Hubungan Industrial;Bahwa dengan diketahuinya fakta bahwa dalam perkara ini belumpernah terjadi perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat,maka konsekuensi hukumnya adalah Gugatan Penggugat belumwaktunya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;Disamping itu, dengan belum adanya perundingan bipartit, makamediasi yang pernah dilakukan di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi, yang kemudian terdapat anjuran mediatorsebagaimana surat Nomor 4346/1.835.3 tertanggal 10 Oktober 2014,

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakataPusat agar memberikan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang secaraabsolut mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan

Hubungan Industrial;Lebih lanjut lagi, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh suatu perusahaan berdasarkan Pasal 169 ayat (3)UU Ketenagakerjaan hanya akan berlaku atau terpenuhi apabilaPutusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwatuntutan berdasarkan Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaantidak terbukti telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakansesuai dengan perintah di dalam putusan tersebut;Oleh karena itu, dikaitkan dengan perkara ini, maka Pasal 169ayat (3) UU

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT.

Membebankan biaya perkara kepada negara;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohonputusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya,Tergugat menolak seluruhnya, kecuali yang di akui secara tegas dan nyatakebenarannya;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang

dari akte permohonan kasasi No.14/Kas/G/2009/PHI/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana diikuti olehmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal24 Juli 2009;bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Juli 2009 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 September 2009 ;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi (memori kasasi)diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang barulah pada tanggal 24 Juli 2009 sedangkanpermohonan kasasi diterima pada tanggal 7 Juli 2009, dengan demikianpenerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yangditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undangundang No. 14 tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biayasecara tunai sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh saturibu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Serang tersebut telah diucapkan denganhadirnya Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 DesemberHalaman 4 dari 8 hal. Put.

dari perkara ini;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2019 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 25 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas IA Serang tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat adalah PKWTT (Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu)/tetap, mengenai dalil Pasal 59 ayat (4) UndangUndang Ketenagakerjaan perubahan dari PKWT (Perjanjian Kerja WaktuTertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)haruslah diikuti perobuatan hukum lain sebagaimana

Nomor 311 K/Pdt.SusPHI/2019tepat Judex Facti permohonan pembayaran pesangontidaklahberalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas A Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi: SYAIFUL AKROM dan kawankawan tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlahRp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepadaHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin dengan Perkara Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/ 2021/PN Bjmtanggal 30 Maret 2020;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan memori kasasi yang di ajukan Pemohon' Kasasi untukseluruhnya;2.

secara substansi sama dengan Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dibenarkan, karena Perjanjian KerjaBersama (PKB) a quo selaku hukum ketenagakerjaan otonom wajibdilaksanakan para pihak sesuai ketentuan Pasal 126 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dan belum pernah dibatalkan, sehingga PHKterhadap Pemohon Kasasi merupakan pelanggaran terhadap PerjanjianKerja Bersama (PKB) dengan kualifikasi alasan mendesak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: AAHMAD SARBANI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang

Upah Des.2016 Denda 50% Total2016 Slamet Rp3.668.820,00 Rp3.668.820.00 Rp3.668.820,00 Rp11.006.460,00Riyadi 28)Tatal keseluruhan upah proses dan denda adalah: Rp11.006.460,00 (sebelasjuta enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);Bahwa Penggugat mempunyai kehawatiran yang cukup beralasan terhadapTergugat akan kesungguhan niat tergugat untuk melaksanakan putusan KetuaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas1A Bandung, Jalan Surapati Nomor 47 Bandung maka kami mohon

Nomor 1044 K/Padt.SusPHI/2017kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg. tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), menolak dengan tegas seluruhamar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1ABandung Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg., tanggal 26 April 2017, karenaputusan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang benar, atausetidaktidaknya secara nyata Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo telah salah dalam menerapkan hukumnya;2.

Dan itulah putusan yang tepat berdasarkanfakta dan dasar hukum yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri BandungHal. 16 dari 18 hal. Put.

PURBA, bertempat tinggal di DusunMandi, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1 dan Penggugat2;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Penggugat II telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanpada pokoknya atas dalildalil :1.

Pasal 96 UU No. 2 tahun 2004, dengan inidimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara iniHal. 5 dari 19 hal. Put.

No. 175 K/Pdt.Sus/2011untuk menjatuhkan Putusan Sela yang isinya mewajibkan Tergugat tetapmembayar penuh Upah Proses, Gaji Berjalan, Uang Service, UangPengganti makan di bulan Puasa, Uang Pengganti Cuti dan UangService yang dipotong sebesar Rp. 15.868.220, (lima belas juta delapanratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat 1 dan 2mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanagar memberikan putusan sebagai

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk memberikan wacana pertimbangan hukum dalammengoreksi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Register Nomor : 51/G/201 O/PHI MDN, tertanggal 20Oktober 2010.lil. TENTANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALMEDAN SALAH DALAM MENENTUKAN UPAH PARA PENGGUGAT/PARA TERMOHON KASASI.1.

dantanggal 07 Januari 2009 (Untuk Termohon Kasasi Il/Penggugat II) dantidak pernah masuk untuk bekerja lagi, sehingga bagaimana mungkindapat diberikan yang bukan Hak Normatif sementara Para TermohonKasasi/Para Penggugat tidak menjalankan kewajibannya ;Bahwa oleh karena itu, secara yuridis telah terobukti adanya kekeliruandalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Register Nomor : 51/G/2010/PHI MDN., tertanggal 20 Oktober2010, oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang

SULEMAN LIMONU, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo,Kecamatan Dungingi, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu ParaPenggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimukapersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo, pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1

Put.Nomor 659 K/Pdt.SusPHl/2014 Uang Cuti Tahunan dua tahun terakhir yang tiaptahunnya sebanyak 12 hari sebesar: 12 haridibagi 25 hari kerja dikalikan Rp2.000.000,00 = Rp 960.000,00 THR Bulan Juli 2014 = Rp2.000.000,00Total = Rp12.160.000,00(dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontaloagar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Dengan demikian Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo terbukti telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum dalam pertimbangan hukumnya.Dalam Pokok Perkara:Mohon apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam eksepsi menjaditermasuk dan sebagai bagian dari pertimbangan dalam Pokok Perkara ini;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku:1.

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo adalah Putusan yang sudah seharusnyadinyatakan "batal";Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak adapertentangan perihal PHK.

BANK MEGA SYARIAHKANTOR CABANG GORONTALO, tersebut harus ditolak, dengan perbaikanamar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor 12/G/2014/PHIPN.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gto. tanggal 16 November 2017, sehingga amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat II menyalahi ketentuan Undang Undang tentang Ketenagakerjaan (UUK Nomor 13 Tahun 2003);3.

Nomor 537 K/Padt.SusPHI/2018 Menolak gugatan Rekonvensiuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 November 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Nomor 12/Kas/2017/PHI.PN.Gto.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gorontalopada tanggal 12 Desember 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi

GORONTALO tersebutharus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT. POS INDONESIA CAB.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pdt.SusPHI/2017/PN.Gto.tanggal 16 November 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 537 K/Padt.SusPHI/2018Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk sebagian;2.

Nomor 350 K/Padt.SusPHI/2018Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (NO), halmana disebabkan:1. Karena FSB KIKES SBSI tidak berhak mewakili Penggugat prisipaldi Pengadilan;2.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp911.000,00(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPara Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian terhadapnya olehPenggugat , Il dan IIl dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi padatanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Medan Reg. Nomor 101/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn tanggal 10Agustus 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor 350 K/Padt.SusPHI/2018Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum danundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi: NICO WAHIRAKUNATA BATUBARA, dan kawankawan,tersebut harus

SusPHI/2020Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikanputusan Nomor 66/Pdt.SusPHI/2019/PN.Smr tanggal 10 Desember 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019, kemudianterhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda dalam Nomor Perkara 66/Pdt.SusPHI/2019/PN.Smrtanggal 10 Desember 2019.Mengadili sendiri:Dalam pokok perkara.1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat denganTergugat tertanggal 24 Juli 2017 batal demi hukum;3. Menyatakan Surat pengunduran diri tertanggal 11 Mei 2018 batal demihukum;Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 695 K/Pat. SusPHI/20204.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatanPenggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat dalamRekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalam perkaraa quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana olehkarena status Penggugat selaku tenaga kerja asing (TKA) maka perjanjiankerja antara Penggugat dengan Tergugat berlaku

SusPHI/2020status pengunduran diri Penggugat dapat dibenarkan karena merupakankeinginan sendiri yang disebabkan kesalahan Penggugat yang telahmelakukan pelanggaran peraturan tentang prosedur perjanjian dan kepadaPenggugat hanya dapat diberikan biaya pemulangan Penggugat ke Negaraasalnya (Pasal 48 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan) sebaimana pertimbangan Judex Facti sudah tepat danbenar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olen PemohonKasasi: Sattish Ram tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang

CIPTAPAPAN DINAMIKA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg, tanggal 16 Maret 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi:- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Demi adanya perlindungan terhadap hakhak Para Penggugat, makaapabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimanadalam tuntutan provisi maka pokok perkara, kiranya Majelis Hakim yangMulia mengenakan kepada Tergugat dwangsom (uang paksa) sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusandibacakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetapdan final atas perkara a quo;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;SubsidairApabila Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatunkan Putusan Nomor88/Pdt.SusPHI/2019/PN.Smg, tanggal 16 Maret 2020, yang amaryasebagai berikut:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi melalui kKuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 2 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.SusPHI/K/2020/PN.Smg Juncto88

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

CIPTAPAPANDINAMIKA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.SusPHI/2019/PN.Smg,tanggal 16 Maret 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugatadalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atasperkara ini seluruhnya;Atau jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaruberpendapatlain mohon putusan seadiladilnya menurut pengadilan (ex aequoet bono)Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat yang diwakilioleh Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI.

Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 5 Januari 2009sehingga gugatan Penggugat telah diajukan 5 (lima) tahun 18 (delapanbelas) hari sejak diberitahukannya Surat Keputusan pemberhentiankepada Penggugat.c.

Bahwa jelaslah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenangmengadili gugatan Penggugat karena gugatan penggugat adalah telahdaluwarsa menurut ketentuan Undangundang.d.

Hubungan Industrial dan gugatanPenggugatharus dinyatakan tidak diterima.3.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.01/G/2009/PHI.PBR tanggal 8 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Hal. 17 dari 20 hal.

Hubungan Industrial, "Gugatan Perselisihan HubunganIndustrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja / buruh bekerja" ;Hal. 4 dari 54 hal.

JKT.PST;20.Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskanOleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;DALAM PROVISIPara Tergugat Tidak Membayar Upah Para Penggugat1.

Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebihdahulu tuntutan provisionil ini, yaitu :a.

Hubungan Industrial No. 246/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tersebut harus dibatalkan;.

KERETA API INDONESIA (Persero) tersebut dan membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatHal. 51 dari 54 hal. Put.

Palembang.Dalam hal ini diwakili oleh Masbihuri, Jabatan sebagai KetuaKoperasi Karyawan PT Pusri (KKP), yang memberikan kuasakepada M Rudi Effransyah, S.H. adalah Advokat/Pengacaraberalamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Agustus 2019 yang telah diregister dikepaniteraanPengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 94/Pdt.SusPHI/2019/PN.PlIgPalembang Nomor 1032/SK/2019/PHI.PLG tertanggal 19Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Khusus Palembang Nomor 94/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg tanggal 5Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg tanggal 8Agustus 2019 tentang Hari Sidang;3.

Hubungan Industrial yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan terlebih dahulumengenai perselisihan hak yaitu1) Menetapkan pangkat dan golongan Penggugat ketika masukkerja berubah menjadi Pangkat Penata Muda dan golonganHal. 7 dari 16 hal.

,mengingat ketentuandan/atau perselisihan kepentingan diikuti denganperselisihan hubungan industrial perihal pemutusanhubungan kerja, maka Pengadilan MHubungan Industrialwajib memutuskan terlebih dahulu' perkara perselisihanhak dan/atau kepentingan, Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutuskanterlebih dahulu mengenai perselisihan hak yaitu1.

Karena adanyakerancuan/kabur dalam posita posita inilah Tergugatmemohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial,memeriksa, mengadili, dan memutus, perkara ini berkenanuntuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijke) ;2.

Gugatan Penggugat PrematurBahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsi ini gugatanPenggugat premature oleh karena bila landasan = acuanPenggugat dalam gugatannya mengacu pada SKEPNo.55/SKEPAL/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001 dan memohonPengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa,Mengadili, dan memutus' perkara ini, yaitu. = mengenaipangkat/jabatan dan golongan Penggugat adalah terlaludini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, bilaPenggugat tidak berkenan atas pangkat dan golongannyawaktu. masuk

Put.No.902K/Pdt.sus/2009mengenaialasan ke ad.1 s/d ad.2bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah tepat dan benar dalam pertimbanganhukumnya dan tidak salah menerapkan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat di PHK karena pensiun dan Hakhaknya dibayarsesuai Undang Undang No. 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkaraini tidak bertentangan dengan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:1.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor26/G/2008/PHILPDG pada tanggal 14 Nopember 2008 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi/Pengugat pada tanggal 14 Nopember 2008 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaratertulis pada tanggal 3 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi Nomor 16/K/2008/PHLPDG. yang dibuat oleh PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang,Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialPadang tersebut pada tanggal 12 Desember 2008;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 24Desember 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang pada tanggal 6 Januari 2008;Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasanalasannyatelah

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Padang dalam perkara aquo tidak menilai pembuktian menurutketentuan Undangundang;Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang diberitanda T.2 berupa tanda terima uang kebijaksanaan dari PT.

