Ditemukan 14174 data
210 — 70
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jis Putusan Nomor 565/K/Sip/1 973 tanggal21 Agustus 1973 dan Putusan Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 9 April 1979,maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangandan putusan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi nebis inidem sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding akanmemberikan
Pembanding/Tergugat II : Hernawati Milala
Pembanding/Tergugat III : Rismala Br Milala
Pembanding/Tergugat IV : Nirwana Br Milala
Pembanding/Tergugat V : Edi Pilihenta
Terbanding/Penggugat I : Asna Br Karo
Terbanding/Penggugat II : Surya Surbakti
61 — 46
Halmana di pertegas dalam yurisprudensi tetap MA RI sebagai berikutYurisprudensi MA RI 1976 NO, 1424/ K/ Sip/1975 berbunyi Bahwagugatan penggugat tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahanformil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnyadigugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkaraini, selanjutnya yurisprudensi 1974 No 565 /k Sip/1973 gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena tidak Sempurna.e Gugatan pengugat keliru mengenai subjek dan objek
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganTergugat atas PHK sepihak tersebut, namun Tergugat tidak beritikad baikuntuk mengupayakan penyelesaian perselisinan PHK secara damai dankekeluargaan;Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkanpersetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan PerselisihanHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara ParaPenggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan AnjuranTertulis Nomor 565
ASMA CITRA PGL. CIT
Tergugat:
ASMA NETI PANGGILAN UPIK
81 — 11
sendiri ikutserta menerima dan menikmati hasil penjualan sawah tumpak 4 tersebut.Bahwa berdasarkan kepada hal hal yang telah diuraikan diatas, makaterbuktilan gugatan Penggugat sangat kabur, dan beralasan hukum terhadapgugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras denganYurisprudensi MA tanggal 17 April 1979 No.1149 K/SIP/1979 yang menyatakan:Bila tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Kemudian Yurisprudensi MA tanggal 21 Agustus 1974 No.565
Pembanding/Penggugat II : DINDA MAULDINA Diwakili Oleh : MAULDINI PUTRI
Terbanding/Tergugat I : CLARA SIWY BA
Terbanding/Tergugat II : ARIANTJE A. SIGARLAK
Terbanding/Tergugat III : ADOLF ARIUS. SIGARLAKI
Terbanding/Tergugat IV : FREDDY JEFFERSON SIGARLAKI
Terbanding/Tergugat V : NEELTJE PARUNTU
Terbanding/Tergugat VI : CHRISTINA A.D SIWY
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN LEWU RICKY SIWY
Terbanding/Tergugat VIII : MICAHAEL EDWIN GUSTAAF V. SIWY
Terbanding/Tergugat IX : JEFRI MAKAHEKUNG
Terbanding/Tergugat X : SHERLY LUSIANA MAKAHEKUNG
Terbanding/Tergugat XI : FEKY JULIANTO MAKAHEKUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL QQ KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
Terbanding/Turut Tergugat II : ENDI WILZA, S.E.
301 — 124
Bahwa gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak jelas sebabdalam posita gugatan Penggugat tidak menyebut batasbatas tanah yangdigugat sedangkan Penggugat meminta untuk dilakukan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag), oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugatdinyatakan menyalahi Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi M.A. yangberlaku, sebagaimana Yurisprudensi MA No. 565 K/Sip/973, tgl 2181974.
Terbanding/Tergugat : PT.MAKMUR JAYA SERASI
53 — 24
Bahwa dengan adanya dasar gugatan yang tidak sempurnamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu(eenduidelijkke en bepaalde Concluise),sehingga gugatan penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973yang menyatakan;Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna.Bahwa berdasarkan uraian di atas,Tergugat mohon dengan hormatkepada Yth.Majelis Hakim yang
85 — 34
Yurisprudensi MahkamahHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMBAgung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agusus 1974 dinyatakan Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna , apabilahak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
persidangansebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki yangmengabukan sebagian Gugatan Para Penggugat seperti terlera padaKontra Memon Banding ini mauoun dalam Putusan Pengadilan NegeriSaumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml, Tanggal 3 Oktober 2016 yangdimohonkan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding.Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memon Banding tersebut diatas makaalasan ParaTergugat/Para Pembanding dalam halaman 6 Memor Bandingmengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
159 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan maupunPermenaker Nomor PER/16/MEN/XI/2011, Pasal 17 ayat 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKBdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan surat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasitentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawangmempasilitasi pembuatan PKB PT Plasindo Lestari pihak DisnakerKarawang merespon baik dengan melayangkan surat undanganNomor 565
Peninjauan Kembali/ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi kemudian mengirimkansurat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan sekaliguspermohonan agar Dinas Tenaga Kerja Karawang menmfasilitasipembuatan PKB di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Bahwa berdasarkan permintaan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi pihak DisnakerKarawang melayangkan surat undangan Nomor 565
72 — 16
Way Serdang dan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Nomor : 090/565.B/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 serta daftar lampiran perincian biaya perjalanan dinas pegawai dilingkungan Kabupaten Mesuji serta laporan hasil perjalanan dinas.d. Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP :130/BKP/2011 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Paryanto, S.Pd dkk. dalam rangka melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi di Koperasi Darul Huda Kec.
Dkk dalam rangka Verifikasi Koperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi BMT PKK Pangkal Mas Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : 090/565.D/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september 2011.e.
Syakirman Dkk dalam rangka Verifikasi Koperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tnas Cempaka Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : 090/565.C/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september 2011.f.
Syakirman Dkk dalam rangka Verifikasi Koperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tunas Cempaka Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor : 090/565.C/III.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september 2011.g.
Way Serdang dan Surat Perintah17Tugas Perjalanan Dinas Nomor : 090/565.B/III.07/MSJ/IX/2011tanggal 12 September 2011 serta daftar lampiran perincian biayaperjalanan dinas pegawai dilingkungan Kabupaten Mesuji sertalaporan hasil perjalanan dinas.d Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP :130/BKP/2011 untukpembayaran Biaya Perjalanan Dinas Paryanto, S.Pd dkk. dalamrangka melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi di KoperasiDarul Huda Kec.
Dkk dalam rangka VerifikasiKoperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi BMT PKKPangkal Mas Kecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat PerintahTugas Nomor : 090/565.D/II.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September2011, perincian biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan PemdaKabupaten mesuji, Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai dilingkungan Pemda Kabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinasbulan september 2011.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 24/BKP/2011 untuk PembayaranBiaya
Syakirman Dkk dalam rangka VerifikasiKoperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tnas CempakaKecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor :090/565.C/HI.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincianbiaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji,Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan PemdaKabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september2011.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 24/BKP/2011 untuk PembayaranBiaya
Syakirman Dkk dalam rangka VerifikasiKoperasi Calon Penerima bantuan Komputer ke Koperasi Tunas CempakaKecamatan Mesuji Timur dengan lampiran Surat Perintah Tugas Nomor :090/565.C/HI.07/MSJ/IX/2011 tanggal 09 September 2011, perincianbiaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten mesuji,Daftar lampiran perincian perjalanan dinas pegawai di lingkungan PemdaKabupaten mesuji dan Laporan hasil perjalanan dinas bulan september2011.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 25/BKP/2011 untuk PembayaranBiaya
Way Serdang dan Surat PerintahTugas Perjalanan Dinas Nomor : 090/565.B/III.07/MSJ/IX/2011tanggal 12 September 2011 serta daftar lampiran perincian biayaperjalanan dinas pegawai dilingkungan Kabupaten Mesuji sertalaporan hasil perjalanan dinas.d Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP :130/BKP/2011 untukpembayaran Biaya Perjalanan Dinas Paryanto, S.Pd dkk. dalamrangka melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi di KoperasiDarul Huda Kec.
124 — 20
Hal ini tidak sesuaidengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No 565/V/SIP/1973 jo 879b/Pdt/1997, dimana didalamnya mengatur dalam satu gugatan tidakdimungkinkan menggabungkan wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum Bahwa di dalam satu gugatan perkara perdata, jikaPenggugat tidak memisahkan secara jelas antara unsur PerbuatanMelawan Hukum (PMH) dengan unsur wansprestasi yang dijadikandasar gugatannya, maka gugatandinyatakan tidak jelas dan tidakmemenuhi syarat formal pembuatan gugatan serta bertentangandengan
Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No . 565 K/Sip / 1973 yangpada intinya menyatakan sebagai berikut jika gugatan tidak jelasmaka gugatan tidak dapat diterima serta mempertimbangkan tidakada hubungan kewajiban yang ada antara Penggugat, Tergugat Il danTergugat Ill. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila GugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);IV.
88 — 19
dimediasi oleh Mediator Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru PenggugatI mengharapkan agar perselisihan pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapatdiselesaikan melalui perundingan secara kekeluargaan, namun melihat prilakudari Tergugat tidak mengindahkan Surat Panggilan II dan Ill dari Kepala DinasTenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak dua kali harapan tersebut tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor : Naker/C.4/565/728/VII/2016tanggal 22 Juli2016 pada
Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Penggugatll mengharapkan agarperselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat ternadapPenggugatIl dapat diselesaikan melalui perundingan secara kekeluargaan,namun melihat prilaku Tergugat yang telah dipanggil oleh Kepala Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali hanya satu kali yang dihadiri olehTergugat, maka harapan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor : Naker/C.4/565
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1967 K/Pdt/2016Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 pada tanggal 21 Agustus 1979 yangmenyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan,dasar gugatan tidak sempuma karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/PLW/2013/PN Pbr tanggal 15 Januari2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Terlawan ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakarta Nomor 565/02475pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana (Bukti T6);Halaman 17 dari 25 halaman.
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hukum acara perdatapihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatanpihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dikonstantir dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: Jikagugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan demikian sudahsepatutnya ditolak atau dinyatakan
ZULKARNAIN LUBIS
Tergugat:
NURHAJIJAH LUBIS
85 — 62
Dan dalam Yurisprudensi Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 dinyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karenadasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelan Majelis Hakimmencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanTergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah seluas 210 m?
159 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/2808/HI Syaker/VI tanggal 10Juni 2016;9.2. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan risalah mediasi tanggal 27 Juni 2016, yang Penggugatjadikan dasar persyaratan formil untuk mengajukan gugatan kepengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004;Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/201710.
67 — 17
Akbar Tanjung dkk, hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 565 :Mahkamah Agung berpendapat : manakala suatu dakwaan dikaitkan denganmasalah kewenangan, jabatan atau kedudukan, maka harus dibedakan dandipisahkan antara pertanggungjawaban dalam jabatan yang menjadi ranah hukumadministrasi negara dengan pertanggungjawaban perorangan atau individu ataupribadi sebagaimana yang berlaku dalam prinsip hukum pidana; Halaman 180 dari 209 halaman Putusan No : 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Menimbang, bahwa
24 — 14
Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu: Putusan MARI No: 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975Yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MARI No: 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 Putusan MARI No: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Putusan MARI No: 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973Yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanahOleh karena itu
SRIWATI
Tergugat:
1.IDRIS
2.NURDIN
3.BPN Kota Kendari
67 — 32
Penggugat tidakdapat menunjukan secara pasti posisi tanah objek sengketa karena sepertitersebut diatas objek sengketa telah berdiri perumahan ;Menimbang bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa secara nyataletak dan batasbatas yang didalikan olen Penggugat tidak jelas dan pasti makamempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo PutusanMahkamah Agung RP.No.565
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga sudah sepatutnya gugatantersebut tidak diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979yang menyatakan bahwa terhadapobjek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Dikuatkan Yurisprudensi Nomor 586K/PDT/2000, Bilamana terdapatperbedaan luas dan batasbatas tanah sengketa dalam posita dan