Ditemukan 14174 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 565/pdt.g/2014/pa.prg. 565/pdt.p/2012/pn.stb. 565/pdt.g/2011/pa.sbs
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Wakaf
Register : 11-12-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.Plg
Tanggal 27 Desember 2017 — Pembanding Terbanding
210 — 70
  • Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jis Putusan Nomor 565/K/Sip/1 973 tanggal21 Agustus 1973 dan Putusan Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 9 April 1979,maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangandan putusan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi nebis inidem sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding akanmemberikan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 264/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Salam Milala
Pembanding/Tergugat II : Hernawati Milala
Pembanding/Tergugat III : Rismala Br Milala
Pembanding/Tergugat IV : Nirwana Br Milala
Pembanding/Tergugat V : Edi Pilihenta
Terbanding/Penggugat I : Asna Br Karo
Terbanding/Penggugat II : Surya Surbakti
61 — 46
  • Halmana di pertegas dalam yurisprudensi tetap MA RI sebagai berikutYurisprudensi MA RI 1976 NO, 1424/ K/ Sip/1975 berbunyi Bahwagugatan penggugat tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahanformil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnyadigugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkaraini, selanjutnya yurisprudensi 1974 No 565 /k Sip/1973 gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena tidak Sempurna.e Gugatan pengugat keliru mengenai subjek dan objek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT BLUE SEA INDUSTRY VS 1. SLAMET KARTOYO , DKK
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganTergugat atas PHK sepihak tersebut, namun Tergugat tidak beritikad baikuntuk mengupayakan penyelesaian perselisinan PHK secara damai dankekeluargaan;Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkanpersetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan PerselisihanHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara ParaPenggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan AnjuranTertulis Nomor 565
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Kbr
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
ASMA CITRA PGL. CIT
Tergugat:
ASMA NETI PANGGILAN UPIK
81 — 11
  • sendiri ikutserta menerima dan menikmati hasil penjualan sawah tumpak 4 tersebut.Bahwa berdasarkan kepada hal hal yang telah diuraikan diatas, makaterbuktilan gugatan Penggugat sangat kabur, dan beralasan hukum terhadapgugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras denganYurisprudensi MA tanggal 17 April 1979 No.1149 K/SIP/1979 yang menyatakan:Bila tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Kemudian Yurisprudensi MA tanggal 21 Agustus 1974 No.565
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 386/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : MAULDINI PUTRI Diwakili Oleh : MAULDINI PUTRI
Pembanding/Penggugat II : DINDA MAULDINA Diwakili Oleh : MAULDINI PUTRI
Terbanding/Tergugat I : CLARA SIWY BA
Terbanding/Tergugat II : ARIANTJE A. SIGARLAK
Terbanding/Tergugat III : ADOLF ARIUS. SIGARLAKI
Terbanding/Tergugat IV : FREDDY JEFFERSON SIGARLAKI
Terbanding/Tergugat V : NEELTJE PARUNTU
Terbanding/Tergugat VI : CHRISTINA A.D SIWY
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN LEWU RICKY SIWY
Terbanding/Tergugat VIII : MICAHAEL EDWIN GUSTAAF V. SIWY
Terbanding/Tergugat IX : JEFRI MAKAHEKUNG
Terbanding/Tergugat X : SHERLY LUSIANA MAKAHEKUNG
Terbanding/Tergugat XI : FEKY JULIANTO MAKAHEKUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL QQ KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
Terbanding/Turut Tergugat II : ENDI WILZA, S.E.
