Tambak Asri XXV 26, Kelurahan MoroKrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah memenuhiunsurunsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Drs. H.

CHOLIL, M.Kes tersebut di atas melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa drg. CHOLIL, M.Kes selaku Direktur Rumah SakitBrigjend. H.

2.317.870.000,00(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%) Rp 42.147.364,00Jumlah Pelunasan Rp 67.371.939,00Rp 51.520.647,00Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp 49.675.505,00 Uang Muka Kerja Rp 210.715.455,00(20%) Rp 2.107.154.545,00 Angsuran Pertama Rp 1.358.505.240,00(42,63%) Rp 748.649 .305,00 Angsuran Kedua(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%)Jumlah PPnJumlah Pelunasan BersihPekerjaan yang dilaksanakan (64,47%)Jumlah Kerugian Keuangan Negara yangPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang NomorTahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang NomorTahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;SubsidairBahwa ia Terdakwa H.T.

Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dari Badan PengawasanHalaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Malukuyaitu sejumlahRp. 384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empatjuta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa la terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA selaku Penjabat KepalaPemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula KabupatenSeram Bagian Timur pada bulan September tahun 2016 sampai denganbulan Maret tahun 2017 atau setidaktidaknya

TANABin LAHASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primairtersebut;3: Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

,Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatasmengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp.12.001.054.429, atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasilperhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam suratnomor : SR2668/PWIV5/2011 tanggal 14 Juni 2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor25231 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;7 Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang

Pasal25318 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, ~~ TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danmerupakan pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga karenanya merupakanpasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaituunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah,dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menghukum Terdakwa SUNARKO dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahananHalaman 22 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPkK/2017/PN Ambdengan perintah

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADILI :Menyatakan Terdakwa SUNARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

No. 610 K/Pid.Sus/2015Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana, sesuai dengandakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.

No. 610 K/Pid.Sus/2015Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik danperaga siswa dan belanja alat alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupatennatuna TA 2011 dengan kesimpulan perbuatan para terdakwa mengakibatkankerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.408.943.833,33. ( dua miliar empatratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga delapan ratus tiga puluh tigakoma tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatanpengadaan alat praktik dan peraga siswa, pekerjaan belanja bahan alat olahraga pada DinasPendidikan Kabupaten

Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah)Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengandakwaan sebagai berikut :Primair : melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.141Subsidiair : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan secaraSubsidairitas maka Majelis

HASAN NURFIN, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap I. PAMASONA, Terdakwa II.

paraPemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalamdakwaan Primair.Bahwa oleh karena terdapatnya kedaan baru (novum) dan adanya kekhilafan ataukekeliruan yang nyata oleh judex facti dan judex juris dalam memutus perkara,maka sudah seharusnya demi hukum para Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskandari Dakwaan Subsidair.Bahwa dakwaan Subsidair yang dikenakan terhadap para Pemohon PeninjauanKembali yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat @G)UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.

belum dipulinkan/ belum dikembalikan keKas Daerah tersisa sebesar Rp. 271.950.000,00(Rp.499.955.000,00 dikurang Rp228.005.000,00) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :e Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Apabila unsurunsur pasal dalamdakwaan Primair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan, sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair

JUBAIR sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIRia Terdakwa ROBERTO, S.Sos Bin H. JUBAIRPelaksana/Penerima Kuasa dari Direktris CV.

Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana; 2002, hlm.130131);Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana. ~~~ === === = 2 on nnn nn nn nnn nnn nn nn nn nnn nnnATAUDAKWAAN KEDUA:Bahwa ia terdakwa Ir.

dianggapsebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATUMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidanaDAKWAAN KEDUAMelanggar Pasal 9 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danhuruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa PHILIPUS MANEK DASILVA, ST(selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket PekerjaanPengadaan Kapal Motor berdasarkan Surat Keputusan No. 02Tahun 2011 tanggal 14 Pebruari 2011) bersama dengan saksiHERMAN

apakah faktafaktahukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukanperbuatan Terdakwa terhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelisdalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun = 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Subsidair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jopasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan

Setdakot Bandung, tersebutdi atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya yang diatur dan diancam : Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo.

M.Si. sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana.Subsidiair Terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha padaSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota BandungNo

bersertifikat hak milik menjadi atas nama Jumhana Cholil dkk.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta tersebut jika dinubungkan dengan apa yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, apakah dapat dipersalahkan kepadaTerdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan sebagai berikut :KesatuPrimair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Lebih Subsidair :231Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah

diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Lebihlebih Subsidair :Pasal 11 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.AtauKedua :Primair :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ke2 KUHPidana.Subsidair

Apabila dakwaan Primair tidak terobukti baru kemudian dibuktikan dakwaansubsidiair dan seterusnya.Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa dengandakwaan Primiar melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.Halaman 29 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTTelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikansecara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplikdari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padapembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalamberita acara sidang perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangandengan surat dakwaan sebagai berikut :Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya akan dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebutdapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwaterhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidaritas ;Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangHalaman 226 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

MUNIB sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRnon Bahwa terdakwa M.

KUHPHalaman 121 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primairtidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP denganUNSUrUNSUF :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara ;5.

SUKARYA didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritasyaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan :Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidair : pasa! 3 jo pasa!

18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun1352001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluhsembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa SELPIANUS DJABUMIR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang