Arandra Citra Mandiri, bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.1);1.2 Fotokopi print out bukti perjalanan yang dilakukan oleh Penggugatmelalui Global Positioning System (GPS), bukti Surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Penggugat(T.2);Bukti Saksi.

Arandra Citra;Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yaitu fotokopi print out bukti perjalananyang dilakukan oleh Penggugat melalui Global Positioning System (GPS), alatbukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna yangmemberi bukti terhadap bantahan Tergugat bahwa yang sering keluar rumahadalah Penggugat;Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Tergugat juga mengajukan 4(empat) orang saksi yang keempatnya bukanlah orang yang dilarang untukmenjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil

akan mendapatkan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk pasangan yang cocok 4 (empat) angka kalisatunya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (Dua JutaLima Ratus Ribu Rupiah);Bahwa untuk sistem pengiriman angka tebakan yang sudah Terdakwa rekapkepada sdr KHO MING LING Als LING LING adalah Terdakwa kirim melaluisms pada saat ada pembeli dan untuk uangnya Terdakwa antar secaralangsung kepada sdr KHO MING LING Als LING LING setiap 3 (tiga) harisekali dan system

akan mendapatkan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratuslima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan yang cocok 4 (empat) angkakali satunya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (DuaJuta Lima Ratus Ribu Rupiah);Bahwa untuk sistem pengiriman angka tebakan yang sudah Terdakwarekap kepada sdr KHO MING LING Als LING LING adalah Terdakwakirim melalui sms pada saat ada pembeli dan untuk uangnya Terdakwaantar secara langsung kepada sdr KHO MING LING Als LING LINGsetiap 3 (tiga) hari sekali dan system

Komatsu Indonesia sebagaiPerusahaan (PMA) yang cukup besar, dimana seluruh teknis semua alurpekerjaan dan tanggung jawabnya berjalan secara system (By System);26. Bahwa selama bekerja dan mengabdi di PT.

Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan Penggugat terhadap obyek tanahsengketa cenderung meragukan.Tergugat V berkeberatan jika PT Adaro Indonesia dijadikan sebagai pihakTergugat, karena Tergugat V belum melakukan hal apapun atas tanah obyeksengketa, termasuk pembayaran ganti rugi, dan hanya sebatas melakukanpengukuran Global Positioning System (GPS) pada tahun 2011.Tergugat V menolak dengan tegas dan berkeberatan atas penulisanPenggugat dalam Gugatannya pada angka 10 dan 11 yang menyebutkanPara Tergugat

Lebihlanjut perbuatan Tergugat V hanya sebatas melakukan pengukuranGlobal Positioning System (GPS) pada tahun 2011 atas tanah obyeksengketa dalam perkara in casusetelah Tergugat sebagai pemohonmengajukan lahannya untuk dibebaskan kepada Tergugat V dengandisertai bukti kepemilikan tanah.Hal ini membuktikan bahwa tidak ada tindakan atau kelalaian atauperbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V.Tidak Adanya Kesalahan:Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat V dan Penggugatpun

pengunduran diri penggugat karena saksipernah menanyakan kepada Kepala Bagian Personalia, penggugatsudah tidak pernah mengisi absensi lagi;Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Smr Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengundurkan diri ataskeinginan sendiri; Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Penggugat saat itu sedang dalamkeadaan mengandung ; Bahwa apabila ada karyawan yang sedang mengandung, kebijakan dariperusahaan adalah beban kerja karyawan akan dikurang; Bahwa saksi menerangkan system

pengganjian melalui system transferdari Bank; Bahwa apabila ada karyawan yang meminta slip gaji perusahaan akanmemberikan ; Bahwa Saksi tidak mengetahui penggugat dalam keadaan mengandungsaat mengundurkan diri; Bahwa Saksi tidak satu (1) ruangan kerja dengan Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat bekerja di perusahaantidak pernah melakukan kesalahan; Bahwa Kepala Bagian Personalia di perusahaan tersebut adalah BapakArdian; Bahwa Penggugat pernah di mutasi dari Bagian Administrasi

hal tanoa dasar sama sekaliolehkarenaya patut dan layak ditolak Pengadilan;Bahwa Tergugat menolak tegas perihal yang disampaikan Para Penggugatdalam posita No. 7 yang pada intinya menyatakan Tergugat belum pernahmelakukan penagihan secara formal sehingga jumlah tagihan utang tidak past,bahwa mengenai jumlah hutang dan bunga pinjaman telah diperjanjikan didalam perjanjian kredit oleh karenanya tidak benar jika tidak ada kepastianperhitungan utang dan bunganya , karena perhitungan bank adalah oleh system

(oy system) dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan demikiandalil Para Penggugat hanyalah akalakalan Para Penggugat saja, sehinggalayak untuk ditolaknya oleh Pengadilan;Bahwa Tergugat menolak keras tuntutan Para Penggugat dalam petitumNo.3 perhal tuntutan untuk menyatakan cacad hukum Perjanjian kredit daamincassu perkara, bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut hanyalah alasanyang dicarican karena pada dasarnya Para Penggugat harus melaksanakankewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian

statusborongan/Harian Lepas maka upah yang seharusnya diterima setiapbulannya minimal sebesar Upah Minimum Prvinsi yang berlaku di PapuaBahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tentangUMP Papua Barat tahun 2013 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang Upahminimum maka upah pekerja/buruh harian lepas ditetapkan secarabulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran denganperhitungan upah sehari bagi perusahan dengan system

kerja 6 (enam)hari dalam seminggu,Upah bulanan dibagi 25 (dua puluhBahwa dikarenakan PT.Henrison Iriana menggunakan system kerja 6(enam) hari dalam seminggu maka berdasarkan UMP Papua Barat tahun2013 upah sehari adalah Rp.68.800 dari hasil Rp.1.720.000 dibagi 25(dua puluh lima).Bahwa untuk menghitung Pesangon/sisa Kontrak PKWT mengacu padapasal 157 ayat 2 UndangUndang nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi :Dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan303132hariansmaka penghasilan

sudah meninggal:; Bahwa Tanah milik Penggugat LADJIDJE LAKERA sudah berubahmenjadi sawah dalam beberapa petak sawah; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah sawah tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat; Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang BUGIS yang menyewa tanahmilik Penggugat LADJIDJE LAKERA; Bahwa Penggugat LADJIDJE LAKERA tidak menjual tanahnya kepadaorang BUGIS tersebut.Orang BUGIS hanya meminjam tanah milikPenggugat LADJIDJE LAKERA dengan system

Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan mereka dalam system bagihasil tersebut; Bahwa Saluran air disebelah timur masih baru, begitu pula dengansaluran air yang ada didekat Sekolah; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ASMAUN mengembalikan tanahyang dipinjamnya pada Penggugat LADJIDJE LAKERA atau tidak;Halaman 22 dari 42 Putusan Gugatan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dgl.

Kepala Dusun pada saat itu; Bahwa Pada saat ASMAUN mengolah tanah tersebut belum berbentuksawah; Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan tanah tersebut berubah menjadisawah; Bahwa ASMAUN tinggal di lokasi Obyek sengketa nanti setelah tanahtersebut berubah menjadi sawah; Bahwa ASMAUN tinggal diobyek sengketa tidak membangun rumahpermanen, ASMAUN hanya membangun pondok; Bahwa Dalam satu kelompok yang bersamasama dengan ASMAUNadalah 30 (tiga puluh) orang; Bahwa Kalau orang tua saksi membagi lahan dengan system

Rek. 1160004090792 an.VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dari rek saksiVERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA

Rek. 1160004090792an.VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari rekeningsaksi VERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA

VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari rekeningsaksi VERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA dan mengatakan

Bahwa dengan mempergunakan Peta tersebut ahli dapat membacanyauntuk menentukan suatu titik apakah titik tersebut masuk kedalamkawasan hutan/ atau diluar kawasan hutan.Bahwa Hal tersebut dapat diketahui dengan cara memasukan titikKoordinat lokasi tersebut kedalam aplikasi ArcGIS dan Mempergunakanalat berupa GPS (Global Positioning System).

Bahwa Alat berupa berupa GPS (Global Positioning System) tersebutberfungsi untuk menentukan posisi titik dalam bentuk koordinat (angka)dan ahli dapat mengoperasikan alat GPS tersebut. Bahwa Berdasarkan titik Koordinat UTM UPS : 47M07515939807450,kemudian dilakukan Ploting kedalam peta.o Peta Lampiran SK. Menhutbun No. SK. 901/ KptsII/1999tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penetapan Kawasan TNKS di 4Provinsi.Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spno Peta Lampiran SK.

Bahwa Global Positioning System (GPS) merk Garmin tipe 64S, GPSyang digunakan, alat tersebut mulai digunakan tahun 2019 dan berfungsiuntuk merekam data spasial berupa titik, garis dan polygon.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spn Bahwa Pada saat menyimpan koordinat lokasi tersebut, tingkat akurasisebesar + 6 Meter.Bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat adalan hutan negara yangdilindungi.

Pasal26A ayat (4) UndangUndang KUP maka sudah seharusnya MajelisHakim melakukan uji bukti kebenaran material;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26Aayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam hal iniadalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesual dengan system

melakukan uji bukti kKebenaranmaterial;Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 920/B/PK/PJK/201412.13.14.bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26Aayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam halini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan system

ayat (4)UndangUndang KUP makasudah seharusnya Majelis Hakim melakukan uji bukti kebenaranmaterial;10.bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26A11ayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam halini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan system

bahwa benarpada tanggal 6 juni 2010 pada waktu polisi melakukan penggeledahan danpenangkapan saksi sedang bertugas di lantai 19 dan saksi melihat Terdakwa CokroWijoyo sebelum kedatangan Polisi sedang bermain bilyard dengan temannya 3 orangdan Terdakwa Cokro Wijoyo mempersilahkan dan mengantar polisi melakukanpemeriksaan ;e Bahwa benar perlengkapan bermain poker kartu remi dan koin yang sudah tersediadimeja dalam ruangan, sedangkan setiap ruangan yang ada dilantai 19 menggunakan kaca sitimone way system

Dijawab oleh Pak Sudamiran minta maaf ini perintahatasan ;e Bahwa terdakwa diperiksa terus menerus lebih dari 24 jam sehingga mengalamikelelahan yang luar biasa, sejak awal terdakwa tidak pernah mengakui dan tidak pernah bermainjudi, sehingga BAP terdakwa ditanda tangani saja biar cepat selesai ;e Bahwa benar kaca yang disetiap ruangan dibuat kaca one way system yakni dariluar dapat melihat kedalam tetapi dari dalam tidak bisa melihat keluar, ini dimaksudkanuntuk memantau permainan yang ada didalam

tersebut terdapat tulisan yang dipasang oleh pihak managemen yang berbunyidilarang bermain judi ;Menimbang, bahwa keadaan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi A deCharge yang antara lain menerangkan sebagai berikut :e Bahwa seluruh pemain yang akan bermain di lantai 19 terlebih dahulu harus menitipkanbarangbarangnya berupa uang dan dompetnya dan lainlainnya pada loker yangtersedia di lantai 9 ;e Bahwa kamarkamar yang terdapat pada lantai 19 Skay Club dibatasi dengan kacakacadengan one way system

Perubahan System kerja di perusahaan PT.

Bahwa TERGUGAT bersedia menghilangkan System kerja 12 (dua belas) Jamsehari, apabila kondisi pekerjaan memerlukan jam kerja lebih dari 7 (tujuh)Jam kerja, maka TERGUGAT akan menerapkan System kerja lembur.8.

Kehandalan kinerja operasional system teknolog! informasi2. Efektifitas pemelinaraan system dan sarana teknologi informasi3. Kecepatan dan ketepatan pemenuhan kebutuhan system informasi untukmendukung bisnis dan operasi serta dukungan umum lainnya4. Kehandalan dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan perusahaan5. Terkendalinya biaya anggaran yang ditetapkanPada ayat (4) SVP Teknologi Informasi diberikan kKewenangan untuk :1.

Menyetujui pengeluaran biaya operasional dan pemeliharaan system dansarana teknologi informasiBahwa pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) lewat Subdit Surat danPaket merencanakan penambahan penggunaan PDT (Portabel Data Terminal)sebanyak 1975 unit dan dianggarkan dalam RKAP tahun 2012 dan 2013sebesar Rp.34.467.500.000,,.Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT.

Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System(ISBN) ;d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi ;. Isi tidak menyimpang dari falsafah ;1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengadaadadan tidak beralasan hukum. Penggugat mendalilkan KeputusanTergugat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Direktur Pendidik danTenaga Kependidikan Ditjen Dikti ;Ahli menerangkan, bahwa semua dijelaskan pada buku PedomanOperasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan FungsionalDosen Ke Lektor Kepala Dan Guru Besar yang dikeluarkan DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun2009 ;ahli menerangkan, bahwa untuk usulan tersebut pasti diketahui olehKopertis dan Kopertis selalu memberitahukan sebagai Koordinatorwilayah IV ;Ahli menerangkan, bahwa semuanya sudah melalui system

jabatan Fungsional GuruBesar waktu yang diperlukan + dari 4 (empat) bulansampai 1 (satu) tahun, dan itupun tergantung dengankelengkapan berkas yang dilampirkan, Jika berkasMenimbang,yang dilampirkan tersebut setelah dilalukan penilaianternyata terdapat kekurangan dan dinyatakan belumdapat dipertimbangkan, maka pemohon dapatmelengkapi berkas tersebut dan mengusulkan kembalikepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuaidengan prosedur pengurusan jabatan fungsional GuruBesar, dan semuanya sudah melalui system

Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System(ISBN) ;d. Diterbitkan oleh Badan IImiah/Organisasi/Perguruan Tinggi ;e.

No. 1129 K/Pid.Sus/2013Bahwa dengan system pencairan menggunakan SPPUP/GUtersebut yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutinkantor bukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi

2006 tentang pengelolaan keuangan daerah joPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentangperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006Pasal 133 yang menyatakan "bahwa pemberian Subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah ;Bahwa sebagaimana dana yang telah dicairkan tersebut pertanggungjawaban pencairannya tidak menggunakan system

melaluiTerdakwa Cokorda Istri Tresnadewi selaku Sekpri sekaligusBendahara pengeluaran Bupati Bangli;Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama denganKabag Keuangan Ketut Riang memproses pengeluaran danaBansos untuk Punia Desa Pekraman dengan menggunakan SystemSPPUP/GU (Uang pengganti/Ganti uang);Bahwa dengan system

Mengajukan SPP Ganti Uang dan atau SPP Tambahan Uanguntuk penggantian dan penambahan uang persediaan.Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama dengan KabagKeuangan Ketut Riang memproses pengeluaran dana Bansos untukPunia Desa Pekraman dengan menggunakan System SPPUP/GU(Uang pengganti/ Ganti uang);Bahwa dengan

system pencairan menggunakan SPPUP/GU tersebutyang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutin kantorbukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi hasil, bantuan keuangan dan

Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barangbarang berupa :Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, makspower votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm)5.88A, open cicuritvoltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltagel1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystaline, back sheet : TPT180 microns, EVA: 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass ,Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95

Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barangbarang berupa :Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, makspower votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm) 5.88A, open cicuritvoltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltagel1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystaline, back sheet : TPT180 microns, EVA: 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass ,Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF,

Ternyata para nasabah tersebut merasatelah lunas dan ada yang tidak mengambil kredit lagi ;Bahwa SOP (system Operasional Procedur) di BPR Gondang Rejo apabilanasabah mengajukan kredit yaitu :a Calon nasabah datang sendiri dengan membawa bukti diri berupa KTP,KK serta barang jaminan/agunan;b Kemudian berkas tersebut dibuatkan memao atau data calon nasabah yangditandatangani oleh Direktur Utama ;c Selanjutnya dibuatkan persetujuan Komite yang ditanda tangani olehDirektur Utama, Direktur AO dan Surveyer

nasabah yang bernama Mujito Sukimin yang awalnyamengajukan kredit atas nama Rakiman kemudian karena Rakiman kreditnyamacet kemudian oleh terdakwa di kreditkan ke atas nama jaminan yaitu MujitoSukimin dan sampai sekarang Mujito Sukimin masih mengangsur ;Bahwa yang melaukan pembayaran angsuran atas nama Mujito Sukimin adalahTerdakwa ;Bahwa pernohonan kredit atas nama Mujito Sukimin tidak ada persetujuan dariAO;Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama sejak Januari2012 ;Bahwa SOP (system

