Ditemukan 11604 data
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: "Bagi Pekerja/ouruh yangmengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidakmewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan Uang Pisahyang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalah bentukpengulangan yang merupakan penekanan
Yanto
Terdakwa:
Nur Arifin
55 — 17
Padahaluntuk menjadi seorang anggota TNIAD, Terdakwa mengetahui Institusi TNIselalu menekankan didalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNIAD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dariKomandan Satuan dan sosialisasi bahwa dalam setiap pelaksanaan wervingpenerimaan Prajurit TNI tidak dikenankan dan dipungut biaya apapun daricalon peserta seleksi.3.
50 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Kedungnengdengan baik sesuai dengan peruntukannya tetapi telah dipergunakan olehTerdakwa dengan tidak sebagaimana mestinya jelas dalam hal ini negaratelah dirugikan sebesar Rp.130.700.000,(halaman 53 putusan PengadilanNegeri Brebes);Ini membuktikan tidak ada konsistensi berkaitan dengan nilai kerugianNegara yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan menjatuhkanpidana kepada Terdawa;Bahwa dalam proses peradilan pidana atas nama Terdakwa ini ditengaraidengan adanya penekanan
35 — 26
Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinanTNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajuritTNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangipenggunaan dan peredaran Narkotika namun justru~ Terdakwa sendirimenggunakannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pedulidengan perhatian dan perintah pimpinan INI tentang laranganmengkonsumsi Narkoba, dimana seharusnya Terdakwa menjauhiperbuatan ini.5.
EDHIE JUNAIDI ZARLY, SH
Terdakwa:
HERDINA MALATIO Br HUTAGAOL
75 — 27
disampaikan secara lisandenganpernah diperiksa oleh penyikik dan semua keterangan saksi padaBAP tersebut adalah benar;Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa yakni bahwa tidak ada diberikanpenggilan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa;Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapan Penyidik adalahtidak benar;Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada penekanan
ENDANG PURWANI, BA.
Tergugat:
1.NOOR BASKORO YUNIARTO, SE.
2.SURDJONO ARHAM, SH.
3.SRI SUTAMTINAH
4.RATNAWATI, SH.
5.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
408 — 244
Dansecara sepihak Tergugat II, untuk mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan debitur untuk membuat suatu akta otentikdengan seolah olah yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli obyektanah/bangunan agar secara sepihak mudah dalam melakukan penekanan(pemerasan) dan atau eksekusi., dan sangat tidak masuk akal dan janggal,apabila dikatakan telah ada hubungan hukum jual beli antara Penggugatdengan dengan Tergugat II melalui kuasanya Tergugat di dalam Akta NotarisNo 141
43 — 41
dikaitkan dalam perkara ini, baik Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan alasan yang dapatmeyakini Majelis Hakim mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP.Penyidik yaitu saksi Verbal Lisan telah memberikan kesaksiannya bahwa Terdakwadiperiksa dalam keadaan sehat, Terdakwa sebelum menandatangani BAP membacaterlebih dahulu BAP tersebut, lalu Terdakwa menandatanganinya di depan Penyidik.Penyidik pun mengatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan
184 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3401 K/Pdt/2012"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yakni telah dengan sengaja "membiarkan" Sita Jaminan atas tanah danbangunan milik Penggugat tetap melekat selama 3 (tiga) tahun, sehinggamerugikan Penggugat";Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan dasardasar atau esensi gugatan sebagaimana tersebut di atas, hal mana terbuktisebagai berikut:a Penekanan kata pada esensi gugatan menjadi berubah dari yang semula adalah"pembiaran sita
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
ERPI WANDA Als EPI Bin MUKHRISMAN Alm
25 — 28
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerimamanfaat bunga bukan pihak yang secara substansinyatanyata) merupakan pemilik manfaat yangsesungguhnya (beneficial owner), maka Indonesiadapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BHalaman 34 dari 38 halaman.
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerimamanfaat bunga bukan pihak yang secara substansidnyatanyata) merupakan pemilik manfaat yangsesungguhnya (beneficial owner), maka Indonesiadapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk
ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terdakwa:
ANDI SETIAWAN ALIAS ANDI
22 — 20
Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1(satu) orang lakilaki yang bernama Andi Setiawan alias Andi, dan
163 — 26
MusiRawas untuk mengumpulkan infomasi lalu) infomasi tersebutdiserahkan kepada saudara Rinto H untuk dibuatkan LITMAS nya danoleh karenanya LITMAS atas nama Terdakwa dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Bapas yang bernama Rinto H ;Bahwa Laporan LITMAS tersebut benar adanya dan dapatdipertanggungjawabkan baik oleh saksi maupun BAPAS klas II Lahattanpa ada penekanan dan kekerasan terhadap terdakwa dari penyidik;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan sebagai berikut :e
46 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun Tergugat melakukan keberatan dan penekanan kepada petugas dari BPN KotaJayapura sehingga mereka tidak dapat melakukan pengukuran untukpengembalian batas tersebut.Bahwa atas keberatan dari Tergugat untuk melakukan pengukuranpengembalian batas terhadap tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) Nomor 00896 Tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor89/Entrop/2005, seluas 13.915 m?
1.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
2.CITRA SAGITA SAUDADI,S.H
Terdakwa:
MUHAMAD ABDUL ROCHIM Alias ROCHIM Bin MUJIB
49 — 4
Unsur Setiap OrangBahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalamketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindakpidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan
44 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerima manfaatbunga bukan pihak yang secara substansi nyatanyatamerupakan pemilik manfaat yang sesungguhnya(beneficial owner), maka Indonesia dapat mengenakanpajak dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 UUPPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk menyalahgunakan
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerima manfaat bunga bukanpihak yang secara substansid nyatanyata merupakan pemilikmanfaat yang sesungguhnya (beneficial owner), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwa penerimabunga yang telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat atau tidakagar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belanda denganpertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untuk
15 — 10
ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Halaman 29 dari 33 : Putusan nomor : 0615/Pdt.G/2017/PA.SubMenimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
28 — 5
lanjutan Terdakwa,dilakukan di salah satu) ruangan Staf LembagaPemasyarakatan dan didampingi oleh Staf LembagaPemasyarakatan dan pemeriksaan dilakukan tidak dalamkeadaan tertekan maupun paksaan dan kondisi Terdakwadalam keadaan sehat ;Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyangkal semuapada Berita Acara Pemeriksaan yang pertama dilakukan olehPenyidik MARWANTO Bahwa saksi ada menayakan kepada Terdakwa kenapa adaperubahan keterangan, tetapi Terdakwa selalu menjawabtidak tau dan saksi tidak ada melakukan penekanan
75 — 35
Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangatdilarang dilakukan oleh seorang Militer dan perbuatan Terdakwamelanggar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22Juli 2009 tentang Penekanan kepada Prajurit yang terlibatkasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor danZat Adiktif lainnya untuk ditindak tegas diberhentikan dengantidak hormat (PDTH).Bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, kami selaku Oditur Militerberpendapat bahwa alasanalasan yang dijadikan pertimbanganhukum Majelis