Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013berdasarkan perubahan dari akta sebelumnya yaitu akta Nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 yang justru pada faktanya TERGUGAT IIsama sekali tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB sebagaimana telah dituangkan / diputuskan pada akta nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 sehingga keberadaan akta Nomor 131tertanggal 30 Agustus 2013 atas dasar perubahan dari akta Nomor27 tertanggal 17 Maret 2009 tersebut

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) memuat sekurang kurangnya penetapan tempat dantatacara penyelenggaraan RUPS"Demikian halnya, berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasarpada Akta Pendirian nomor : 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkankeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NoC2.10763.HT.01.01TH'89 Jo.

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratantelah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

yang wajar untukdiselenggarakan RUPS.(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atauanggaran dasar, dan/ataub.

li>1 (satu) Set fotocopy Rekening Koran BANK BRI Nomor Rekening : 0286-01-000909-30-1 a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7-423.000 bulan Februari 2014 s.d Desember 2014;

) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;

: Koswara ( Notaris di Bandung );

Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;10. 1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;Halaman 11 dari 28 halaman .

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RepubikIndonesia Nomor C219220 HT.01.04TH.98;11 (Sebelas) Set Asli SPT MASA PPN (Normal) / Bukti PenerimaanSurat (BPS) a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7423.000Masa Pajak

Tahun 2010 Tanggal 30082010 ,Tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ).

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) Set Fotocopy Risalah Rapat Nomor 50 tanggal 19 Agustus1997;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 50

Tahun 2010Tanggal 30082010 , Tentang : Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ). Dan 1 ( Satu ) SetHalaman 24 dari 28 halaman .

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel23 Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 20 Mei 2013 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27Mei 2013 pembelian saham oleh PARA PENGGUGAT telah disahkanRUPS sekaligus pula disepakati perubahan anggaran dasar termasukpeningkatan modal dasar, modal yang disetor dan modal yangditempatkan menjadi 5000 saham dengan nilai nominal Rp. 5 000000 000, dengan komposisi Penggugat memiliki 500

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FamindoXavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 tidak juga diajukanpersetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM hingga lewat waktu 30hari yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka akta tersebut batal dan tidakmengikat secara hukum sehingga dengan demikian status dankedudukan PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta TURUTTERGUGAT menjadi kembali dalam kedudukan semula sebelumadanya RUPS';3.

Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Bahwa hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam Notulen RUPS yangditandatangani para pihak yang menghadiri RUPS tersebut, dan selanjutnyapada tanggal 27 Mei 2013 hasil RUPS dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT Ill selaku Notaris yang disepakatiHal 13 dari 24 Hal.

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.SelLe10.Bahwa hasil RUPS dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PENGGUGAT,TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT , dituangkan dalam Notulen RUPSyang ditandatangani para pihaknya, kemudian sesuai ketentuan pasal 21UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hasil RUPS tersebutwajib untuk dituangkan dalam akta notaris untuk memperoleh persetujuandari Menteri Hukum dan HAM;Bahwa mengingat hasil RUPS tersebut adalah hasil kesepakatan para pihakmaka terhadapnya berlaku ketentuan

pasal 1338 KUHPerdata yaitu hasilRUPS tetap mengikat para pihak yang membuatnya hingga adanyakesepakatan para pihak untuk mengakhirinya atau isi kesepakatanbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, in casu tidak satupunkesepakatan yang dibuat dalam RUPS tersebut bertentangan denganketentuan hukum dan/atau dijadikan alasan oleh PARA PENGGUGAT untukmembatalkan hasil RUPS;Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak semua dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasiterhadap

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

MPM untukpelaksanaan joint Venture ;Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB danberdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku BupatiSiak, Ir. Aflah Aman selaku Pit. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr.Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnyahanya menyetujui pembentukan PT.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

TMBS yaituDewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telahmendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegangsaham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak adakeberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB6.4. Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak menganut terminologi grupyang mengacu pada perusahaan grup.

TBMS sepenuhnyamerupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS. Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badanhukum yang berbeda dan mandiri yang berhak danberwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan PemohonKasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk depositopada Bank Biru tidak memerlukanpersetujuan Dewan Komisarisatau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur, bukanlah pekerja sebagaimanadimaksud UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidakberwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini.Bahwa merujuk ketentuan pasal 94 ayat (1 ) jo pasal 105 ayat ( 1 ) sampaiayat (5 ) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT) dan status Penggugat bukanlah Pekerja melainkan sebagaiPengusaha sesuai dengan UU KetenagakerjaanBahwa pasal 94 ayat ( 1 ) UU PT menyebutkan bahwa anggota Direksidiangkat melalui RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Hasbullah Chadid yang juga merupakan salahsatu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS LuarBiasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. JindoKodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwamengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagaiDirektur pada PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009, berarti surat keputusan tersebut dibuat karena cacathukum dan tidak sah karena surat keputusan tersebut dibuat berdasarkan tatacara RUPS yang dibuat terdakwa sepihak / SEHINGGA, apabila RUPS yangdibuat oleh terdakwa tersebut TIDAK SAH, berarti RUPS yang adalah RUPSawal, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki uang sewa lahan tersebut, danpertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjiansewa lahan milik PT.Jindo Kodeco Heavy

Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;

- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS

;

- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;

6.

>

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan

- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Halaman 17 dari 154 Hal.

/ RUPS lainnyaberdasarkan ketentuanketentuan dalam UUPT maupun AktaPendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakan PemanggilanRUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TE JAKARTA);bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya;Halaman 33 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

dan mengetahui RUPS tidakmembahas mengenai laporan keuangan padahal pembahasan laporankeuangan sudah diagendakan;Halaman 134 dari 154 Hal.

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan olehUndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJETANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasayang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

merupakan laporan bagi direksi yang diwajibkandilakukan setiap tahun, yang dilaporkan kepada Rapat UmumPemegang Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan

, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT namun tergantung dengankebutuhan perseroan itu sendiri;Bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah direksikarena hal itu. merupakan kewajiban dari Direksi untukmelaksanakan RUPS;Bahwa dalam RUPS terdapat laporan yang dilakukan oleh direksiterutama mengenai laporan keuangan tahunan dimana disana akandilaporkan hasil kerja selama dalam tahun sebelumnya danrencana apa yang akan dilakukan

kedepannya dimana didalamRUPS tersebut merupakan pertanggung jawaban direksi dalammelakukan pengurusan perseroan;Bahwa setiap setelah dilakukan laporan keuangan oleh direksi yangdilakukan pada RUPS maka RUPS punya kewenangan untukmelakukan penglepaskan dan pembebasan terhadap kewajibandireksi, dalam artian berarti direksi tidak mempunyai kewajiban lagiterhadap semua yang telah dilaporkan direksi dalam RUPS;Bahwa direksi dalam pengurusan perseroan wajib dilandasi denganitikad baik dan penuh tanggung

;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan pelanggaran dan apabilaterdapat kerugian terhadap perusahaan maka hal tersebut menjaditanggung jawab pribadi;Bahwa

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan

dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.Dan kami sampaikan perihal Risalah RUPS tersebut tidak wajib dibuat aktanotaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Dengan demikian dalildalil Penggugat terhadap diri Tergugat sebagai Personaadalah dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas kKedudukan hukumnya.

Mandala Cipta Propertindo berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikanHalaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbikepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

Mandala Cipta Propertindo berdasarkan RUPS tertanggal 14102019.Pada saat menandatangi SPK tersebut, Tergugat tidak bertindak atas namadiri sendiri sebagai pribadi.13.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

.> Memberikan kuasa untuk menghadap pejabat yang berwenangmemberikan keterangan dan laporan, menghadiri rapat dan memberikanSuara, mengadakan perundingan dan sebagainya.8.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 PT Dewa Mata Langit selakupemegang lima lembar saham Rimba Reptil mengirimkan surat kepadaPemohon perihal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), sebagaimana ternyata terdapat dalam Pasal 79 ayat(2) dan (3) UU PT, Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaansatu

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Rimba Reptil Internasional, yang dikuatkan bukti P7 berupa suratPermintaan Penyelenggaraan RUPSLB Nomor 001/SK/DML/I/2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya dan pada pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur pula bahwa RUPS lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dimanadidalam penjelasan

pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa;Menimbang, bahwa pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menyelenggarakan RUPStahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS dan pada pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas diatur bahwa

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hakHalaman 10 dari 13 HalamanPenetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PNGinsuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masulkkategori Bank dalam penyehatan, sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukummasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam

pasal 114 UndangUndangNo.1 Th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank Tamaramasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperOleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkanketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kKwenangan Direksi, KomisarisPemegqang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbk., makaBadan 4 Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak

atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS pTBank Tamara Tbk.

Bahwa Pemohon/PT Horas Insani Abadi telah melaksanakan RUPSTahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS TahunanPT Horas Insani Abadi telah memutuskan pembagian dividen kepada parapemegang saham PT Horas Insani Abadi yang bersumber dari labaditahan PT Horas Insani Abadi pertanggal 31 Desember 2010 (vide: Pasal4 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24 Juni 2011).7.

Bahwa RUPS Tahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011memutuskan dividen saham atas nama Jonggi Darma Situngkir sebanyak50 lembar saham dan deviden saham an. Karmin Sutan sebanyak 25lembar saham yang belum diserahkan kepada Dr. Med. PolentynoGirsang Sp. B.

Finacs dititipbkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPematang Siantar hingga gugatan perkara perdata No. 44/PDT.G/2009/PNPMS mendapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(vide: Pasal 5 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24Juni 2011).8.

No. 527 K/Pdt/2012perkara tersebut telah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia.5 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon telah melaksanakan RUPS tahunanPT. Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS Tahunan PT. HorasInsani Abadi telah memutuskan pembagian Deviden kepada para Pemegangsaham PT. Horas Insani abadi yang bersumber dari Laba ditahan PT. HorasInsani abadi pertanggal 31 Desember 2010 (Vide : Pasal 4 Berita Acara No. 5RUPS Tahunan PT.

GMS, di tambah bunga menurut suku bunga Depositopada Bank Pemerintah, terhitung mulai tanggal tidak di bayarkannyadividen setelah RUPS tahun 2008, 2009, dan 2010 sampai denganpenyerahan saham PT. GMS kepada Penggugat.

) diadakanaudit Keuangan oleh auditor independen ( T4.)Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk melakukan audit tersebut telahdisetujui oleh TERGUGAT dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2009 (T5)dengan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 22Juni 2009 akan tetapi rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut tidakdihadiri oleh PENGGUGAT ( T6)Bahwa didalam RUPS tersebut juga telah dilakukan penggantian TERGUGATsebagai Komisaris sesuai dengan surat permintaan PENGGUGAT tertanggal10 Juni 2009

) atau RUPS LB untuk menetapkan status sahamsaham PENGGUGAT sebanyak 208.975 lembar di PT GMS.

Sebagai Pemegang Saham,PENGGUGAT mempunyai hak suara dalam RUPS, termasuk mempunyai haksuara untuk memutuskan/menetapkan untuk memberikan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai pasal 113 UU PT.Dengan demikian apabila benar PENGGUGAT selaku Dewan Komisaris tidakpernah menerima gaji atau honorarium dan tunjangan, maka hal tersebutsudah jelas berdasarkan atas putusan RUPS dimana PENGGUGAT sendiriselaku Pemegang Saham ikut memberikan putusan dalam RUPS tersebut.Berdasarkan fakta

GMS/Tergugat PerihalPenambahan Agenda RUPS PT. GMS; (diberi tanda bukti(P7 C).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 11 Juni 2009Kepada Dewan Direksi PT. GMS Perihal Permintaan AuditFinansial Dalam RUPS PT. GMS; diberi tanda bukti (P7 D).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 16 Juni 2009 Perihal; Konfirmasi Mengenai Permintaan Audit Finansial,Revaluasi Asset Dan Saham Dalam RUPS PT. GMS; diberitanda bukti (P7 E).Copy dari copy Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 20093713. Bukti P914. Bukti P1015.

Oktober 2007, dengan mendasarkan pada Pasal 1 PRWTdan mengacu pada surat keputusan No. 082/SK/DPO/IV/1995 tentang Mutasi;bahwa tidaklah benar Penggugat mulai bekerja pada Tergugat mulai tanggal 22 Juni1995, karena dalam surat pengunduran dirinya tanggal 12 September 2007disebutkan bahwa Penggugat sendiri mendalilkan bahwa dia mulai bekerja padatanggal 1 Agustus 1995;Bahwa status Penggugat sebagai Pekerja dari Tergugat telah berakhir sejak 3 Maret1998, karena pada tanggal tersebut telah diadakan RUPS

No. 97 tanggal 3 Maret 1998 tentang Risalah rapat PT.Dayasempurna Cellulosatama dan telah mendapat pengesahan dari DepartemenKehakiman RI;1212.12.14.15.16.Bahwa sejak diangkat menjadi Direktur pada tanggal 3 Maret 1998 tersebut,Penggugat tidaklah terus menerus menjadi Direktur, klarena telah terjadi beberapakali RUPS, dimana dalam setiap RUPS tersebut Direksi dan Komisaris selaludiberhentikan;Bahwa RUPS terakhir dimana Penggugat diangkat menjadi Direktur adalah padaRUPS tanggal 1 Pebruari 2005;Bahwa

dengan diangkatnya Penggugat menjadfi Direktur dari Tergugat padatanggal 3 Maret 1998 dalam suatu RUPS dan telah mendapatr persetujuan dariMenteri Kehakiman RI, maka status Penggugat berubah dari Pekerja menjadiPengusaha;Bahwa artinya penggugat dalam hal pesangon, uang jasa maupun tunjangan tidaklagi termasuk dalam subyek yang diatur oleh Undangundang No. 12 tahun 2003tentang ketenagakerjaan, tetapi termasuk subyek yang diatur oleh UndangundangPereseroan Terbatas;Bahwa pasal 1 Undangundang No. 12

Penggugat diangkat melalui RUPS yang kemudian dibuatkanakta notaries dan kemudian telah mendapatkan persetujuandari Menteri Kehakiman R.L;Bahwa dalam KKB VI tersebut pasal 4 (2), halaman 11, telah megatrur bahwa KKBtersebut hanya berlaku bagi seluruh pekerja dari anggota sampai manajer yangbekerja pada Tergugat;Dengan demikian Penggugat sebagai Direktur dari Tergugat tidak termasuk dalamobyek KKB;1420.Del2aBahwa adalah benar Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Direktursebagaimana surat pengunduran

DayaSempurna Cellulosatama;e Bahwa proses diangkatnya Penggugat sebagai Direktur melalui Rapat UmumPemegang Saham pada tahun 1997 dan RUPS sudah didaftarkan di DepartemenKehakiman RL;e Bahwa saat itu saksi sudah bekerja di PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa saksi yang bertugas sebagai Staf Legal bertugas membuat SKSK dan AktaAkta di PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa Penggugat mengundurkan diri secara sukarela dari PT Daya SempurnaCellulosatama;19Bahwa PT Daya Sempurna Cellulosatama sudah

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi Hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahrapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Ill untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 15% (lima belas persen)atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 487 PK/Pdt/2018rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahPutusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Risalah Rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahtersebut dibuat dalam Akta Notaris;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepaada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

., Notaris diJakarta (Akta Pendirian) sebagaimana termuat dalam Tambahan BeritaNegara Nomor 319 Tanggal 13/7 1971 Nomor 56 (Bukti P2), dan yangtelah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir denganKeputusan RUPS 2014. Pemohon terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroandengan Nomor 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus2017 (Bukti P3);Halaman? dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Padt.SusPailit/20152.

Dengan lampaunya kurunwaktu tersebut,anggota Direksi yang bersangkutan berhenti darijabatannya tanpamemerlukan persetujuan RUPS".Halaman14 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/20155.

Dengan demikian, Judex FactiPengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai komisaris PTMandala Airlines dalam melakukan pengurusan PT Mandala Airlinespada saat Paul Rombeek mengundurkan diri dan sampai adanyakeputusan pengangkatan direksi baru dalam RUPS.

Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/201510.11.11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT Mandala Airlinesdimana dalam bukti P1 tersebut selaku direktur diberi kewenanganpenuh untuk mengajukan permohonan pailitterhadap diri sendiri ataupihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achtar, S.H. M.H.,seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, danpermohonan pailit didaftarkan di PN.

Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direkturPTMandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 November 2014 makauntuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberikuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya PemohonKeberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telahmengundurkan diri;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupaRUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta Nomor 24 tanggal11 Agustus