Mengingat adanya " itikat tidak baik " dari Tergugat, menyatakan putusanini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada kasasi dan lainlain;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohonputusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIa.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 98/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2013 yang amarnya sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp300.000, (tigaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2013;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:A.

Hubungan Industrial DK!

hubungan industrial;Hal. 15 dari 7 hal.Put.Nomor 594 K/Pdt.SusPHI/2013 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya, Judex Facti mulai darialinea ke 3 sampai dengan alinea ke 7 halaman 15 sudah menggiringpendapat / opini yang keliru dan menyesatkan;e Dalam alinea ke 3 halaman 15, Judex Facti sudah menggiring opini yangsalah dan keliru bahwa Penggugat bekerja kurang dari 20 hari, pada hal yangsebenarnya atau sesungguhnya sebagaimana Penggugat jelaskan padahalaman 3 di atas bahwa Penggugat bekerja lebih

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SAM KYUNG JAYA GARMENTS tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg., tanggal 23 Maret 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;3.

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021, kemudianterhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal7 April 2021, sebagaimana

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 13/Pdt.SusPHI/K/2021/PN Smg., juncto Nomor 81/Pdt.SusPHI/2020/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 April 2021;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 81/Pdt.SusPHI/2020/PN Smg., tanggal 23Maret 2021;3. Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon KasasiHalaman 15 dari 27 hal. Put.

Nomor 793 K/Pdt.SusPHI/2021mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 29 April 2021 dinubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pdt.SusPHI/2020/PN Smg.

KARUNA sejaktanggal 20 Agustus 1998 (Masa Kerja 8 tahun lebih) menerima upahsebesar Rp.820.250, / bulan, dengan jabatan terakhir bagian Produksidan upah terakhir diterima bulan Maret 2006 ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugatmohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung agar memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal96 UndangUndang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UndangUndang No.3Tahun

Dengan demikian cukup alasanhukum bagi Pengadilan Hubungan Industrial untuk menetapkan memutuskanhubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensioleh karena itu dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugatdalam Konvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.

Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensidengan Tergugat dalam Rekonvensi sejak tanggal penetapan dalamperkara ini ;ATAU :Mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung No.66/G/2006/PHI/BDG. tanggal 6 Nopember 2006adalah sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM PROVISI : Menolak Provisi untuk seluruhnya :DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

SARJITO tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung No.66/G/2006/PHI.BDG. tanggal 6 November 2006 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI :DALAM PROVISI : Menolak Provisi untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara para Penggugat denganTergugat sejak tanggal 6 Nopember 2006 ;3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada para Penggugatberupa :Sdri.

Karuna pada tanggal 22 Nopember 2006 (buktiPemohon PK2) mengenai kesepakatan melaksanakan putusan judex facti(Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri), sudahterealisasi dan dinyatakan selesai ;3. Bahwa telah terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,karena amar putusan judex juris (Mahkamah Agung) dalam pokok perkarapoint 2Hal. 14 dari 19 hal. Put.

Rasuna SaidBlok X 7 Kav. 5 Jakarta (12940) berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 08 Februari 2021 dan telahterdaftar di kepaniteraan hokum dengan register nomorHalaman 1 dari 3Penetapan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn271/PenkPHI/2021/PN Mdn tanggal 25 Februari 2021,selanjutnya disebut Sebagal TERGUGAT;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor18/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn pada tanggal 29 Januari 2021 yangmemerintahkan untuk memanggil para pihak supaya menghadap dipersidangan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanKelas 1A Khusus yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Februari2021;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2021Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan dalam persidangan tersebutkuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa ingin mencabut perkaranyaNomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn tertanggal 26 Januari 2021sebagaimana terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan sambil menyerahkan surat permohonan pencabutan perkaratersebut