Ditemukan 11447 data
88 — 49
Tahun 1985 tentang Bea Materaijuncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Materai, buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danpatut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPemberian Hidup (Hibah) antara Xxxxx (pemberi hibah) kepadaXXXXXXXXXXXX(penerima hibah) tanggal 30 Juli 1976, surat tersebut berbentuktertulis, dibuat secara partai
materildan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 isi dan tandatangannya disanggaholeh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan,sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung olehalatalat bukti lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, merupakan Surat Keterangan JualBeli antara XxxxxxXxxxxx(penjual dengan Xxxxxx Rasak (pembeli) tanggal 30 Juli1976, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
1.14 tersebut bersifat sempurna dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxxmerupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat HakMilik Nomor 316 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, merupakan Surat Perjanjian JualBeli antara Xxxxxx(selaku Penjual) dengan Xxxxxx (selaku pembeli) atas tanah yangdigelari Abboloang yang diuraikan dalam SHM No.316, tanggal 21 Mei 1985, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARMAWAN;Tempat lahir : Mataram;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1958;Jenis kelamin > lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, KecamatanSekarbela, Kota Mataram;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPW Partai Nasional Demokrat);Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa H.
98 — 8
Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada bulanApril tahun 2019 ikut sebagai Calon anggota legislative DPRD KotaTanjungpinang dari partai NASDEM namun tidak berhasil;11.
Pembanding/Penggugat II : ASDI BIN ASOI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat III : ANDRIAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat IV : AIDI BIN TULUS Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat V : EDI BIN ASAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD TANJUNG
83 — 74
Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
53 — 5
sebuah toko pakaian FACollection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 52, kecamatan PadangTimur, kota Padang;Menimbang, bahwa untuk meguatkan gugatannya Pelawan telahmengajukan fotokopi sah surat Perjanjian kerja sama bagi hasil telah dinazegelen, sesuai maksud pasal 10 Undang Nomor 13 tahun 1985 tentangBea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda PLdan diberi paraf.Menimbang, bahwa alat bukti Pelawan tersebut sengaja dibuat sebagaialat bukti, karena dibuat secara partai
156 — 44
Bab Ill Pasal 4 yangmenentukan sebagai berikut :Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg34(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.Dalam Pasal 6A UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilin dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat.(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai
Terbanding/Penggugat : Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Permata, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Bank Maybank, Tbk. sebelumnya PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Bank Mandiri, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
65 — 38
Pasal 1338 ayat (lI) KUHPerdata) sehinggaperbuatan Para Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugat Vsebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error In persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :"Suatu) perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Selengkapnya Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
1.IDAMAN BAWAMENEWI, SE
2.BUALAARO BAWAMENEWI
Tergugat:
KEPALA DESA UMBU IDANOTAE KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
252 — 164
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
93 — 10
(2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengavas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partai
185 — 2
posisi para pihak ; Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor:14/Pdt.G/2014/PN.Pml Halaman 42 Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa; Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak; Berarti gugatan perdata bersifat partai
372 — 789
ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
171 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
diantara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali bukanlah dalam superior dan inferior,dan tidak ada tanggung jawab mutlak secara kelembagaan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Pembandingll/Tergugat Il Intervensi sebagai Yayasan terhadap TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat,sebagaimana lazimnya hubungan suatu organisasi sosialkemasyarakatan, seperti Organisasi PGRI Pusat dengan OrganisasiPGRI ditingkat Daerah atau hubungan organisasi Partai
Politik ditingkatpusat lebih tinggi dengan organisasi partai politik tertentu di tingkatdaerah;Bahwa proses pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahansusunan Pengurus Yayasan pada Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PLP PT PGRI NTT Nomor:24 Tahun 1995, Vide Bukti T2 Intev 11 = Bukti T4 = Bukti P18, dalamPasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 harus diakui bertentangan dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UUYayasan, karena UU Yayasan
119 — 122
DO.0344 partai500 ton di Gudang Jaka Utama tgl 18/08 2000.( P 42);Fotocopy Perincian Hasil Timbang Muat Pupuk KCL tgl 09/08 2000 No.DO. 0470 partai 200 ton Gudang JakaUtama. 20... eee eeeee eee eens ( P 43);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Stock Holder PT.PusriJaka Utama partai 127.000 kg KCL.( P 44);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Jaka Utama Nomor U395dan U.399/887 DS/2000 tgl 13 Juni 2000.(P 45);Fotocopy Laporan Polisi No.
201 — 0
,C.L.A di Pertokoan ruko Batu Merah, Blok D Nomor 100, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN :DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, yang beralamat/berkantor di Jl.Raden Saleh Raya No.9 Rt.2/Rw.2, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : TERGUGAT;
1.Kusmana
2.Bani Istanto
3.Nanang Sulaeman
4.Faruk
5.Ahmad Saiful Roni
6.Muhamad Ridwansyah
7.Joko Siswanto
8.Achmad Sofian
9.Lazib
10.Sugito
Tergugat:
1.M Said Zakaria
2.ZALDY SOFYAN,SH
3.Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
4.Eko Supriyadi Kepala Desa Ragajaya
5.Ajaji Azis
6.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
7.Walikota Madya Depok
8.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
9.Bupati Kabupaten Bogor
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
11.CAMAT BOJONG GEDE
12.CAMAT CIPAYUNG
13.Rotendi
141 — 114
Prinsipkontrak partai (Party Contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan penanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam Proses Penyelesaian Perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Pelawan dan Terlawan. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakdalam perkara yang bersangkutanhalaman 11 dari 41 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi5.
38 — 23
Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut terpenuhi barulahnilai kekuatan pembuktiannya sama
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULKHAIDIR, SH
217 — 91
Fery Wijaya apakah kenal orang diBanjarmasin yang bisnis sarang burung walet lalu di jawab supir an.Fery Wijaya ada tetangganya yaitu terdakwa seorang pebisnis sarangburung walet partai besar karena mendengar cerita supir an. FeryWijaya tersebut saksi korban Jeany Salim mengatakan kepada supiran. Fery Wijaya ya sudah dikenalkan saja kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 supir an.
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum
247 — 118
No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAW/I dilantik menjadi MENPORA RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat terdakwa sebagai asistenpribadinya.
2018, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,yaitu menurut pikiran ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY pemberianhadiah dan janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan IMAM NAHRAWIselaku MENPORA RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan sekaligus merangkapsopir pribadi IMAM NAHRAWI sejak tahun 2011 pada saat IMAM NAHRAWImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai
No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKIsebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAW/I dilantik menjadi MENPORA RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat Terdakwa sebagai asistenpribadinya.
206 — 23
Denia Sekar PanutanBahwa saksi di dalam Tim tersebut sebagai Wakil Ketua Tim KualisiBahwa saksi tidak pernah meminta dana kalau ada kegiatan karena kitahanya datang saja orasi karena kita dari Partai pengusungBahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini beritanya karenaada masalah Cek kosongBahwa terdakwa selalu ikut kalau ada rapat karena terdakwa calonIsteri Yopi Muthalib dan merupakan bagian dari keluargaBahwa saksi ikut juga pada waktu ke Jakarta ke Mahkamah Konstitusi;Bahwa keterkaitan
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
263 — 80
SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.