Ditemukan 9451 data
96 — 34
Boka Boka menerangkan bahwa terdakwamenanda tangani laporan Kemajuan Bobot Pekerjaan MC. 100% hingga terjadipembayaran 100% sebesar Rp.263.850.000, dua ratus enam puluh tiga juta delapanratus lima puluh ribu Rupiah, sementara pekerjaan belum siap dilaksanakan sesuaidengan RAB dan Gambar Fisik sesuai Kontrak;Menimbang , bahwa sarat untuk pembayaran 100% harus ada Suratdiperlukan Keterangan Bobot Pekerjaan 100% atau MC. 100% yang ditanda tanganioleh Rekanan, terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebelum putusan dibacakan kami sebagai kuasaTergugat telah mempertanyakan kepada panitra Pengganti dalamperkara ini tentang berita acara sidang pemeriksaan setempatpada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 yang isinya bahwaPemeriksaan setempat tang 12 Februari tersebut adalah sah dantelah dilaksakan dengan tuntas.Karena itu, pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada harikamis tanggal 14 juli 2016 patutlan dipertanyakan karena sudahmenyalahi hukum acara dan sarat dengan kesewenang wenanganMajelis
WILIATER SIAHAAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
SABAM HUTABARAT
93 — 49
Jadi dari fakta hukum ini terbukti Penggugat dalam SuratGugatannya menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikanyang jelas dan sarat dengan rekayasa, sehingga tindakan Penggugatsangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena dasar perolehan Objek Sengketa a quodidasarkan pada Akta Jual Beli yang dilaksanakan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT
NURHAN AFRIZON,S.E.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
262 — 155
menerima gaji selaku Aparatur Sipil Negara lagi.Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketasudah bersifat final ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keputusan objek sengketatata usaha negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan,selaku Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 888228 Tahun 2020 tanggal 2 April2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaNurhan Afrizon,A.Md. telah memenuhi sarat
83 — 12
yang pernah ada di sebelah barattanah objek sengketa dibangun pada tahun 1976 oleh Kepala DesaKaofe ketika itu yang bernama la baala dengan jalan meminta izin dariTergugat Il (LA AYTO) sekeluarga karena tanah tempat dibangunnyabalai desa lama tersebut maupun Kantor Desa Kaofe yang barusekarang ini adalah milik dan/atau peninggalan orang tua Tergugat Ilyang bernama almarhum LA ODE ZALIDU, sehingga dengan faktatersebut dimana para Penggugat dalam menyusun dalil gugatannyapenuh dengan rekayasa dan sarat
156 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
DRI dan bukan termasuk dalam Boedel Pailit.Pelaksanaan lelang ini sarat dengan masalah hukum dan bertentangan denganhukum, karena:a Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni:= Lelang dilaksanakan dalam keadaan diblokir oleh Kantor BadanPertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagaimanaSKPT dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten BadungProvinsi Bali dan Salinan Risalah Lelang Nomor 154/2010tertanggal 15 Juni 2010;= Kurator melakukan Lelang
36 — 6
Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapapun juga yangmemperoleh hak daripadanya atas sebagian atau seluruhnya yangmerupakan obyek sengketa/harta bersama tersebut agar segeramenyerahkan kepada Penggugat rekonpensi dengan tanpa sarat,jika perlu dengan bantuan polisi, selanjutnya harta tersebut dibagidua sesuai dengan ketentuan hukum dan apabila tidak dapat dibagisecara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in naturayaitu dijual secara lelang baik dengan bantuan Pengadilan AgamaKraksaan maupun
157 — 74
Bahwa terhadap dalil gugatan point ke5 dan 6 Tergugat menolak dengankeras dan tegas karena dalil tersebut tidaklah benar dan sarat akanrekayasa yang mana dapat ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut : Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.DrhBahwa setahu Tergugat Il selama Tergugat II bekerja untuk Alm. BerthyThemalagi, Alm. Berthy Themalagi dalam kerja sama dengan Penggugat,tidak pernah menunda kewajiban pembayaran kepada Penggugat sampailebih dari satu bulan.
290 — 1385
Keberadaankerugian materil menjadi sarat sah nya suatu gugatan.Perihal salah menempatkan pihak5. Bahwa Tergugat telah bekerjasama dengan Tergugat Ill sebagai direkturUtama PT PILAR ANGGADA PRIMA untuk melakukan kegiatan pengelolaanGreen Apple yang selanjutnya disebut Badan Pengelolaan Lingkungan, jadiyang bertanggung jawab keseluruhan telah diserahkan PT.PILARANGGADA PRIMA. sebagai Badan Pengelolaan Lingkungan (BPL).
90 — 11
Nasri/ Bain berukuran 38 meter.e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak milik Penggugat berukuran 38 meter.3 Memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan tanah kebun karet/parahberukuran + 38 meter X + 106 meter + 100 (seartus) batang pohon karet/parahdengan baik tanpa sarat apa pun yang batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan Damanik dan Lili Astuti berukuran 106/meter.e Sebelah Barat berbatas dengan dengan H. Beny Hidayat dan M.
MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
Terdakwa:
RENDY APRILIANDI Als RENDY Bin RAHMADI
90 — 39
No. 292/PID/2020/PT SMR(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana);Bahwa terjadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat unsur subjektivitas yaitu kepentinganuntuk menghukum Tersangka yang dapat
ELIANTO,SH
Terdakwa:
TRISON AJUSMEN,S.Pt
82 — 26
Bahwa Saksi menerangkan saat penyidik memperlihatkan satu unitsenapan angin Merk SANAJI dan satu lembar Sarat Tanda KepemilikanSenapan Angin ( STKS ) atas nama ERMAN (Ketua Kelompok Tani BuruTupai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ) setelahsaksi teliti itu bukan senapan angin yang Diproduksi SANAJI dan satulembar Sarat Tanda Kepemilikan Senapan Angin ( STKS ) juga bukanditerbitkan oleh SANAJI karena saksi mengetahui dari perbedaan Fhisiksenapan dan surat antara lain:e Pada senapan
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011melaksanakan putusan secara sukarela tanopa adanya upaya pemaksaan yanglangsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak Peradilan Tata Usaha Negaraterhadap pihakpihak yang bersangkutan ;Bahwa, dari rangkaian keseluruhan peristiwa yang diuraikan tersebutsampai terbitnya S.IP.P.T Nomor : 2898/1.711.534 tanggal 3 Oktober 2007 atasnama Turut Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi (bukti P2= T Il1),senyatanya sarat muatan dengan rekayasa dalam penerbitannya, hal manamerupakan
47 — 14
Bahwa Para Tergugat menguasai secara melawan hukum 45 kapling atau seluas 90hektar lahan milik Para Penggugat yaitu pada kapling No. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 70,73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95;Bahwa yang menjadi dasar klaim Para Tergugat atas lahan aquo berupa SuratPengakuan Hak atas Tanah, antara tahun 2003 hingga tahun 2006 dari Kepala DesaBabat Banyuasin, karena surat tersebut sarat
211 — 303
Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten TanaTidung tanggal 14 Pebruari 2014, sangat sarat dengan unsur KKN(Kolusi Korupsi dan Nepotisme) halmana setelah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 525.26/074/KIV2014 tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan dan lIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.
68 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak perlu lagi membahas danmengulas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti PeradilanTingkat Banding dimaksud;Bahwa berdasarkan seluruh dalildalil dan alasan yang telah Pemohon Kasasikemukakan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Yang MuliaJudex Juris dapat menelaah dan mempelajarinya dengan cermat dan telitiserta saksama, sekaligus menjadikannya sebagai bahan pertimbangan tentangputusan Judex Facti Tingkat Banding yang sarat
121 — 45
Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah industri;Bahwa itu) jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agar tidakdibebani;Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadi ketika initiidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian dari jawaban ini;Bahwa tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian; Bahwa ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadiketika ini tidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian darijawaban ini. Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah bolehdiperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian. Ada 4 sertifikat HGB yangdiperpanjang oleh BPN, semuanya belum pernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mau tandatangan PPTI.
RADEN SUMEDI HADI
Tergugat:
1.LELLYANA MARETTA YONAS DIAN
2.ARIEF YUSUF ANGGARA
3.ADITYA SADEVA YONAS DIAN
76 — 15
Menghukum Tergugat - 1, 2, dan 3 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan danmenyerahkan Objek Sengketa seketika tanpa sarat untuk segera kepada Penggugat, bilamana perlu denganbantuan Alat Negara/Kepolisian Negara RI.
87 — 29
Tetapi kemudian tetapmengajukan Permohonan PK dengan dalil membonceng adanya penemuan2 (dua) alat bukti baru ;Kesimpulannya, Putusan PK Nomor : 635 PK/Pdt/2008, yang sarat dengan pelanggarantidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraNomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., untuk menjatuhkan putusan yang isinya memenangkanTerlawan ; Ad.B.
,karena senyatanya Terlawan telah mengetahui bahwa obyek yangdimohonkan sita jaminan tercatat atas nama Pelawan, tidak tercatat atasnama Turut Terlawan Il, tidak pula tercatat atas nama Turut Terlawan lI,sehingga bukan milik pihakpihak yang terlibat dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby ;Bahwa sita jaminan dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., tidak hanya keliru,akan tetapi sejak awal dari proses menuju pelaksanaan sita jaminan itu sendiri sarat dengankekeliruan dan pelanggaran.
40 — 10
Penggugatpunya alasan hukum ;47Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan halhal terbebut diatasmajelis hakim berpedoman KUPHPerdata; Dalam pasal 1458 KUHPerdatadisebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaantersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan, maupunharganya belum dibayar;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1340 KUHPerdata disebutkanbahwa untuk sahnya persetujuan disebutkan empat sarat