dan tidakdengan permintaan resmi sehingga dapat disebut sebagaisuatu bentuk intervensi dari pihakpihak luar yang mempunyaihubungan kerja dengan Terdakwa sehingga surat tersebutditengarai sarat conflict of interest, tetapi ternyata surat sepertiitu. diterima dan dijadikan dasar Majelis dalampertimbangannya.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/G/2 013/PHI/PN. BDG
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. YOPPY SIMANJUNTAK, M.B.A.,M.I.S.; lawan; BALA KESELAMATAN INDONESIA (THE SALVATION ARMY),
106 — 24
  • Singkatnya perbuatan pejabat yang tidak prosedural, yang sarat dengannepostisme adalah merupakan tanggungjawab hukum pribadi. Organisasi tidakbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang memangkujabatan tertentu apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — M. TAMBUNAN, Dkk VS BASRIZAL KOTO,Dkk
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zen(Termohon Peninjauan Kembali Il) dalam kapasitasnya pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru banyak terdapatkejanggalankejanggalan dan sarat dengan rekayasa dimana seharusnyakejanggalankejanggalan tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menerima/mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon PeninjauanKembali) dan menyatakan Surat Keterangan Milik Tanah Nomor:41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Mei 1976 dengan batasbatas sepadan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 03-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 239/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.DIAN ANJARI, SH, MH
2.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
NANANG BUDI RIYANTO alias HARI PRASETYO
66 — 11
  • ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2013 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 15 Januari 2015 — MUJRI, M E L A W A N : 1. SUHIRNO FREDIKUS HERRY SOEPRIADI 2. SUWARNO 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak
112 — 25
  • adalah FIKTIF belaka yang dapat digolongkan sebagai suatubentuk perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dijadikan dasarTURUT TERGUGAT untuk mengabulkan permohonan SUWARNO sebagaiTERGUGAT II.Bahwa dengan bermodalkan Surat Ganti Rugi yang Fiktif tersebut SUWARNO(TERGUGAT II) mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan sertifkat diatasHalaman 5 dari 50 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PN Ptk1011tanah garapan PENGGUGAT yang oleh pihak TURUT TERGUGAT melayanipermohonan dari TERGUGAT II yang sarat
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2012 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2012/PHI.PN.TPI
Tanggal 25 April 2012 — NURHAMLI, SH (Penggugat) PT. JAPAN SERVO BATAM (Tergugat)
41 — 17
  • KALMARK, sebab dalam surat tertanggal 18 Januari2011, nama KALMARK ada tertulis namun tidak ada tandatangan Sdr.KALMARK, sehingga surat tertanggal 18 Januari 2011 perludipertanyakan karena sarat dengan unsur rekayasa, akan tetapi saathal tersebut hendak dipertanyakan pada Sdr. KALMARK namun tidakberada di tempat ;3.20.3.21.32Pada saat upaya TERGUGAT melalui Sdr. BUDI HARTONO mencarikebenaran isi surat tanggal 18 Januari 2011, Sdr. BUDI HARTONO didatangani oleh PENGGUGAT, Sdr.
