Bahwa sepatutnya kuasa hukum Pemohon mendapat kuasa dari PT.Medco E & P Natuna, bukan lagi dari Conocophilips Indonesia Inc.

Bahwa sepatutnya kuasa hukum Pemohon mendapat kuasa dari PT.Medco E & P Natuna, bukan lagi Conocophillips Indonesia Inc. Ltd10.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Arbiteryang terhormat menolak secara keseluruhan Gugatan a quo.b.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya danselayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT.c.

Olehkarenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Terhormatmenolak dalildalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo.85.Bahwa oleh karena dalil gugatan aquo terbukti tidak beralasan danberdasar, oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak dandikesampingkan.V.

Sehingga Permohonan Pernyataan PailitPEMOHON tujuannya sangat jelas yaitu dalam rangka mengeksekusi putusanpengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUNJKT tertanggal21 Mei 2014, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan PailitPEMOHON menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan Undangundang, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan

Oleh Karena ituPermohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);7 Halaman 3 bagian B angka 3, yaitu Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan;Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf b UndangUndang Nomor 40 Tahun2014 Tentang Perasuransian bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebutdinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaanreasuransi, sebagai berikut :Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku :b.ketentuan

Oleh Karena itu) Permohonan Pernyataan PailitPEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard);8 Halaman 8 bagian A angka 8, yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang KesehatanKeuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan KeduaKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor

Oleh Karena ituPermohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untukditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);Berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundangundangan tersebut di atas, makasudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.MOHON PUTUSAN SELABahwa sudah sepatutnya sebelum Majelis Hakim yang terhormat memeriksa PokokPerkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadapan

Biaya Operasional th Rp 113,796,400,0002015 2016Total Pembiayaan dan Rp 772,726,952, 123Hutang Selisih Sumber Dana dan Pembiayaan (IIL) Rp 107,053,088,202Berdasarkan hal tersebut di atas sudah tidak dapat dibantah lagi bahwaTERMOHON mampu membayar seluruh klaim Pemegang Polis, sehinggaPermohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)1 Bahwa TERMOHON menolak pengangkatan dan penunjukkanKurator dan/atau

Dengandemikian sudah sepatutnya Gugatan ini ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena telah diajukan secara keliru.Sesungguhnya Penggugat lah yang Wanprestasi kepada Tergugat, bukansebaliknya7.

Oleh karena itumaka sepatutnya Gugatan ini dinyatakan ditolak karena tidak berdasardemi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.Setelah pembatalan FKU secara sah, maka adalah hak Tergugat untukmenguasai Objek Perkara tersebut sepenuhnya, termasuk berhakmengalihkannya kepada pihak manapun, tanpa perlu izin Penggugat20.Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat dalam butir 6Gugatannya, yang menyatakan:"..Tergugat dengan sengaja menghilangkan hak orang lain secaramelanggar hak atau melawan hukum

karena Penggugat tidak pernahditegur atas kelalaian pembayaran cicilan rumah tersebut danpenjualannya / pengoperan hak Penggugat kepada orang lain atau pihaklain tidak pernah dikonfirmasikan sebelumnya oleh Tergugat kepadaPenggugat"sangat mengadaada, tidak berdasar atau hanya berdasarkan asumsi ataupenafsiran Penggugat saja dan tidak didukung, ditunjukkan dan dibuktikandengan alat bukti yang sah, serta mengesampingkan fakta sesungguhnya,oleh karenanya sudah sepatutnya diabaikan.21.22.Bahwa sebagaimana

Dengan demikian maka sudah sepatutnya butir7 dan butir 8 Gugatannya ditolak.Tindakan Wanprestasi Penggugat sudah terjadi sejak 25 Juni 201231. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 9Gugatannya, yang menyatakan:"...memanfaatkan keterlambatan Penggugat dalam melakukan pembayarancicilan sebagai alat untuk menghilangkan hak penggugat dalam melakukanpembayaran cicilan sebagai alat untuk menghilangkan hak penggugatselaku pemilik pertama atas rumah.."32.

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 10huruf a jo. angka 10 huruf b Syaratsyaratdan ketentuanketentuan FKU diatas, makasudah sepatutnya Penggugat Rekonvensimembatalkan FKU dengan TergugatRekonvensi, karena Tergugat Rekonvensitelah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan wanprestasi kepada PenggugatRekonvensi.5.

Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat dapatditolak atau tidak dapat diterima;DALAM PROVISI :Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak bisa menguraikan dan menjelaskan secaralengkap dan atas dasar apa penggugat mengalami kerugian sebagaimana disebutkandalam dalil gugatan meminta hak ganti rugi sedangkan selama 9 (sembilan) tahuntersebut penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumidan Bangunan atas tanah seluas 12.500m?

EKODIAN SUSANTO dalam menerbitkan Akta Jual Beli No. 035/WP/2004 tanggal 4Februari 2004 telah sesuai dengan kewenangan dan aturan hukum yang berlaku.Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yangdilakukan tergugat I dan tergugat II Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatanpenggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan alasan di atas, tergugat I dan tergugat IIberpendapat bahwa gugata penggugat aquo tidak didasarkan kepada fakta dan

Persidangan dianggap telah termasuk danmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;18Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai di atas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perubahan/penambahan Surat Gugatan sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penambahan Surat Gugatan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan/penambahan tersebut ternyata tidakmengubah atau menambah pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya

Bahwa oleh karena pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah merupakangugatan perbuatan melawan hukum yang masih masuk dalam ruang lingkupkeperdataan yang merupakan domain hukum yang tetap dari PengadilanNegeri, maka dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasanmenurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan Eksepsi tentangkewenangan mengadili absolut, juga telah mengemukan Eksepsi lainnya yaitu :Gugatan Error In Objecto, bahwa Penggugat

Oleh karena pihaktersebut merupakan pembeli yang mempunyai itikad baik yang tidak tahu menahu/mengerti dengan adanya permasalahan/persengketaan sebagaimana dimaksud dalamgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antarPenggugat dengan Para Tergugat tersebut secara baik sesuai dengan prosedur hukumyang berlaku, maka sudah sepatutnya menurut hukum semua pihakpihak yang terkaitdengan permasalahan hukum ini haruslah ditarik dan atau diikutkan sebagai pihakdalam perkara

Banyumas atau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menukar, Menerimagadai, menerima hadiah atau untuk menarik kKeuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkansebagai berikut:Ad.1.

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan,menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatanMenimbang, bahwa pengertian penadahan berdasarkan Pasal 480 KitabUndangundang Hukum Pidana merupakan penggabungan antara delik sengajamengetahui barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian /culpa ditandaidengan katakata patut dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan. inidisebut

Bahwa Terdakwa patut menduga bahwa SPM ditukar tersebut adalahhasil dari kejahatan karena SPM tersebut sangat murah dan tidakdilengkapi dengan BPKB hanya STNK, dengan demikian unsur membeli,Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bmsmenyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan,menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta

tersebut dandihubungkan tentang pengertian unsur pasal ini maka Majelis Hakim berpendapatterdakwa mengetahui bahwa SPM ditukar tersebut adalah hasil dari kejahatankarena SPM tersebut sangat murah dan tidak dilengkapi dengan BPKB hanyaSTNK, dengan demikian unsur ad. 2, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;Menimbang

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya eksepsi tergugat perihalgugatan prematur dinyatakan ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para penggugat adalah karyawantergugat yang melakukan pekerjaan secara terus menerus dengan jabatan operator.

Dan sudah sepatutnya jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukumtergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga agar tergugat membayarkankekurangan upah yang diberikan kepada para pekerja sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 denganpenghitungan upah sebesar Rp.1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu

Maka sudah sepatutnya dalil para penggugat dinyatakan dapatditerima dan menyatakan tergugat telah melakukan PHK secara lisan terhadap para penggugatMenimbang bahwa dikarenakan para penggugat telah berhasil membuktikan dalilgugatannya maka Majelis akan mempertimbangkan petitumpetitum dari gugatanPenggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 14 April 2014 yang diajukan kuasa hukumtergugat di persidangan yang berisi surat perjanjian bersama dan pencabutan perkara antara tergugatdengan penggugat

Terlebih dengan adanya ucapan lisan dari manager yangmenyatakan penggugat di PHK serta menyiapkan orang untuk menggantikan posisi penggugat makasudah sepatutnya tergugat dinyatakan telah melakukan PHK kepada penggugat tanpa kesalahanMenimbang, bahwa atas tuntutan penggugat perihal menghukum tergugat dan mewajibkantergugat untuk membayar hakhak penggugat atas PHK yang terjadi serta kekurangan upah sejaktahun 2011 maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa sesuai fakta yang di dapatkan

Pasal 3 ayat (1) Undang undang No,2 tahun 2004 diatas PerselisihanHubungan Industrial WAJIB diupayakan penyelesaiannya melalui Perundingan Bipartitsecara musyawarah untuk mencapai mufakat.Makna katakata wajib dalam ketentuan diatas adalah Harus dilakukan atau Tidak bolehtidak dilaksanakan.Bahwa Undangundang No.2 tahun 2004 telah mengatur tata cara penyelesaianperselisihan Hubungan Industrial secara berurutan mulai dari Penyelesaian MelaluiBipartit sampai Pemeriksaan oleh Hakim Kasasi maka sudah sepatutnya

bertempat tinggal atau berdomisili didalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat daripada didalam daerah hukumPengadilan Negeri Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa, yaitu. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya

Pondok Melati Kota Bekasi.Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 WIB(tengah malam) ketika Terdakwa DEDE NARDI sedang nongkrong diJembatan Jalan Raya Semanan Kalideres Jakarta Barat sambil membawaMotor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nomor Polisi B3869KKY dilengkapiSTNK atas nama HERPAN, ditangkap Polisi dari Polda Metro Jaya danPolisi melakukan penyitaan terhadap Motor milik Terdakwa DEDE NARDIyaitu Kawasaki Ninja RR Nomor Polisi B3869KKY berikut STNK.Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan,Unsurunsur tersebut, akan dibuktikan satu persatu di bawah ini, sebagaiberikut:Ad. a.

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap dimuka persidangan,yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, petunjuk dan barang buktiserta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengansaksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurutketerangan Terdakwa serta barang bukti dapat kami tuangkan faktafaktahukum sebagai berikut:Bahwa ketika transaksi jualbeli Motor Kawasaki Ninja RR warna hijauNomor

Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga MotorKawasaki Ninja RR warna hijau Nomor Polisi B3869KKY yang dibeli dandijualnya tersebut hasil kejahatan karena harganya murah jauh dibawahharga pasaran dan hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB.Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkapdipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penadahan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon in person datangmenghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyameskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan, sebagaimanarelaas Nomor 291/Pdt.G/2012/PA.Dum tanggal 02 Mei 2012, 14 Mei 2012

Termohon suka berkatakata yang tidak sepatutnya kepadaPemohon. Termohon juga suka menceritakan aib Pemohon ke orang lain,seperti ketika sedang berkumpulkumpul dengan ibuibu komplek.Kebetulan saksi juga hadir disana;Bahwa setahu saksi sebulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohonsudah tidak serumah lagi.

tinggal dalam wilayah hukum(yurisdiksi) Pengadilan Agama Dumai dan beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka PengadilanAgama Dumai berwenang mengadili perkara tersebut (relative competetie);Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin danPemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon; Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga denganberusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namunusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidakmau mempertahankan hakhaknya sehingga semua yang didalikan

Hal ini berlakukarena mereka tahu Termohon tidak bisa merawat anak dengan baik;Menimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon tersebut, Termohontidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidakmau mempertahankan hakhaknya sehingga semua yang

persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pembebanankepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat RekonpensiNomor : 2624/Pdt.G/2013/PA.Pwd~ ~berupa mutah, nafkah iddah dan nafkah zaujiyah madliyah sebagaimana teruraidalam pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yangnusyuz, maka sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum pula untuk memberikan mutah kepadaTermohon/Penggugat Rekonpensi karena pemberian mutah juga merupakankewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecualibekas isteri tersebut gqabladdukhul, sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor: Tahun 1974 Juncto Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dansejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Bughyah hal. 214 yangberbunyi : AUA 79 Us

L bJsa bga log Jaina IPA 9Artinya : Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaqbain atau roj'i diberi Mut'ah Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi meninggalkanPenggugat Rekonpensi selama 2 tahun berturutturut tanpa memberi nafkahkepada Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensidihukum untuk memberikan nafkah lampau (nafkah zaujiyah madliyah) yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini berdasarkan asas kewajiban dankelayakan, sesuai dengan

Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

Putusan No.1314/Pdt.G/2018 /PA.Kisrumah tangga disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumahtangga dan sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, danselanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengansekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungansuami istri lagi;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja

Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: ** Dalamperceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidakMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dinubungkanpula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telahdipanggil dengan sepatutnya

alasan atau alasanalasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f antaraSuami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudahdicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKarangasem pada tanggal 1/7 Februari 2014 dengan Nomor AktaPerkawinan: 5107KW170220140006, maka sepatutnya

Salinan Putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untukselanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu danmenerbitkan Akta Perceraian; Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepadaBapak

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitumangka 4 dari gugatan Penggugat tentang Menghukum tergugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenagugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalahmaka Tergugat dinukum membayar biaya perkara ini sehingga Petitum angka 4 ini dapatdikabulkan pula; Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya

sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara KompetensiAbsolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syariyah Sigli;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 junctoPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

telah dipanggil dengansepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pulamewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidakpula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halanganyang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum danberalasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka dengan demikianMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Bogor atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cbiberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan.

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur iniadalah barang asal kejahatan yang terdiri dari :1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya hasil pencurian,penggelapan dll.2.

pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh penyidik dilakukan PenahananRumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuaidengan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwaharuslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukum yangkuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwadiperintahkan tetap ditahan ; Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

, bahwa dalam perkara ini PenuntutUmum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sahmenurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka statusbarang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (Satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya,merupakan alat senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan dan berpotensiuntuk digunakan kejahatan bila disalahgunakan, maka sudah sepatutnya

akandipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan pada diriTerdakwa :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa menghambat program peerintah dalammemberantas Narkotikae perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.Halhal yang meringankan :e terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakuikesalahannya ;11e terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya ;e terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanannegara, maka sudah sepatutnya

bila masa penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dansekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagidiperlukan dalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa shabushabu adalah merupakan barang terlarang dan barang bukti berupa HPyang merupakan alat penunjang terjadinya tindak pidana ini sudah tidakmempunyai nilai ekonomis lagi, maka sudah sepatutnya untukdiperintahkan untuk

dimusnahkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalahmaka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara ;Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telahdipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan in ;Mengingat ketentuan perundang undangan dan hukum yangbersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang

atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutHalaman7 dari 18Putusan Nomor 0365/Padt.G/2015/MS.TknMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:audtL

Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

bulanApril 2018, disebabkan Tergugat telah berhutang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)dengan menggadaikan ATM gaji Tergugat, yang uangnya tidak diketahui digunakan untukkeperluan apa, sehingga Penggugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran dan sejak bulanApril 2018 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuaPenggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di perumahan perkebunan;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuatsangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidakpernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atastindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atasrapunnya

dirubah menjaditertulis dan terbaca RIDHA ANSARI, lahir di Amuntai, tanggal 8 Oktober 1994 anakke kesatu lakilaki, dari suami isteri yang bernama Suriansyah Albar danSumawati, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dantidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patutuntuk dinyatakan dikabulkan, Sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohontersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

memerintahkan kepada Kantor Dinas KependudukanCatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi daripenetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatanpinggiran mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifatdari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohonsendiri, maka sudah sepatutnya

Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudahtidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehinggaHalaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2019/PN Bppperkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakanputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengandemikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Tergugat agar melaporkan salinanputusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatatkan dalam daftaryang disediakan untuk itu guna menerbitkan Akta Cerai, dengan demikianpetitum gugatan Penggugat No.3 dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubahsebagaimana diktum di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan denganhukum, sehingga sudah sepatutnya

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undangundnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolut Pengadilan AgamaPadang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Karena kejadian seperti yang telah disebutkan Pemohon tidak sanggup lagiuntuk melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon dan ingin untukmengakhirinya dengan perceraian di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara(pasal 149 ayat 1 RBg.)

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa dalam mengatasi kerisis atas rumah tanggaPemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka sepatutnya permohonan Pemohon untuk bercerai denganTermohon dikabulkan dengan membeberi izin untuk menjatuhkan talaksatu raj!