Ditemukan 9775 data
261 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTHI untuk membagikandividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikatbahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
69 — 37
dan kebebasannya, setiap orang vwajib tundukkepada pembatasan yang ditetapka dengan undangundang denganmaksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise of his rights andfreedoms, everyone shall
20 — 10
Rekonpensi.Menimbang, bahwa pada dasarnya harta yang diperoleh selama dalamperkawinan adalah merupakan harta bersama dan jika terjadi perceraian makaharta tersebut menjadi hak bagiannya sepero hak ex suami dan separo bagianlainnya menjadi hak ex istri;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi HukumIslam bahwa janda atau duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.Memperhatikan Firman Allah dalam Alquran :32 shall
103 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
This Agreement and the Security Documents shall be governed by andconstrued in accordance with the laws and regulations of the Republic ofIndonesia".Terjemahan :a.
26 — 16
dy yh all 5 ue ye ld (68 Lala 1 pill GAN ae adi Ae ill shall GlsCa Aap 9 51 4S Deal elt oh jul) Ge ald aL g! GIS Hales g All Ne Glad OS) Lage y Gund libe Gu Leia!Oe SIG) 5 Libel!
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Penyidik yang melakukan penyitaan terhadap barang yangtidak ada hubungan atau kaitannya dengan tindak pidana merupakanpelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal17 ayat (1) dan ayat (2) Universal Declaration of Human Rights sebagaiberikut :Everyone has the right to own property alone as well as in associationwith others ;(setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain) ;No one shall be arbitrarily deprived of his property (tiada
9 — 0
Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madiyah selama satu tahun kepadaPenggugat Rekonpensi setiap hari sebesar Rp. 30.000,00 (30 hari x Rp.30.000,00 x 12bulan) atau sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan atauseluruhnya sejumlah Rp. 10.800.000, (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukumIslam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam KitabPanatuth Thalibin Juz IV halaman 85: Shall
186 — 151
JOC:At least three (3) months prior to the beginning of each CalendarYear or at such other time as otherwise mutually agreed by theParties, CONTRACTOR shall prepare and submit to PERTAMINAfor approval a work program for the Contract Area setting forth theGeothermal Operations which CONTRACTOR proposes to carryout during the ensuing Calendar Year together with an estimate ofthe expenditures required.Pasal 13 Permentamben 10/1981:Halaman 17 dari 132 hal.
(PCO charges allocable to this operation shall bedetermined by detailed study and the method determined by suchstudy shall be applied each year consistently. The method selectedHalaman 61 dari 132 hal.
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State ini whichit arises and according to the law of that state, but if therecipient is the Beneficial Owner of the interest the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the goss amount ofthe interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
21 — 20
gion glo sdlyoJl joi dws asaillyablio od um ada OV shall sboJl wlorael Lbjul aaa WS crsitol I5lo elioiwArtinya:Nafkah untuk istri menjadi gugur karena istri melakukan nusyuz meskipunhanya dengan menolak bersentuhan, tanpa uzur, yang menjadi pembukaanuntuk melakukan senggama.
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 berbunyi Indonesia adalah negerihukum (The State of Indonesia Shall be a state based on therule of law);e Bahwa di dalam suatu negara hukum Hakim dalammelaksanakan tugasnya sebagai pintu keadilan dalammemeriksa dan mengadili suatu perkara tidaklah hanyasebagai corong undangundang, melainkan Hakim wajib33menggali nilainilai hukum yang hidup di masyarakat demiterciptanya Keadilan dalam mengadili suatu perkara,dengan demikian hakim
34 — 16
go perdi asgiJl shall ylsLogos yuiathio yu tloirl 09 >V9 egSglg MoV anys IL, oHal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.19 dari 24 Hal.Putusan No.2518/Pdt.G/2020/PA.CbdPutusan No.2518/Pdt.G/2020/PA.CbdPutusan
292 — 307
under the Agreement, the Suretyhereby agrees unconditionally to make a prompt payment up to the amount stated inclause above to the Principal after receipt of the written demand from the Principalwithout necessity or requirement for the Principal to make any proof of thelegitimacy of the claim made to the Surety or to the Contactor, or to make any priordemand or claim to the Contractor for payment of the same, notwithstandingwhatsoever rights of objection on the part of the Contractor.The Surety shall
232 — 261
Asuransi Royal Indrapura,"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeriharus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena PengadilanTinggi salah menerapkan hukum Dalam policy No. 49/DO/37/08 tanggal 10Agustus 1978 dibawah bagian tentang conditions telah diasuransikan bahwa, "alldifferences arising out of this policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if any cannotagree upon a single arbitrator.Dengan
36 — 8
f STsCes Nek Ga Age g NB Shall cg I pak) en Ale Lgl glmasalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhirikehidupan berumah tangga antara suami istri itu;Demikian pula sejalan dengan apa yang dikemukakan Syaukani dalam KitabnyaNailul Author Juz 6 Halaman 366 yang berbunyi:gg i LS GUIS hog che GIS hs VSN VE gee gy ek Spe path Spe gg GU CuaSos a & poo ge Spe Le i tht or re oe ach .f 8 a. geyip ., J 5BibaS FANS oy jlo 85 gi yall
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
708 — 602
Putusan Nomor 80/G/2021/PTUNJKT.44.45.15.4.315.44The Party whose ability toperform its obligations so affectedby event of Force Majeure andintends to seek relief under Subsection 15.4.1 and/or extension ofthe term of CONTRACT referredto in Subsection 15.4.2 shailnotify the other Party thereof inwriting a5 S00n as practicable butin no case shall be later thanforty eight (48) hours aftar theeccurrence of Force Majeure orafter such Force Majeure isknown by the Party so affected,specifying the cause,
natureextent of the circumstancesgiving nse to Force Majeure, andboth Parties shall do allreasonably possible within theirpower to ramove such cause or tofind a solution by which thisCONTRACT may be performeddespite the continuance of theForce Majeure.Force Majeure as defined in SubSection 15.4 shall be agreedupon by the Partes andsubsequently notihed to GOl15.4.3 Pihak yang tidak mampumelaksanakan kewajibannyakarena terpengaruh olehKeadaan Kahar dan hendakmeaminta keringananberdasarkan = Ayat 15.4.1dawatau
49 — 34
Tergugat berada dalam usia produktif di manasesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usiaproduktif karena lahir pada tanggal 21 Oktober 1984 (Vide bukti surat P.2),sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harusdikategorikan sebagai seorang yang gawiyy muktasib orang yang mampuberusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pulaorang yang mampu secara finansial, hal ini Sesuai dengan nash hadis berikut:SJ Lal oes incl shall
38 — 19
PUTUSANNomor 0299/Pdt.G/2016/PA.Kdimr Ser Shall ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara:Laanda, S. Sos. S.H. M.H. bin Hurukawa, umur 40 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab.
164 — 67
Perbuatan Tergugat adalah mal administrasi aparatpemerintahan yang sangat merugikan penggugat dan melanggar prinsip hukum, Nol Pedra Advantage De Son Tort Demesne= No One Shall Take Advantage Of His Own Wrong (Blacks Law, halaman964). Tidak ada seorang pun boleh menarik keuntungan dari perbuatannyayang salah. Layak ditindak tegas demi tegaknya pemberdayaan hukum. Point 18.
25 — 4
bahwa berdasarkan pendapat ulama yang dikemukakan olehWahbah alZuhaily dalam kitabnya, alFiqhu allslamy wa Adillatuhu, juz Vl,halaman 295296, yang selanjutnya diambil alin menjadi pendapat MajelisHakim, kewajiban mahar bagi suami kepada istri juga gugur secara sempurnadisebabkan oleh 4 (empat) hal, salah satunya adalah:Sab 5 8) pally doSall SB Grub yy AB AN) soll dag y) wal gl ce Als jgall bby ail Aydin) jsCo Gps CAS J) Le Cas g Ag 5 ye Coany AB il) CLS 1) Le Gus ALi) g ded) Cac y, Lg 8 oli4 9 2g shall