Saksi ZULIANTI Binti JUMALI :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah ada melakukan kredit di BPR Gondangrejo padasaat masih menjadi karyawan di BPR gondangrejo yaitu sekira tahun2009,Jumlah pinjaman saya waktu itu sekira Rp.6.500.000, ( enamjuta lima ratus ribu rupiah ). diangsur dalam jangka waktu 12 bulan,dengan system bunga menurun apabila bulan ini tidak bisamengangsur hanya memberi bunganya saja ,ynamun dalam jangkawaktu 12 bulan harus lunas.Bahwa pada saat menjadi karyawan BPR

Di angsur dalam jangka waktu 12bulan, dengan system bunga menurun apabila bulan ini tidak bisamengangsur hanya memberi bunganya saja ,ynamun dalam jangkawaktu 12 bulan harus lunas. ;e Bahwa saksi Menggunakan jaminan berupa BPKB sepeda motorHonda Kharisma tahun 2005 No.Pol saya lupa Atas namaERNAWATI Alamat : Dk.Suro Rt.03 Rw.09 Ds.NgesrepKec.Ngemplak Kab.Boyolali, Saat ini pinjaman di BPR Gondangrejosudah lunas , jatuh tempo tanggal 29 Juni 2011.

Nomor 1106 K/Pdt/2017Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggibertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan danpengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdianpada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian,kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologibertanggungjawab mengembangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal100 yang berbunyi:Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (1), meliputi:a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dariprovinsimenetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsimemfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;o a0memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat, nilaiadat istiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya

IlmuPengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber dayamanusia ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 7ayat (2) berbunyi:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuanpendidikan dan pengajaran, penetitian dan pengembangan, sertapengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi:Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusiadan pengorganisasiannya, setiap system

dalam pergaulaninternasionalUnhas merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yangterdapat di Pasal 6 ayat (1);Pada Pasal 7 bahwa mengabdi kepada masyarakat sesuai dengankemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu masyarakat.Salah satu membantu masyarakat yaitu bertanggungjawab terhadapjenjang karier sumber daya manusia;Pada Pasal 12 bahwa "setiap sistem kelernbagaan ilmu pengetahuan danteknologi bertanggungjawab mengembangkan jenjang karier Sumber dayamanusia, juga menerapkan system

karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.Bahwa Turut Tergugat II dan Tergugat III dijadikan turut tergugat, oleh karenakeduanya merupakan bank yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukantransaksi dalam pengiriman uang kepada Tergugat I, oleh karenanya TurutTergugat III harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkarainl.Bahwa seperti telah Penggugat kemukakan di atas karena telah terbuktiperbuatan melawan hukum Tergugat karena terlempar oleh system

Gugatan Telah Rancu Menentukkan Posisi Para Tergugat dan Para TurutTergugat.Formulasi posisi para pihak pada Gugatan TELAH RANCU, Penggugat tidakkonsisten dengan dalildalil Gugatannya, dalil Gugatan Penggugat diantaranyaadanya penyetoran dana oleh Penggugat yang jelas jelas TERLAMBAT sehinggaposisi yang ada pada market terlikuidasi by system, apabila dicermatiketidakpuasan Penggugat adalah karena Penggugat mengirim dana melalui TurutTergugat Ill (Bank BTPN) ke rekening Tergugat di Turut Tergugat

Bahwa Tergugat Ill membantah dalil Penggugat angka 5, Penggugatmelakukan penambahan dana untuk transaksi (too up)pada keadaan pasarberlawanan dengan posisi transaksi Penggugat, penambahan danamerupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat termasukPenggugat, akibat tidak disetor dan/atau ditambahkan dana sesuai waktunyaakan menyebabkan posisi Penggugat terlikuidasi by system.

dan menandatangani seluruh dokumendokumen sehubungan dengan pembukaan rekening transaksi kontrakberjangka komoditi di Tergugat I, oleh karena itu Penggugat wajib tundukkepada perjanjian pemberian amanat termasuk peraturan transaksi dimanajika terjadi perbedaan posisi antara posisi transaksi Penggugat dengan arahmarket sehingga menyebabkan Penggugat harus melakukan penambahandana (top up) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar posisi terbukatersebut tidak terlikuidasi Secara sistem (cut by system