301 — 124
  • Bahwa gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak jelas sebabdalam posita gugatan Penggugat tidak menyebut batasbatas tanah yangdigugat sedangkan Penggugat meminta untuk dilakukan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag), oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugatdinyatakan menyalahi Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi M.A. yangberlaku, sebagaimana Yurisprudensi MA No. 565 K/Sip/973, tgl 2181974.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 452/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : HUSEIN SASTRANEGARA
Terbanding/Tergugat : PT.MAKMUR JAYA SERASI
53 — 24
  • Bahwa dengan adanya dasar gugatan yang tidak sempurnamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu(eenduidelijkke en bepaalde Concluise),sehingga gugatan penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973yang menyatakan;Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna.Bahwa berdasarkan uraian di atas,Tergugat mohon dengan hormatkepada Yth.Majelis Hakim yang
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT AMBON Nomor 49/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 2 Februari 2017 — - IVO SANAMASE,DK (Para Penggugat) - KEPALA DESA SANGLIAT KRAWAIN,DKK (Para Tergugat)
85 — 34
  • Yurisprudensi MahkamahHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMBAgung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agusus 1974 dinyatakan Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna , apabilahak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
    persidangansebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki yangmengabukan sebagian Gugatan Para Penggugat seperti terlera padaKontra Memon Banding ini mauoun dalam Putusan Pengadilan NegeriSaumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml, Tanggal 3 Oktober 2016 yangdimohonkan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding.Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memon Banding tersebut diatas makaalasan ParaTergugat/Para Pembanding dalam halaman 6 Memor Bandingmengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
159 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketenagakerjaan maupunPermenaker Nomor PER/16/MEN/XI/2011, Pasal 17 ayat 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKBdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan surat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasitentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawangmempasilitasi pembuatan PKB PT Plasindo Lestari pihak DisnakerKarawang merespon baik dengan melayangkan surat undanganNomor 565
    Peninjauan Kembali/ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi kemudian mengirimkansurat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan sekaliguspermohonan agar Dinas Tenaga Kerja Karawang menmfasilitasipembuatan PKB di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Bahwa berdasarkan permintaan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi pihak DisnakerKarawang melayangkan surat undangan Nomor 565
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 15 Januari 2013 — Ir. AFRIZAL ARIS bin ARPAN.
72 — 16
  • Way Serdang dan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Nomor : 090/565.B/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 serta daftar lampiran perincian biaya perjalanan dinas pegawai dilingkungan Kabupaten Mesuji serta laporan hasil perjalanan dinas.d. Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP :130/BKP/2011 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Paryanto, S.Pd dkk. dalam rangka melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi di Koperasi Darul Huda Kec.
    Dkk dalam rangka Verifikasi Koperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi BMT PKK Pangkal Mas Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : 090/565.D/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september 2011.e.
    Syakirman Dkk dalam rangka Verifikasi Koperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tnas Cempaka Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : 090/565.C/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september 2011.f.
    Syakirman Dkk dalam rangka Verifikasi Koperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tunas Cempaka Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : 090/565.C/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september 2011.g.
    Way Serdang dan Surat Perintah17Tugas Perjalanan Dinas Nomor : 090/565.B/III.07/MSJ/IX/2011tanggal 12 September 2011 serta daftar lampiran perincian biayaperjalanan dinas pegawai dilingkungan Kabupaten Mesuji sertalaporan hasil perjalanan dinas.d Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP :130/BKP/2011 untukpembayaran Biaya Perjalanan Dinas Paryanto, S.Pd dkk. dalamrangka melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi di KoperasiDarul Huda Kec.
    Dkk dalam rangka VerifikasiKoperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi BMT PKKPangkal Mas Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat PerintahTugas Nomor : 090/565.D/II.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan PemdaKabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai dilingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinasbulan september 2011.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 24/BKP/2011 untuk PembayaranBiaya
    Syakirman Dkk dalam rangka VerifikasiKoperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tnas CempakaKecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor :090/565.C/HI.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincianbiaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji,Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan PemdaKabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september2011.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 24/BKP/2011 untuk PembayaranBiaya
    Syakirman Dkk dalam rangka VerifikasiKoperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tunas CempakaKecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor :090/565.C/HI.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincianbiaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji,Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan PemdaKabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september2011.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 25/BKP/2011 untuk PembayaranBiaya
    Way Serdang dan Surat PerintahTugas Perjalanan Dinas Nomor : 090/565.B/III.07/MSJ/IX/2011tanggal 12 September 2011 serta daftar lampiran perincian biayaperjalanan dinas pegawai dilingkungan Kabupaten Mesuji sertalaporan hasil perjalanan dinas.d Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP :130/BKP/2011 untukpembayaran Biaya Perjalanan Dinas Paryanto, S.Pd dkk. dalamrangka melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi di KoperasiDarul Huda Kec.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Februari 2014 — PT.FKS MULTI AGRO. Tbk >< TOUTON FAR EAST. PTE.. LTD,Cs
124 — 20
  • Hal ini tidak sesuaidengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No 565/V/SIP/1973 jo 879b/Pdt/1997, dimana didalamnya mengatur dalam satu gugatan tidakdimungkinkan menggabungkan wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum Bahwa di dalam satu gugatan perkara perdata, jikaPenggugat tidak memisahkan secara jelas antara unsur PerbuatanMelawan Hukum (PMH) dengan unsur wansprestasi yang dijadikandasar gugatannya, maka gugatandinyatakan tidak jelas dan tidakmemenuhi syarat formal pembuatan gugatan serta bertentangandengan
    Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No . 565 K/Sip / 1973 yangpada intinya menyatakan sebagai berikut jika gugatan tidak jelasmaka gugatan tidak dapat diterima serta mempertimbangkan tidakada hubungan kewajiban yang ada antara Penggugat, Tergugat Il danTergugat Ill. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila GugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);IV.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 08-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Desember 2016 — Hendri, dkk Vs PT. AGUNG AUTOMALL
88 — 19
  • dimediasi oleh Mediator Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru PenggugatI mengharapkan agar perselisihan pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapatdiselesaikan melalui perundingan secara kekeluargaan, namun melihat prilakudari Tergugat tidak mengindahkan Surat Panggilan II dan Ill dari Kepala DinasTenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak dua kali harapan tersebut tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor : Naker/C.4/565/728/VII/2016tanggal 22 Juli2016 pada
    Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Penggugatll mengharapkan agarperselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat ternadapPenggugatIl dapat diselesaikan melalui perundingan secara kekeluargaan,namun melihat prilaku Tergugat yang telah dipanggil oleh Kepala Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali hanya satu kali yang dihadiri olehTergugat, maka harapan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor : Naker/C.4/565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — ZAITUN, DKK VS ANBIDIN
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1967 K/Pdt/2016Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 pada tanggal 21 Agustus 1979 yangmenyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan,dasar gugatan tidak sempuma karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/PLW/2013/PN Pbr tanggal 15 Januari2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Terlawan ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — DRS. ANJAR SAPTORENGGO, DK VS DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta Nomor 565/02475pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana (Bukti T6);Halaman 17 dari 25 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1866 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — ERNAWATI, (Pr) vs PT BANK MEGA (Persero) CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hukum acara perdatapihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatanpihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dikonstantir dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: Jikagugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan demikian sudahsepatutnya ditolak atau dinyatakan
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 11-12-2019 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Srh
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
ZULKARNAIN LUBIS
Tergugat:
NURHAJIJAH LUBIS
85 — 62
  • Dan dalam Yurisprudensi Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 dinyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karenadasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelan Majelis Hakimmencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanTergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah seluas 210 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-07-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juli 2017 — PT TSUKASA MANUFACTURING OF INDONESIA VS DWI SUKAMTO, dkk
159 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/2808/HI Syaker/VI tanggal 10Juni 2016;9.2. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan risalah mediasi tanggal 27 Juni 2016, yang Penggugatjadikan dasar persyaratan formil untuk mengajukan gugatan kepengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004;Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/201710.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Nopember 2013 — SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO;
67 — 17
  • Akbar Tanjung dkk, hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 565 :Mahkamah Agung berpendapat : manakala suatu dakwaan dikaitkan denganmasalah kewenangan, jabatan atau kedudukan, maka harus dibedakan dandipisahkan antara pertanggungjawaban dalam jabatan yang menjadi ranah hukumadministrasi negara dengan pertanggungjawaban perorangan atau individu ataupribadi sebagaimana yang berlaku dalam prinsip hukum pidana; Halaman 180 dari 209 halaman Putusan No : 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Menimbang, bahwa
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 281/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Oktober 2015 — SAGINO, DKK LAWAN SUBIJAKTO
24 — 14
  • Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu: Putusan MARI No: 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975Yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MARI No: 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 Putusan MARI No: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Putusan MARI No: 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973Yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanahOleh karena itu
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 27-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 26 Mei 2020 — Penggugat:
SRIWATI
Tergugat:
1.IDRIS
2.NURDIN
3.BPN Kota Kendari
67 — 32
  • Penggugat tidakdapat menunjukan secara pasti posisi tanah objek sengketa karena sepertitersebut diatas objek sengketa telah berdiri perumahan ;Menimbang bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa secara nyataletak dan batasbatas yang didalikan olen Penggugat tidak jelas dan pasti makamempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo PutusanMahkamah Agung RP.No.565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/PDT/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PAULUS MAMANGKEY VS JOHANIS WILLYBRORDUS POLUAN, dkk.
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga sudah sepatutnya gugatantersebut tidak diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979yang menyatakan bahwa terhadapobjek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Dikuatkan Yurisprudensi Nomor 586K/PDT/2000, Bilamana terdapatperbedaan luas dan batasbatas tanah sengketa dalam posita dan