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-02-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 15/Pid.B/2015/PN Bms
Tanggal 15 April 2015 — HARIS DWI ANGGA SP Alias HARIS Bin MURWANDI
111 — 15
  • Methanol jika masuk dalam tubuh akan: Menekan Sistem sarat pusat seperti etanol. Dalam tubuh menjadi Formaldehide dan kemudian menjadi Asam Format sehinggadapat menyebabkan Asidosis metabolik (Kadar Asam dalam darah meningkat) yg dapatberakibat gangguan detak jantung, hipotensi, gangguan kesadaran, koma dan meninggal. Akumulasi Asam Format dalam darah dapat menyerang saraf mata sehingga penglihatanmenjadi kabur dan kebutaan.Halaman 21 dari37Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 25-08-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 10 April 2012 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk (P) Vs 1. BUPATI KONAWE UTARA (T), 2. PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL (T II Intv)
359 — 722
  • Mengingat Bupatiyang baru Herry Siloande menyadari bahwa SK yang dikeluarkanpejabat Bupati sebelumnya, yaitu SK No. 267/2007 dan No. 153/2008telah diterbitkan dengan sarat rekayasa dan melawan hukum, makapada tanggal 11 Januari 2011, Bupati Herry Siloande menerbitkan 3(TIGA) SURAT KEPUTUSAN yang membatalkan SK No. 267/2007dan No. 153/2008, dan 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN yangmemberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, yaitu:3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 29-09-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1247/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 44
  • Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasihutang bersama tersebut;Menimbang, bahwa mengenai hutang sebesar Rp.34.000.000, (tigapuluh empat juta rupiah) ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi (Azudah EmiSwarnaningrum), Tergugat Rekonvensi mengajukan surat bukti TR.5 berupafotokopi rincian pinjaman pribadi Tergugat Rekonvensi kepada kakaknya(Azudah Emi Swarnaningrum dan Parnyo), bukti tersebut merupakan aktadibawah tangan yang tidak didukung adanya bukti yang lain, makabuktitersebut tidak memenuhi sarat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-02-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 12/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat:
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
77 — 27
  • Dimana dalamPemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentakdi 96 (sembilan puluh enam) desa di Kabupaten LombokTengah pada tanggal 24 Oktober 2018, dari sejakpersiapan Sampai dengan penetapan calon terpilih olehPanitia Pemilihan kepala Desa sarat dengan pelanggarandan cendrung menguntungkan calon kepala desa nomorurut 2.Bahwa adapun untuk mengetahuipelanggaranpelanggaran yang terjadi selama prosesPemilihan Kepala Desa Bagu yang mengakibatkan sangatmerugikan PENGGUGAT dapat dilihat dari faktafaktasebagai
Pengadilan PA LUBUK BASUNG Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.LB
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 3
  • Vang paksa (dwangsom)Menimbang, bahwa terterhadap tuntutan pembayaran sebesarRp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalaimenjalankan putusan putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dantanpa sarat, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971, Yurisprudensi MahkamahHal. 51 dari
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 08-06-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. IDOLA SAKTI JAYA
Tergugat:
PT. YHC KERAMIKA INDONESIA
194 — 90
  • Bahwa Inti dari pasal 1338 (1) KUHPerdata adalah para pihak terikat hukumapa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak, aturan main diantara pihakdan hal tersebut berlaku sebagai undangundang untuk para pihak;Bahwa Ahli menjelaskan tentang perbedaan antara perjanjian dan perikatan,Perjanjian adalah perwujudan kehendak dari para pihak, sedangkanPerikatan adalah hasil dari suatu perjanjian para pihak ;Bahwa Ahli berpendapat jika syarat objektif salah satu saja tidak haruskeduanya tidak dipenuhi, maka sarat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KENDEK PADATU
2.PAYUNG ALLO
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
151 — 70
  • Toraja Utara, adalah sarat dengan masalah ataubermasalah dan amat merugikan hak konstitusional Para Penggugatselaku Tokohtokoh Masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab.Toraja Utara;Bahwa terkait surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 12Desember 2019 terhadap hasil pemilinan Calon Kepala Lembang Paku,Kec. Denpina, Kab.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 255/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
NOVA FINALIA HUTAPEA
Tergugat:
BUPATI SIMALUNGUN
80 — 39
  • Padahal Penggugat sudah menyampaikan keberatankepada Tergugat bahwa Pilpanag Nagori Tiga Bolon sarat dengan masalahkarena terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap SOP danHalaman 24 Putusan No. 255/G/2019/PTUNMDN24.peraturan berlaku. Mestinya dengan adanya laporan dan keberatanPenggugat tersebut, maka seharusnya Tergugat semakin teliti dan ekstra hatihati mempelajari keabsahan setiap lembar dokumen Pilpanag Nagori TigaBolon, sehingga tidak sembarangan membuat Surat Keputusan.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 16/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
NURHAN AFRIZON,S.E.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
265 — 159
  • menerima gaji selaku Aparatur Sipil Negara lagi.Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketasudah bersifat final ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keputusan objek sengketatata usaha negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan,selaku Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 888228 Tahun 2020 tanggal 2 April2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaNurhan Afrizon,A.Md. telah memenuhi sarat