Ditemukan 11260 data
364 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persil Nomor 358 klas dl II luas : 620 m?
Terbanding/Tergugat IV : Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)
Terbanding/Tergugat II : Walikota Depok
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Terbanding/Tergugat III : Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari
Terbanding/Tergugat I : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR - R. I.)
63 — 19
telah diuraikan Tergugat II dalam Eksepsi merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakansatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalildalil Penggugat yangtidak berkaitan dengan diri Tergugat II;Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2006 Pemerintah Provinsi Jawa Baratmenerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620
12 — 3
Hal itu sesuaipula dengan pendapat ulama yang bernama Sayid Abi Bakar dalam KitabVanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang artinya berbuny/i:od DS gril iV ale Ig) yo dr0ll Ai Yo wine lo goad dguSII gi adaillsaio)Artinya: Nafkah atau pakaian (Seorang isteri) yang belum dipenuhi, makaharus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya;Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178 yang diambil sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyi:lus aaa wylo ylej 620 Crane i> 0u al ada) Urge (pSotI wr I51VUlo I Gia btu Vo aios
1.NYAK AJI A. GANI
2.SYARBANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE
Intervensi:
ABDULLAH, S.Pd
147 — 82
tertanggal 10 Maret 2012 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Bukti T.ll.Intv4 Surat Keterangan pemberian dari H.M Daud Hasan kepada 3orang anaknya tertanggal 28 Desember 1998 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 30 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.BNABukti T.Il.Intv5Bukti T.II.Intv6Bukti T.Il.Intv7Bukti T.II.Intv.8Bukti T.Il.Intv9Bukti T.II.Intv.10Bukti T.ll.Intv.11Sertifikat Hak Milik Nomor : 00515, tanggal 2 Agustus 2018, suratukur No. 00019/2018, tanggal 2 Agustus 2018, seluas 620
110 — 37
Reformasi , Jalan BungKarno , Jalan Rondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor 620/75.D/PUB/BM/IV 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 diberi tanda P 9;10.Foto copy dari foto copy perihal Usulan tindak lanjut Pembangunan JalanLingkungan Jalan Semarang RT. 29 Gunung Telihan Bontang Barat tadiBontang Nomor 600/101/PU tanggal 24 September 2009 diberi tanda P10;11.Foto copy sesuai dengan salinan resminya Putusan Mahkamah AgungNomor 2699 K/Pdt/2014 Putusan tanggal 08 April 2015 diberi tanda P11;12.Foto copy sesuai
Terbanding/Terdakwa I : MOHAMMAD MAKU, S.Sos
Terbanding/Terdakwa II : ISMAIL TOPIKI
Terbanding/Terdakwa III : HERLINA LAHABU, S.Ap.
103 — 45
SUJARNO ABDUL HAMID selaku SekretarisDaerah Kabupaten Boalemo);1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi GorontaloNomor
Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris DaerahKabupaten Boalemo)Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2017/PT GTO1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari BendaharaPengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi PenggunaDana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten BoalemoProvinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/I/2013 tanggal 11 Januari 2013kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang PermohonanPengadaan Tanah;1(
RAMADAN, SH
Terdakwa:
MUH. RIKSAN Alias RIKI Bin SYAHRUDIN
112 — 23
Utara, Kabupaten Konawe Selatan; Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Paman Saksi selanjutnyaSaksi dan Terdakwa berceritacerita di teras depan rumah Paman Saksi dantidak lama kemudian datang Anak RR dan Anakee dengan membawa Anak Korban; Bahwa selanjutnya Anak i Anakee dan Anak Korban masuk terlebih dahulu diruang tamu rumah Paman Saksi lalu salah satu diantaranya ada yangmematikan lampu, yang tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwamasuk ke ruang tamu lalu Saksi bersama Terdakwa, Anak igES 620
Pembanding/Tergugat II : FAHMI IDRIS
Terbanding/Penggugat I : PONTJO SUTOWO
Terbanding/Penggugat II : JAN DARMADI
Terbanding/Penggugat III : SYARIFAH NULY NAZLIA
492 — 1799
Dari 2.480 (dua ribu empat ratus delapanpuluh) lembar saham tersebut telah ditempatkan dan disetor penuhsebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham, yaitu sebesar Rp620.000.000, (enam ratus dua puluh juta rupiah) oleh para pemegangsaham yang terdiri dari :1. Soegeng Sarjadi, sebanyak 110 (Seratus sepuluh) lembar sahamdengan nominal Rp 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) ;2.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
204 — 146
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkanputusan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum,oleh karenanya sesuail kKewenangannya yang berhak untuk memeriksa danmengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umumatau Pengadilan Negeri Balikpapan.Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620
88 — 24
Sebidang tanah sawah, Persil No.87, S.lll, Kurang lebih seluas :620 M2, yang terletak di Pedukuhan Brajan, Desa Wonokromo,Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas batas: Sebelah utara: parit. Sebelah timur :tanah milik Ndoro Bei. Sebelah selatan : tanah milik Barmawi. Sebelah barat : tanah milik Jamroni.5.
42 — 17
yaitu suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yangberdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 dan pasal 50 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi kompetensi absolut Peradilan TataUsaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo ;Ketentuan di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember2000 Nomor 620
Terbanding/Tergugat I : TAMBOS TAMPUBOLON
Terbanding/Tergugat II : SUPRAYITNO
Terbanding/Tergugat III : ABIDIN S. PANGGABEAN, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK MUAMALAT INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ferry Junior Sianturi
64 — 48
Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pemindahanhak atas tanah dilakukan melalui jual beli dapat didaftarkan, jika dibuktikan denganAkta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.36.Sedangkan berdasarkan Pasal 616 KUHPerdata telah disebutkan bahwa,Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
96 — 45
Putusan No: 5I1/PDT.G/2013/PN.MMR.36menjadi kompetensi absolute Badan peradilan tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MAR/No.620 K/Pdt/1999, Tanggal, 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Berdasarkan fakta yuridis diatas, Turut Tergugat V mohon supaya
53 — 5
dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
257 — 65
Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
216 — 138
(fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
164 — 76
Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukumapabila melalui putusan sela Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakantidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha
166 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTDJACQUARD FABRICS,OTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOK JAKARTA CONTAINER TCNU 8319582NILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BL/AWB/INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL) NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,JACQUARD FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMEN(EX.BL/AWB/JENIS INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA Bahwa sesuai dengan
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,iACGUAHD EXBRIGS. 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTELTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BLIAWB/No.
NY.PIETERSINA LEONORA PALIAMA
Tergugat:
SULTRA SUYAN LIE
Turut Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA SUMBER BERKAT
2.NOTARIS PPAT NY. ROSTIATI NAHUMARURY, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA AMBON
4.ERIEKS PATTIRANE
5.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO
6.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
64 — 33
Putusan No. 48/Pdt.G/2017/PNAmbMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalampetitum 3 dan Petitum 4, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sahdari Penggugat didasarkan pada alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Hative Keciltahun 1987, dengan Gambar Situasi Nomor 1613/1987 atas nama Ny.
168 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemberian ijin edar adalahwewenang jabatan Tata Usaha Negara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa substansi surat gugatan Penggugat adalahgugatan terhadap wewenang jabatan Tata Usaha Negara Tergugat II;Bahwa kewenangan pemeriksaan gugatan terhadap obyek gugatan wewenangjabatan Tata Usaha Negara tidak merupakan kompetensi pengadilan negeri/niaga;Bahwa terhadap hal tersebut juga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620