tidak mengetahui atau tidakmenerima keputusan TUN a quo tersebut;e.

Berdasarkan Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/X1/2015 tersebut, jelasbahwa Penggugat sudah mengetahui keputusan TUN a quo setidaktidaknya sejak tanggal 22 Desember 2015.

Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTTergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan olehPenggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya;Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugat sampaikansebagai berikut :A. Kronologis Diterbitkannya Keputusan TUN a quo1)Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor: 488/KptsI/1998 tanggal 17 Juni1999, PT.

Kaswari Unggul;Dasar Hukum Diterbitkannya Keputusan TUN a quoHalaman 32 dari 77 halaman.

Suatukeputusan Badan/Pejabat TUN diberikan tenggang waktu karena kaitannyaHalaman 62 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTdengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orangyang merasa kepentingannya dirugikan. Skema dari KTUN itu. ada 3(tiga) pihak, Pihak adalah Badan/Pejabat TUN, Pihak Il adalah pihak yangdituju, dan Pihak Ill adalah pihak yang tidak dituju tetapi terkait dengankeputusan itu.

sesuai dengan UU TUN 2009, yang dimaksud dengankeputusan tata usaha negara yang bersifat individual adalahkeputusan yang tidak bersifat umum, tetapi tertentu baik alamatmaupun hal yang dituju, sebagai contoh: keputusan tentangpembuatan atau pelebaran jalan yang menyebutkan namanamaorang yang terkena keputusan.

Namun, Keputusan Bupati600/2012, baik keputusan maupun lampirannya, tidak ada yangmenyebutkan nama Penggugat sama sekali, sehingga tidakterpenuhi unsur keputusan yang bersifat individual sebagaimanayang dimaksud Pasal 1 ayat 9 UU TUN 2009;4.Bahwa para Ahli Hukum Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H.

86), telah mengaturbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha8.Berdasarkan UU TUN 86, UU TUN 2009, Juklak MahkamahAgung, dan Yurisprudensi di atas, maka jelas sengketa tatausaha negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha

Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umumberdasarkan peraturan perundangundangan yangDerlakuj n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn11.Bahwa penjelasan Pasal 49 UU TUN 2009 menjelaskan bahwayang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalahkepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentinganmasyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;12.Bahwa ahli hukum R.

GUGATAN AQUO YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAKJELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)B.1 Petitum Gugatan AQuo Tidak Sesuai Dengan Pasal 53 Ayat 1UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara (UU TUN 2004); 14.

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarputusannya sebagai berikut: Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi/Gubernur SulawesiSelatanuntuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PT TUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya lebih banyakmempertimbangkan alasanalasan yang menguntungkan pihak Tergugat , hal initercermin dalam pertimbangannya pada halaman 13 dan 14 putusan PengadilanNegeri Bulukumba yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar,lebih mempercayai alatalat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat baikdalam

Putusan banding PengadilanTinggi TUN Makassar Nomor 129/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 7 Januari2011;Surat Keputusan Nomor 927/Ill/Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semulaselaku anggota dan Ketua DPRD kab.

Hamsah Pangki, S.Pi, sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUNMakassar Nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap.maka pemulihan hak, harkat, dan martabat Penggugat/Drs.H.A. Muttamar Mattotorang pada kedudukan semula sebagai Ketua DPRDBulukumba, sudah harus dipenuhi oleh Tergugat !

Lagi pula pelaksanaan eksekusi putusan Peratun yang sudahberkekuatan hukum tetap mestinya dilakukan melalui peradilan TUN yangmemeriksa dan memutus perkara tersebut tidak melalui gugatan ke peradilanumum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: DRS. H.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM);b. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;c.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) dan dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

Sehinggakeputusan ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;1. Aspek KewenanganIstilanh kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belandabevoegdheid (yang berwenang atau berkuasa).

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu. kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Halaman 46 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

dalamperkara ini telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Keputuan TUN in dalamperkara ini merupakan Keputusan yang sah.

perbuatannya;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN SgmMenimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetappada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :Kesatu :Bahwa terdakwa ARISANDI ACHRI Bin ACHRI pada hari Senin Tanggal 27 Juli2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanJuli Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Tun

Tamalate Kota Makassar, dan menyerahkan Atmbeserta Pin nya, kepada Lk.Aldi Bin Arnold untuk mengambil uang pembelian Narkotikajenis shabu tersebut.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa,terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan diberikan kepada Lk.Aldi danLk.Sain untuk mereka gunakan, Selanjutnya terdakwa menuju kejalan Tun Abdul Razakuntuk bertemu dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Lk. lbnu khaldum namunsesampainya disana tibatiba datang beberapa

Tamalate Kota Makassar, danmenyerahkan Atm beserta Pin nya, agar Ik,Aldi mengambil ang transferan dari Lk. lbnuditambah dengan Rp.200.000, uang terdakwa.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa,terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan memberikan kepada Lk.Aldidan Lk,Sain untuk mereka gunakan.Selanjutnya terdakwa menuju kejalan jalan Tun Abdul Razak denganmenggunakan sepeda motor,ynamun sesampainya disana tibatiba datang beberapaorang petugas kepoilisian

Tamalate Kota Makassar;Bahwa awalnya Terdakwa yang terlebin dahulu diamankan oleh Petugas SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pk. 17.00 witadi pinggir jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa;Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa karena karenaSaksi dan Ik.

Tamalate Kota Makassardan menyerahkan ATM beserta Pinnya, kepada Lk.Aldi Bin Arnold untukmengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa,Terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan diberikan kepadaLk.Aldi dan Lk.Sain untuk mereka gunakan, selanjutnya Terdakwa menuju kejalan Tun Abdul Razak untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika tersebutkepada Lk.

MitraSawitSejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sawit Di KecamatanPasak Talawang dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi589/2013) melalui penerbitan Objek Sengketa TUN Bahwa Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat dimaksudkan untukmemperbaiki dan menyesuaikan prosedur Izin Lokasi Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 ,ayat 3 dan ayat 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang izin lokasi dan bukan

Dengan demikian Pencabutan Izin Lokasi 589/2013 milikPenggugat oleh Tergugat adalah semata mata demi penyesuaian denganperaturan perundangundangan khususnya Pasal 5 ayat 1 ,ayat 3 dan ayat4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tanggal10 Pebruari 1999 tentang izin lokasi ;Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat tidak bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ; 22" 12.13.14.Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN tidak mengabaikanasasasas umum pemerintahan

Dengan demikiantindakan penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakantindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak ;Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 589/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 589/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Tergugat jelas dan terang benderang tidak melanggar azas keterbukaankarena setelah ditetapkan Objek Sengketa

TUN dibuktikan dengan itikadHal. 26 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLK15.16.baik untuk mengirimkan/memberitahukan kepada Penggugat.

Dengan.........:.cceeeHal. 27 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLK17.Dengan demikian pencabutan Izin Lokasi 589/2013 melalui penerbitanObjek Sengketa TUN bukan berarti Tergugat mematikan hakhakPenggugat selaku pengusaha kelapa sawit, akan tetapi dilakukan demipenertiban administrasi dan penyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menjalankan Asasasas umumpemerintahan Yang Baik.

458 K/TUN/2012

No. 458 K/TUN/2012Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaripada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat HakMilik Nomor 00591/Kelurahan Tombula atas nama Drs.

No. 458 K/TUN/2012Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tidak sesuai prosedur, karena tidakditandatangani oleh pihak yang berbatasan langsung.

No. 458 K/TUN/2012Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor : 00591/Kelurahan Tombula atas nama Drs.

No. 458 K/TUN/2012sejak dibuka diolah secara terus menerus dengan cara menanami tanaman jangkapendek berupa padi ladang dan sesudahnya itu ditanami tanaman jangka penjangberupa pohon mangga, kelapa, kapuk dan jeruk. Selanjutnya pada angka 3 (tiga)Penggugat memperoleh tanah a quo secara mewaris dari orang tua Penggugat yangbernama La Tangka, sedangkan La Tangka memperoleh tanah tersebut dengan caramembuka hutan pada tahun 1917.

No. 458 K/TUN/2012

Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kering yang sahsebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :15/G/2012/PTUNKPG, tertanggal 10 April 2013 yo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/B/2013/PT.TU.SBYtanggal 21 Agustus 2013 yo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 535K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ yo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK

Nomor : 535.K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetapdan tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan BajoNomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013 yo PutusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK, tanggal 27 Maret2014 yang sedang diperiksa ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI diPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 11 dari 35 hal5. Menyatakan hukum Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan6.

berdama dengan baik danbenar terkait kedudukan putusan di bidang TUN dan agar tidakmenyesatkan siapapun yang membaca gugatan Penggugat, khususnyamasyarakat awam hukum, perlu Tergugat luruskan logika hukumPenggugat yang sangat keliru tersebut, yaitu bahwa putusanMahkamah Agung ic.

Putusan No. 535 K/TUN/2013 terkait sengketaTUN yang objek sengketanya adalah sertifikat HPL No. 1 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang Penggugatsebutsebutkan dalam gugatannya tersebut, tidak bisa serta mertaPenggugat gunakan sebagai alat bukti kepemlikan atas tanah objeksengketa, baik objek sengketa dalam perkara Bo. 535 K/TUN/2013tersebut maupun oebjek sengketa dalam perkara a quo, kecualiPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 17 dari 35 hal18putusan itu digunakan untuk membantah

Sedangkan terkait perkara a quo, Penggugat juga tidak bisa dan tidakboleh menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 535 K/TUN/2013tersebut sebagai bukti kepemilikannya, selain karena putusanpengadilan tidak bisa dijadikan alat bukti, juga karena putusan tersebuthanya bersifat administratif, serta putusan tersebut juga secarasubstansi tidak menentukan mengenai status kemeplikan tanah dalamsertifikat HPL No. 1 yang telah dibatalkan tersebut.

Menyatakan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC Legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Memerintahkan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Putusan TUN No. 107/G/2001/PTUN.BDG jo. 180/B/2003/PT.TUN.JKT jo75 K/TUN/2003 adalah putusan yang membatalkan sertifikat tanahidentitasnya yang berasal dari SOP 1122 persil 117 dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, sehingga putusan TUN tersebut membatalkan sertifikatyang bukan menjadi milik Terdakwa, karena tanah Terdakwaidentitasnya berada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil868 asal Sakon bin Sangken dengan GS/SU tanggal =

No. 10 PK/Pid/2013Adalah SK pembatalan sertifikat dengan identitas bukan milik Terdakwakarena sesuai dengan isi dari putusan TUN , sertifikat dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, berbeda dengan sertifikat Terdakwa yaitu identitasnyaberada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil 868 asalSakon bin sangken dengan GS/SU tanggal = 2000 No. 06/2000 ;8.

Susanto adalah di Kampung Laban Bongkok Desa SukaresmiKecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, hal ini dibenarkan oleh KetuaRT (rukun tetangga setempat lihat bukti Novum Terdakwa 1A dan 1B) ;Bahwa selanjutnya hasil dalam gugatan Susanto ke BPN di TUN Bandungdalam perkara No. 107/G/2001/PTUN BDG , karena H Dhofir telah memilikiSertifikat No. 376/Sukaresmi, yang telah di terbitkan oleh BPN KabupatenBekasi ;Sdr Susanto berusaha membatalkan Sertifikat No. 376 /Sukaresmi di TUN ,namum TUN Bandung dalam

Bahwa terjadinya gugatan perkara TUN tersebut di atas, awalnya Penggugatmemohon kepada Turut Tergugat V untuk menerbitkan 2 (dua) buahSertifikat Hak Milik Adat tersebut di atas, bahwa Turut Tergugat Vmengharuskan adanya tambahan rekomendasi dari Markas Besar TNIAU,padahal sepengetahuan Penggugat banyak yang berdasarkan rekomendasiDanlanud Husein Sastranegara (seperti yang dimiliki Penggugat) telah terbitSertifikatnya, oleh karena hal tersebut Penggugat memohon rekomendasitambahan kepada Mabes JTNIAU

, karena ditolak maka Penggugatmengajukan gugatan TUN, padahal sesuai aturan tata cara penerbitanSertifikat tidak ada aturan hukum yang mengharuskan/mensyaratkan adaHal. 4 dari 25 hal.

Bahwa terhadap objek perkara pernah diajukan gugatan oleh paraPenggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftardalam perkara No. 025/G.TUN/2004/PTUN.Jkt., kKemudian dilanjutkan kePengadilan Tinggi TUN Jakarta terdaftar dalam perkara No. 19/B/PTUN/2005/PT.Jkt., dan berakhir pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RINo. 540/K/TUN/2005 pada tanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnyaberbunyi "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya" artinyasurat yang dikeluarkan oleh Kadisfaskonau dinyatakan

/1997yang memperkuat Putusan Pengadilan TUN No. 72/G/PTUNBandung1995 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 141/B/1996/PT.TUN.Jkt.yang erat hubungannya dengan perkara ini, dimana dalam pertimbanganhukumnya ditegaskan bahwa tanahtanah hak milik adat yang telahdikuasai oleh negara (termasuk tanah yang dulunya dikuasai olehJepang) beralin menjadi tanah negara dan tidak bisa kembali menjadiHal. 16 dari 25 hal.

Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Nomor540/K/TUN/2005 yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding padatanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnya berbunyi menolak gugatanpara Termohon Kasasi/para Terbading untuk seluruhnya, artinya suratyang dikeluarkan oleh Mabes TNI Angkatan Udara dalam hal iniKadisfakonau dinyatakan sah;Menindaklanjuti Putusan MARI Nomor 540/K/TUN/2005 tersebut,Komandan Lanud Husein Sastranegara pada tahun 2008 pernahmengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada paraTermohon

30 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 30 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Cut Nyak Dien No: 1Pekanbaru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 M. Taufik Azhari, ST, pekerjaan kepala Bidang PengawasanBangunan;2 Marsil Harzoni, ST., MT., pekerjaan Kepala Bidang Data danInformasi;3.

Putusan Nomor30K/TUN/2015710111213Bahwa Penggugat mendirikan bangunan Billboard berdasarkan Surat PersetujuanGubernur Riau Nomor : 486/ph/48.06 tanggal 14 April 2007 dan Surat KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DDKP/I/08/13tanggal 15 Januari 2008 ;Bahwa berkenaan dengan usaha tersebut, Penggugat selalu melaksanakankewajiban kepada Negara dengan membayar Pajak yang masih tetap dibayarkanoleh Penggugat sampai saat ini ;Bahwa sebelum menjalankan usaha, Penggugat terlebih

Putusan Nomor 30K/TUN/201518 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (4) tersebut, Tergugat seharusnyamelakukan penjelasann serta sosialisasi kepada Penggugat atas PeraturanWalikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Reklamedikota Pekanbaru tersebut, bukan dengan tindakan sebagaimana dijelaskandiatas, dimana Tergugat secara tibatiba membongkar bangunan /papanbillboard milik Penggugat ;19 Bahwa objek sengketa , yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru Nomor

Putusan Nomor 30K/TUN/20153Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB WASBANG /2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan PembongkaranSendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikutI.

Putusan Nomor 30K/TUN/2015Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biayabiaya: Panitera Pengganti,1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,003. Administrasi ......, Rp489.000.00JUS, coi ss sarcmmeiee ess Rp500.000,00

Hakim tsb,dto Awe=RIZA HARPENLSH= = DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH=Rincian biaya :Biaya pendaftaran Je eee eee eee eee ene ence eee eeee Rp. 30.000,ATK Tun Rp. 50.000,Relas (panggilan) = Rp. 50.000,Tey Tsun Rp 6.0007Redakal Tun Rp. 5.000,TOMAR Tun = Rp 1aa000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.An. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri RanaiWakil Panitera,ASRIN SEMBIRI H.NIP. 19650506 198703 1 002.

138 K/TUN/2010

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor 138 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 34, Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :SAIKUN, S.H., Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

No. 138 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata banwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi , Il dahulu sebagai TergugatTergugat II Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar dan alasan hukum daridiajukannya gugatan ini, terlebin dahulu Penggugat ingin menyampaikanbahwa

No. 138 K/TUN/2010Jatiasih, Bekasi, di atas tanah seluas 46.554 m? milik Penggugat dimaksud,Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1315/Jatiluhur,Kecamatan Jatiasih, Bekasi di atas tanah seluas 2.000 m?

No. 138 K/TUN/2010dalamnya terdapat peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 sebagai dasar Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi padatanggal 17 Maret 1998 menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Guna BangunanNomor 553/Jatiluhur tertulis atas nama Penggugat (PT. Prestasi MahkotaUtama) seluas 46.554 m2? ;Bahwa berdasarkan peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 dengan luas 46.554 m?

No. 138 K/TUN/201010Tempat/tgl lahir : Bekasi, 15 Juni 1950 ;Mengakui hanya menjual tanah yang terletak pada peta bidang tanahtanggal 18 Februari 2008 Nomor 268/2008 seluas 896 m?

TUN AZHARI bin T.A.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN,ABUBAKAR ABDULLATIF dan H. RASYID HASYIMI untuk mengikutiPelaksanaan Rakernas Ill di Makassar, dan oleh Sdr. H. M. LYAS WAHABselaku Ketua DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 menanda tanganiSurat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)An. Ir. TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN, ABUBAKAR ABDULLATIF,dan H.

TUN AZHARI (selaku Wakil Ketua DPRD KotaLhokseumawe) yang ditandatangani oleh Sdr.H. M. LYAS WAHAB tersebuttidak sah karena Sdr. HM. ILYAS WAHAB tidak sah karena Sdr. HM. ILYASWAHAB tidak berwenang untuk menandatanganinya. Dan juga Terdakwamengetahui perjalanan yang dilakukan oleh Ir. TUN AZHARI, Drh.

TUN AZHARI, Drh.

84 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 84 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1HalamanDra. Hj. YETTY NUGRAHA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Letjen Sarbani, RT.002/001,Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;Drs.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.10103. Dra. Hj. NOOR ARIFAH, M.M., lahir di Rembang 17051957 NIP19650517 198902 2 003, Pangkat/Gol.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.16mendapatkan posisi yang lebih tinggi sebagai Pengawas daripada posisisebelumnya sebagai Kepala Sekolah ;Bahwa demikian pula terdapat interpretasi yang keliru dari Para Penggugatdimana terbitnya obyek gugatan tidak mengakibatkan penurunan pangkatmaupun golongan Para Penggugat.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.2424Mei 2011, tentang Pemberhentian Sementara Walikota Bekasi, dan menunjukWakil Walikota Bekasi H.Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si untuk melaksanakantugas dan kewajiban Walikota Bekasi) ;Bahwa oleh karena Jabatan Kepala Daerah Kota Bekasi dipegang oleh Plt.Walikota Bekasi.

Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.26tertulis terhadap Termohon Banding memutasi Para Pemohon Banding. Haltersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 183/220/SJ tertanggal 26012012 tentang Klarifikasi sehubungandengan surat dari Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasitertanggal 27Desember 2011 yang mempertanyakan ada atau tidaknya ijin tertulis dariMendagri terhadap Mutasi yang dilakukan oleh Plt.

166 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/20123. H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/2012sengketa hak keperdataan In casu dalam hal ini jual beli dalam Akta Jual Beli (AJB)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 2/AJ/AS/2009 tertanggal 15 Oktober 2009.Dan yang dinyatakan harganya belum lunas (quad non).

Putusan Nomor 166 K/TUN/201214berwenang yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Hal ini dapatpula dibandingkan dengan aturan aturan Kenotariatan serta kode etik Notaris. Jadidalam konsep hukum Agraria, tidak dikenal dua macam perbuatan hukumsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

Putusan Nomor 166 K/TUN/201216Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp 489.000.00Jumlah ........ ee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 16

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

Sukoharjo, atas nama Suparyanto yang dijadikanjaminan hutang tersebut beralih hak menjadi atas nama Wido TanoyoAlias Pono, maka Terdakwa Suparyanto telah mengajukan gugatanpembatalan mengenai peralihan hak sertifikat hak milik Nomor : 2472yang semula atas nama Suparyanto menjadi atas nama Wido TanoyoAlias Pono di Pengadilan tata Usaha Negara dengan register perkaraNomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg.

;Bahwa atas sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdaftar dalamregister perkara Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tersebut, telahmendapat putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor :14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Hal. 8 dari 11 hal. Put.

1.408.000, (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai unsurMenggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahaldiketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hakatas tanah itu sebab Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan jika dihubungkan dengan keterangan dari para saksi danketerangan para Terdakwa serta barang bukti berupa suratsurat sertaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor14/G/TUN

tidakterbukti maka unsurunsur yang lain tidak perlu dibuktikan sehinggakonsekuensi yuridisnya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan unsurunsur tindak pidanasebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasikarena Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pertimbanganhukumnya sebatas pada keterangan saksi tanpa mempertimbangkan alatbukti Terdakwa/ Pemohon Kasasi yaitu terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Tinggi Negara Surabaya Nomor : 135/B/TUN