Ditemukan 944 data
108 — 60
Kelompok usaha dibentuk berdasarkan usaha sejenisatau atas kesamaan lokasi usaha.Usaha masingmasing kelompok telah beroperasiminimal 1 (Satu) tahun.Bukti diri (KTP, KK dan Surat Nikah)Ada izin usaha dari otorita setempat.5. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiriatau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuatsecara tertulis dalam bentuk perjanjian.6. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.7.
Ada izin usaha dari otorita setempat.5. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiriatau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuatsecara tertulis dalam bentuk perjanjian.6. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.7. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimalketua, sekretaris, dan bendahara.8. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati olehseluruh anggota kelompok.9.
Bukti diri (KTP, KK dan Surat Nikah)9.Ada izin usaha dari otorita setempat.Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiriatau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuatsecara tertulis dalam bentuk perjanjian.Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimalketua, sekretaris, dan bendahara.Mempunyai aturan kelompok yang disepakati olehseluruh anggota kelompok.Mempunyai pembukuan yang sederhana.10.Membuat surat pernyataan tanggung renteng.11
82 — 15
Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas posita para Penggugat pada angka 8dalam gugatannya yang menyatakan : Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan Prosedural Jasa Keungansebagaimana yang disyaratkan oleh OJK *;10.Bahwa pada Bab Ill pasal 4 s/d 9 mengenai Tujuan, Fungsi,Tugas danwewenang Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang Otorita Jasa Keuangan11.12.13.14.15.39(OJK) tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan OJK menetapkan prosedurpelelangan;Bahwa pada bab 1 pasal
114 — 28
Badan Otorita;f.
Badan Otorita;danf. Badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.(2) ....Pasal 68(1) Permohonan Hak Pengelolaan diajukan secara tertulis.(2) Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:1. Keterangan mengenai pemohon: 72Nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:a.
215 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2340 k/Pdt/2014minyak Belanda, yang dinasionalisasikan menjadi PERUM Pelabuhandan Pertamina Makassar, namun tanahnya yang dipersewakankepada perusahaan Otorita Pelabuhan Belanda oleh Pemilik TanahAdat (Mappainga Krg.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
108 — 68
Kemudian saksi katakan Oh ini sudah dibeli pak janto Karenasaksi lihnat dokumennya saksi antar ke otorita batam Pernah Pak Jantosuruh saksi antar dokumen ini ke otorita dan Pak Janto untuk memberitahukan ini kalua ini sudah di beli oleh pak janto Lalu saksi lihat semuadokumennya, sudah oke kemudian dibeli oleh pak janto Makanya saat itusaya beritahkan kepada Bu Murni. Setelah saksi bertemu Murni, saksipertemukanlah Bu Murni dan Pak Janto.
DARMA WANGSA
Tergugat:
1.BAMBANG PUJI ASMARA
2.ROLIATI
3.AZLAN, S.H, M.KN
Turut Tergugat:
P.T. ACTIVE MARINE INDONESIA
250 — 160
Sesuai asli Foto jenazah Lim Siang Huat (pemilik P.T.Active Marine Indonesia) pada saat akan dimandikan tanggal 8 Juni2021 di Rumah Sakit Otorita Batam, selanjutnya disebut bukti P34;35. Sesuai asli Foto Almarhum Lim Siang Huat pada saat dirumah duka tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti P35;36. Sesuai asli Foto lbu Dewi Triyanawati bersama keduaanaknya Wilson Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing di saatpenghormatan kepada jenazah Lim Siang Huat di rumah duka Balo!
/Jaksa Penuntut : ZULKIFLI LUBIS, SH
82 — 141
Rokan Hulu Tahun 2006ke Rekening Pemegang Kas Sekda tanggal 16 Februari 2006 sejumlahRp. 45.000.000.000, (empat puluh lima milyar rupiah) tidak dilengkapipersyaratan dokumen Surat Keterangan Otoritas (SKO) adalah tidak benarkarena permintaan SKO Nomor 0O1/Biaya/2006 tanggal 16 Februari 2006Nomor tersebut adalah nomor Surat Keterangan Otorita (SKO). Selanjutnyamengenai fakta persidangan tentang keterangan saksi H.
ROMANO SURYO PRAYOGO, SH
Terdakwa:
ADIL SETIADI, SE Bin SAMSOEDIN ABOEBAKAR
71 — 18
Rosmina yang dikeluarkan oleh Kementrian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Petikan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 01 / SKEP PEG / K ADREN / V / 2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap
Otorita Batam beserta lampiran keputusan (Adil Setidai, NUP : 3030670908, TMT.
31 / A3 / 1 / 2017, tanggal 24 Januari 2017 beserta Lampiran Surat Perintah perihal Daftar Nama-Nama Pegawai dan Tugas Baru (Adil Setiadi, S.E tugas baru sebagai Koordinator Administrasi Pengendalian Operasional Terminal Umum Batu Ampar);
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 04 Tahun 2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementrian Perhubungan yang Diperbantukan pada Otorita
Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN;
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
245 — 108
Sinaga, Toga Siahaan, JoeMarbun dan lainnya.Adapun hasil pertemuan dengan bapak menteri adalah Khusus untukSumatera Utara, Badan Otorita Obyek Wisata Kawasan Danau Tobaakan segera dibentuk yang berfungsi sebagai pengelola danmengembangkannya, sehingga mendatangkan meningkatkan devisabagi negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sosialisasi Panitia GCDT dan YPDT Tobasa Kepada PejabatBupati TobasaAudiensi Panitia GCDT dan Pengurus YPDT Tobasa dengan PejabatBupati Tobasa yang didampingi oleh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terbanding/Penuntut Umum I : JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH.,MH
222 — 151
HPKP (Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi);
1 (satu) lembar foto copy Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 9904868 tanggal 18 Nopember 1999, yang diberikan kepada HPKP (Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi);
1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam No. 1399/F/PL/XII/1999, tanggal 16 Desember 1999, tentang faktur cicilan pertama UWTO untuk masa 5 tahun terhitung dari tanggal 18 November 1999 s/d 17 November 2004 an.Pendahuluan Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor : B/03/DEOPS-BANG/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 kepada HPKP (Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi), atas PL Nomor : 20.9904868.B1, tanggal 21 Agustus 2000;
1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 056/LSM-HPKP/BTM/III/01, tanggal 29 Maret 2001 perihal permohonan Rekomendasi sertifikat yang ditandatangani oleh AHMAD MIPON selaku ketua LSM HPKP dan YARSI EFENDI S,Si selaku Seketaris LSM HPKP;
1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Ketua Otorita
85 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hakatas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Permen Agraria Nomor 9 Tahun1999) yang berbunyi sebagai berikut:Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannyasebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999yang berbunyi sebagai berikut:Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;Badan Usaha Milik Negara;Badan Usaha Milik Daerah;PT Persero;Badan Otorita
Badan Otorita, dan;f.
102 — 50
Tanggal Lahir : Tarutung, 30Oktober 1950, Jenis Kelamin : Lakilaki, Agama :Kristen Protestan, Pekerjaan : Pengacara, Alamat :Jalan Perdana No. 28 RT/RW.007/005, KelurahanPetukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan,Jakarta Selatan;Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnyayang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa HPL itu disingkat dengan Hak Pengelolaan, siapakah yangmenjadi subjek HPL adalah jawatan pemerintah (Departemen), BUMN,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, otorita
123 — 41
Penjelasan Pasal 7 huruf e Perda Kepariwisataan :Huruf e Usaha Kawasan Parnwsata adalah penyelenggaraan berbagai jenisusaha pariwsata yang dikelola oleh suatu badan usaha, badan pengelola, danatau badan otorita pada suatu lokasi tertentu yang memiliki atraksi pariwsatayang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta dapat didukung denganjenisusaha akomodasi, usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha jasapariwsata, serta usaha rekreasi dan hiburan sesuai dengan kualitas dan tuntutanpasar, seperti
JAHORAS MANURUNG
Tergugat:
1.JACQUELINE SITORUS
2.JOCELINE SITORUS
3.VINCES ERLINGTON INDIGO
4.ANDY INDIGO
5.Hermin Sianipar S..H
6.CAMAT LUMBANJULU
7.KEPALA DESA SIONGGANG SELATAN
8.Rudolf Manurung
9.Salmon Manurung
10.Sinta Sijabat
11.Paimin Manurung
12.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BALIGE
112 — 174
Bahwa Perlunya Sita Jaminan atas 2 Buku Tanah/Sertipikat.Mengingat semua sertipikat tersebut akan sangat mudah dialinkan dandiperjual belikan, digadaikan, diagunkan atau dibuat jaminan hutang keBank atau dialinkan dengan berbagai cara kepada pihak ke3 yang dapatmerugikan Penggugat, maka Penggugat sangat kuatir bahwa ke2sertipikat tersebut akan dipergunakan untuk tujuan tersebut mengingat didaerah Sosor Mangadar yang dekat dengan Sibisa tempat perkantoranBadan Otorita Danau Toba (BODT) dimana disana
Ryan Anugrah, SH
Terdakwa:
AGUS MULYANA
184 — 81
, pbemasangan ACOS, penginstalankabel control, pengetesan oleh kontraktor dan teknisi listrik dan line uptest/commissioning dari Kementrian Perhubungan udara;Bahwa untuk pekerjaan pengadaan genset ini sebelumnya kami telahmelakukan pembongkaran atas 2 (dua) unit genset merk Siemens DEUTZ,yakni genset No. 2 dan 4 dengan kapasitas masingmasing genset tersebut450 KVA, yang bersangkutan tidak ingat pasti kapan pelaksanaanpembongkaran genset No. 2 dan 4;Bahwa genset No. 2 dan 4 tersebut adalah asset Otorita
189 — 82
Tembilahan, Riau. 595.251 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemasangan/ Uji Coba/ UjiFungsi tanggal 27 Pebruari 2007 dilakukan oleh Teknisi PT KimiaFarma KFTD di RSU Pekan Baru, Riau. 595.262 (dua) lembar asli Surat Keterangan Pelatihan/ Training Operatortanggal 27 Pebruari 2007 dilakukan oleh Teknisi PT Kimia FarmaKFTD di RSU Pekan Baru, Riau. 595.271 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemasangan/ Uji Coba/ UjiFungsi tanggal 20 Pebruari 2007 dilakukan oleh Teknisi PT KimiaFarma KFTD di RSU Otorita
Batam. 595.282 (dua) lembar asli Surat Keterangan Pelatihan/ Training Operatortanggal 20 Pebruari 2007 dilakukan oleh Teknisi PT Kimia FarmaKFTD di RSU Otorita Batam. 595.291 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemasangan/ Uji Coba/ UjiFungsi tanggal 26 Pebruari 2007 dilakukan oleh Teknisi PT KimiaFarma KFTD di RSU Arga Makmur Bengkulu Utara. 595.301 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pelatihan/ TrainingOperator tanggal 26 Pebruari 2007 dilakukan oleh Teknisi PTKimia Farma KFTD di RSU Arga Makmur
IGMtanggal 18 Januari 2007 6921 (satu) lembar fotocopy CekList Aksesoris Evita 4 S/N.ARXM0500 RS Otorita Batam 6931 (satu) lembar fotocopy Peserta Training & Uji Fungsi VentilatorEvita 4 RS. Otorita Batam 6941 (satu) lembar fotocopy Surat Berita Acara Penerimaan Barangtanpa tanggal dan tanpa nomor. Dari PT.IGM kepada RS.
Otorita Batam 7011 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pelatinan/Training OperatorRumah Sakit TANPA NOMOR,, tanggal 17 Oktober 2006 dari PTRAJAWALI NUSINDO kepada RSU. Otorita Batam 7026 (enam) lembar fotocopy Surat Nomor :PR.03.02.2.6.1944tanggal 17 Desember 2007 perihal pengiriman Alat KesehatanPenanganan FB APBNP 2007 kepada RSU.
Otorita Batam 703,11 (satu) lembar asli lembar Disposisi No indeks GD/340 berikuttindasannya. 703,21 (satu) lembar asli lembar Disposisi No indeks tanggal 24 April2007 703,31 (satu) lembar asli lembar Disposisi No indeks tanggal 17 April2007 703,41 (satu) lembar asli Surat Direktur RS Ottorita Batam kepadaMenkes RI No.
126 — 101
V4Surat Perusahaan Umum Otorita Jatilunhur Nomor 20/342/1997 tanggal 7Agustus 1997 Tentang Pengosongan Lahan;5. BuktiT. V5Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara;6. Bukti T. V6Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2019, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) BUB Cabang Cikarang;7. Bukti T.V7;Surat Pernyataan Sekretariat Jenderal Departemen Permukiman danPrasarana Wilayah Nomor : 01/SNY/SJ/2001 ;8. BuktiT.
180 — 109
Fotokopi SURAT PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHURNOMOR 20 / 342 / 1997 TANGGAL 7 AGUSTUS 1997 TENTANGPENGOSONGAN LAHAN.yang mana telah diberi materai dandisesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tandabukti T.V4;6. Fotokopi SURAT IJIN PEMANFAATAN LAHAN SEMENTARA, yangHalaman 78 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrmana telah diberimaterai dan disesuaikan dengan copynyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.V5;7.
94 — 35
seharihari dankebetulan di Sudin tidak ada SDM yang mempunyai sertifikat terbatas ;Bahwa sebenarnya saksi sudah menolak, namun pimpinan memerintahkan agarbisa diserap ;Halaman 33 dari halaman 98 Putusan No. 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.3434Bahwa setahu saksi terdakwa sudah bersertifikat ;Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada PPK (terdakwa) bahwa dengan waktuyang sangat terbatas ini tidak mungkin melakukan survey harga pasar yang terkaitdengan penyusunan HPS, dan karena PPK tidak sebagai pemegang otorita
124 — 51
disetujui Direksi dan Dewan pengawas PD.BPR Kandangan dengan SuratPerjanjian Kredit No.130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetan sebagaiakibat para terdakwa ,II,1 dan IV dalam pelaksanaannya tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankan khususnya peraturaninternal PD.BPR kandangan, yang dibuktikan dengan hasil Audit /pemeriksaanyang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan II Kalimantan atau saat inidisebut Otorita
disetujui Direksi dan Dewan pengawas PD.BPR Kandangan dengan SuratPerjanjian Kredit No.130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetan sebagaiakibat para terdakwa LII,1 dan IV dalam pelaksanaannya tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankan khususnya peraturaninternal PD.BPR kandangan, yang dibuktikan dengan hasil Audit /pemeriksaanyang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan II Kalimantan atau saat inidisebut Otorita
tersebut palsu)namun dapat disetujui Direksi dan Dewan pengawas PD.BPR Kandangandengan Surat Perjanjian Kredit No.130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29Juni 2012;Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku dalam perbankan khususnya peraturan internal PD.BPRkandangan, yang dibuktikan dengan hasil Audit /pemeriksaan yang dilakukanoleh Bank Indonesia Perwakilan II Kalimantan atau saat ini disebut Otorita