Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 21-11-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 69/PID.B/2013/PN.KEFA.
Tanggal 4 Februari 2014 — - YULIUS LEOKOI Als. LIUS - FABIANUS BERE Als. BERE
71 — 26
  • AMELIA RETNO SUSILASTUTI, maka hal tersebut tidak menghapustuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, karena penekanan Pasal 362 dan 363KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Para Terdakwa.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
Angga Aditya Setianto
Termohon:
Kepolisian RI Cq Polres Jakarta Selatan Cq Kasa Reskrim Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
117 — 72
  • Bahwa berdasarkan dari segala uraian fakta dan bukti yang telahdikemukakan di atas, terlinat jelas bahwa pada saat pemeriksaan terhadapPemohon yang tidak didampingi olen Penasehat Hukum merupakan tindakankesewenangwenangan hal ini untuk memastikan apakah Pemohon saatdilakukan Pemeriksaan tidak dalam penekanan baik secara fisik maupun psikisdan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Pemohonadalah tidak sah menurut hukum ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-06-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — 1. Yani Maxsi, dkk. vs PT. Thiess Contractors Indonesia, yang diwakili oleh Samel Rumende, selaku Direktur, berkedudukan
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat juga telah melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap 71 (tujuh puluh satu) orang karyawan yangterlibat dalam aksi atau tindakan mogok kerja karyawan;Bahwa meskipun pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud dalam butir 21dan butir 22 telah dilakukan oleh Pihak Penggugat namun sehubungan mogok tidaksah dan tindakantindakan lainnya sebagaimana diuraikan di atas tidak juga dapatteratasi sehingga Penggugat terus menderita kerugian sangat besar dan klienPenggugat juga memberlakukan sanksi dan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Dmk
Tanggal 21 Maret 2016 — Pidana - Kasmadi Alias Katek Bin Kasbi
240 — 46
  • Hendra lrofawanBahwa saksi bekerja sebagai penyidik di Polres Demak ;Bahwa saksi memeriksa saksi Puji Hartono dalam perkara TerdakwaKasmadi ;Bahwa tehnik saksi dalam memeriksa saksi Puji Hartono terlebih dulu saksimenanyakan identitas saksi dan saksi ketik kemudian saksi mengajukanpertanyaan kepada saksi Puji Hartono dan dijawabnya kemudian saksi ketik;Bahwa setelah selesai saksi membaca dan menandatanganinya ;Bahwa tidak ada penekanan waktu memeriksa saksi ;Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan Polisi
    tersebut di beli dari Solo dan saksiVerbalisan Hendra lrofan menyatakan bahwa keterangannya pada BeritaAcara pemeriksaan pada Point 5,6,7,8 tanggal 6 Maret 2015 adalah benardan saksi tetap pada pemeriksaannya ;Bahwa saksi memeriksa saksi Subakir dalam perkara Terdakwa Kasmadidengan tehnik saksi menanyakan identitas saksi dan saksi ketik kemudiansaksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Subakir dan dijawabnyakemudian saksi ketik ;Bahwa setelah selesai saksi membaca dan menandatanganinya ;Bahwa tidak ada penekanan
    Dmk.Bahwa tidak ada penekanan waktu memeriksa saksi Sutopo ;Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan Polisi terhadap keterangan saksiSutopo itu benar;Bahwasaksi tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut setelah dikonfrontir dengansaksi Sutopo menyatakan bahwa memang keterangan saksi Sutopodibacakan oleh pemeriksa penyidik namun saksi Sutopo menyatakan masihtidak jelas ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 09-03-2023 — Putus : 28-04-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 37-K/PM.I-04/AD/III/2023
Tanggal 28 April 2023 — Oditur:
Toho Nirmawati Hutabarat, S.H
Terdakwa:
1.Yandi Akbarudin
2.Kurdiansyah
3.Aldiansyah
176 — 4
  • /p>

    2) 3 (tiga) lembar ST Pangdam II/SWJ Nomor STR/99/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang larangan tindak kekerasan

    antara Senior dan Junior; dan

    3) 2 (dua) lembar ST Danbrigif 8/GC Nomor STR/13/2022 tanggal 16 Januari 2022 tentang penekanan

Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 162/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 17 Desember 2012 — ZULFIKAR MUAFIT SHOLEH bin RIYANTO
48 — 4
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanZulfikar Muafit Sholeh bin Riyanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu21peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 14 Juni 2017 — 1.SUSENO Alias GENTHO Bin PAIMIN CIPTO WIJOYO 2.ARIF SURYANTO Alias SRONTO Bin SURONO
48 — 11
  • Unsur Setiap Penyalah gunaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalahorang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum,jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut ;Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Pidana Nomor : 52/Pid.Sus/2017/PN.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-08-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 85/Pid.B/2012/PN.Mbo
Tanggal 15 Agustus 2012 — RINTO SWANDI Bin (Alm) RUKLAN
63 — 6
  • empat) bungkusan besar narkotika jenis Ganja yangterdiri dari Tangkai, Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab yangdibalut dengan jertas semen warna kuning yang kemudian di balutkembali dengan lakban warna kuning yang juga saksi serahkan kePolisi / Polsek Meureubo ;e Bahwa Saksi menjelaskan keterangan lain tidak ada dan benarsemua keterangan saksi berikan serta saksi bersedia disumpahapabila diperlukan ;e Bahwa Saksi menjelaskan sewaktu saksi diperiksa saksi tidak adamerasa dipaksa atau dibujuk serta penekanan
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Pwk
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HIDRIYAHWATI, SH
Terdakwa:
SARAH SARIFAH RIZKY Binti JAJANG
66 — 6
  • Saksi Verbalisan David Novian, yang keterangann dimuka persidangan sebagaiberikut :eBahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluargaataupun pekerjaan dengan terdakwa;eBahwa cara penyidik melakukan pemeriksaan adalah dengan mengajukanpertanyaan kepada saksi maupun terdakwa kemudian dijawab oleh saksimaupun terdakwa;eBahwa tidak ada penekanan atas diri saksi maupun terdakwa ketikadilakukan pemeriksaan;eBahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan SOP;Bahwa hasil pemeriksaan dibacakan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43552/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 32
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 605/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : BANGKIT Bin Taswi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menkeu RI, Cq, Depkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kantor Wil VIII Bandung Cq Kpl KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDAH BINTI H. MASTONI
Terbanding/Tergugat I : Pimp PT Permodalan nasional Madani Cq Cab Jatibarang, Cab Cirebon
41 — 33
  • Sehingga berlaku pemaksaan/penekanan yang menyalahihukum. Apalagi tanah dan rumah itu warisan keluarga dan tempat usahasatu satunya keluarga.Bahwa justru yang membeli lelang (bukan pemenang lelang) TergugatIl seorang Kuwu/ Kepala Desa Jagapura Wetan. Karena tidak adapembeli lainnya, Sehingga ada kerja sama untuk menghancurkanPenggugat dan menelantarkannya. Yang seharusnya seorang KepalaDesa melindungi rakyatnya.
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-10-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 08-04-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Cjr.
Tanggal 10 Desember 2015 — SEPTIAWAN Alias Ade
108 — 5
  • Barang Si :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur iniadalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaanPenuntut Umum oleh karena itu penekanan unsur ini adalah adanya keberadaansubyek hukum tersebut;Menmbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud Barang Siapa dalamperkara ini adalah terdakwa SEPTIAWAN ALIAS ADE sebagai terdakwa yangHalaman 27 dari 33 Putusan No. 278/Pid.B/2015/PN.Cjrdipersidangan
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN BANTA ENG Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Ban
Tanggal 26 April 2017 — Pidana - RISAL alias ICAL Bin JUMASAE
52 — 24
  • (Nark otik a)Penasihat Hukum saat itu, yang dijawab oleh Terdakwa bahwaTerdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan yangdiduga dilakukan Terdakwa pada saat itu, yang dijawab oleh Terdakwabahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;Bahwa tidak ada pemaksaan atau penekanan terhadap Terdakwa padasaat pemeriksaan tersebut;Bahwa pada saat pemeriksaan, teman Saksi bernama Lel.
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 35-K/PM.III-17/AD/IV/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — SERKA MASRI
149 — 60
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telah mengetahuiMenimbangMenimbangMenimbang29bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotika sangat dilarang,namun pada kenyataanya hal ini tidak Terdakwahiraukanmelainkan Terdakwa malah ikut melibatkan diri dalampenyalahgunaan narkotika tersebut.3.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 52/Pid.B/2015/PN.LBJ
Tanggal 22 Oktober 2015 — ANDI DARMAWAN Alias DAR
59 — 41
  • Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapatkekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan olehPenuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknyamelakukan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43553/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
116 — 33
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Pengadilan PA Pangkalan Balai Perdata Agama
Register : 25-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pkb
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 25
  • maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anakyang bernama lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan)beradadibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (hadlanah)anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama lahirpada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan), telah diberikan kepadaPenggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asasberpinak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-03-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — NINA NOVIANTI, dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAM III SILIWANGI Cq. KOMANDO RESORT MILITER 062 TARUMANAGARA Cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0612 TASIKMALAYA,
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemasanganplang, penyegelan paksa, pencoretan rumah dengan cat, penyegelan pintudengan cara dihalangi balok kayu, mengadakan provokasi sehingga terjadikeributan sampai dengan terjadinya tindak kekerasan pemukulan/pengeroyokan oleh Personil KODIM 0612 Tasikmalaya terhadap beberapaorang warga komplek Saptamarga pada saat mereka hendak melakukanpengosongan salah satu rumah warga komplek Saptamarga;Bahwa selain melakukan pengrusakkan dan tindakan kekerasan padapoint 28 tersebut Tergugat melakukan intimidasi dan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-04-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/PID.SUS/2014
Tanggal 8 April 2014 — Darius Daud alias Darius
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang harus diingat adalah penekanan angka RTM sebanyak atau sejumlah455 KK adalah cara pemerintah setempat yang berupaya mempermainkan angkadengan cara menurunkan angka kemiskinan agar dinilai berhasil dalampembangunan padahal fakta hukumnya KK miskin penerima beras raskin justrumeningkat dan Terdakwa selaku kepala desa sebagai pemimpin yang palingdekatdekat masyarakatlah yang tahu akan hal itu dan membuat kebijakan demiHal. 31 dari 35 hal. Put.