Ditemukan 18202 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603/B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs.PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
65 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal26 Februari 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 B/PK/PJK/2016 Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AVRIST ASSURANCE
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak tersebut padaTanggal 26 Oktober 2015;Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 333/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 01-12-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0839/Pdt.G/2014/PA.ME Tanggal 1 Desember 2015 — Perdata
121 — 33
121 — 33
No. 0839/Pdt.G/2014/PA.MEmenjadi hak Tergugat dan anakanak Penggugat dan Tergugat, atasperbuatan Penggugat yang tidak memenuhi Akta Pernyataan bersamaantara Penggugat dan Tergugat diatas Tergugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam perkara nomor14/Pdt.G/2014/PN.Mre (bukti T.7) yang amar putusannya mengabulkangugatan Tergugat, atas putusan tersebut, Penggugat mengajukanBanding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor114/PDT/2014/PT/PLG dan Pengadilan Tinggi Palembang
Bahwa oleh karena ada akta pernyataan a quo maka Tergugat telahdilaporkan oleh mantan isterinya antara lain :Tergugat digugat oleh mantan isterinya secara perdata dalamgugatan wan prestasi dalam perkara perdata nomor14/Pdt.G/2014/PN.ME, dikarenakan memberikan nafkah anak, uangcuti dan uang koperasi tidak sesuai yang dikehendaki mantanisterinya, padahal pada saat a quo antara Tergugat dengan YossiHal. 28 dari 103 hal. Put.
tanggal14 Nopember 2013 dan Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor 27, tanggal 14Nopember 2013;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.14 dan 1.15 terbukti bahwaakta pernyataan No. 72, tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat dihadapan notaris A.Dessi Puspa Asni, S.H., telahdisahkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dan PengadilanTinggi Palembang;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.22 tentang permohonan kasasidan alat bukti P.23 tentang memori kasasi terhadap putusan Nomor14
Persetujuanharus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang telah di aktakanbersama oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk akta pernyataan Nomor72, tanggal 23 Nopember 2012, akta tersebut juga telah disahkan dandikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor14/Pdt.G/2014/PN.Mre, tanggal 19 Agustus 2014 (vide bukti T.14) dan PutusanTinggi Palembang Nomor 114/Pdt.G/2014/PT.PLG, tanggal 22 Januari 2015(vide bukti T.15);Menimbang, bahwa masalahnya apakah
sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai uang jamsostek dan uang pesangon,majelis menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensitersebut ternyata juga telah tertuang dalam akta pernyataan Nomor 72, tanggal23 Nopember 2012 sebagaimana tercantum dalam pertimbangan konpensitersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut juga telah menjadibagian dari akta pernyataan Nomor 72, tanggal 23 Nopember 2012 yang telahdisahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor14
Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3458 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — ASRI KENANGASARI VS PT. BANK MEGA, Tbk. Cabang Purwokerto DKK
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sinkron;> Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat posita nomor14, petitum Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmerugikan Penggugat secara materiil dan immaterial;> Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas,tidak terang, bias dan kabur karena Penggugat tidakmenyebutkan jumlah kerugian yang dimaksud sebagaikerugian Materiil dan kerugian immateriil;> Bahwa selain tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur, dalilPenggugat dalam Posita nomor
Register : 01-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Sgr Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
Pengganti pada tanggal08 Juli 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja,dan tidak adapihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dankeberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaperkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuanyang diatur pada Buku Il edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yangpemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor14
Putus : 31-10-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297/B/PK/PJK/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — PT. ADIGUNA EKA SEJAHTERA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukanJawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal26 Desember 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 —
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 892/B/PK/PJK/2015yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 April2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA BUNTOK Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Btk Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
32 — 6
32 — 6
Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor14/TUADAAG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku Il Edisi Revisi Tahun2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang /Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan Pemohon IItelah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pemohon
Putus : 28-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID/2017 Tanggal 28 April 2017 — MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH alias IWAN alias ARI bin H. MUHAMMAD KUASA SAMILU
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum Acara Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14
Putus : 14-03-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/MIL/2017 Tanggal 14 Maret 2017 — H A S B I L;
105 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer padaOditurat Militer IIl16 Makassar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1997, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor14
Putus : 20-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — HERMAN BANGUNAN LUBIS Alias BANGUN
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung.Bahwa dengan mengingat azas sederhana, cepat biaya ringan maka olehkarena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan, Judex Juris akan mengadilisendiri perkara a quo sebagaimana amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto Pasal 143 ayat (3)KUHAP UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14
Putus : 12-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 PK/Pdt/2012 Tanggal 12 Juli 2013 — JOKO PURWADI
Melawan
NY. GIYEM, dan kawan-kawan
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: JOKO PURWADI dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal yang bersangkutan dari Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor14
Register : 03-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Pyb Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Kotanopan KabupatenMandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan hal inwal yang terjadi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telan mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tanggal 03 Januari 2019 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Panyabungan Barat register perkara Nomor14
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 April 2014 — PT BUANA LAUTAN NAGA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal03 Oktober 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639/B/PK/PJK/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1317 K/Pid/2016 Tanggal 3 Desember 2015 — M. DAHLAN bin SULAIMAN
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAHLAN binSULAIMAN tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara padatingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 14 dari 15 hal. Put.
Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt/2012 Tanggal 26 April 2013 — RAKINAH,dk ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,dk
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 00445, Tahun 2001 adalah tanah negara;Bahwa, alasanalasan kasasi lainnya merupakan hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan padatingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahandalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang Undang Nomor14
Register : 03-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BATANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Btg Tanggal 4 April 2017 — Teguh Mujiono Alias Boker Bin Waris
44 — 5
44 — 5
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017.Terdakwa dipersidangan didampingi advokat/Penasehat hukum dari YayasanLembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Putra Nusantara Kendal berdasarkanPenetapan Penunjukan Majelis Hakim secara prodeo ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN BtgPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor14/Pid.Sus/2017/PN Btg tanggal 3 Februari 2017
Register : 10-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.SWL Tanggal 23 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
34 — 6
34 — 6
Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il dipersidangan;Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Pemohon Il, calonsuami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon dan Pemohon IIdi persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor14
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 K/PID/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — LORA MOKODASER;
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 8 Januari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14