Ditemukan 4028013 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kpud kabupaten jayawijaya Kpud kabupaten sinjai Pengadilan negeri kabupaten kediri Peraturan daerah kabupaten madiun Dprd kabupaten kepulauan sula Korupsi Kpu kabupaten banyumas Peraturan bupati kabupaten banggai
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Kag
Tanggal 12 Oktober 2022 — Penggugat:
Azis
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
USMAN
31 — 17
  • Penggugat:
    Azis
    Tergugat:
    BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
    Intervensi:
    USMAN
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 177/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 16 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
Terbanding/Penggugat : Hernest L, SH
52 — 8
  • Pembanding/Tergugat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
    Terbanding/Penggugat : Hernest L, SH
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 04-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 3 Desember 2014 — DASIRI MUSNAR, Cs lawan 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM 2.PT. AMP. PLANTATION
150 — 88
  • DASIRI MUSNAR, Cslawan1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM2.PT. AMP. PLANTATION
    If Kabupaten Agam atau Kepada PT. AMP Plantation, karena tanah yangmenjadi SHGU No.11 KAB.
    / Kota atau Lebih dan permohonan haknya bolehdisatukan, karena pendaftaran tanah Hak Guna Usaha satuan wilayah tata usahapendaftarannya adalah Kabupaten / Kotamadya ( Sekarang Kabupaten / Kota ) ;Sebelum PT.
    Agam ditetapkan denganPeraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintah anNagari.
    AMPPlantation atas tanah seluas 5.770 Ha, terletak di Kabupaten Agam, PropinsiSumatera Barat (Photo copy sesuai dengan asl1) ; Photo copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, NO. 540/933/BPN1999, tanggal 7 Oktober 1999, perihal gugatan terhadap permohonanHak Guna Usaha (HGU) PT. AMP Plantation atas tanah seluas 5.770 Ha,terletak di Kab.
    AMP Plantation atas tanah seluas 5.770Ha, terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (Photo copysesuai dengan asli) ; Photo copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Barat, No. 570.679/BPN2000, tanggal 23 Mei 2000,perihal Pemberian HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Agam atasnama PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 24-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 10-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 25 Juli 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, 2. TAN AIJ HOA
64 — 52
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, 2. TAN AIJ HOA
    . & REKAN di Jalan Sukarno Hatta Nomor :725 Kota Bandung, dalam hal ini dapat bertindaksendiri sendiri ataupun bersamasama, berdasarkankekuatan Surat kuasa Khusus tertanggal 12 Maret2011 (Surat Kuasa Terlampir)Selanjutnya disebut : PIHAK PARA PENGGUGAT ;3MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, yangberkedudukan di Jalan Raya Batu Jajar CimaremeNomor 133 Kabupaten Bandung Barat ;Dalam hal ini member i kuasa kepada1. USMAN, SH 32.
    ,bertempat tinggal Desa Lembang Kecamatan Lembang,Kabupaten Bandung Barat; Dalam hal ini diwakil i oleh Kuasa Hukumnyabernama : DADDY RAMDHAN, SH.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 AprilHal 3 dari 56 hal.
    Putusan No. 31/G/2011/PTUNBDGLembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, tertulisatas nama TAN AlJ HOA yang diterbitkan/dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan sekarang setelahPemekaran wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang,Kabupaten Bandung Barat ;Bahwa, dasar dan alasan kepentingan hukum Penggugatmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagaiBeMIKUT 5 #86 SGHe S SHR SHS BANS BAe ee Se eee saeBahwa, penerbitan Surat Keputusan tertulis
    Pertanahan Kabupaten Bandung dan sekarang setelahPemekaran wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang,Kabupaten Bandung Barat) dan dijadikan objek sengketa Tata UsahaNegara dalam perkara ini diketahui oleh pihak PENGGUGAT padatanggal 14 Januari 2011 pada saat acara mediasi di KantorPertanahan Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana bukti BeritaAcara Mediasi tanggal 14 Januari 2011, sehingga berlandaskanpada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.Undang undang Nomor 9 Tahun 2004
    /Lembangtanggal 31 Januari 1994, Surat Ukur tanggal 23 Nopember1993 Nomor : 797/1993 sebagai Salinan Surat Ukur Nomor2156/1989 tanggal 5 September 1989, luas 4008 M2 ( Empatribu. delapan meter persegi ), terletak Desa Lembang,Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat/ setelah Pemekaran wilayah sekarang menjadi DesaLembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,Propinsi Jawa Barat, tertulis atas nama TAN AlJ HOA; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4636 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 29 Agustus 2022 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO VS M. ROKHIM alias KEMPES bin SUFIN HADI
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO VS M. ROKHIM alias KEMPES bin SUFIN HADI
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Pilkada
Register : 02-06-2010 — Putus : 22-07-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 6/G/2010/PTUN-BKL
Tanggal 22 Juli 2010 — ASRUL ASADI, S.Sos melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR
117 — 40
  • ASRUL ASADI, S.Sos melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR
    ASRUL ASADI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKaur, Tempat Tinggal Desa GedungSako Kecamatan Kaur SelatanKabupaten Kaur; Selanjutnya disebutsebagal........... 000 c eee ee eeeee eee ee eee PARAPENGGUGAT;we ene MELAWAN eee eee ee eee eee eeeKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR, Tempatkedudukan di jalan Ir.
    Bahwa setelah mengadakan pendaftaran dan ParaPenggugat' diseleksi, pada tanggal 5 Mei 2010terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah sebagai pemenang dengan calonyang lain yaitu Ir. Hidayat, MMdan Drs.
    Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat KeputusanNomor: 15/2010 tentang Penetapan Pasangan Calonyang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalamPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Kaur tahun 2010 dimana para5Putusan Nomor : 06/G/2010/PTUN.BKL hal.Penggugat tidak terpilih sebagai Calon Bupati danWaki Bupati KabupatenKaur; +2 eee e+e eee8.
    terutama azaskesewenang wenangan karena para Penggugat' selakubakal calon pasangan calon bupati dan wakil bupatitelah dinyatakan sebagai pemenang namun tergugatkembali mengeluarkan surat keputusan yangmenyatakan para penggugat tidak masuk dalam daftarpenetapan pasangan calon yang memenuhi = syaratsebagai peserta dalam pilkada di Kabupaten KaurTahun2010; ere ree ee eee eeeBahwa Surat Keputusan Tergugat (Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur) Nomor: 15 Tahun 2010 tanggal14 Mei 2010 tentang Penetapan
    Pasangan Calon yangmemenuhi persyaratan sebagai peserta dalampemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertentangandengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur Nomor: 09 Tahun 2009 pasal 6 yangberbunyi: Apabila partai politik ataugabungan partai politik, mencalonkan lebih darisatu) bakal pasangan calon yang ' pertama yangditerima oleh KPU Kabupaten Kaur, sepanjangpimpinan partai politik atau para pimpinan partalipolitik yang bergabung telah menandatangani
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR., II. TRI DARTAHENA, SH., M.Kn
72 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR., II. TRI DARTAHENA, SH., M.Kn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/Khs/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA VS BUPATI MINAHASA TENGGARA PERIODE 2008-2013
107 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA VS BUPATI MINAHASA TENGGARA PERIODE 2008-2013
    DELLY MAKALOW, Jabatan Wakil Ketua DPRDKabupaten Minahasa Tenggara, bertempat tinggal di DesaTombatu Dua, Kecamatan Tombatu, Kabupaten MinahasaTenggara;2.
    Bahwa Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Minahasa Tengggarayang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara NomorHalaman 8 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 02 P/Khs/2013Menyatakan Pendapat bertentangan dan tidak mengikuti ketentuansebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PeraturanDPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 01 Tahun 2012;e) Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 05Tahun 2013 tidak ditandatangani bersama oleh Ketua DPRD tapi hanyaditandatangani oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD, hal manabertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto Pasal 43 ayat(1) huruf (h) Peraturan DPRD Kabupaten Minahasa
    21 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 22 juncto Pasal 23 PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 01Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;Menimbang, bahwa secara faktual hak menyatakan pendapat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa
    Putusan Nomor 02 P/Khs/201323 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 01 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung perlu mengkaji pulatentang keberadaan Panitia Khusus yang telah membuat rekomendasi yangpada akhirnya Pemohon mengeluarkan pendapat sebagaimana termuat dalamKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraNomor 05 Tahun 2013 a quo;Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Minahasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO., II. COHOM DANIEL TUELA, DKK
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO., II. COHOM DANIEL TUELA, DKK
    Edi Sarwono, A.Ptnh, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa,dan Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Bojonegoro;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diKantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro di Jalan TeukuUmar Nomor 112 Bojonegoro, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 708/SK35.22/V/2016 tanggal 18Mei 2016;1.
    NIB: 12.16.15.11.01225 terletak di Kelurahan Kadipaten,Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;4.
    , Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegorodikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2008, sedangkan gugatan Para Penggugatdiajukan pada tanggal 28 April 2016, dengan demikian pengajuan gugatansudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (Sembilan puluh)hari sejak diumumkannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penerbitan
    Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan KadipatenKecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Juli2008 Surat Ukur Nomor 220/Kadipaten/2006 tanggal 17 April 2006 luas504 m?, atas nama pemegang hak Jenny Maria Magdalena C;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor1007/Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro KabupatenBojonegoro pada tanggal 21 Juli 2008 Surat Ukur Nomor220/Kadipaten/2006 tanggal 17 April 2006 luas 504 m?
    , atas nama pemegang hak Jenny Maria MagdalenaC.; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor1007/Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoropada tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 220/Kadipaten/2006 tanggal 17April 2006 luas 504 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2022 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 K/Pdt/2022
Tanggal 12 September 2022 — PUTU NOVA AGUSTINA Lawan I WAYAN WETEN Dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTU NOVA AGUSTINALawanI WAYAN WETENDanKEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
281 — 201
  • Penggugat:
    PT Pertamina (Persero)
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
    PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASERUTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi KM.09 NipahNipah, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :454/SKU64.09.MP.02.02/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 danberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1027/SKU64.09.MP.02.02/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, telahmemberikan kuasa kepada; 1.AHMAD SYAFRUDDIN, S.H., Jabatan Plt.
    Kepala SeksiPengendalian dan Penanganan Sengketa pada KantorPertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ;2.HIRWAN ARDIANSYAH, S.H., Jabatan PenataPertanahan Pertama pada Kantor PertanahanKabupaten Penajam Paser Utara ;3.SADHU AYOM SURATNO, S.H., Jabatan PenataPertanahnan Pertama pada Kantor PertanahanKabupaten Penajam Paser Utara ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenPenajam Paser Utara, yang memilih alamat pada KantorPertanahan Kabupaten
    Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMDdikeluarkan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dariinstansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN ObjekSengketa telah berlaku definitif/Final dan telah menimbulkan akibathukum, karena objek sengketa adalah milik Penggugat dan secara aktifhingga saat ini telah dipergunakan oleh Penggugat sebagai jalur pipaMigas.3.Bahwa 55 (lima puluh lima) Sertifikat Hak Milik tersebut yang merupakanobjek Gugatan diterbitkan/dibuat oleh Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten
    SEMA No. 2Tahun 1991 bagian V angka 3; (tenggang waktusebagaimanadimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TataUsaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut) ;V.DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)1.Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 95,9 Ha yang terletak di 4(empat) desa/kelurahan yaitu Kelurahan Girimukti, Petung, Sidorejo, danSaloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,Kalimantan Timur.
    Adapunketerangan saksisaksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;Saksi YUNITA SURYANITASARI, menerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi menjadi PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten PenajamPaser Utara tahun 2019 sebagai Petugas Ukur;Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yangdisengketakan antara Penggugat (PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — SANNY TANUMIHARDJA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG;
69 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANNY TANUMIHARDJA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG;
    Ciwalengke, RT 001, RW 008, Desa Sukamaju,Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pekerjaanPensiunan,ADE JUANDA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp. Mekar Rahayu, RT 003, RW 007, DesaSukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,pekerjaan Wiraswasta;WAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kp. Pangkalan, RT 001, RW 009, Desa Majakerta,Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pekerjaanBuruh;ELIS SUHARTINI, kKewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp.
    Ciwalengke, RT 001, RW 008, DesaSukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;E.K. ANJAR SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp.
    Pasir Mulud, RT 001, RW 001,Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, KabupatenCianjur, pekerjaan Guru;DEDE SUMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp Pasir Gede, RT 001, RW 004, DesaMekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;YAYAN TARLAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp. Buah Jajar, RT 004, RW 006, DesaHalaman 1 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 52 K/TUN/2019Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,pekerjaan Pensiunan;Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa H.R. HarryArifudin Otto, S.H., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Advokat & Konsultan Hukum H.R. Harry Arifudin Otto,S.H. Dede Sumanta, S.H. & Rekan (HDR), beralamat diKota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26November 2017:Para Pemohon Kasasi;Lawanl.
    IlSoreang, Kabupaten Bandung;Turut Termohon Kasasi;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-02-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 48 / B / 2014 / PT TUN. SBY
Tanggal 10 April 2014 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO vs M A I J O
56 — 20
  • KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO vs M A I J O
    SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadilidalam sengketa antara :dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATANNGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO, berkedudukan diDesa Kolong,Kecamatan Ngasem, kabupaten Bojonegoro, Dalam hal iniPara Pengurus dan Para Anggota BPD Kolong KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat KuasaKhusus dengan Hak Substitusi
    Menyatakan batal Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kolong,Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 25 Tahun 2013 tanggal 9Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kolong, KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro atas nama SAMIRIN;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten BojonegoroNomor : 25 Tahun 2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atas namaSAMIRIN3 222222 2 2 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nce nce nnn ncn cnne4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengadakan Pemilihan Ulang PemilihanKepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;5.
    Bahwa Penggugat / Terbanding yang merasa kepentingannya dirugikandengan terbitnya Keputusan tata usaha Negara objek sengketa a quo, yaituKeputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolong KecamatanNgasem Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Kolong KecamatanNgasem Kabupaten Bojonegoro atas nama Samirin.
    Bahwa, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan olehterbitnya Keputusan Ketua BPD Kolong Kecamatan Ngasem KabupatenBojonegoro Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Kolong Kecamatan NgasemKabupaten Bojonegoro atas nama Samirin, seharusnyaterlebih dahulumenempuh upaya administratif secara berjenjang mulai dari tingkatDesa, Kecamatan, dan Kabupaten sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten BojonegoroNomor 9
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 15-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 463/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 15 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
WAHYU ERNAWATI
18 — 5
  • Penyidik Atas Kuasa PU:
    SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
    Terdakwa:
    WAHYU ERNAWATI
    : 3014 (7639.49 UG 40/z0%e, yang ataspertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yangtertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkanacterpngan 82 saksisaksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu : ee PST ee eee ORO RAH TED O eee ARO eRe ee TEER eH REEDHakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kKemudianHakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten
    Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sukri Safar, S.H. Panitera Pengganti dengandihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan TsetsePanitera Pe ig anti, Sukri Safar, S.H. Evantiawan Dese, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — PRADIKSI GUNATAMA dan PEMERINTAH KABUPATEN PASER CQ BUPATI PASER, dk
122 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRADIKSI GUNATAMAdanPEMERINTAH KABUPATEN PASER CQ BUPATI PASER, dk
    Bupati/Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan beradadi dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.1.
    (duapuluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh Hektar) yangterletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser,Kalimantan Timur;6.
    Pradiksi Gunatama,terletak Desa Petangis, Kecamatan Aru, Kabupaten Paser, PropinsiKalimantan Timur..
    Pradiksi Gunatama (Penggugat Rekonvensi) telahtercemar khususnya di Daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur danpada umumnya di dunia usaha investasi perkebunan.14.
    Bahwa selain itu juga denganadanya tindakan dari Termohon Kasasi juga menyebabkanberkurangnya pendapatan daerah Kabupaten Paser, sepertidiketahui pendapatan Kabupaten Paser salah satunya jugaberasal dari sektor pertambangan, dimana nantinya pendapatantersebut akan dialokasikan untuk menunjang sektor perekonomidaerah tersebut dan memajukan perekonomian masyarakatdaerah Paser;5.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 29-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 181/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Desember 2022 — vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
178 — 15
  • vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
PONIYEM
Tergugat:
1.HADI SUTRISNO
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
48 — 8
  • Penggugat:
    PONIYEM
    Tergugat:
    1.HADI SUTRISNO
    2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
    Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat Jl.dr.Rajimin,Sucen, Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman,D.I.
    Bahwa semasa hidupnya Jopairo dan Kliyem mempunyai hartaberupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :1) Sebidang tanah sawah pertanian sebagaimana tersebut denganSertifikat Hak Milik No.1327/Caturharjo seluas 1.624 m*(seribu enamratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di DesaCaturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;2) Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut Sertifikat Hak MilikNo. 2905/Caturharjo seluas 656 m*(enam ratus lima puluh enammeter persegi) yang terletak di Desa Caturharjo
    , Kecamatan Sleman,Kabupaten Sleman;yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa5: Bahwa pada tanggal 31 Desember 1954 Ny.
    Bahwa Proses Konversi Hak Adat dan Turun Waris hartapeninggalan tersebut dilakukan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Sleman, maka sudah sepatutnyalah Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dimasukkan kedalamperkara ini sebagai pihak Turut Tergugat;10.
    Sebidang tanah sawah pertanian seluas 1.624 m* (seribu enamratuS dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Caturharjo,Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut denganSertifikat Hak Milik No.1327/Caturharjo atas nama HADI SUTRISNO(TERGUGAT);b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
AKHMAD
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
FIRMANSYAH
175 — 81
  • Penggugat:
    AKHMAD
    Tergugat:
    KEPALA DESA BERORA KABUPATEN SUMBAWA
    Intervensi:
    FIRMANSYAH
    Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun2015 Tentang Perangkat Desa dalam :Pasal 18(1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampaiditetapkan penempatannya sesuai peraturanperundangundanganHalaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.
    Mtr.(2) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habismasa tugasnya.Pasal 20Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, makaPeraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSumbawa Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.6.
    Bahwa lembaga/PKBM HarmonisDoridungga KecamatanDonggo Kabupaten Bima penerbitan ljazah Paket C atasNama Akhmad tidak terdata pada database Ujian NasionalTahun Pelajaran 2010/2011;b. Format ljazah pada PKBM Harmonis Doridungga KecamatanDonggo Kabupaten Bima berbeda dengan Format ljazahHalaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN. Mtr.d.22.23.yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Naasionaltahun pelajaran 2010/2011;c.
    Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah seusai denganPeraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa:Pasal 7Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.
    Mtr.Pejabat Kepala Desa dan PengesahanPengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa masaJabatan 20132019 tanggal 13 September2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);20. Bukti T20 : Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor07 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa pada KantorKepala Desa Berora Kecamatan Lopok,Kabupaten Sumbawa tanggal 1 Nopember2013 ( (fotokopi sesuai dengan scan);21.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 25-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2014/PTUN.MTR
Tanggal 22 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2. LALU SUMARLIN
79 — 39
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT2. LALU SUMARLIN
    Ibrahim Gang Pos & Giro Nomor 8Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai :MELAWANKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang KabupatenSumbawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :221/13.52.07/VII/2014, tertanggal 14 Juli 2014. Memberikan Kuasa1. Nama : RACMAD NUGROHO, S.H. ;Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNMTR.
    atas nama Lalu Sumarlin yang terletak di Sekongkang Bawah,Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa TenggaraPOSITA : 20222 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nc nnn nn nn nn nnn nn nnn ences1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 149.260 m2 yang terletak didesa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Baratsebagaimana sertipikat HGB No. 08 luas 149.260 m2, gambar situasi No.04/1997 tanggal 10 Juli 1997 an. PT.
    Lalu Sumarlin yang terletak diSekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa BaratProvinsi Nusa Tenggara Barat ;nn nn nn nnn nnn nnn nnn nne3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Hak Milik No.274 Luas 10.405 m2 tanggal 4 April 2011, surat ukur No. 5/SekongkangBawah/2011 tanggal 23 Maret 2011 an. Lalu Sumarlin yang terletak diSekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa BaratProvinsi Nusa Tenggara Barat ;nn nn nn nnn nnn nnn nnn nne4.
    Max Darmawan yang selanjutnya terjadi pencatatan peralihan hakoleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat) tanggal28 Oktober 2013 an.
    LaluSumarlin yang terletak di Desa Sekongkang Bawah, KecamatanSekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,sehingga Penggugat tidak mempunyai kwalitas untuk mengajukangugatan. Bahwa produk hukum yang diterbitkan olen Kantor PertanahanKabupaten..............+.Kabupaten Sumbawa Barat mengandung asas spesialitas dimanamasingmasing produk sertipikat tersebut memiliki registrasi, daftar isian,lokasi, tahun penerbitan serta nama subyek hak dan obyek hak denganjelas danI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2024
Tanggal 14 Mei 2024 — SRI KOMALANINGSIH, M.S DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG;;
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SRI KOMALANINGSIH, M.S DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG;;