Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

(sepuluh ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal03 September 2012 dengan amar putusan adalah Menolak PermohonanKasasi Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.JASMANI;18. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal 03September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.

/PT JAP.dengan registrasi perkara Nomor: 21/ G.TUN/2011/PTUN.JPRkarena telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor: 02167, dengan surat ukur Nomor: 31/Asano/2010 tanggal 3Mei 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3 September2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonan Kasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atasnama Jasman;2.

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugatoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telahmempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3September 2012, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas danHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2016.

/PT JAP.tidak menerima putusan Mahkamah Agung RI Nomor272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, maka seharusnyaPenggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadiliperkara tersebut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukanmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwaPengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata

Nomor: 96/Pdt.G/2005/PN Jap antara pihakPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas,karena tidak mungkin Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukanPeninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, dan jugaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak akan memeriksa danmengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan materi gugatanmenyangkut Keputusan Pejabat TUN.

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

Ahmad Saari bin Sumadi.Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa SHM No. 1362/TI.Kelapa tahun 1978 GS No. 144/1975 berlokasi di Jalan KebunBunga.4.Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung Nomor488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015.DalamPertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannyasebagai berikut :PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa terhadap alasanalasan Kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan

Anmad Saaribin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana akta jual belliNo.508/2012 tanggal 20 September 2012, yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ThamrinAzwari,SH.Sementara dalil Penggugat pada Gugatan Penggugatterdahulu dengan Perkara Nomor: 168/TUN/2016 tanggal8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman yangmenyatakan dipetik : berdasarkan bukti kepemilikanberupa Sertipikat Hak Milik No. 1362/Kel Talang Kelapatanggal 12 Agustus 1978, gambar Situasi Nomor144/1975 tanggal 22 Juli

Bagaimana mungkin Penggugat telah memiliki tanahdengan Sertipikat Hak Milik No 1362/Talang Jambetersebut sejak tahun 1978, sementara dalam gugatanaquo Penggugat menyatakan bahwa Penggugatmemperoleh ha katas tanah aquo berdasarkan Akta JualBeli No.508/2012 Tanggal 20 September 2012, sementarapada tanggal 12 Agustus 1978 didalam bukti PeninjauanKembali Nomor Perkara 168/TUN/2016 tanggal 8Desember 2016, pada halama 4 dari 25 halamanPenggugat menyatakan, bahwa tanah tersebut telahbersertifikat atas nama

Bukankah hal tersebut telah membuktikan penggugatadalah seorang penggugat dengan gugatan klasifikasikontradiktif, karena tahun kepemilikan Penggugat atastanah aquo sangat berbeda jauh antara gugatanPenggugatan aquo dengan pernyataan Penggugatpada perkara Peninjauan Kembali No.168PK/TUN/2016,tanggal 8 Desember 2016.Berdasarkan Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebutdiatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, atau

Dari sket lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 Tahun 1978 GS no: 144/1975 sangat mudahmenentukan dimana titk lahan tersebut karena posisi jalan danbentuk jalan tidak berubah dari dahulu sampai sekarang ;Bahwa penggugat telah melakukan tindakan ceroboh sehinggamenimbulkan kerugian diri sendiri karena membeli objektanah tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tanahmilik Tergugat sesuai dengan putusan PTUN MedanNo.111/b/2014/PTUNMDN yang diperkuat dengan putusankasasi No.488.K/TUN

Jo. putusan Kasasi Nomor 11 K/TUN/2001tentang pembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, danterhadap perkara TUN tersebut telah ada putusan kasasi yang telahdimenangkan oleh para Penggugat dan telah ada surat keputusan dariKepala Kantor Wilayah BPN, Nomor : 57052013.53.012005 tentangpembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut ;Bahwa para Tergugat yang telah berusaha dengan berbagai cara untukmemiliki dan atau mendapatkan hak atas tanah sengketa secara

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 11 Mei 2009Nomor 112/PDT/2009/PT.MKS yang memperbaiki putusan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 18 September 2008 Nomor 2I6/Pdt.G/2007/PN.Mks denganpenambahan amar, yang dimohonkan kasasi tersebut telah salah dan kelirudan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalarnpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi yang menyatakan bahwa :"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN

;"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001 tanggal 18Januari 2005 (bukii P.3) Juncties putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang Nomor 18/Bdg.TUN/2000/PT.TUN Uj.Pdg tanggal 26 Juni 2000 (bouktiiP.2) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN1999/P.TUN.U.Pdg. tanggal 25 November 1999 (bukti P.1), telahdilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara PropinsiSulawesi Selatan dengan surat Keputusan Nomor 5705201353012005 tanggal

/2006 tanggal 9Mei 2007 (copy putusan terlampir) yang amamya berounyi sebagai berikut :Mengadili : Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Susanto Thiosdor tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001tanggal 18 Januari 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg., tanggal 29 Januari 1999 ;MENGADILI KEMBALI: Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26PK/TUN/2006 tanggal 9 Mei 2007 yang diterima Pemohon Kasasi, dahuluTergugatll/Pembanding

Nomor : 169 K/TUN/2009, tanggal 8September 2009;4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 136 PK/ TUN/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bahwa dari keempat putusan tersebut yakni angka 4.2. angka 4.3. dan angka 4.4. yangpada pokok amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima dengan kata lain Sertifikat atas nama H.

ACHMAD yaitu Orang tua Penggugat SertipikatHak Milik No. 1458/Batu Layar dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIK) yang isinya PALSU, dimana dalam Perkara TUN diPTUN Mataram Tergugat 1. Diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat bahwa Sporadik dimaksud isinya tentang pernyataan H. ACHMADyang menyatakan tanah mendapat beli dari I Nengah Kayun , BA.

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaP.7 3Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda P.9 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda T.1 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaT.2;Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda T.3 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda T.4 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

;Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi Putusan TUN ;SAKSI I NENGAH SWECABahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatyaitu masalah tanah ;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa itu adalah di Desa Batulayar, KecamatanBatulayar kabupaten Lombok Barat ;Bahwa saksi tahu dengan batasbatas tanah itu yaitu. : Utara, tanah Siti Hawa/Abdul Husen.

Tun Mukminah, S.H, M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.HI Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.HIPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H, M.HPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 490.000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 581.000, Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan No.0180/Pdt.G/201 7/PA.GSg

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarputusannya sebagai berikut: Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi/Gubernur SulawesiSelatanuntuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PT TUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya lebih banyakmempertimbangkan alasanalasan yang menguntungkan pihak Tergugat , hal initercermin dalam pertimbangannya pada halaman 13 dan 14 putusan PengadilanNegeri Bulukumba yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar,lebih mempercayai alatalat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat baikdalam

Putusan banding PengadilanTinggi TUN Makassar Nomor 129/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 7 Januari2011;Surat Keputusan Nomor 927/Ill/Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semulaselaku anggota dan Ketua DPRD kab.

Hamsah Pangki, S.Pi, sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUNMakassar Nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap.maka pemulihan hak, harkat, dan martabat Penggugat/Drs.H.A. Muttamar Mattotorang pada kedudukan semula sebagai Ketua DPRDBulukumba, sudah harus dipenuhi oleh Tergugat !

Lagi pula pelaksanaan eksekusi putusan Peratun yang sudahberkekuatan hukum tetap mestinya dilakukan melalui peradilan TUN yangmemeriksa dan memutus perkara tersebut tidak melalui gugatan ke peradilanumum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: DRS. H.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16Februari 2016, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001,Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, YurisprudensiNomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 88K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994, seharusnya merupakankompetensi peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan bukti T.Il INTV4 putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 228/Pdt.G/2017/PNJAP tanggal 21

No. 428 K/Pdt/2013Nomor: 147/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/G/PTUN PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht) sebagaimana disebutkan dalam SuratKeterangan Panitera PTUN Pontianak No.W.2.TUN.4/285/HK.02/IV/2008 tanggal 1 April 2008;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah dalam subyek (error inpersona) maka konsekuensinya hukumnya gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara bersifat administratif, tidak mempunyaikewenangan mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah (vide PutusanMahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.445 K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 dan No. 221 K/TUN/2006 tanggal31 Januari 2007);Perbuatan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata telah dibuktikan danterbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008tanggal 5 Januari

Tinggi Pontianak yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan hukum secara tepat danbenar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, mengingat bukti Penggugat berupa Sertifikat1011Hak Milik Nomor 370 tidak menunjukkan secara tepat keberadaan tanah objeksengketa dan kemudian bukti tersebut dibatalkan dengan Putusan PTUNPontianak No. 11/G/PTUN.PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yangdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan

TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.

Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

99 K/TUN/2013

No. 99 K/TUN/2013Genukwatu No. 70 tertulis atas nama Asiyah b. Girah dengan Persil No. 46 Kelas D IIseluas 640 m2, Persil No. 184 Kelas D II seluas 4.650 m2 dan Persil No. 184 KelasD II seluas 1.340 m*. Seluruh Persil Letter C No. 70 tersebut terletak di Dsn.Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

No. 99 K/TUN/2013ga Abd.hani Cs.

No. 99 K/TUN/20132011. Berdasarkan pasal 55 (lima puluh lima) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201322adilakukan Majelis Tingkat Pertama dalam menentukan adanya eksepsikewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201324Pemohon Kasasi Pembanding / Penggugat tidak perlu mengajukan pembuktiansecara tertulis maupun mengajukan saksi. Dimana pembuktian tersebutmenguras banyak energi, pikiran dan biaya.

yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 21 Januari 2011Nomor : 208/1/2011 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan StafSekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa LingkupPemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;2 Keputusan....ke halaman 4 dari 51 halaman2 Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 28 Desember2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan WalikotaPalopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan AnggotaKelompok Kerja (POKJA) VIII Unit Layanan Pengadaan

(ULP)Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagai PelaksanaPelelangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaAlam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;3 Keputusan TUN tentang Berita Acara Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan, yang dikeluarkan Tergugat I,khususnya yang berkaitan dengan :a Untuk Penggugat I (CV.

tertanggal 25 April 2011 (copyterlampir);c Dari kedua jenis Keputusan TUN diatas yang berkaitan langsungdengan Para Penggugat, dan salah satu objek dalam perkara ini,masing masing :1 Untuk ....ke halaman 9 dari 51 halaman1 Untuk Penggugat I (CV.

Haltersebut menurut Tergugat justru bertentangan dengan Pasal 15 ayat(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)dan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan oleh LKPPsebagaimana terurai pada jawaban Tergugat poin (4) diatas.Sehingga Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalahSah dan berkekuatan hukum terhadap Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat II (Ketua POKJA VIII) berupa :Berita Acara Penetapan Pemenang yang dibuat oleh Tergugat II,masingmasing Nomor

MengingatPejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan TUN telah sesuaiprosedur ketentuan perundangundangan yang berlaku.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no.39 PK/TUN/2008 ;5. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas objectsengketa SHM 1825/Jimbaran nebis in idem karena sudah pernah diputus baik diPengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuanpasal 1917 KUHPerdata. sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Iharus ditolak;DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 39 PK/TUN/2008 diberi tanda bukti: T ;2. Foto copy salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3825 K/Pdt/2001 diberitanda bukti T23. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266 K/TUN/2006, diberi tanda bukti T34.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39PK/TUN/2008 ;4.

No. 35/B.TUN/20067PT.TUN SBY Jo No.266K/TUN/2006 jo No. 39 PK/TUN/2008 para pihaknya adalah I Gusti Ngurah KetutWedantha BA, sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung danKepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah KetutSangku dan Anak Agung Ngurah Agung sebagai para Penggugat intervensi, gugatanmana didasarkan pada pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung dan pembatalan sertifikat hak milik No. 5028 atas tanah obyek sengketa.Sedangkan

Bahwa Tl sama dengan Pllyaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/PTUN/2005/PTUN.DPStanggal 25 Mei 2005, T2 sama dengan P12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegari Surabaya No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY tanggal 17 April 2006, T3 samadengan P 13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007.

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

., Jabatan sebagai AnalisPermasalahan Pertanahan pada Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Prov.Kalimantan Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat padaKantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur No.1 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :04/63.72.600/TUN/V1I/2015, tertanggal 11 Juni 2015 ;FERIZAL, S.H.

., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Banjarbaru Selaku Pengacara Negara, AlamatJalan Trikora No. 2 Banjarbaru; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/63.72.600/TUN/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Selanjutnya memberikan Kuasadengan Hak Subtitusi kepada :. SUMANTO, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan JaksaPengacara Negara, Alamat Kantor JI. D. Panjaitan No. 26B@njafiMaSIn, ~n nnn nnn nen nnn nn nn nnn nn nennnnnnensenannnans.