Wakil ketua /Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi/tipikor Banda Aceh selaku~ Ketua Maajelis,Aswijon,.SH,MH.dan Sigit Sutanto,,.SH.MH., masingmasing HakimTinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor39/Pen.Pdt/2018/PT.BNA., tanggal 25 April 2018, dan Putusan tersebutpada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018, diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan dihadiri paraHakim Anggota tersebut, lwan,.SH.Panitera

terhadap sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu Pembanding mengajukan Permohonan Banding melalui KuasaPembanding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon,dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukanmenurut Undangundang, maka oleh karena itu Permohonan Banding tersebutdiatasdinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tipikor/2013/PT.BNA tanggal 26Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR.BNA.tanggal 14 Februari 2013 harus diperbaiki mengenai Pasal Dakwaan yangterbukti dan lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Suriani, S.Si., M.Kes. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Penuntut Umum ;Hal. 7 dari 15 hal. Put.

GPI19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari JPU Rumbiyanti Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.

GPIJPU19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari RumbiyantiJPU Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.tanggal 20 Desember 2012 23 April 2013 (2);Hal. 197 dari 293 hal. Put.

Sedangkan dalam Pasal 18Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikankerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalamkasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugiannegara sejumlah US$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negaramendapat keuntungan sebesar US$ 3,089,281.26 dalam kasus ini.Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebuthanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untukmendapat keuntungan untuk negara.

No. 36 PK/Pid.Sus/2015 XIV.Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;Hal. 47 dari 54 hal. Put.

KUHP Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiII/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untukmenolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Solok dan membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR

TITI tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PNPdg. Kelas IA, tanggal 7 Juli 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI, SP, Pgl.

Membebani Terdakwa dan Terdakwa Il untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG., tanggal 22 Desember2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa Ilserta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11Agustus 2011 Nomor : 982

Pusri sebagai BUMN sebagai keuangan negara sehingganyaperbuatan Terpidana merugikan keuangan negara adalah batal demihukum, oleh karena itu seyogyanyalah Pemohon Peninjauan Kembalimohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkatPeninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Judex FactiNo. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., jo. No. 982/Pid.B/2010 /PN.PLG., adalahbatal demi hukum. Selanjutnya, dengan mengadili sendiri menyatakan Ir. H.Faisal Muaz dan Ir.

Oleh karena itu, seyogyanyalah putusan JudexFacti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaanPeninjauan Kembali ;2) Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Kelirudalam Acara (Vormverzuim) dan Melanggar Kewajiban MemberikanAlasan Pertimbangan yang Cukup (Motiveringplich) ex SuratEdaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 ;Bahwa, Judex Facti, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembangmaupun Pengadilan Negeri

sesungguhnya sehingga muncul kasus pidana yang menimpaPenggugat; Ternyata Tergugat tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkandalam menerbitkan Keputusan a quo terhadap diri Penggugat, karenapada saat itu isteri Penggugat dalam keadaan sakit, melahirkankemudian meninggal dunia, selain itu diwaktu bersamaan Penggugatpada saat itu diperintahkan untuk mengikuti diklat PIM IV dihutan KotaPelaihari, Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang perbuatanPenggugat tidak aktif namun fasif atas perbuatan pidana Tipikor

Namun demikian perlu diketahui bahwa Penggugat senyatanya tidaksepenuhnya bersalah lazimnya predikat koruptor dikarenakan halhal,sebagai berikut:Halaman10 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJM3.1.Putusan majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri BanjarmasinNomor :21/Pid.SusTPK/2016/PN.BJM yang secara jelas, nyata danterang perbuatan Penggugat dalam proses dalam kapasitas sebagaiAnggota Panitia/Pejabat Pengadaan BarangJasa Alat PeragaPendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah

Kemudian kamimeminta salinan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, lalu akhirnya mendapatsalinannya, hasilnya Fahrul Armi tidak banding, dan sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa surat pemberhentian sementara dibuat sekitar Juni 2016;Bahwa setelah mendapat salinan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap Yang pertama kami bersurat ke BKN pada tanggal 16 Desember 2016,yang kedua kami melakukan rapat majelis tanggal 28 Desember 2016.

tanggal lahir 27 April 1991, anak kedua; bernamaAnak Il, tanggal lahir 07 Agustus 1994 dan anak ketiga bernama Anak Ill,tanggal lahir 04 juli 2000; .Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksimengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugatselingkuh dengan wanita lain orang Bali (menurut pengakuan Tergugat sendiridalam persidangan tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Didik Tri Sulistya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olehPemohon kasasi/T erdakwa dan Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. ttd./ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Timur P. Manurung, S.H.,MM.Panitera Pengganti :ttd.

manatelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 April 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2015, kontra memori bandingmana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 28 April 2015;1011Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat HukumTerdakwa maupunJaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwapada tanggal 12 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

TARMULI,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNAH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNASalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNA

., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH :Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ;Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor ;Bahwa pada hakekatnya diskusi dalam dunia Perbankan tidak berbedadengan

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ;Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ;Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ;Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban

perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakilli ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ; Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ; Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Halini telah bertentangan unsur kepastian hukum (rechtssicherkeit) unsurkemanfaatan (zweckmassigkeit) dan unsur keadilan (gerechtigkeit);Bahwa terhadap Putusan Kasasi (dalam berkas terpisah) atas namaTerdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad Putusan kasasiNomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 (saat ini telahdiajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02Oktober 2015);Kekhilafan dan kekeliruan

Anita Syafrida) dalam berkas terpisah;Bahwa di dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 11 November2013 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (perkara terpisah) telahdipertimbangkan dan tidak menjadikan persoalan hukum dan bukan suatuperbuatan melawan hukum, sebagaimana yang termuat di dalamPertimbangan Hukum di dalam Unsur Melawan Hukum pada halaman 102s/d halaman 106 dan pada pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama padahalaman

Secara hukum apa yang dilakukan oleh Judex Juris yang demikian tidakdapat dibenarkan dan telah bertentangan putusan satu dengan yang lainnyakhususnya terhadap Unsur Adanya Kerugian Keuangan Negara yangmenjadi salah satu unsur penting dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari padaUndangUndang Tipikor tersebut;Bahwa berdasarkan aturan hukum, bila diputuskan dengan penerapanPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan secarabersamasama, seharusnya pertimbangan hukum oleh Judex Juris denganMajelis

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Jaksa/Penuntut Umum, maupun di dalam Putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;e Kemudian sebaliknya juga, yang anehnya dan sangat kontradiktif,terhadap alat CT Scan yang dipertimbangkan di dalam pertimbanganputusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), secarahukum di dalam pertimbanganya juga tidak pernah dipersoalkanuntuk dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon PK(M. Saladin Akbar selaku Rekanan/ Direktur Utama PT.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Bahwa bila dinubungkan antara Pertimbangan Judex Facti Tingkat PertamaPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diatas, dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 64 point satumengenai Terdakwa M.

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 51/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 17 Juli 2017, putusan tersebutP pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridwan, S.HPanitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oNy. Irdalinda, SH.

Melawanhukum dalam pasal 2 UU Tipikor yaitu apakah bertentangan peraturanhukum atau tidak, apakah menimbulkan kerugian. Melawan hukumharus melanggar norma, kalau itu adalah asas atau prinsip jikaseseorang melanggar prinsip itu tidak bisa dikatakan melanggarhukum. Penyalahgunaan wewenang sama dengan melawan hukum,hanya saja subyek/delik/pelaku harus mempunyai wewenang publik,yaitu pejabat/pegawai negeri.

No. 4 K/PID.SUS/2017fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwatelah terjadi penyimpangan atas pembertian bantuan kepada KoperasiToraja Melo sehingga menguntungkan diri Terdakwa ERNI IRIANI;Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menurut hematPemohon Kasasi terdapat kesalahan dalam memberikan kesimpulansecara menyeluruh yaitu : Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Makassaryang memandang' bahwa Terdakwa telah $menguntungkanmenguntungkan diri

tersalurkan sebagaimana mestinya, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya mesin mesin tenun yang telah dibeli sesuaidengan proposal yang diajukan ke Kementrian Koperasi; Tegasnyabahwa dana bantuan yang diperoleh dari Kementran Koperasi dilakukansesuai dengan peruntukannya, tidak ada penyimpangan yang timbuldidalamnya (bandingkan dengan penjelasan dari Kementrian KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.202/Dep.2.4/VIII/2015 terlampir); Fakta fakta dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor/2016/PT.KT.SMR, tanggal 29 Januari 2106;8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 03Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016.9.

Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Pebruari2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjukk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSamarinda tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 4/PID.TPK/2016/PT.SMR, putusan manadiucapkan pada hari : JUMAT tanggal 20 Mei 2016 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta ABDUL HADI, SH Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 11 Nopember 2013No.103/Pid.Sus.K/2013/PN/Mdn sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 10Desember 2013 ;. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 87/Pen/Pid/2013/PN.Mdn, sejaktanggal 11 Desember 2013 s/d 08 Februari 2014 ;.

Medan tanggal 01 April 2014,Nomor : 102/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam tingkat bandingsejumlah sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah).ooDemikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan, pada hari: RABU, tanggal: 04 JUNI 2014 olehkami, HLMACHMUD RACHIMI, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan TinggiMedan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H, MH HakimTinggi Tipikor

MANGASAMANURUNG, S.H, M.Kn, ROSMALINA SITORUS, S.H, MH, SAZILI,S.H, M.Si, HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Mei 2014 No: 29/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari:Jumat, tanggal: 6 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, serta tidak mempertimbangkan keberatan keberatan dalammemori banding maupun kontra memori banding atas memori banding JaksaPenuntut Umum, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PemohonBanding/T erdakwa) melalui Penasihat Hukumnya ;Bahwa dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkanfakta

Judex Facti hanya mempertimbangkanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum saja, sebagaimana tersebutpada halaman 25 putusan Judex Facti :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal21 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2013 secara resmikepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan permintaan

Bahkan terhadap penafsiran yang dilakukannya itu,Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pun telahmemiliki perbedaan pendapat. Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., telahmengajukan disenting opinion dan Pemohon Kasasi menyatakansependapat dengan Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., dalam hal uang penggantidalam perkara a quo ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.