PUTUSANNo:93/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TIPIKOR MEDAN yang mengadili perkara pidana tindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama : HARIS MUNANDA,ST;Tempat lahir : Tanjungbalai;Umur / tgl. Lahir : 46 tahun / 1 Oktober 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013s.d. 1 April 2013;6.

Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;halaman 1 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnTerdakwa didampingi oleh Penasihat WHukum: Zulkiflii,SH, Fahry AndiHarahap,SH, SumantriiSSH dan Dedi Suheri,SH, para Advokat pada KantorAdvokad ZULKIFLISH & Associates berkantor di Jalan Prof.M.Yamin,SH,Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tipikor tersebut:Telah membaca Penetapan

Ketua Pengadilan Tipikor Medan padaPengadilan Negeri Medan No.93/Sus.K/2013.PN.Mdn tentang PenunjukanMajelis;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.93/Sus.K/2013/PN.Mdntentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimukapersidangan serta meneliti barang bukti;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR:KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa HARIS MUNANDA, S.T. selaku Pejabat

DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH. halaman 149 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn

,selaku Advokat pada Kantor Hukum Mangku Mataram & Rekan yangberalamat di Perum Kamilan Ciracas Permei Blok F 20, Rt 002 Rw 004,Kelurahan Gelam, Kecamatn Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 Didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Nomor32/SK.HUK/Tipikor/2019/PN.Srg.;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca dan memperhatikan:.

PT Aji Tama Mulya, dan pihak ketiga Tuan CaessarFarug Wirayudin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraTerdakwa Achmad Ginanjar Pratama, S.Kom.;7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Serang, yang menerangkan bahwamasingmasing pada tanggal 16 Oktober 2019, Penasehat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tipikor Serang masingmasing Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2019/PN.SRG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal21 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang ;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Serang kepada Penasehat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tanggal 19 Nopember2019,

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itudiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatBanding dalam pemeriksaan perkara aquo pada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah TahananNegara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka diperintahkanSupaya Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai dari pertimbangantersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tipikor

10Desember 2015 ;7 Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 354/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari2016 ;8 Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 404/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;9 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 58/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 ;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor: 94/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;11 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;Terdakwa I.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksisaksidimaksud adalah sebagai berikut :1 NUGROHO;DIKI MULYA;SRI DEWI QORYANT;MICO FANJI TIRTAYASA;IMRON CAHYADI;DARYONO;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANNA;9 MOCHTAR EFFENDI.CoA Dn Ff W WN BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSANFAHMIdalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY. BB No.1253 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.

kepadaTerdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih;e Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusannya tidak mempertimbangkanBarang Bukti No. 7 dan barang bukti No. 28 yang mengakibatkan status barangbukti tersebut tidak jelas;e Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilanmasyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dalam memoribandingnya telah mengajukan keberatankebaratan berikut;e Bahwa Pengadilan Tipikor

putusan perkara50yagn diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, unsur melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungan sedekian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalampenerapan hukum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I di dalam kontra memoribandingnya menyatakan tanggapantanggapan atas memori banding Penuntut Umumsebagai berikut;Pengadilan Tipikor

ditentukan UndangUndang karena itu permintaanbanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara diperiksaPengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan suratmemori banding, sedangkan terdakwa tidak mengajukan permohonanbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dan mempelajari secaraseksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang sidang Pengadilan TIPIKOR

pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,88keterangan saksi saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum sertakesimpulan maupun pendapat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,No: 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP. tanggal 9 Oktober 2012 maka MajelisMajelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum,kesimpulan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menyatakan bahwa terdakwa H.

Pidana secara bersama sama melakukan Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah tepat dan benar menuruthukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukuptepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangantersebut diatas, maka Putusan Pengadilan TIPIKOR

BERLIAN, SH., MHPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan96Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1. MARTINI MARJA SH, MH. MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH2. EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti,R. BERLIAN, SH., MH

jelas adalah ranahhukum Perdata;e Bahwa, Terdakwa menolak dalildalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidakberhak atas dana bantuan tersebut tanpa alasan hukum yang cermat dan jelas;memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhakadalah I Wayan Sudiarsa, S.P. sebagai Pemohon dan Penerima dana tersebut;bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti No. 1 sampai denganNo. 12 pada point 5 tersebut di atas;Unsur Secara Melawan Hukum; e Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

dan Puseh Munduk Pakel, danPura Rentaja telah selesai dibangun sesuai dengan keterangan semua saksi di depanpersidangan pada saat diperlihat bukti foto P.3, P.8, dan P.12;Bahwa, tidak ada satupun yang menyangkal bukti P.3, P.8, dan P.12 di depanpersidangan; berarti Pembangunan Bak Penampungan Air; Pembangunan Pura Desadan Puseh Munduk Pakel, dan Pura Rentaja terbukti secara sah dan meyakinkan;Bahwa, Unsur memperkaya diri sendiri yang dinyatakan terbukti dan diputus olehYang Mulia Hakim Pengadilan Tipikor

P.12, dan saksisaksi terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa Proyek pembangunan PenampunganAir, Pembangunan Pura Desa/Puseh di Desa Munduk Pakel dan PuraRentaja di Desa Pekraman Bunyuh telah dapat diselesaikan sesuaidengan kesepakatan;Bahwa, terbukti dalam Pertimbangannya saudara Jaksa/PenuntutUmum dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama danbanding sama sekali tidak mempertimbangkan faktafakta hukum yangberupa Bukti surat dan Bukti Saksi yang diajukan dalam Persidangan,dan juga Pengakuan

