Ditemukan 13261 data
11 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Hal 10 dari 12 hal, Put.
11 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFigh,1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fikih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbanganhukum yang artinya Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencarikeadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumdiatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi, dan permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk
23 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa,maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satubain shughra) Ghayah alMaram halaman 162.4 Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkanpihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinanitu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.
12 — 8
Halini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallafdalam kitab Ushulul Figh halaman 930, yang kemudian diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :el elo bb ag JL xg U9 argj ai M9 194 YoLg Leis ote Ud > J po,Hal. 10 dari 13 Hal.
10 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
27 — 10
dalamHalaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/MS.Cagbeberapa kitab berikut ini Kitab Ianatu alThalibin, juz IV, halaman 254 yangberbunyi:gilauah Yr gi srr rglaparinS jlojlgh UiSVrsgs 9aE29Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harusdapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syaratsyaratnyaseperti wali dan dua orang saksi yang adilDemikian pula Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli hukum Islamdalam Kitab Ushu alFiqh karangan Abdul Wahhab
10 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul AlFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudahsangat membenci Tergugat, hal ini terobukti dengan diajukannya perkara ini danjuga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tanggadengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkinmendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
8 — 0
(Abdul Wahhab Khallaf, J/mu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3, Ait poli) Agle lh gag jt Legit 46) pas sid 14)(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa,maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satubain shughra), Kitab Ghayah alMaram, halaman 162.4, Adal Att) le 46 so) Gilet ol Leh Jed obHal. 8 dari 10 hal.
14 — 21
Hal ini telah sejalan denganpendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshululFiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan olehMajelis Hakim, sebagai berikut:Lei gil abe uo ol pay po) polo be airy JL rg UMS arg j ails 946 YoArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki maka dinyatakan (tetap) sebagai suami isteriselama tidak ada bukti yang menentukan lain Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keduanya
14 — 7
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Hal 10 dari 13 hal, Putusan.
14 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
12 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.RgtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 67 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena
59 — 9
Daruquthni) dan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin yang maknanya bahwa jika telah ada saksisaksi yangmenyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, makatetaplah pernikahan dan kewarisannya itu, begitu pula dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53 yang maknanyabahwa Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istriselama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan
22 — 4
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukumIslam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 910, yangkemudian diambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:Jao gl pts pl elole aro UL argu US A795 ails 94 Yogi Gul leHal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.209/Padt.P/2020/PA.PdnArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai ister! seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiister!
34 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. oli aule gl goo aco pl ancy pre rivil Is!all(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
15 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 bahwakedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah
136 — 65
;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, majelis hakimperlu mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:arbaddh bois us JI We eLYl 9 pai.Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan.
17 — 0
(Abdul Wahhab Khallaf, IlmuUshul alFigh, 1977, halaman 208).3.
18 — 13
denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yangberbunyi:joisg ya) alalds) all eISULArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
13 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFiqh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan