Ditemukan 8665 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penyelenggaraan
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
188 — 189
188 — 189
Demikian pula misalnya Pasal 5ayat (1) hurufa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukumnyadirepresentasikan dengan perkataan dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, makatidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkanperbuatan itu bukan
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
106 — 24
106 — 24
Bin SUPIYO, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabat sebagaiKepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong KabupatenGunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.05/ KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, SekretarisBPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Sidorejo Kecamatan PonjongKabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabat sebagaiKoordinator PelaksanaProgram PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, KabupatenGunungkidul
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
391 — 1336
391 — 1336
tahun 2013, atau setidaktidaknyapada wakiu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat diRumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
negara baik secaralangsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan atau pengadaanatau persewaan yaitu pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan BedahSentral di Staf Medis Fungsional RSUD Arifin Achmad tahun 2012 dan tahun 2013pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untukmengurus dan mengawasinya yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : nn > 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen ee nee25.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS. Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
212 — 169
212 — 169
Menurut Wikipedia.org, dari sudut pandang hukum korupsimencakup berbagai hal dan perbuatan, diantaranya adalah: perbuatan melawan hukum,penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataukorporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memberi atau menerimahadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut sertadalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagipegawai
Register : 12-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn Tanggal 29 April 2015 — - ABDUL HADI, SE, MSi alias ABDUL HADI LUBIS,
SE, MSi
94 — 21
94 — 21
Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkanbahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut , oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak tepatditerapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
144 — 57
144 — 57
Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana pencucian uang, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/ penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan
Register : 02-02-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
633 — 278
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
633 — 278
DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/010.12-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor 800/158/SET/TAMBEN Tanggal 27 Januari 2011;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R.
Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/09/2013;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 180/21/KUM/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Penyampaian LHKPN ;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R. Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/07/2015;
14. 1 (satu) buah Asli BPKB nomor 5-10514506 atas nama PT.
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
74 — 45
74 — 45
setidaktidaknya ditempat lain yangberdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yangtermasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi SumateraUtara di Pengadilan Negeri Medan, sebagai pegawai Negeri atau penyelenggaraNegara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotongpembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara
Negara lainnya ataukepada Kas Umum, seolaholah Pegawai Negeri atau penyelenggara Negaralainnya atau kepada Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui hal tersebut bukan merupakan utang, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perobuatan manamerupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukandengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2013
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 — RADIANTO RAMINIS BIN RAMINIS
104 — 68
104 — 68
KelurahanPadang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan perbuatan, memberi sesuatu kepada pegawai negeriatau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga(DIKPORA) Kabupaten Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatanpengadaan buku keagamaan, kitab suci, dan buku ensiklop SMA, sertabuku kamus dan referensi perputakaan SMK yang dananya bersumberdari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TahunAnggaran
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
152 — 115
152 — 115
Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikan delegasi pada pihakswasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalahgunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yangmempunyai wewenang publik yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
231 — 132
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
231 — 132
pengertian unsur setiap orang tersebut, jikadihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999, Majelis Hakimberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi mengandung pengertianorang perorangan atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban tanpa memperhatikan kualifikasi tertentu, apakah sebagai orangswasta ataupun Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara, tanpa kecuallidan termasuk korporasi yang juga subjek hukum pendukung hak dankewajiban; Halaman 397 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
194 — 141
194 — 141
Disamping itu, ada pula yang disebut Dekonsesi =Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidak memberikandelegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal. 14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan denganfaktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwapenyalah gunaan kewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunyayang mempunyai wewenang public yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri,terdakwa sebagai
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
189 — 55
189 — 55
Ukuran berikutnya adalah sikapbatinnya (mens rea) hal ini berhubungan dengan pertanggungjabwanpidananya, kemudian ada ukuran dapat tercelanya orang dengan melakukanperbuatan tersebut.Bahwa sehubungan dengan pasal 55 KUHP kalau seorang ahli dalammemberikan pendapat mengenai keahliannya harus sesuai dengankeahliannya dan independen tetapi apabila dalam hal keahliannya tersebutbersamasama dengan Penyelenggara Negara membuat keahliannya tidakindependen menurut ahli ada kongkalikong atau merekayasa penilaian
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1080 — 5105
1080 — 5105
Bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3UURI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ialah siapa saja artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsibaik ia pegawai negeri/oenyelenggara negara maupun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara, dalam hal ini termasukanggota angkatan perang (Anggota Tentara NasionalIndonesia).Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alatalat bukti lain yang diajukandipersidangan
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
287 — 265
287 — 265
Telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas yang adalah asasyang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ; Obyek sengketa a quo hanya sementara sifatnya dantentu saja dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugatkarena dengan upah yang lama perusahaan harusmempersiapkan bisnisnya secara efisien agar
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
282 — 584
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
282 — 584
bertempat di Kantor SatkerPengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman ProvinsiSulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No.33 Kendari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pegawainegeri atau penyelenggara
negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atausebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara dan dalam keadaan sebagai berikut: Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan KerjaPengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman ProvinsiSulawesi Tenggara
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009 Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
319 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin Nomor : 2 Jakarta Pusat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UndangUndangNomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitusejumlah uang sebesar Rp. 31.500.000.000, (tiga puluh satu milyar lima ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
198 — 96
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
198 — 96
1 butir3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggaranegara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara
negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap didepan persidanganperkara ini dapat diketahui Terdakwa Benny Gustiarwan,S.A.g.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ;
Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak dapat dipergunakan dan / atautidak bermanfaat bagi seluruh Wilayah Indonesia Bagian Timur;Bahwa kegiatan pendataan dan pemetaan pendidikan adalah salahsatu elemen penting dan mendasar untuk perkembangan dankemajuan pendidikan bagi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesiauntuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tingkat pendidikanuntuk Wilayah Timur dan Barat Negara Republik Indonesia danmerupakan faktor yang sangat penting bagi memperkuat kesatuanbangsa;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat dan Penyelenggara
Negara padaKemendiknas, seharusnya mengetahui dan memahami betapa pentingdan betapa besarnya manfaat dan kegunaan dari akurasi data danpemetaan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai dasar bagiPemerintah dan Negara Indonesia untuk mengambil keputusan danmenentukan kebijakan dalam pembangunan masyarakat Indonesiadan terutama bagi rakyat Indonesia di Bagian Timur yang selama inimerasa tertinggal dari kemajuan pembangunan Wilayah Barat;Bahwa dalam pelaksanaan proyek a quo, Terdakwa selaku PPK, telahberbuat
Putus : 29-10-2019 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
IDRUS A INDRA
91 — 22
91 — 22
.;347) 1 (satu) rangkap foto copy/salinan yang telah disahkan sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821/1755/DISTPH tanggal 15 Mei 2015 tentang Revisi Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggungjawab Teknis Kegiatan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian se Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015;348) 1 (satu) rangkap asli Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) tahun 2017 an.