Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-01-2017 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 25 Januari 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
13 — 16
13 — 16
dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejamanmental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dankewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulutatau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara teruS menerus, akantetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental ataupenelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi brokenmarriage;Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan danpertengkaran sebagaimana ditegaskan
Register : 11-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 03-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 7
21 — 7
orang saksi Penggugat di persidangan; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menunitutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — PT. FAJAR SAUDARA LESTARI
Melawan
BUPATI KUBU RAYA
75 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibuat Tergugat Nomor 108 Tahun 2011tertanggal 6 April 2011 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (FoodEstate) adalah Keputusan yang bersifat Pengaturan Umum (tidak bersifatIndividual) dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b dan c)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal angka (3) UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ditegaskan
diatur bahwa "Tidak termasuk dalamKeputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang ini" yaitu dalam Pasal 2huruf (b) "Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum" selanjutnya padaPasal 2 huruf (c) "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan";Selanjutnya dalam Pasal angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditegaskan: "Lahan PertanianPangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untukdilindungi dan
Dimanasubstansi luasan areal Izin Lokasi tersebut ditegaskan pula dalam KeputusanPerpanjangan Izin Lokasi maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi. Demikian pula kesesuaian substansi luasan yangtercantum dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi dengan luas bidang petalampiran Izin Lokasi tersebut telah diakui pula instansi pertanahan terkait sertainstansi Dinas Kehutanan.
Dimana tanah yang dapat diberikan IzinLokasi dalam rangka pelaksanaan penanaman modalperusahaan harus sesuai dengan peruntukan areal yangditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Hal mana ditegaskan dalam Pasal 3 Perkaban Nomor 2Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurutRencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaanyang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan olehperusahaan menurut
Dimana substansi luasan areal Izin Lokasitersebut ditegaskan pula dalam Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi(vide Bukti P6) maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi (vide Bukti P7 & P8).
Register : 14-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTA PADANG Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Pdg Tanggal 9 Nopember 2017 — - Pembanding
- Terbanding
110 — 48
110 — 48
repliknya Penggugat Konvensi/ Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatHalaman 7 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual Kepada Yunis Wandi;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 1 (satu), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
Mirna Ernis pada tanggal15 September 2004;Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding,dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta bersama objek perkara poin 3 (tiga), merupakanbukti lengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Halaman 14 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 4 (empat), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
Pembanding dalam repliknyamembantah, tidak benar objek perkara tersebut telah dijual kepada DendyMarta Putra (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tanggal5 Desember 2011, hal itu adalah sangat bohong;Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding tersebutdapat dipahami bahwa benar dahulu objek perkara poin 5 (lima) tersebutsebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan TergugatKonvensi/Terbanding, jawaban pengakuan tersebut merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Sip/1972, ditegaskan karena penggugat tidak dapat membuktikangugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukantidak dapat diterima;.
Register : 24-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bek Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 15
49 — 15
Bahwa ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu sebagaiberikut:Akibat putusnya perkawinan karena perceraian talah:b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalamkenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;6.
Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 45 UUP ,sebagai berikut:Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (ii1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya.2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasalin'berlaku. sampai anak itu) kawin atau dapat berdirisendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antarakedua orang tua putus;7. Bahwa napkah merupakan suatu pemberian yang diberikan olehseseorang atau pihak yang berhak menerimanya.
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukumtetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne Dis in idem;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 ditegaskan
bahwakarena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihakpihak yangHalaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (iiibersengketa sama dengan perkara terdahulu,dan perkara yang lalu tersebut telahmendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970maka gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan barutersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 ditegaskan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 15 Nopember 2016 —
25 — 3
25 — 3
BATASBATAS TANAH MASINGMASING, PENGGUGAT TIDAKDISEBUTKANBahwa, perlu untuk ditegaskan jika obyek sengketa dalamgugatan Penggugat adalah menyangkut masalah tanah, tetapi ironisnyaPenggugat tidak menyebutkan dan atau menguraikan secara rinci danjelas tentang batasbatas tanah dan kavling nomor berapa yang menjadiobyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Reg.
Bahwa, perlu ditegaskan apabila Tergugat tidak pernah menawarkantanah kepada Penggugat dan tidak pernah terjadi hubungan jual bellitanah kavling sebagaimana dalam posita Penggugat, karena kedudukanPenggugat hanya sebatas calo atau makelar saja yang meminta komisikepada Tergugat;3.
Bahwa, perlu ditegaskan apabila Penggugat hanya bertindak sebagaicalo atau makelar saja karena berdasarkan data pembeli atas tanahtidak ada yang bernama Penggugat, yang tercatat hanya setiap bulanPenggugat membayarkan angsuran pembeli atas nama BU TRISHalaman 8 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN.
Bahwa, perlu. ditegaskan pula apabila Tergugat Rekonpensisebelumnya telah melaporkan Penggugat Rekonpensi ke PolrestabesHalaman 12 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN. Sby.dengan sangkaan penipuan dan penggelapan, yang setelah dilakukanserangkaian tindakan penyidikan akhirnya laporan Tergugat Rekonpensitidak terbukti dan dihentikan penyidikannya oleh Polrestabes Surabaya;.
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PA BATAM Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Btm Tanggal 19 September 2018 — Pemohon:
Rury bin Ramli
Termohon:
NovaLinda Simamora binti Yunus Simamora
11 — 4
Rury bin Ramli
Termohon:
NovaLinda Simamora binti Yunus Simamora
11 — 4
Sos, MH, CPL, yang menyatakan berhasilmendamaikan Pemohon dengan Termohon rukun kembali membina rumahHalaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Btmtangga, kemudian Pemohon menyatakan akan secara lisan mencabut perkaraini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan ini oleh Pemohon, makapemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Register : 08-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannyadilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak,Hal. 4 dari 7 Hal. Pen.
Register : 26-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 74/Pdt.P/2016/PN.BLK Tanggal 5 Agustus 2016 — Kardin, tempat tanggal lahir Bulukumba, 07 Juli 1973 Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Seka Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
15 — 7
15 — 7
Menetapkan bahwa nama anak pemohon Sabri, lahir di Bulukumba tanggal 21April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30. 1149/CS/XV/2011tertanggal 11 November 2011 serta Kartu Kelurga Nomor : 7302011111110002tanggal 11 November 2011 ditegaskan atau diubah menjadi Sabri lahir diMalaysia pada tanggal 01 Februari 2000 anak pertama dari ayah bernama Kardindan ibu bernama Hasmayani ;3.
Register : 11-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.ML Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 1
25 — 1
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTermohon, dan tidak perlu persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohonmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut
Register : 01-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-05-2019
Putusan PA TONDANO Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Tdo Tanggal 30 Maret 2017 — Pemohon:
1.Igo Husain
2.Safira Tamengge
22 — 5
1.Igo Husain
2.Safira Tamengge
22 — 5
shalat, dibayar tunai:Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikah adalahjejaka berumur 17 tahun dan Pemohon berstatus perawan umur 15tahun;Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniaiseorang anak bernama Al'Jubyan Husain bin igo Husain, urmur 1 Tahun:Bahwa antara antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubunganpernikahan menurut Syariat Islam;Heisman 3 dari 16 Penetapan No, OO8T/Pat P/ZG1T/PA.Tdo Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Blcn Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal halitu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dariTergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila adapersetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Tergugat belum
Register : 02-05-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 21-10-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 248/Pdt.P/20I3/PA Wtp. Tanggal 23 Mei 2013 — PEMOHON
15 — 6
15 — 6
Bahwa antara pemohon dengan Kode binti Binuang tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksudPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan
Register : 30-03-2010 — Putus : 05-04-2010 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 301/Pdt.P/2010/PN.Kds Tanggal 5 April 2010 — J A M A' I N.
25 — 3
25 — 3
tetapisampai sekarang karena kesibukan Pemohon dengan istrinya ROMLAH, kelahiran anaknya yangbernama VIONA ANGGRAENY itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untukpersyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukandiperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti surat P1, P2, P3, P4 ); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Putus : 11-06-2012 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 311 / Pdt.P / 2012 / PN.Kds Tanggal 11 Juni 2012 — RINA HARYUNI
14 — 3
14 — 3
Tahun 2006 tcntang AdministrasiKependudukan telah ditegaskan, di mana suatu pencatatan kelahiranyang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negcri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohonyang dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, dan bukti suratsuratyang diajukan olehPemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarangbertempat
Putus : 12-06-2012 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN KUDUS Nomor : 321 /Pdt.P/2012/PN.Kds. Tanggal 12 Juni 2012 — MASRUCHIN
8 — 3
8 — 3
acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatan kelahirananak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang Undang No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 28-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 526/Pdt.P/2020/PA.JT Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan: (1) Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya (2)Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalamdan di luar pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor
Putus : 07-04-2010 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 321/Pdt.P/2010/PN.Kds Tanggal 7 April 2010 — SURAHMAN
55 — 5
55 — 5
persidangan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatankelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 05-04-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 317/Pdt.P/2010/PN.Kds Tanggal 6 April 2010 — MOCHAMMAD FAIZIN
23 — 3
23 — 3
segalasesuatu. yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang UndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 16-01-2017 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.BLK Tanggal 19 Januari 2017 — SULAEMAN
Tempat /Tanggallahir : Bulukumba / 1 juli 1976
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Campadide, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba
Selanjutnya disebut sebagai................................................................. Pemohon
18 — 12
18 — 12
Menetapkan anak pemohon pada akte kelahirandan kartu keluarga atas namaPUTRI AZHRAH lahir di Bulukumba tanggal 1 oktober 2009 ditegaskan atau dirubah menjadi PUTRI AZZAHRA lahir di Bulukumba tanggal 1 oktober 2009sesual ijazah taman kanak kanak anak pemohon.3.