Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi padapokoknya sebagai berikut:1 Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya dalildalil dalam Konvensi tersebut di atas dianggap terulang dan menjadibagian yang tak terpisahkan dari rekonvensi ini;2 Bahwa perselisihan terjadi oleh karena Tergugat Rekonvensi telahmelakukan pelanggaran

GrahaDamai Putra Kantor Cabang Sidoarjo, akan tetapi kompensasi tersebut ditolak olehTergugat Rekonvensi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Peraturan Perusahaan yang sudah terdaftar dan mendapatpengesahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo NomorKEP. 188/598/404.3.3/IX/2009

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 62/G/2010/ PHI.Sby.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2012;Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasipada tanggal 6 November 2012, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawabanalasan peninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenaipemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuanPasal 67, 68, 69, 71 dan

Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara Nomor 62/G/2010/PHI.Sby., tanggal 11 Agustus2010, yang mana bukti ini dapat membuktikan bahwa pemberi kuasa TergugatAsal/Pemohon Kasasi adalah Drs. Sonddhy Setiady dalam kedudukannyaselaku Kepala Cabang PT.

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan secaraabsolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikanputusan sebagai berikut:1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan 44/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn, tanggal 4 November2020 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat pada tanggal 4 November 2020

, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal17 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 150/Kas/2020/PHI.Mdn, juncto Nomor 44/Pdt.SusPHI/2020/PNMdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Wubungan Industrial

SusPHI/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 November 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 7 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Penggugatbertentangan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk., SEI MERAH ESTATEtersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan

PENETAPANNomor 90/Pdt.SusPHI/2020/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda ;Setelah membaca :1. Surat Gugatan tertanggal 19 November 2020 terdaftar di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindatanggal 20 November 2020 dengan Nomor 90/Pdt.SusPHI/2020/PNSmr., dalam perkara antara :Nama : HIRONIMA WUNGA HURINT (istri/ahli warissdr.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 90/Pdt.SusPHI/2020/PN Smr., tanggal 20November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara int ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pdt.SusPHI/2020/PN Smr.

Bahwa berdasarkan UU RI.NO.2 tahun 2004 tentang penyelesaianperselisinan hubungan industrial pasal 86 dalam hal perselisihan hakdan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusanhubungan kerja maka pengadilan hubungan industrial wajib memutusterlebin dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihankepentingan .20.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana tersebutdalam surat tanggal 22 Desember 2020 perihal Pencabutan Gugatanperselisinan hak dan pemutusan hubungan kerja ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan Jawaban ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini tidakbertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara inidapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam Register yang berlaku untuk itu ; Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (Empat ratus duapuluh ribu rupiah) kepada Penggugat;Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2020/PN SmrDemikian Penetapan ini ditetapbkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Edy TotoPurba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ignatia Kasiartati, S.H

WINDARNO, beralamat di Kelapadua RT.06, RW.10, Kelurahan Tugu,Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil

Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagal berikut :Dalam Pokok Perkara ;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat PT.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 308/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 23 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejakputusan ini diucapkan ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerjakepada Para Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, dan upah bulan Oktober2010 yang keseluruhannya

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengesampingkan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi apalagi bukti dari Pemohon Kasasi jelas merupakanbukti tertulis, dimana disana telah terbukti kalau Termohon Kasasi tidakmengindahkan akan Peraturan Perusahaan Tahun 20082010 terutama paraPenggugat/Termohon Kasasi mempunyai kesalahan yaitu melawan perintah atasan,dan hal tersebut telah mendapat Surat Peringatan I (SP JI), serta mendapatkanskorsing dan terakhir adanya sanksi

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat danbenar dalam pertimbangan dan putusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja menolakperintah mutasi sebagai pelanggaran disiplin, sehingga Pekerja berhak atas Uang Pesangonsesuai dengan Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 sesuaidengan ketentuan Pasal 161 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, sebagaimana telahdipertimbangkan dan diputus dalam amar putusan Judex Facti tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/G/2011/PHI.PN.Gtlo., tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirkarena Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat yaitu :Penggugat :e Uang Pesangon (2 bulan X Rp 1.500.000,00 X 9) = Rp 27.000.000,00.e Uang Penghargaan Masa

(dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;5 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat,diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2011sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 37/ Kas/PHI.G/2011/PHI.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2011;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 14 November 2011 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat, diajukan jawabanmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo,Hal. 11 dari 12 hal.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PimpinanPT.

Bahwa mencermati dalildalil Gugatan Penggugat, maka sangatlah jelasdan terang, Penggugat telah mencampuradukkan Perselisihan Hak, danPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga hal ini dapatmengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel.Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 06/G/2012/PHI.Gstanggal 11 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIe Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang surat

kuasa cacat hukum dantidak sah.DALAM POKOK PERKARA.e Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.e Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar nihil.Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasahukum Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2012, terhadap putusantersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli2012

, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2012/PHI.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiHal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 782 K/Pdt.Sus/2012yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik tersebut pada tanggal 07 Agustus 2012;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal04 September 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra

Advokat mestinya yang harus disalahkan bukanlahKuasa Penggugat sebagai pemegang kartu Advokat, akan tetapi yang harusdisalahkan adalah orangorang yang menanda tangani kartu Advokat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena menelitidengan saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2012 dan kontra memori kasasitanggal 17 September 2012, dihubungkan dengan pertimbanga Judex Factidalam hal ini putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal. 10 dari 12 hal.Put.Nomor 782 K/Pdt.Sus/2012Gresik, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telahmemberi pertimbangan yang cukup dan benar karena wakil kuasa Penggugatyaitu Suparman, SH., ternyata belum mengucapkan sumpah sebagai advokat didepan ketua Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 4ayat 1 No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerikelas 1A Bandung;Bahwa tindakan pihak Tergugat yang tidak membayarkan Upah selamaHalaman 7 dari 29 hal.

Nama para pihak, subjek (identitas);Pokok sengketa atau obyek sengketa;Nama Pengadilan apa;Pengadilan Hubungan Industrial mana ????moo oMenyebut dengan jelastindakantindakan/kewenangankewenanganyang dikuasakan;Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat formil.6.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg., tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam EksepsiHalaman 16 dari 29 hal.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung 30/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg., tanggal 31 MeiHalaman 27 dari 29 hal.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung 30/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg., tanggal 31 Mei 2017;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Provisi Menolak Provisi Para Penggugat;Dalam Pokok Perkara1.

Hubungan Industrial Serang Cq.

Kompetensi absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo:1.Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Ilmemohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar*"Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16,tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 (vide petitum point 4gugatan);.

Hubungan Industrial padaHal. 26 dari 148 hal.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal. 27 dari 148 hal.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal. 146 dari 148 hal.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihnan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:EKO PUJIHARIADI DKK., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pada PT.Indonesia Epson Industry.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpadihadiri Tergugat. HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, S.H. YUSWARDI., S.H.IMAN FIRMANSYAH, S.H.

Dalam hal Perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja. 

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004 terhadap perkara PHI tersebut harus dinyatakan gugur. 

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg., tanggal 29 September 2016 yang amarnya sebagaiberikut:DALAM PROVISI.

Hubungan Industrial danmembatalkan putusan perkara Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN.TPg tertanggal 29 September 2016 atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard);.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padahalaman 53 paragraph kesatu, alasan ketidak sependapatan PemohonKasasi dalam pertimbangan Judex Facti tersebut antara lain;Kutipan :Halaman 27 dari 34 hal.Put.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padahalaman 53 paragraph ke dua, paragraph ketiga dan paragraph keempat,adapun alasan ketidak sependapatan Pemohon Kasasi dalam pertimbanganJudex Facti tersebut antara lain ;Kutipan :Menimbang, bahwa PT.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padahalaman 53 paragraph keenam, dan halaman 54 paragraph kesatu,adapun alasan ketidak sependapatan Pemohon Kasasi dalam pertimbanganJudex Facti tersebut antara lain ;Kutipan :Halaman 30 dari 34 hal.Put.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang sebagai yang berkompeten untuk memeriksadan memutus perkara ini;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.5.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pegawai tetappada PT PLN (Persero) Rayon Kalabahi terhitung sejak diterima sebagaipekerja pada

Nomor 113 PK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Para Tergugat:TsKompetensi Absolut:Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupangtudak memiliki Kewenangan absolut untuk mengadili gugatan a quo karenaantara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum yaituhubungan kerja sebagaimana Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan juncto Undang

Oleh karena itu, Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang berdasarkan hukum tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Dengan demikian sah dan berdasarkan hukum eksepsi kompetensiabsolut yang diajukan oleh Para Tergugat oleh karenanya mohon MajelisHakim memutuskan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan denganmenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.2.

Gugatan tersebut pada saat ini juga masihdiperiksa oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang;Sengketa yang diajukan Para Tergugat sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh Pengadilan.

Penggugat Xl/Eduard More) telah membuat Surat PernyataanPengunduran Diri dari Gugatan sebagai pihak Penggugat tertanggal 25Februari 2015;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt SusPHI/2015/PN Kpg, tanggal 1 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat danTergugat II

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda, Tergugat dan Rumah Sakit Islam Samarinda tidakpernah menempatkan Penggugat dibagian manapun di Yayasan atau Dirumah Sakit Islam ;Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Tergugat No. 027/SK/Yarsi1/X1/2015 tanggal17 Nopember 2015, pada butir, 2 , (dua) sebagaimanapada poin, 2 , diatas menyebutkan, sehubungan dengan butir ke satudiatas, penempatan selanjutan diatur kemudian melalui surat keputusanDirektur Rumah sakit Islam Samarinda , maka pada

No. 209 K/Padt.Sus.PHI/2017padahal agar Surat Gugatan memenuhi syarat Formil maka dalildalil dalamSurat Gugatan harus Terang, Jelas dan Tegas (Duidelijk), karenanyaberkenan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima (Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2016/PN.Smr. tanggal 23 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi

Membebankan biaya atas perkara ini kepada Penggugat sejumlahRp.266.000, (dua ratus enam puluh enem ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 23 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Penggugatmelalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 7 Januari 2016mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2016,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

30/KAS/PHI/2016/PN.Smr. junto Nomor 41/Pdt.SusPHI/2016/PN.Smr. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda pada tanggal 14 September 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal6 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

No. 209 K/Pdt.Sus.PHI/2017Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda pada putusannya Nomor 41/Pdt.SusPHI/2016/PN.Smr., tanggal 23 Agustus 2016, halaman 41 dalam alineaterakhir yang mengatakan, Menimbang, bahwa dari fakta hukum baikberupa alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat dapat disimpulkanbahwa Penggugat terikat dalam hubungan kerja sebagai karyawan tetapterhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan Keputusan DirekturRumah Sakit

kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smgyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 4 Januari 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat padatanggal 13 Januari 2017 kemudian Para Penggugat mengajukan kontra

memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Januari 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya

Bahwa adapun ketidaklengkapan (onvoldoende gemotiveerd) pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBandung terdapat pada halaman 20 alinea ke1 Putusan yang menyatakansebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan, jawaban,replik, duplik, buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalampersidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihnan antara Penggugatdengan Tergugat adalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja yangHalaman 14 dari 22

hubungan industrial;Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyebutkan bahwa Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Peringatan SP I,SP Il dan SP Ill.

, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonHalaman 20 dari 22 hal.

Sumengko, Wringinanom, Gresik; untuk selanjutnya di sebutsebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 7 Pebruari 2017 yang dilampiri dengan risalah mediasi/surat anjurandari Disnaker Kabupaten Gresik tanggal 21 Desember 2016 Nomor567/2394/437.58/2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan HubunganHal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2017/PN GskIndustrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGresik ;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan : Pengajuan Gugatan yang tidakdi lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, makaHakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepadaPenggugat.. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2016 Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor567/2394/437.58/2016.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas makaPenggugat memiliki kedudukan Hukum ( legal standing ) untukmengajukan Gugatan Perselisinan Hubungan Industrial ( PemutusanHubungan Kerja ) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik.lil. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa PT. Mekar Usaha Nasional adalah Perusahaan yang bergerakdalam bidang pembuatan perabotan rumah tangga dari plastik yangberalamat di Jl. Raya Wringinanom KM. 30 Ds. SumengkoWringinanomGresik;2. Bahwa PT.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGresik untuk memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini, yaitumemerintahkan Tergugat untuk membayar upah pada bulan Agustussampai Desember 2016 dan Upah bulan Januari 2017 sebesar Rp.18.240.000, (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);17.Bahwa agar Tergugat dengan sukarela menjalankan bunyi putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik makaPenggugat mohonkan agar Tergugat di hukum membayar uang paksasebesar

RayaMedanBinjai Km. 12 Sunggal / JIn Kompos No. 192 Dusun IllDesa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli SerdangPorpinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaibe aaeeeeecucuauaeeeeescauuaeeeeeeesuuaeaeeececcccesseeeeececessteeeeeeeeenenens TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;Setelah membaca berkas beserta surat surat yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan

tertanggal 17 April2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 17 April 2017 dalam Register Nomor : 104/Pdt.SusHalaman 1Putusan PHI Nomor 104/Pdt.SusPHI/2017/PN MdnPHI/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan dan permasalahannya adalahsebagai berikut :Bahwa adapun alasan alasan penggugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut :1.Bahwa Saudara Aron Lase (alm) telah menikah

atieeses se crsncenscn x x cate 5 tema vo 2 ce = Rp. 77.250.000,Terbilang ( Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)Bahwa adapun yang menjadi hak dari penggugat tersebut sudah sesuaidengan yang dimohonkan oleh Penggugat sejak dari awal Bipartit hinggaTripatit jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah sebesarRp.77.250.000, (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan penggugat, makapenggugat mohon kepada pengadilan

hubungan industrial pada pengadilannegeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh hartabenda milik tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya olehtergugat, penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubunganindustrial pada pengadilan negeri Medan untuk menghukum tergugatmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu jutaHalaman 3Putusan PHI Nomor 104/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn13.rupiah) untuk

Hubungan Industrial tidak melakukan sitajaminan maka permohonan ini tidak berdasar sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 dan 8 permohonanPenggugat menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dan patuh terhadap putusan walau ada upaya hukumKasasi, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untukmengabulkan permohonan ini sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa nilai gugatan di bawah dari Rp 150.000.000, makaberdasarkan

Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 32/Pdt.SusPHI/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018,yang amar nya sebagai berikut :1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;3. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat telah berakhir sejak putusanini dibacakan;4.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :PRIMERHalaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/VZ/Pdt.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MENGADILI :1.

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang, dengan No. 32/Pdt.SusPHI/2018/PN.Pbr tanggal 19September 2018;DAN MENGADILI SENDIRI :1. Menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatanTerlawan/semula Penggugat;Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 32/VZ/Pdt. SusPHI/2018/PN.PBR2.

Fauzi, SE dan Elias Hamonangan, SE, SH, MH masing masingHakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor: 32/VZ/Pdt.SusPHI/2018/PN.Pbr tanggal 2 November 2018,putusan manadiucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, dalampersidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosdiana Sitorus, SH PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatagar memberikan putusan sebagai berikut:Primer1.

Karena adil itu lebih dekat kepadatakwa, Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yangkamu kerjakan (Q.S: Al Maidah:8);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 38/PHI.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 19 Agustus 2013 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Konvensi:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor = 14/Srt.PK/Pdt.Sus/2014/PHI.PN.JKT.PST.yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 27 Agustus 2014 itu juga;Bahwa memori peninjauan

Bahwa bukti baru (Novum) Pemohon PK1. dan bukti tambahanPemohon PK2 s/d Pemohon PK16 ini jelas mengesampingkanpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaHal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.SusPHI/2014Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 28 alinea kedua danPutusan PHI yang telah mempertimbangkan "bahwa karenanya denganmengacu pada ketentuan pasal 170 UU No.13 tahun 2013 Jo PutusanMahkamah Konstitusi R.l.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 29 paragraf kedua danHal. 18 dari 35 hal.

Yani, Karang JawaRT.22 No.510, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, KotaBalikpapan ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagaiTergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah karyawan

gugatan Penggugat tertanggal13 Juli 2009, terdaftar di bawah Nomor : 27/G/2009/PHI.Smda, tanggal 15 Juli 2009 adalah telahmelampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana diisyaratkan Undangundang, hal manadidasarkan bahwasannya Penggugat menerima Putusan Anjuran pada tanggal 14 Mei 2007namun kemudian mengajukan gugatan tertanggal 13 Juli 2009 oleh karenanya beralasan apabilagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.27/G/2009/PHI.Smda., tanggal 30 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenyatakan eksepsi dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SamarindaHal. 7 dari 9 hal.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda No.27/G/2009/PHI.Smda., tanggal 30 September 2009 ;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariKamis, tanggal 3 Juni 2010 oleh MOEGIHARDJO, SH.

No.306 K/Pdt.Sus/201 120.Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Perkara ini secarasukarela maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupiah)/hari, terhitung sejak putusan berkekuatanhukum tetap sampai dilaksanakan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, dengan ini Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskanperkara ini dengan putusan sebagai berikut

(seratus ribu rupiah)/hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetapsampai dilaksanakan;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.20/G/2009/PHI.Mdo, tanggal 7 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Membebankan biaya perkara pada Negara ;Hal. 6 dari 10 hal. Put.

Kasasi pada tanggal 16 Nopember 2010 kemudian terhadapnya olehTermohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonankasasi No.20/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado tersebut pada tanggal 1 Oktober 2009 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :1.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat telahmembuat suatu Perjanjian Bersama dengan ditanda tangani oleh MediatorHal sudah dijelaskan dalam Gugatan Penggugat tetapi tidak dapat dibuktikanTergugat yang mana Perjanjian tersebut batal karena ada beberapa criteriayang tidak dipenuhi oleh Tergugat, antara lain sesuai undangundang setiapPerjanjian harus didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial.