Individual karena objek gugatan tun hanya ditujukanuntuk TINGGUL BIN ENTON dan bukan untuk umum;sertac. Final karena objek gugatan bisa dikeluarkan tanpamemerlukan persetujuan siapapun lagi;Halaman 18 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor :60/G/2017/PTUNJKTVIIL.(v) Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan tun menjadi jelasdan nyata, menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;3.

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan objek gugatantun, sudah sangat jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugianterhadap Para Penggugat, karena sebelum mengeluarkan objekgugatan tun Tergugat tidak pernah sama sekali melakukanpenyelidikan terlebin dahulu dengan kecermatan, ketelitian sertaHalaman 19 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor :60/G/2017/PTUNJKTdengan kehatihatian atas riwayat tanah dalam mengeluarkanObjek Gugatan Tun yang sesungguhnya dimiliki oleh ParaPenggugat, sehingga dapat

(UUNo.28/1999).Lebih lanjut terkait dengan gugatan tun ini, serta tindakan dariTergugat dengan mengeluarkan objek gugatan tun merupakansuatu tindakan yang sangat secara jelas, nyata dan telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik, dapatdiuraian berikut dibawah ini :> Tindakan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

EKSEPSIKURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Bahwa Tergugat Il Intervensi 2 menolak dengan tegas dalildalilPenggugat sebagaimana terurai pada halaman 5 dan 6 GUGATANtentang, Il kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat dalammengajukan gugatan tun, di mana gugatan tun yang diajukan penggugatnyata telah kurang pihak sebagai penggugat sebagaimana uraian dibawah ini:Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 Maret2015 sebagaimana dalil Penggugat pada hal. 5 dan 6 gugatan

Pandji Forkiantoro,S.STP dan disaksikan oleh Ketua RT.003/02 Narin S danKetua RW.02 Agang tertanggal 1 Maret 2016.; P30A : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang yang menjadiobjek Sengketa TUN dalam Perkara 183/G/2010/PTUNJKT yang berlokasi di RT.003/RW.02 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Khusus loukota Jakarta DinasTata Kota; P30B : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang pada tanggal12 April 1976 ; P30C : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang yang menjadiObjek Sengketa TUN dalam

PENETAPANNomor 0817/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Hardis bin Abdul Hakim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Laisa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksiSaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Taufik Daud bin Daud, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 Pen.

Lisnawati Arifin, 27 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 08 Juni 2010 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali jumadi ( kaka kandung) dan mahar berupa RM.100.00

;Sesuai dalil gugatan point 6, diketahui bahwa objek surat perjanjian hibahNomor: 3 tanggal 10 April 2007 adalah putusan PTUN Makassar No. 62/G/TUN/1999/P.TUN.U.Pdg. jo putusan PTUN Makassar No. 04/PLW/ G.TUN/2000/P.TUN.Mks. jo.putusan PT.TUN.MKS.

;Sesuai dalil gugatan point 6, diketahui bahwa objek surat perjanjian hibahNomor: 3 tanggal 10 April 2007 adalah putusan PTUN Makassar No. 62/G/TUN/1999/P.TUN.U.Pdg. jo putusan PTUN Makassar No. 04/PLW/ G.TUN/2000/P.TUN.Mks. jo.Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 358 PK/Pdt/2012putusan PT.TUN.MKS.

Pattunuang dalam bentuk Surat Keputusan Pembatalan HakAtas Termohon PK, dan pada saat Putusan Perdata yang dimohonkan PK ini telahinkrach maka barulah diperoleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN (BUKTI N1)yang didasarkan oleh Putusan TUN (kode P110, P112 dan P113) telah diperolehPemohon PK dan dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembalisebagai Novum.Bahwa bukti dikesampingkannya bukti Putusan Pengadilan TUN dalam Perkara PerdataNo. 131/Pdt.G/2007/PN.Mks jo.

No. 358 PK/Pdt/2012Pattunuang yang diterbitkan berdasarkan SK BPN tanggal 5 Juli 1995 No.550.1/28/06/53.01/95 sebagai pelaksanaan Putusan TUN tanggal 22 Pebruari2000 No. 62/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tanggal 3 Mei 2011 Nomor 04/Plw/G.TUN/2000/P.TUN.Mksjo. Putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 55/Bdg.TUN/2001/PT.TUN.Mks tertanggal 15 November 2001 jo.

ataumenimbulkan hak bukanlah domain sengketa Tata Usaha Negara;e Bahwa selain itu bukti PK kode N1 menunjukkan pula keberpihakkanMajelis Hakim tingkat Pertama, Kedua dan Ketiga dalam sengketaKeperdataan mengingat bahwa secara administrasi telah ada putusanPembatalan bukti administrasi kepemilikan Termohon PK dalam bentukPutusan TUN tanggal 22 Pebruari 2000 No. 62/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg jo.

TUN terletak didepan SDN 03 DesaPegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang ;Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi bersama temanteman yaitu terdakwa MASDUKI dan sdr.

TUN terletak didepanSDN 03 Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang; Bahwa para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar saling berhadapansambil pegang kartu remi untuk bermain judi dengan kartu remi dengan taruhanuang di belakang warung milik sdr. TUN terletak didepan SDN 03 Desa PegiringanKec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang saat sedangbermain judi bersama temantemannya yaitu sdr.

SingaBarong Kencana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesiadengan putusan No. 39 PK/TUN/2007, tanggal 7 Januari 2009, amarnyaadalah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Singa BarongKencana; Bahwa setelah putusan PT. TUN Surabaya No. 90/B.TUN/2003/PTUN.SBYtanggal 8 Agustus 2003, maka pada tanggal 21 sampai 23 Pebruari 2004dilakukan Pembongkaran terhadap bangunan yang terletak di Jalan Pemuda17 Surabaya serta barangbarang milik PT.

Sebab Penggugat yangberpendapat masih ada pertentangan hak atas tanah Jl Pemuda No. 17Surabaya, seharusnya sebelum melakukan gugatan sengketa TUN makaPenggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan sengketa keperdataanke Peradilan Umum.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 6208.01.02.03.04.Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, tidakcermat, daluarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, obyeksengketa bukan objek TUN, gugatan terlalu dini/prematur, gugatan tidakjelas, kabur (obscuur libel), maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

TUN SIB Yj nne nena aaa ccc ceePutusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 6216.17.18.19.20.21.22.23.24.P16:P17:P18:P19:P 20:P21:P 22:P 23:P 24:fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan MahkamahAgung RI Perkara Nomor : 28.K/TUN/2004; fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.PK/TUN/2007; fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Penetapan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/PEN/B.TUN/2003/PUETUINGS

Bahwa ketentuan tersebut bersifatkomulatif artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsuryang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterimakarena obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut di atas.

ICHSAN SUAIDI.1 (satu) lembar copy Surat Nomor 439/P.PTS/XI1I/2015/233K/TUN/2015 perihal Pengiriman Putusan Perkara Kasasi TUNReg.

Beberapa bulankemudian ASEP RUHIAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwasedang menangani beberapa perkara pada tingkat kasasi atau PK diMahkamah Agung RI, antara lain:1) Perkara TUN Nomor: 534 K/TUN/15 Pemohon WENDRYPURBYANTORO)> 77 7222 non non nnn nnn nn nen2) Perkara TUN Nomor: 535 K/TUN/15 Pemohon RIWAYATI;3) Perkara TUN Nomor:536 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan ZULHENRI;2222 one nen nnn nnn4) Perkara TUN Nomor: 541 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan H.

MARWAN .2" 202200022 222 oo5) Perkara TUN tahap PK Nomor: W1.TUNG.223/Prk.02.02/IV/2015tanggal 15 April 2015 atas nama CAMAT KUBU.6) PerkaraPidsus Nomor: 195.PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

Beberapa bulan kemudian saksi ASEP RUHIATmenyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang menangani beberapaperkara pada tingkat Kasasi atau PK di Mahkamah Agung RI, antara lain:1) Perkara TUN Nomor 534 K/TUN/15 Pemohon WENDRY PURBY2) Perkara TUN Nomor 535 K/TUN/15 Pemohon RIWAYATI;3) Perkara TUN Nomor 536 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan ZULHENRI; 2222ne ene4) Perkara TUN Nomor 541 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan H.

MARWAN>" 222222202 22 202225) Perkara TUN tahap PK Nomor W1.TUNG.223/Prk.02.02/IN/2015tanggal 15 April 2015 atas nama CAMAT KUBU;6) Perkara Pidsus Nomor 195.PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No.480K/TUN/2006.Dengan demikian penguasaan tanah tersebut dari Kamaruddin Lubis dan Ir.H. Nirwan adalah selama + 25 tahun ditambah + 12 tahun = + 37 tahun tidak adagangguan dari Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi) atau dengan kata lain Tergugat I(i.c. Dolman Silalahi) tidak ada mengajukan keberatan atas penguasaan tanahselama + 37 tahun tersebut.. Bahwa, Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 karenamerugikan Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c. Para Penggugat). Lagipula Ir.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 tersebut tidak mempunyai KekuatanHukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objekperkara atau dinyatakan lumpuh.. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13September 2005 No. 37/G.TUN/2005/PTUNMadn Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdnJo.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 dilumpuhkan, karena alasanalasangugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi)terhadap Tergugat III (i.c.

kekuatan hukum yang mengikatdalam perkara ini, putusan pengadilan TUN No. 37/G.TUN/2005/PTUNMdntanggal 13 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdn, 20 Juli 2006 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 480 K/TUN/2006, 30 Desember 2008 adalah tidak beralasanhukum, sehingga harus dikesampingkan;e Bahwa dengan dibatalkannya oleh Pengadilan SHM No. 51 seb/Helvetia Timur,Surat Ukur No. 1878/1989 dan SHM No. 52 seb/Helvetia Timur, Surat ukur No.1879/1989 masingmasing

TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

Tun Abd Razak Kompleks Perumahan DivaIstanbul,Blok B No.42,Kec. SombaOpu, Kab.Gowa;Agama : Islam;. Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal9 Februari 2016;. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal20 Maret 2016;.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa AHDI SURYONO ABUBAKAR alias ADI binABUBAKAR pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 18.00wita atau waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di depan rumahterdakwa Jalan Tun

wita,terdakwa menjemput saksi Febriyanti Rahmadhani Djohan binti DjohanMachmud di Kampus Universitas Indonesia Timur dan diperjalanan saksiFebriyanti Rahmadhani Djohan binti Diohan Machmud bertengkar denganterdakwa disebabkan terdakwa meminta uang yang pernah diberikankepada saksi Febriyanti Rahmadhani Djohan binti Djohan Machmudsebanyak Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan saksi FebriyantiRahmadhani Djohan binti Djohan Machmud sampai dirumah terdakwaJalan Tun

Tun Abdul Razak Kompleks Puri Diva Istanbul blok B no. 42,Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaanterhadap Saksi Korban Febrianty Rahmadhani Djohan binti Djohan Machmud.Terdakwa tersebut adalah seorang lakilaki dewasa yang sehat jasmani danrohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baikdan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat bertanggung jawabmenurut hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut telahdapat dipenuhi

Tun Abdul Razak Kompleks Puri Diva Istanbul blok B no. 42,Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaanterhadap Saksi Korban Febrianty Rahmadhani Djohan binti Djonhan MachmudBin Leba Dg.

TUN. SBY. tanggal 20 Desember 2017 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal20 Desember 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;2. Berkas Perkara Nomor : 142/G/2017/PTUN. MTR. (Bundel A) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas Perkara Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;4.

TUN.

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

No. 332 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti(inkracht van gewijsde). (Bukti P4) ;Bahwa dengan ditolaknya gugatan MB Chandraatmaja/ayah Tergugat atasPembatalan Sertifikat No.513, No.514, No.515 (obyek perkara , Il, Ill)berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.51/G/1998/PTUNBdg., jo. No.172/B/1999/PT.TUNJkt., jo. No. 332 K/TUN/2000,(Gugatan MB Chandraatmaja dan kawankawan berdasarkan KeputusanPengadilan Negeri Garut No.57/1975/Perd.PN.Grt., jo.

No. 332 K/TUN/2000, dengan menyatakan sama nilai hukumantara Akta Pengikatan/Perikatan jual beli dengan akta jual beli dan ParaTergugat sebagi Pembeli dan Pemilik dari obyek terperkara yang harusHal. 14 dari 21 hal. Put.

No.832 K/TUN/2000 berdasarkan gugatan dari MB Chandraatmaja dan kawankawan, membuktikanbahwa perbuatan hukum jual beli antara MB Chandraatmaja (Penjual) danTergugat Il dan Ill terhadap SHM No.514 , No.515 belum terjadi ;Bahwa dengan pertimbangan telah terjadi jual beli dimaksud antaraTerbanding I/Tergugat Il dan Terbanding Il/Tergugat Ill dengan MB.Chandraatmaja dan kawankawan (penjual) menurut Majelis Hakim Bandingadalah salah dan melanggar hukum.

KMA/104A/SK/XI/2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dalam Sub.3.1.4, sebagai berikut : Hakim dalam keadaan apapun tidak boleh memberiketerangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbukaatas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Memang dalam amarKeputusan Mahkamah Agung RI No.332 K/TUN/2000 (bukti P.4) tidaksecara tegas menyebutkan membatalkan S.H.M.

No.1241 K/Pdt/2010RI No. 332K/TUN/2000 (Bukti P.4) di maksud, Majelis berkesimpulan bahwatuntutan Penggugat dalam petitum point 3 tidak beralasan hukum untukdikabulkan dan harus ditolak. ;(Lihat Keputusan Pengadilan Negeri Garut No. 02/Pdt/G/2009/PN.Grt.

Bahwa gugatan perkara ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, dimana kewenangan untuk mengadiliadalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugatadalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang padapokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabilasetelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh HakimTUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi

atas dasar pasal 1365KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapatdiajukan ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuhsecara tuntas ; GUGATAN PREMATUR124.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan Tata Usaha5Negara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagaimelawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh HakimTUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di PeradilanPerdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; Bahwa gugatan PENGGUGAT juga keliru mengenai subyeknya, karena apabilaperistiwa

, dimana kewenangan untuk mengadiliadalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugatadalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang padapokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabilasetelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh HakimTUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi atas dasar pasal 1365KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapatdiajukan

ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuhsecara tuntas ; GUGATAN PREMATUR4.5.Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan tata UsahaNegara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagaimelawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh HakimTUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di PeradilanPerdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4388/K/TUN/2007 tanggal 30Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor58/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 Jo.

Suryati, Tjutju Supriatin, EmaRostina dan Dikdik Ginanjar.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 58/B/2007/PT.TUN Jkt tanggat 30 Mei 2007 Jo.

tanggal 3012009 No.438 K/TUN/2007 jo. putusanMahkamah Agung RI tanggal 2812011 No.79 PK/TUN/2010, yang mana didalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi tentang kualitas ParaPenggugat diuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Tergugat II Intervensi, yang pada intinyamenyatakan bahwa Ir. H. Apep Hidayat sebagai anak angkat dari H. Basuki danNy.

No. 438 K/TUN/2007 Jo.79 PK/TUN/2010 tanggal 12 Desember 2011 tertanggal 15 April 2010,bermeterai cukup dan diberi tanda bukti: Tl 12 ;Foto copy Penetapan eksekusi Nomor 45/G/2006/PTUN.Bdg Jo. 58/B/2007/PT.TUN JKT Jo.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor PK/Pdt/2009 (bukti T.14), Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 79 PK/TUN/2010, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007, buktibukti surat tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Nomor338/Balonggede tangga! 20 April 1985 GS. No.2268/1985 luas 429 M2 atasnama H.

yang medalilkanmemiliki sebidang tanah seluas 142 M2 dengan berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No. 1545 tanggal 25 Mei 2009 dengan Surat Ukur No.304/ Titipapan/2009 tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat),dalil mana adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkanPutusan Pengailan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNmdn tanggal 18 Januari 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor45/B/2012/PT.TUNMdn tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN

angka 1 yang menyatakantanah objek sengketa dalam perkara aquo sebidang tanah seluas 142m2 dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1545/ tanggal25 Mei 2009 dengan surat ukur No. 304/ Titipapan/ 2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) karena berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNMdn tanggal 18 Januari 2012 jo.Pengadilan Tinggi11Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/B/2012/ PT.TUNMdn tanggal31 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348K/TUN

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23 Januari 2013 terdapatfakta bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 1545/ tanggal 25 Mei 2009dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009 tercatat/ terdaftar atasnama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum makacukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan danditolak seluruhnya;Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sebelum terbit Sertifikat HakMilik (SHM) No. 1355 atas nama Turut Tergugat (Surianto) yangmenjadi landasan dibuatnya

Lagipula berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2011/PTUNMdntanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 45/B/2012/PT.TUN Medn tanggal 31 Mei 2012Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.231545 tanggal 25 mei 2009 dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan bataldemi hukum maka cukup alasan

Surat ukurNo.304/Titipapan tanggal 21 April 2009 luas 142 M2 a.nSURIANTO seluas 142 M2 yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355.Menimbang, bahwa surat bukti 1.114 adalah putusan MahkamahAgung RI tanggal 22 + Januari 2013 No.348 K/TUN/2012 yang amarnyaDalam Pokok Perkara antara lain sebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:No.9 SHM No.1545/Titipapan tanggal 25 Mei 2009.

Laurens Alfons, Suami dan Orang tua dari, (IETJE ATMOKO,ELISABETH KAPOYOS, EMMA KAPOYOS, RONNY KAPOYOS, FIFIKAPOYOS dan ANSYE J SOENARIO), dalam Perkara TUN No.10/G.TUN/2006/PTUN Mdo, Jo. No 21/B.TUN/2007/PT. TUN Mks, Jo No.Halaman 11 dari 82, Putusan NOMOR 73/PDT/2018/PT MND.90 K/TUN/2008, yang dimenangkan oleh TERGUGAT Kepala KantorPertanahan Kota Manado, dan Para ahli waris dari Alm.

PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90 K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008 telahpula berkekuatan hukum tetap !!!

TUN/2007/PT.TUN.Mks, tertanggal 20 September 2007 jo. PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008;Bahwa fakta hukum, ternyata para Penggugat baru membeli tanah a quodari Turut Tergugat VII (Alanus Karundeng) pada tahun 2014, dimana tanahobjek a quo telah terjadi sengketa antara letje Atmoko dkk. Selaku abhlliwaris dari alm.

TUN/2006/P.

/2008 tanggal 8 Juli 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 21/B.TUN/2007/PengadilanTinggi.

TUN. JKT4.

TUN. JKTMENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untukkeseluruhannya dan/atau menyatakan gugatan Terbanding d.hPenggugat asal tidak dapat di terima ( niet ontvankelijke verklaard) ; 2. Menyatakan Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor:188.4/3/2017 tanggal 6 Januari 2017, (Lampiran nomor 8 khusus atasnama MARIA DOYA ADEN, A.Par., M.Si ) pada Dinas Kebudayaan.danPariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sah dan tetap berlaku ; =+3.

TUN. JKTTata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Pembanding dahulu Tergugat(Gubernur Kalimantan Tengah) ; 4. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat GubernurKalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 201 7;5. Memulihkan nama baik dan mengangkat kembali Pejabat Eselon Il, Ill danIV sesuai dengan Jabatanya semula ; OO 6.

TUN.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K / TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUNitu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan /Pejabat Tata Usaha Negara2.

PutusanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN / 2007 tertanggal 22September 2008 tentang Pengumuman pengumuman dan penetapan lelang, 2.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN 2008teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding dan Pembatalan lelang, 3.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN / 2008tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapan lelang, 4.Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN / 2008tanggal 3 September

Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUN itudianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatan perdata inimemang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata UsahaNegara, 2.

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

(dua ratus lima puluh ribu rupiah); &oan putusan Pengadilan Tata Usaha Neag deka Nomor192G/2016/P TUN. JKT. tersebut diucapkan dalam sir yang terobuka untuk aMenimbang,bahwa setelah mempelajari secara soksaryey putusanPengadilan TaieUsaha Negara Jakarta Nomor: 1921G/2016/P TUN.

YyMengingat, UaangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pagan TataUsaha Negara ySbagaimana yang telah diubah dan citambah Gaiam UndangSy &SUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir cdl UndangUndangNomor e Tahun 2009 beserta peraturan perundangufidangan lain yang terkaitKY yvdengan sengketanya; peo Ronan nn nnn nn nnn nnn n nnn nn nnn nn nnnSs MENGADILI: no se seS = Menerima permohonan banding dar Penggugat/Pembanding; LeSs Ss Menguatkan putusan Pngadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomof&192/G/2016/P TUN