Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
MUHAMAD RYAN RAHMADANI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
364434
  • (fotokopi dariFOLOKOPI) j 222222 2 nn nn nn nn nn nn nen nn nen ene ne nen ne nnn15.Bukti T15 : Fotokopi Surat dari Bidang Hukum Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, Nomor :R/13/1/2018/Bidkum, Perihal : Pendapat/Sarat HukumKEPP a.n. Brigpol M. Ryan Rahmadani Nrp 87050462jabatan Ba Bagsumda Polres Murung Raya, tertanggal22 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolres MurungRaya.
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA, dkk. vs NI NENGAH CANDRI, dkk. ;
7373 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MS.Dan itulah pakta yang sebenarnya, dengan kata lain pada saatPepareman Kerama Pura Banjar Tanak Embet Barat 29 Agustus 1995tiga sarat yang ungkapkan oleh saksi ahli Wayan Gede Wange, S.H.,M.S., telah terpenuhi yaitu:1. Pihak Nyoman Dangin selaku pihak yang menyerahkan dirikepada Ketut Sukanti hadir langsung dan disaksikan olehIstrinya Ni Wayan Tirta di acara Pepareman Kerama PuraBanjar Tanak Embet Barat;2.
Register : 20-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms
Tanggal 10 Juni 2015 — TERDAKWA ANAK
10564
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat denganpornografi, dimana banyak sekali public figure yang memberikan contohberpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiranorangorang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anakanakdan remaja;.
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
228136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaanistilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendengtidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilaiprovokatif (Bukti T 14) ;. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikanruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;.
Putus : 20-06-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2277 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Juni 2013 — PT. Danareksa Sekuritas, vs Fil Yusra, dk
187247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • P34);Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui pelunasan cicilan yang tidaksignifikan dari Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menyetujui pelunasandengan cara mencicil, terlebih lagi mencicil dengan cara transfer ke rekeningPenggugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jumlah hanyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer ke rekeningPenggugat masingmasing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahalPenggugat meminta dikembalikan secara penuh dan tunai melalui Sarat
Putus : 27-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K / PID.SUS / 2011
Tanggal 27 April 2011 — HASYIM BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN, DKK
3328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SEhakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahalhakikinya unsurunsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni :PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus2009.yang dihadiri :Pihak Majelis HakimPihak KejaksaanPihak penasihat hukum Terdakwa/Pemohon kasasi, TerdakwaTerdakwa, tokohnelayan (Panglima Laot), anggota DPRD dan wakil dinas kelautan dan perikanan, nyatanyata wujud bangunan
Register : 10-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 05-10-2012
Putusan PN AMLAPURA Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Ap.
Tanggal 24 Agustus 2011 — YOS WIJAYA KAJENG AMERTA (P) FEISOL M. HASHIM (T)
214170
  • perjanjian ;Bahwa persetujuan itu dalam bentuk tertulis dan bisa berbentuk lisan, karena persetujuanini merupakan kesesuaian kehendak yang harus dinyatakan oleh para pihak ;Bahwa untuk dapat sahnya suatu perjanjian itu menunjuk ketentuan pasal 1320 KUHPerdata atau BW disana ada 4 ( empat ) syarat yang harus dipenuhi yang pertamapersepakatan para pihak, kedua Kecakapan, ketiga Obyek yang ditentukan dalam suatuperjanjian dan keempat Kausa yang halal atau kausa yang diperbolehkan, jadi syarat 1dan 2 itu sarat
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
249456
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
16190 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Register : 13-11-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
209134
  • tanah sawah sebagaimana tersebutdalam posita poin 5 surat gugatan Penggugat, dan setelah meninggalnya XXXdan Tasirah belum pernah dibagi waris, namun disisi lain para saksi jugamenerangkan, kalau obyek sengketa pada posita poin 5 huruf (a) dan (d)gugatan Penggugat sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat , olehsebab itu. majelis menilai bukti keterangan saksi yang diajukan olehPenggugat tidak konsisten, sehingga secara materiil tidak memenuhi syaratsebagai alat bukti, karena tidak memenuhi sarat
Register : 20-06-2017 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1023/Pdt.G/2017/PA.Krs
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
715
  • Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hakdaripadanya atas sebagian atau seluruhnya yang merupakan hartabersama tersebut agar segera menyerahkan kepada Penggugat dengantanpa sarat jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang / polisi.Selanjutnya HARTA BERSAMA tersebut dibagi sesuai dengan ketentuanhukum Islam dan atau Peraturan Perundang undangan yang berlaku,apabila HARTA BERSAMA tersebut tidak dapat dibagi secara natura,maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual
Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO
9266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara itu, putusan yang dijatuhkan atasdirinya memiliki kualitas yang amat buruk serta sarat dengan pelanggaranhukum disana sini. Putusan mana juga tidak mempertimbangkan buktibuktisecara keseluruhan hanya untuk memenangkan klaim pemerintah ataskesalahan dirinya sendiri. Sebagai sebuah negara yang beradab, halhalseperti ini harunsya diberhentikan karena bertentangan dengan hukum yangberlaku.
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PDT.SUS/2011
PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY (UWBM); SUSILOWATI, DKK.
4630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil Pemeriksaan PegawaiPengawas tertanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 560/3076/404.3.3/2009sebagaimana tercantum dalam Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran MajelisMediator Hubungan Industrial pada poin nomor 6 (enam);17.Bahwa, berdasarkan atas Nota Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka kiranyadapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangtelah diberlakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah jelasjelas sarat
Register : 30-10-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 50/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Juni 2016 — THE DJURIANTO IRAWAN MELAWAN: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
12676
  • Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGP17:P18:P19:P20P21P 22P 23P 24P25P26P2/7a:P27b:Fotokopi dari fotokopi Surat Kabar Palapa News tanggal 29September 2015;Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan dari media masa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Perubahan PengurusanKomplek Melati Poin (Villa Melati Mas) Rukun Tetangga 046,Rukun warga 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan SerpongKabupaten Tangerang;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;Fotokopi sesuai dengan asli Surat BP2T Sarat
Register : 14-06-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.PT.BAHANA BUMI BINTAN (Tergugat) 2.ANA BUDIATI alias BUMI BINTAN (Tergugat) 3.MULIANA EFENDI (Tergugat) dkk
7736
  • Madya kepulauan Riau (sekarang kantorpertanahan Kota Tanjungpinang), maka sudah sewajarnya kalauTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill mengharuskan PENGGUGATmengikutserta RUMAH PENDUDUK yang dimaksud sebagai TERGUGATatau TURUT TERGUGAT dalam Perkara Aquo;Bahwa oleh karena GUGATAN dari PENGGUGAT kurang pihak maka GUGATANdari PENGGUGAT bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 No.1078K/SIP/1972 yangmenyatakan pihak (subjek hukum) dalam suatu perkara merupakan sarat
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — H. MINGGU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
4430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap isi putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, PenggugatTerbandingKini Pemohon Kasasitelah mendapatkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa putusan a quotelah mengidap cacat Yuridis Formal yang tidak bersesuaian dengan KetentuanHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Majelis HakimTingkat Banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus segeradibatalkan, kemudian dari uraian putusan termasuk dalam pertimbanganpertimbangannya sarat
Register : 02-01-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — AHMAD ZAHRI, S.PD.I., DKK VS PRESIDEN RI;
171300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pemerintah, argumen yangdemikian didasarkan pada asumsi yang keliru, salah, dan menyesatkankarena dibangun melalui pemahaman dan pemaknaan yang kurangkomprehensif, cenderung bias, dan sarat kepentingan terhadap ObyekPermohonan,Pendapat tersebut dapat timbul disebabkan Pemohon lebihmengedepankan kepentingan pribadi dan/atau golongan denganmenyampingkan bahkan mengabaikan kepentingan dan hak publikatau masyarakat terhadap materi muatan yang diatur dalam ObyekPermohonan.
Register : 15-12-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN Pasarwajo Nomor 165/PID.B/2014/PN PSW
Tanggal 10 Maret 2015 — Pidana - LA ODE ABU JULU als LA ABU bin LA ODE SAMA
18118
  • lagi ;Menimbang seandainya KM Uki Raya mempunyai eco soundersebagaimana diterangkan di atas tentunya kandasnya kapal sebagaimana diinginkanterdakwa bias ditempat yang lebin aman dan tidak tersangkut karang tentunya,sehingga jatuhnya korban bias lebih diminimalkan ;Menimbang bahwa alatalat navigasi dan radio komunikasi di pasaranharganya tidak terlalu mahal untuk kemudian di tempatkan di kapal sekelas KM165/Pid.B/2014/PN.Psw hal. 68 dari 77Uki Raya 01 dibandingkan dengan harga sebuah resiko kapal sarat
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
11377 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanfakta hukum dan fakta di lapangan tersebut, ternyata sarat dengan sengketakepemilikan yang belum mendapat penyelesaian yang dikualifikasikan sengketaperdata kepemilikan tanah yang seharusnya diajukan gugatannya kePengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa perkara a quo ini;Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalamuraian gugatan Penggugat tertanggal 23 April
Register : 04-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Paringin Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Novitasari, S.H.
Terdakwa:
FARIS SISWANTO alias FARIS Bin SUEB .alm.
11836
  • SAKSI MADE EKA SEDANA Bin NYOMAN SARAT (Alm) ;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekirajam 18.30 WITA, di pinggir jalan umum, tepatnya di depan Mapolres BalanganKecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangantelah terjadi tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika danatau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan