Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung sejaktanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.l. BidangYudisial tanggal 28 Juni 2011 No. 1286/2011/S.511.Tah.Sus/PP/2011/MA.,Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2011 ;8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.l. u.b.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor17/TIPIKOR/2011/PTBdg., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Hal. 18 dari 93 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara di kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. Jo.

BANDUNG dalam perkara tindakpidana korupsi No. 17/TIPIKOR/2011/PTBdg tanggal 23 Mei 2011 Joputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor434/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 02 Maret 2011.Lebih lanjut, sesuai ASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melaluiputusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006, PemohonKasasi menyampaikan pemahaman yang berkaitan dengan :1. Azas legalitas mengandung 3 pengertian :a.

,MH., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

. : PRINT10/N.8.13/Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengantanggal 10 Desember 2013 ;Hakim Tipikor, tanggal 02 Desember 2013, Nomor59/Pid. Tpk/2013/PN.Tk, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan31 Desember 2013 ;5.

Unsur tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang dijuntokan dalampasal dakwaan Kesatu Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor tersebut menyebutkanbahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

(Hakim Adhoc Tipikor) dan HARIDI SH(Hakim AdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hariSenin ,tanggal: 27 Januari 2014, oleh Ketua Majelis didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh Sihaini sebagai panitera penggantidihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung . serta dihadapanterdakwa ;HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:JAINI BASIR SH MIEN TRISNAWATI,SH.MH(Hakim

Adhoc Tipikor)HARIDI SH(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSIHAINI

PUTUSANNOMOR : 16/PID.SUS.K/2012/P'TMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama LengkapTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30September 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d tanggal28 Desember 2011;8. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28Oktober 2011 s/d tanggal 28 Deember 2011 ;9.

Salinan PUTUSANNomor 36/PDT/2018/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraAGUSDI BIN USMAN, Tempat/Tanggal Lahir, di Meunasah Baro, 01 Agustus1976, Umur + 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, KecamatanSeulimueum, Kabupaten Aceh Besar.

,M.H. sebagai Hakim Ketua,Masrimal ,S.H. dan Irdalinda ,S.H,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 36/Pen.Pdt/2018/PT.BNA tanggal 17April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak.Halaman 32 dari 33.Putusan

TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1 029Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM,S.H.MH.Nip.19620616 198503 1 006

Bahwa adanya kesalahan prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah :4.1 Dalam Petimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketabahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor:21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 oktober 2012 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.IDFIL, ST NIP.Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 119/G/2019/PTUN.BKL4.24.3196904031993031010 pangkat/golongan Penata/IIl.c dinyatakanbersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana

IDFIL ST NIP. 196904031993031010,dengan pertimbangan sebagai berikut :1) Bahwa Sadr Idfil, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bengkulu No. 21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKItanggal 04 Oktober 2012 dan putusannya telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap. 2) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 119

TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 Oktober 2012 (photo copy dari photo copy);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya tanggal 01 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya (Surat kedua) tanggal 29 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Tanda terima surat kKedua Surat keberatan terhadap suratkeputusan Walikota Bengkulu Tentang pemberhentian

satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang diterimaoleh Sekretariat PPK masingmasing kecamatan sebanyak 19kecamatan di Kabupaten Bangkep;34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran honorarium PPSbulan Juni 2011 untuk 23 desa dengan jumlah sebesarRp18.400.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November2013, yang dimintakan

surat selebinnya yang diajukan olehTerbanding I, VI dan VII semula Tergugat , VI dan VII, Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut:48Bukti T.l1, T.Vl1, T.VIl1 berupa Sertipikat SHM Nomor 1222,dimana perihal SHM Nomor 1222 telah dipertimbangkansebagaimana tersebut diatas;Bukti T.I2, T.VI2, T.VIl2 berupa Surat Keputusan Bupati LombokUtara tentang Pembentukan Tim 9, bukti T.I3, T.VI3, T.VII3tentang Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataramtentang Persetujuan Penyitaan dalam perkara Tipikor

, bukti T.14,T.VI4 tentang Izin Sita dalam perkara Tipikor, bukti T.I5, T.VI5,T.VII5 tentang Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram dan bukti T.I6, T.VI6, T.VII6 tentang PutusanTipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram atas nama terdakwaSimparudin, S.H., bukti T.I7, T.VI7, T.VII7 tentang Berita AcaraPenyitaan, bukti T.I8, T.VI8, T.VII8 tentang Tanda terima barangbukti, karena ketujuh bukti surat tersebut adalah menyangkut tindakpidana korupsi atas nama Terdakwa Simparudin, S.H., sedangkanperkara

Pemerintah Kabupaten Pelalawan;Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR.tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa LAHMUDIN, S.E., M.Si. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Menghukum Terdakwa LAHMUDIN, S.E.,

kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor07/Pid.Sus/PK/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkanbahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Penasihat Hukum Terpidana yangbertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana, mengajukanpermohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor

No. 97 PK/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 11 Desember 2013,dengan dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa risalah peninjauan kembali ini kami awali dengan

SE., MSI. tersebut;Menetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari: Senin, tanggal 13 Oktober 2015

Loepold LuhutHutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.ttd./ Dr.

TIPIKOR / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :18Menyatakan Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Ir.

No. 02 / TIPIKOR. BANDING / 2013 / PT.JPR).

kerugian Negara tersebut,meskipun pada nyatanya penggunaan dan penikmatannya keuangan Negara tersebutadalah tidak sepenuhnya dipergunakan / dinikmati oleh Terdakwa sendiri keuanganNegara yang diambil dari Rekening No. 1540004585473 adalah dipergunakan untukkepentingan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) untuk kepentingan organisasikeolahragaan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat), serta organisasikemasyarakatan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) lainnya, dengan demikianMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidanasebagimana amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwaritersebut, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 06 /Pid.Tipikor / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari 2013 harus dipertahankan danHal. 61 dari 87 hal.

Artinya bahwa perkara Tipikor ini tidak bisa dipandangdari perspektif hukum pidana murni, tidak bisa seperti demikian.Demikian pula awal berdirinya Provinsi ini, pada masa itu dapat dikatakansebagai darurat atau luar biasa yang berbeda dengan kondisi di daerah lain diluar Papua. Papua Barat semula Irian Jaya Barat sebagai daerah baru (D.O.B),di mana pelantikan Anggota DPRD baru dilaksanakan pada bulan Oktober2004. Belum bisa berfungsi sebagaimana layaknya DPRD di suatu daerah yangnormal.

Tahanan Kota di Sarmi sejak tanggal 18 November 2014;Para Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi olehPenasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan NATAHALIA RUMYAAN, SHsebagai Advokad/Pengacara Peradi yang berkantor di Kantor Advokad/KantorKonsultan Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan Rekan beralamat diBelakang Kantor Polsek Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten JayapuraProvinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor

/PHI Klas A Jayapura;Untuk pemeriksaan dipengadilan tingkat banding tidak didampingiPenasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 46/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 13 Desember 2016; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura

Putra Jaya, AndiPrasetiyo, Bendahara Pengeluaran DInas PU Kabupaten Sarmi, dan DavidMainatu, staf Dinas PU Kabupaten Sarmi, serta Oberth Mehara KabagKeuangan Sekda Kabupaten Sarmi dan perkaranya sudah diputusPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Bahwa, David Mainatu dipidana 2 tahun penjara,Yunus Kamunyen KepalaDinas PU dipidana 1 tahun dan 6 bulan, Jeremias David Kaiba sebagai PPKdipidana 1 tahun dan 6 bulan;Bahwa, Majelis Hakim terkesan mengabaikan putusanputusan terdakwalainnya

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;8. Perpanjangan kedua Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Maret 2019sampai dengan tanggal 9 April 2019;10.

BinAHMAD;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor44/Pid.SusTPK/2018/PN Tjk tanggal 16 April 2019, Jaksa Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 23 April 2019 telah mengajukan permintaan banding sesuai dengansuratnomor 03/Pid.SusTpk/2019/PN Tjk dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;Menimbang, bahwa Penuntut

tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P6);bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi KepalaBadan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P7);bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikanpangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV bmenjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (vide Bukti P8);bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dengan perbarengan dan dijatuhi hukumanpidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum,sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (vide Bukti P9 = T1), yang manaapabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Munayang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K2 PemerintahanDaerah Kabupaten Muna Tahun 2013;2220Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugatmempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugatdari statusnya

PM.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTerdakwa CHANDRA LIWANG.5 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusahamemberantas tindak pidana korupsi;Halhal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum dan 2 (dua) unit mobil berupa (satu) unit ToyotaLand Cruiser 4 .7.4 WD A/T dan 1 (satu) unit MITSUBISHI PAJERO Sport 3.0 ATsudah terealisasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : BEBYMANUHUTHU, S.E., M.Si. tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

Bukti P 13Kepegawaian, dari Muhammad Vanath, tanggal 17 Januari2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB.,tanggal 18 Maret 2014, atas nama Terdakwa MuhammadVanath, Amd.Kep.

Kep., NIP: 19660508198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, PerihalHIm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab.

Vanath, Amd.Kep., tanggal 25November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);BuktiT5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, atas nama TerdakwaMuhammad Vanath, Amd.Kep.

Plosokandang Kec.Kedungwaru, Kabupaten Nganjuk;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung/PenanggungJawab Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMPN 2 Tulungagung;Pendidikan : Magister (S2);Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April2019 ;Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 16 April 2019 sampaidengan tanggal 15 Mei 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayatertanggal, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang ke 1(satu), sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;Perpanjangan Penahanan keII (dua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengantanggal 12 September 2019 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Dr.

Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi

,Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung danTerdakwa bersama Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Samhadi, S.H., M.H. Rochmad, S.H.Mochamad Mahin, S.H., M.H.Panitera PenggantiH. Usman, S.H., M.Hum.Hal. 103 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

Putusan NomorMembaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal bulan Maret 2019 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

Iskandar;Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, Pemohon Kasasi memohon keharibaanBapak Ketua Majelis Sidang Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berkenankiranya: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh No. 99/Pid/2013/PTBna. tanggal 03 Juli 2013, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri SigliNo. 289/Pid.B/2012/PNSgi. tanggal 23 April 2013;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Hal. 7 dari 9 hal. Put.