bermaksud mengganti namamenjadi Erna Indrawati Subroto disesuaikan dengan KTP, KK, dan Surat PernyataanGanti Nama Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P5 tentang AktaKelahiran Pemohon tersebut diatas maka benar nama Pemohon tertulis Erna Nio,sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama menjadi Erna IndrawatiSubroto disesuaikan dengan KTP, KK, dan Surat Pernyataan Ganti Nama Pemohon.Dimana Pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentang KartuKeluarga dan P4 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama Pemohon yang diajukan olehPemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa nama Indonesia yang lazimPemohon gunakan adalah Erna Indrawati Subroto disesuaikan dengan KTP, KK, danSurat Pernyataan Ganti Nama Pemohon,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN

Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajadan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1)UndangUndang R.I.

Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah TerdakwaDesa Pegiringan Rt.002 Rw.04 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan tanpa tanpa hak,mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas makaunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;Dengan sengaja dan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan;Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap di persidanganyang di dengar dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwaserta di dukung dengan barang bukti:

makaunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Jika antara perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggasiasran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap di persidanganyang di dengar dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwaserta di dukung dengan barang bukti: Bahwa terdakwa telah mengirimkan foto korban yang memilikimemiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajadan tanpa hak, mendistriobusikan dan/atau. mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml2.

PASAL 69 AYAT (2) UNDANG UNDANG NO. 15 TAHUN 2005 TENTANGMEREK :1 Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merekyang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atauketertiban umum, termasuk pula adanya itikad tidak baik sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;Oleh karena itu, pengajuan Gugatan Pembatalan Merek Teenie Weenie +Lukisan daftar No. IDM000060844 (No.

Pemohonyang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layakdan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplakketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugianpada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh ataumenyesatkan konsumen;6 Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI No.1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 yang menyangkut unsuradanya halhal yang bertentangan dengan kesusilaan

tidak dapat lagi diajukan karena telahkadaluarsa, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untukmenolak gugatan ini.3 Bahwa dalil penggugat angka 1 halaman 2 pada gugatan adalah merupakanpenafsiran sepihak dari Penggugat akan makna dari ketentuan Pasal 69 ayat (2)UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana maksud dari Itikad Tidak baiksebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15tahun 2001 tentang Merek tidak lepas dari .... bertentangan dengan moralitasagama, kesusilaan

Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mohon supaya merek TeenieWeenie atas nama Tergugat dinyatakan telah bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan dan ketertiban umum sehingga telah melakukan perbuatan dengan iktikadtidak baik ;Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 69 ayat 2 UU No 15Tahun 2001 Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apa bila merekyang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertibanumum

dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng,meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yangberakibat :1 Kerugian pada pihak lain itu, atau2 Menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkankonsumen ;Menimbang, bahwa Pasal 5 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 TentangMerek mengatur merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salahsatu unsur dibawah ini :a Bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku, moralitasagama, kesusilaan

Putusan Arbitrase Ke2 Melanggar Kesusilaan, Karena Putusan IniDikeluarkan Atas Permohonan Arbitrase Termohon Il Yang MemanfaatkanKebiasaanFormalitas Seremonial Pemohon Membuat Berita AcaraPengakhiran PKS Untuk Memperoleh Keuntungan Tambahan Yang TidakPatut.Kesusilaan berasal dari kata susila. Susila merupakan istilah yang berasal daribahasa sansekerta. Su berarti baik atau bagus, sedangkan sila berarti dasar,prinsip, peraturan atau norma hidup yang baik atau bagus.

Kesusilaan dalampengertian yang berkembang di masyarakat mengacu kepada maknamembimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atausekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilainilai yang berlakudimasyarakat ;1.

Fakta bahwa Termohon menjatuhkan putusan Arbitrase ke2 denganmengabaikan asas ne bis in idem dan kewajiban untuk melaksanakanperjanjian dengan itikad baik, serta melanggar pula kewajiban untukmemeriksa dan memutus perkara secara jujur, adil dan obyektif, membuatputusan Arbitrase ke2 bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umumIndonesia;2.

Judex Facti telah mengabaikan fakta bahwa denganadanya pelanggaran asas Judex Facti dalam proses peradilan padaBANI untuk kedua kalinya mengenai perkara yang sama telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehinggamenimbulkan ketidaktertiban hukum, yang dapat disamakan denganpelanggaran terhadap ketertiban umum serta kesusilaan, dimanaTerbanding dan Il tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakandan menerima putusan BANI ke1 yaitu putusan BANI No.259/V/ARBBANI/2007 tanggal 25 April

Pengecualian berlaku terhadapputusan BANI yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 telah jelas membatasi alasan untukdapat diajukannya suatu upaya hukum;2. Judex Facti Telah Lalai dan Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku. Judex Facti tidak memperhatikan secara cermat bahwa yangmendasari diajukannya permohonan Pemohon bukanlah Pasal 70 UUHal. 25 dari 33 hal. Put.

persidangan.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IO9 Bandung Nomor : Sdak / 125/ K / AU / I09 / VIl/ 2013 tanggal 29 Juli2013,telah melakukan tindak pidana :Kesatu : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahaldiketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah, sebagaimanaMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan2diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke2huruf a KUHP.Kedua : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

dibacakandalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami sertamenyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihakdiselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing setengahnya;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaiantersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidakbersifat melanggar hukum maupun kesusilaan

sehingga membuat orang tidak berdaya sehingga dengandemikian melakukan kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upayauntuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan tujuan dan melakukankekerasan adalah suatu tindakan terhadap badaniah yang cukup berat sehinggamenjadikan orang menjadi sakit atau tidak berdaya;Menimbang, bahwa pemaksaan itu harus ditujukan langsung padaorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatanperbuatan yang sifatnyaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2016/PN Clpmelanggar kesusilaan

atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkandilakukannya perbuatanperbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku;Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalahsegala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yangkeji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciumciuman,merabaraba anggota kemaluan, merabaraba buah dada dst.

Pidana (UndangUndangNomor : 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebutsecara langsung dapat dimintakan kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHPmengatur bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksauntuk diri sendiri maupun untuk orang Jain, kehormatan kesusilaan

Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kKehormatan kesusilaan, atauharta benda sendiri atau orang lain ;. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat padasaat itu ;Serangan itu melawan hukum ;Selanjutnya schaffmeister menyebut apakah pembelaan terpaksa itu adalahpatut, berlaku tiga asas yaitu:1.Asas subsidaritas, melanggar kepentingan hukum seseorang untukmelindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan.

Badan ialah tubuh,Kehormatan berarti di sini kehormatan di lapangan sexual yang biasadiserang dengan perbuatanperbuatan yang tidak senonoh atau cabul,memegang bagianbagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak bolehdilakukan, misalnya kemaluan, buah dada, dll.

Siantar dan Jalan menuju ke Asrama Denkesyah Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atausetidaktidaknya ditempattempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 02 Medan, telah melakukantindak pidana: "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".Dengan caracara sebagai berikut:1.

Knususnya normaagama dan kesusilaan.4Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP.DANKedua : Pasal 281 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benarbenar mengertiatas uraian tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militrer yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Bahwa benar Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Asrama Denkesyah Pematangsiantartempat Terdakwa berciuman dan meremasremas payudara Saksi1 tersebut merupakan tempat terbuka dansewaktuwaktu dapat didatangi oleh orang lain serta dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa denganSaksi1.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Dengan sengaja dan terbuka" telahterpenuhi.Unsur kedua : Melanggar kesusilaan.Yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan

" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu. : "Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati, dengan ditimbulkan harapan,bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan.Kedua: "Dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan".Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD YAMIN TARIGAN, Sertu NRP2106003060684, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu : Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati, dengan ditimbulkan harapan,karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan.DanKedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.3.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa NUDIN WAHYUDIANTO BIN DARIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Mata pencaharian Mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan <

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua

SultanHasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung SelorKabupaten Bulungan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuatHalaman 7 dari 16Putusan Nomor33/Pid.Sus/2020/PN Tjsdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut Terdakwa

(1) joPasal 27 Ayat (1)Undang UndangNomor RI 19 Tahun2016 tentangPerubahan atasUndang Undang RINomor 11 Tahun2008 tentangInformasi danTransaksi Elektronikdan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981tentang HukumAcara Pidana sertaketentuan hukumlainnya yangbersangkutandengan perkara ini:MENGADILIMenyatakan Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dankepatutan, ketelitian dan kehatihatian, yang seharusnya diperhatikan dalampergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupunterhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidahtidak tertulis);Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1830 sampaidengan 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yangsempit, yang disebut pandangan legalistis, onrechtmatige adalah melanggarundangundang

Perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan;Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1713 K/Padt/2016Kaidah kesusilaan adalah normanorma yang bertujuan untuk penyempurnaanmanusia, isinya ditujukan kepada sikap batin; asal usulnya dari diri sendiri;sanksi juga berasal dari diri sendiri; dan daya kerjanya bersifat membebanikewajiban (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2002: 13).

Menurut Prof.Sudikno Mertokusumo, contoh kaidah kesusilaan antara lain: itikad baik, tidakkumpul kebo, atau tidak hidup bersama tanpa nikah;Dalam perkara a quo, perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat /PenggugatRekonvensi/Pembanding dalam menguasai, memelihara, mengusahakan tanahmilik Pemohon Kasasi/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri,sehingga tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan.

telah ternyata ANAK dan CALON SUAMI telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Pemohon yang bernama ANAK bergaul dengan CALONSUAMI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dariANAK dan CALON SUAMI, praktis akan mengakibatkan anak Pemohontersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukumdan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak

bahwa telah ternyata XXX dan XXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Para Pemohon yang bernama XXX bergaul dengan XXX, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari XXX danXXX, praktis akan mengakibatkan anak Para Pemohon tersebut dikhawatirkanberbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak Para Pemohon

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaHalaman 6 Penetapan Nomor 1250/Pdt.P/2018/PN Mlgapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentang KartuKeluarga, P3 tentang Catatan Bukti Kewarganegaraan yang diajukan olen Pemohon,maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa

Bahkan keduanya telahmelakukan hubungan layaknya suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa #nama anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi #nama anak calon istri Pemohon karena hubungan cinta kKeduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama anak

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanHal.7 dari 11 Penetapan No.347/Pdt.P/2019/PA Sgm.perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama anak calon istriPemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihaklain. Di Samping itu, Keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupunsaudara sesusuan dan #nama anak calon istri Pemohon tidak terikatpernikahan dengan orang lain.3.

Bahkan keduanyatelah melakukan hubungan layaknya suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Nama Anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi Nama Calon Istri Anak Pemohon karena hubungan cinta keduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama Calon

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama Calon Istri AnakPemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihaklain. Di Samping itu, Keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupunsaudara sesusuan dan Nama Calon Istri Anak Pemohon tidak terikatpernikahan dengan orang lain.3.

menikah dengan CALONSUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON ;Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidakkeberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon;Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK KANDUNGPEMOHON terbukti masih berumur 13 tahun 10 Bulan telahberhubungan akrab dan menjalin cinta dengan seorang lakilaki bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON danberkehendak untuk menikah, hubungan tersebut jika tidaksegera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisaterjadi hal hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan

DanAllah Maha luas (pemberian Nya) lagi MahaMengetahui;juga doktrin qaidah fiqhiyiah yang berbunyiArtinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripadamenarik kemaslahatan;maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengancalon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinyaperbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohontelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang Undang,oleh karena itu

tanggl 10 Juli 1964;Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyelaraskan nama, hanyasaja penyelarasan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terusmenerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak padasulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan

keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarangataupun terorisme atau kejahatankejahatan lain namun sematamata untukkepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depanpemohon;Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Bbs.Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir yang dipergunakan pemohonsebagai penyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawananjuga tidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakatbaik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan