Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 20-02-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 114/Pdt.P/2012/PA-Bkt Tanggal 15 Januari 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
15 — 4
15 — 4
Fighus Sunnah, jilid HI, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya;Hal 7 dari 10 Penetapan
Register : 25-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Mks Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 3
15 — 3
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telahsesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagaiahli waris, adalah untuk digunakan untuk mengurus tunjangan hari tua /THT,uang duka wakaf dan hakhak lainnya pada Kantor PT, Taspen Persero sertauntuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa
Register : 22-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 07-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0448/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 12 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
40 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 07-06-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 150/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 7 Juli 2011 —
18 — 6
18 — 6
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (........... ee eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 17-05-2015 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.SIT. Tanggal 29 Mei 2017 — - IPANDI
42 — 9
42 — 9
Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 2987 — 1646
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untukmenangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidangekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomisyariah;" Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalurpengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan.
dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yangbersangkutan vide Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).43Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kKewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf
Kekuasaanpengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syariiah vide Pasal 49 UU Peradilan Agama.Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 menyatakan, Penyelesaian sengketa tidakhanya dibatasi di bidang perbankan syanah, melainkan juga di bidang ekonomisyariah lainnya.
Oleh karena tidak jelasnya kewenanganperadilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukansendiri perkaraperkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaituperkaraperkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat IslamIndonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seoranganak, perwalian, kewarisan,hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.54Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama jugapembentukannya tidak seragam.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2014 Tanggal 31 Maret 2015 — MUHAMMAD TAIB SANGAJI, ST, DK VS ZULKIFLI KODJA, DK
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2418 K/Pdt/2014b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapanpemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan denganakta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak tanggungan.Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan huruf d;Dalam hal ini Termohon Kasasi Il semula TerbandingII/Tergugat II tidak menggunakan Buku Tanah sebagai alatbukti karena telah disadarinya bahwa di dalam Buku
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atausejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialihkan, atauk. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil olen Pemerintah atau Pemerintah Daerah,atau.
Register : 17-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PBR Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
178 — 68
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
178 — 68
Pendaftaran Tanah Pertama Kali1)Konversi, Pengukuran dan Penegasan Hak;Pemberian Hak;" 200220 2 non nonn=Wakaf Dari Tanah Belum Bersertipikat;Wakaf Dari Tanah Negara;P3MB/Prk.5;cccncnn nnn nnnnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnPendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pemberian Hak Guna Usaha.b.
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah1)2)Peralihan Hak Atas Tanah Dari Satuan Rumah Susun;Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik AtasRumah Susun;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/HakPerpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai danPemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di Atas HakPengelolaan;Pembaharuan Hak Guna Usaha;Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat;Perubahan Hak Atas Tanah);Hal. 15 dari
Register : 02-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — LA TAPASI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;
44 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau ;j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau ;k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau ;.
Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;e.
Register : 11-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
12 — 3
12 — 3
alih pendapat Ahlihukum Islam yang tercantum : Dalam Kitab Ushulul Figh karya Abdul Wahab Khollaf halaman 930 yang berbunyiArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap adanyahubungan suami isteri, selama tidak ada buktibukti yang membuktikanlain (putusnya nikah): Dalam Kitab Panatut Tholibin Juz TV halaman 300 yang berbunyi :( ) ( )Artinya : Seseorang dapat menjadi saksi tentang: (Nasab, pembebbasan budak,wakaf
Register : 06-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Sit Tanggal 26 Oktober 2017 — - ASMIYATI
- SAMIN
54 — 6
54 — 6
Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 27-01-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN WATANSOPENG Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN. Wsp Tanggal 30 Mei 2011 — H. ABDUL RAHIM Bin LAUPE Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumiharjo lorong 1 No. 25/33, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang, Kota Makassar ;
Dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RASYID, SH, dan HASSE TANGSI, SH, Advokat/Pengacara dari kantor Law Office Abdul Rasyid, SH & Rekan yang beralamat BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/05/HK.02.Pdt/Surat Kuasa/V/2011/ PN. Wsp tanggal 02 Desember 2010 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N
I. Hj. RAMBEGA Binti Laupe Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
II. Hj. NURE / H. SOLO Bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh J. AKBAR R, SH Advokat /Pengacara pada LBH Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 22 Kota MAKASSAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/02/HK.02.Pdt/S.Kuasa /II/2011/PN. Wsp tanggal 24 Februari 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
107 — 23
107 — 23
kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 27-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 11_Pdt.G_2017_PA Lbj Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon vs Termohon
57 — 31
57 — 31
Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon:
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN BATANG Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Btg Tanggal 28 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Turisina
131 — 26
Anita Turisina
131 — 26
Kabnupaten Batang, Telah meninggal dunia pada tanggal 04November 2005, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Sawangan,Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;Bahwa kematian Aminuddin oleh Pemohon selaku anaknya belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belumpernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, maka untukmencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negri Batang;Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus wakaf
Register : 09-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 05-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat
Tergugat
22 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan MS BIREUEN Nomor 274/Pdt.G/2020/MS.BIR Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 23
101 — 23
.:.05ukuran: + 38,50 M x 38,50 MUtara dengan+ 38,50 MBarat dengan: Alue ukuran + 38,50 Mdengan taksiran harga Rp 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat Il,1(satu) Petak tanah Kebun Rumbia (dahulu), sekarang Tanah Sawahyang terletak di Dusun ................batas dan ukuran: + 4M x 20MUtara dengan: Tanah wakaf Mesjid Juli dengan ukuran + 4MSelatan denganukuran + 20 Mdengan taksiran harga Rp 6.500.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IV dan Turut Tergugat 1(satu) Unit Mobil Toyota.........
/Pdt.G/2020/MSBir15.+ 38,50 MDengan Taksiran Harga Rp. 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IIJawaban Poin 11 sampai dengan 13:Seluruh tanah sawah bukan dalam penguasaan tergugat Il tetapimenerapkan sistem bagi hasil panen sesuai kesepakatan dengan Hj.Ummi Salamah14.1 (Satu) ........................Kabupaten Bireuen dengan batasbatas dan16.ukuran: + 4M x 20MUtara dengan : Tanah wakaf Mesjid Juli ukuran + 4 MSelatan dengan+20MDengan Taksiran Harga Rp. 6.500.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat
sekarang dalam penguasaantergugat II22.1 (Satu) petak tanah ....................batasbatas dan ukuran: + 38,50 M x38,50 MUtara dengan+ 38,50 MDengan Taksiran Harga Rp. 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IIJawaban Poin 11 sampai dengan 13:Seluruh tanah sawah bukan dalam penguasaan tergugat Il tetapimenerapkan sistem bagi hasil panen sesuai kesepakatan dengan Hj.Ummi Salamah23.1 (Satu) ........................Kabupaten Bireuen dengan batasbatas danukuran: + 4M x 20MUtara dengan : Tanah wakaf
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — A. NAWAWI Z, Dkk vs SITI FATIMAH
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasripah almarhum (posita Nomor: 3dan 5), terhadap semua para Penggugat, Tergugat mengenal mereka denganbaik, sepengetahuan Tergugat semua para Penggugat beragama Islam,demikian juga Tergugat adalah beragama Islam, berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ditentukan apabilaterjadi sengketa hak milik dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah yang subjek hukumnyaanatara orangorang yang beragama islam, objek sengketa
tersebut diputusoleh Pengadilan agama bersamsama perkara sebagaimana tersebut diatas(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomisyariah), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara iniPengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini yaitu Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. dan olehkarenanya Pengadilan Negeri Kediri harus menjatuhkan putusan sela yangHal. 7 dari 19 hal.