Nomor: 1968 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari dan Para Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013, Nomor: 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan bahwa

Jo.No. 24/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal tanggal 12 November 2013 Penuntut Umum Pada KejaksaanNegeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32AKS/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tpkor.Yk. Jo No. 08/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk.

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni ketentuanPasal 197 ayat (1) hurufd KUHAP atau menerapkan ketentuan Pasal 197ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, dengan alasansebagai berikut: Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 112, JudexFacti telah menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi" tidak terpenuhi, namun tanpa

Bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang, yakni dalam hal:4Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 119, JudexFacti telah menjatuhkan putusan berupba membebaskan para Terdakwadari dakwaan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum, yangselanjutnya kami kutip sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta melalui Putusannya tanggal4 Oktober 2013 No.24/TIPIKOR/2013/ PTY, Jo.

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Dps

PUTUSANNo. 639K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDIN MAHMUD alias RUDIMAHMUD ;tempat lahir : Dompu ;umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1964 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kec.Pajo ,Kab.Dompu ;agama : Islam;pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak ditahanan :karena didakwa :Bahwa

Tinggi Pengadilan TindakPidana Korupsi dan EDI SUPARTA, SH Hakim AdHoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdibantu oleh NUSIRWAN ANAS Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti Tipikor,NUSIRWAN ANAS38

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNGPUTUSANNomor : 63/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwaNama : TARDIAN, S.Pd,M.Si BINH.

Tasikmalaya.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS (Kasi Kesra Kecamatan Cisayong).Pendidikan > = 2.Terdakwa ditahan di Rutan sebagai berikut1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06Oktober 2012;Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26 September 2012sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;Terdakwa dipersidangan

Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 09/SKK/TIPIKOR/LBHKBPPP/VI1/2016, tertanggal 28 Juni 2016;Pengadilan Tinggi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Desember 2016 Nomor15/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

,MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasingsebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh RINA SINAR P sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. BETTY DESNITA, SH, MH. Dr. P.H. HUTABARAT, SH, MH.2. ARONTA, SH.

PUTUSANNomor. 1275 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BURHAN, SH bin UMAR ;tempat lahir : Palopo ;umur / tanggal lahir : 52 Tahun /07 Agustus 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Cillelang, Kecamatan Kamanre,Kabupaten Luwu ;agama : Islam ;pekerjaan : Staf Ahli (Mantan KadisnakertransKabupaten Luwu ;Terdakwa

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota : Ketua :ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum., ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./ H. Surachmin, SH.,MH.,Panitera Pengganti :ttd./ Dulhusin, SH.

PUTUSANNomor. 1251 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HURUKA JORA ;tempat lahir : Gaura ;umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05121966 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Kampung Hodi Desa Gaura KecamatanLamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan : Kepala Desa Gaura ;Pemohon

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, SH.,M.Hum ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April2017;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 324 K/Pid.Sus/20186.

;NOBerita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012:woBerita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;oa &Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;oOoBerita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012:~N)))) Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;)))Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14 Februari2012;8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:12)Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaikidengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:Hal. 96 dari 126 hal.

No. 186 PK/PID.SUS/20177) Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14Februari 2012:8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos

Surat Pernyataan dari isteri Terdakwa yang menyatakan dengansesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di bank manapun,diberi tanda bukti T.8;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 01/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

No.1398 K/Pid/2013e Membebankan kepada para Terdakwa biaya perkara yang timbul dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI,Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap

PUTUSANNo. 1796 K/Pid/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:1Namatempat lahirumur/tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaanNamatempat lahirumur/tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaanPAULUS MARKUS PATTIASINA AlsPOLY ;Desa Boy/Saparua;47 Tahun/30 April 196;Lakilaki ;Indonesia;Di Kopertis Desa Soya Kec.

Tipikor/2013/PNPBR tanggal 8 Juli 2013 yang telah mempunyai hukum tetapsdr.

Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;wroseeoe Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta

JMBKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jambi, masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 olehMajelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwamaupun

yang secara langsungbersangkutan dengan kerugian Negara.d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Faktafakta telahterjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari KerugianKeuangan Negara sebagai akbiat dari Tidak Pidana PENGGUGAT.e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, MakaPenggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan SebagaiPelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan SuratPutusan.f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencanadan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkanUndangundang3.

mengakibatkankerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dankedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan danmenambah beban PENGGUGATb) SUBSTANSI (MATERIAL)Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugatbertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:Halaman 26 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDBahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;a) Putusan TIPIKOR

Majelis Hakim di Rutan Ternate sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengantanggal 14 April 2016;Pengalihan penahanan Rutan Ternate menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30Maret 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengantanggal 13 Juni 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016

Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan TernateSelatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNo.Reg. 13/SK.Pid.TPK/3/ 2016/PN.Tte, tanggal 21 Maret 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut

;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No :Reg.Perk : PDS04/TERNA/Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakantanggal 20 Maret 2016 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

Perk : PDS04/TERNA/ Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa Drs IMRAN YAKUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bersamasama dengan Terpidana ILHAM RAHAYU JUNAIDI, SE(berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.SusTPK/2015/PTTTEtanggal 10 Juli 2015 dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaananggaran BSM Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku UtaraT.A 2010) dalam kedudukannya Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran BSMTahun 2010 Dinas Pendidikan

Provinsi Maluku Utara pada program kegiatanpenyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas PendidikanProvinsi Maluku Utara Pada Tahun 2010 pada program kegiatan penyediaanbeasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi MalukuUtara Pada Tahun 2010 berdasakan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor : 56 / KPTS / MU / 2010 tanggal 09 Maret 2010 dan terpidana RUSLANABDUL MALIK, A.Md (berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor:6/Pid.SusTPK/2015/PTTTE tanggal 10

., Bin Ismail Afta;- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang No.: 10/PID.TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 Pebruari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. Destiara Ismail, M.M., Bin Ismail Afta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;-2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsidair tersebut;-3.

Dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 11Oktober 2011; (Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan); Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang tanggal 15 Mei 2012 Nomor:07/Pen.Pid/TPK/2012/PT.TKtentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniGItINOKAL HaNGING; ~ wn nme none nnnnne ne nene nena nnnnnannnanennnnanannnmBerkas perkara dan

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini;2.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PenasehatHukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuatdihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal O7 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor : 43/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.Hal 87 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGdan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Komplek Wengga Trikora Raya Blok RB270 Rt.41 Rw.03 Kelurahan GuntungManggis,Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.Agama > Islam;Pekerjaan : ASN ( Kepala Seksi Pemerintanan PadaKelurahan Mentaos, Kec.Banjarbaru utaraKota Banjarbaru;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masingmasing oleh:1.2.Penyidik : Tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengantanggal 03 Oktober 2018.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejaktanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018.Perpanjangan Penahanan yang Ke oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Desember2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;.Perpanjangan Penahanan yang Ke II oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 1/7

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp7.900, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari2019 Nomor : 04/Akta/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum padatanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 8 Februari 2019 NomorHalaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJMW15.U01/591/Pid/Tipikor/VI/2018 yang ditanda tangani oleh H. SATRIOPRAYITNO, S.H. M.H.

Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, SH, M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019,Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untukumum pada Hari Kamis, Tanggal 11 April

Arsip .sy Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA BINTIH. KURSANI.Tempat lahir : Balikpapan.Umur/tgl.lahir : 51 tahun /09 September 1962.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal JI.

OKTOBER 2013MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASINKetua ,Tembusan CHRISFAJAR SOSIAWAN.SH.MH.1 Terdakwa.2 Keluarga terdakwa3 Kepala Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin.4 Arsip.Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 Desember 2011Nomor :32/Pen.Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk mengadili perkara terdakwa H.YUSERAN FAHMI bin HELMY ;2. Pelimpahan Perkara ERWAN SUWARNA, SH,MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 22122011 Nomor B.2237/Q.3.11/Ft. 1/12/2011 atas perkara terdakwa Reg.Pid. No.32/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm ; 2 22222 n enn nn nnn nnn nnn nnn n=Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU.

Hakim Pengadilan Negeri BanjarmasinASTEA BIDARSARI, SH.MH.PENETAPAN No. 19/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Mei 2011 nomor02/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelismengadili perkara terdakwa NARYONO,SE bin KARTO DASI ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28092012 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara terdakwa MARYAM AGUSTINA,S,Psi.M.Kes binti ABDULKARIM(alm).2.Pelimpahan Perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasintertanggal 28092012 Nomor B03/Q.3.10/Ft.1/09/2012, atas perkaraterdakwa Reg.Pid. 918/ Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. ; Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981 ) ;MENETAPKAN1.