Dengan putusan dari Majelis Hakim Yang MuliaPengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding apakahberartibangunan Penampungan Bak Air, bangunan Pura Puseh/Desa MundukPakel dan Bangunan Pura Rentaja adalah milik Terdakwa, agar dapatdijual lelang untuk memenuhi kewajiban pengembalian uang sesuaidengan putusan pengadilan;e Bahwa, dari sejak awal terbukti telah terjadi dakwaan kabur, tuntutanyang tidak sesuai dengan faktafakta persidangan yang diajukan olehsaudara Jaksa/Penuntut Umum di mana dengan alasan

Pasal 65 ayat (1) KUHP;Dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding mengadilimenyatakan Terdakwa I Wayan Sukaja telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer;Bahwa, seperti apa yang dikemukakan di atas, perihal uraian unsurunsurnyabahwa tuntutan dan pertimbangan saudara Jaksa Penuntut Umum dan PertimbanganHakim Majelis Pangadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding adalah tidak cermatdan tidak berdasar karena Legal

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN danTerdakwa Il. ABD ARIF alias ARIF tidak terbukti secara sah danHal. 35 dari 72 hal. Put.

yang berhak (GUNAWAN SASAWE);Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HermanSasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasiPenuntut Umum dalam perkara a quo, agar tujuan pemidanaan yangmemberikan efek jera pada para pelaku dapat tercapai dan disesuaikan denganperan para Terdakwa secara proporsional maka Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PTPAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Judex Facti/PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Pid.Sus/2016dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Buol tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober2014 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal28 Desember 2014 ;7.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan meneliti barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2014, yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SRI JOKO WALUYO Bin H.

Berdasarkan alasanalasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa /Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Ibnu Idris Alias BenuAlias Awi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh :1. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum terdakwa;2. Tetap menyatakan Terdakwa Muhibut Tibri terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;2.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memutuskanperkara ini Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidanayang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Acehberpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang juga telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03Juni

Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangyang merupakan tindak pidana pencucian pasif; Berdasarkan alasanalasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa /Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Muhibut Tibri memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh :1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;2.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memutuskanperkara ini Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidanayang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Acehberpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secarasaksama berkas perkara a quo, terdiri dari salinan resmi putusan Majelis HakimPengadilan

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014, dengan jenis penahanan kota ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Jambi sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 11 Oktober 2014, denganjenis penahanan kota;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi sejaktanggal 12 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014, dengan jenis penahanankota; Halaman 1 dari 77 halaman Pts.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiJambi sejak tanggal 7 Januari s/d 7 Maret 2015, dengan penahanan kota;acoteess Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Jambi tanggal 22 Desember 2014 Nomor11/PEN.PID/TPK/2014/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkaradan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam mengambilkeputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan subsidair, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amarputusan pidana yang dijatunkan kepada terdakwa, dengan pertimbangansebagai berikut : Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat terdapatkekeliruan pengetikan pada amar putusan Pengadilan Tipikor

BETTY DESNITA, SH., MH dan ARONTA, SH., MPA.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasingsebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terobuka untukumum pada Hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. Hj.BETTY DESNITA, SH.MH LINTON SIRAIT, SH, MH.2. ARONTA, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor No. 163 / Pen. Pid / Sus / H / 2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 14 Nopember 2013 ditahan sejak tanggal14 Nopember 2013 s/d. 13 Desember 2013 .4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang No.163/Pen.Pid/ Sus/K/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 04 Nopember 2013Sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d. 11 Pebruari 2014 ;5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang No. 46 / Pen.Pid / TPK / 2014 / PT.Smg. sejak tanggal12 Pebruari 2013 s/d. tanggal 13 Maret 2014.6. Perpanjangan keII oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal10 Maret 2014 No. 80/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg. sejak tgl 14 Maret2014 s/d tanggal 12 April 2014.Telah membaca:1.

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa,tanggal 29 Maret 2014 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI.

Pid.SusTPK /2014/PN Smg.Semarang, April 2014PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Halaman 1 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN Tjk10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansyori

(Hakim AdHoc Tipikor), masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Zainuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri olen Samsi Thalib, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Sutaji, S.H., M.H.

Memerintahkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/20151. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari PenasihatHukum Terdakwa ;2.

kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAIKUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi halaman 85 alinea ke3 dari atas adalah suatukekeliruan yang fatal berhubung ditingkat Pengadilan Negeriperkara atas nama Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Terdakwa Syafrudin, S.Sos., dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E., bukan Nomor49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tapi adalah Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. jadi jelas Judex Facti telah salah dalampertimbangan hukumnya, berhubung perkara Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg in

Pasal253 KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il Terdakwa Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding denganperbaikan sekedar mengenai pidana

sehingga hal tersebut telah melanggarhukum pembuktian ;e Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap keseluruhanpertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, karena telah salahmenerapkan hukum pembuktian dalam mengungkapkan faktafaktadalam perkara a quo, yang mengakibatkan sangat merugikan PemohonKasasi, dengan demikian pertimbangan hukum maupun amar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor : 30 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., 27 September 2012 Jo PutusanNo. 35/TIPIKOR

KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERIHAL AZASMINIMUM PEMBUKTIAN DALAM MENGURAIKAN UNSURUNSUR PASALYANG DIDAKWAKAN;e Bahwa perihal keberatan kesalahan penerapan hukum dalam memoriKasasi ini menurut esensinya hanya ditujukan kepada pasal yangdinyatakan terbukti sebagaimana tersebut dalam Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 30 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 27 September 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung No. 35/TIPfKC>R/2012/PT.

MAHFUD tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012;MENGADILI SENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUDterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dan berlanjut;.

MOHAMMAD ASKIN, SH. dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

,M.H.Panitera PenggantiNurul Bariah, S.Hhalaman 14 Perkara Pidana Nomor 194/Pid/2019/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHhalaman 15 Perkara Pidana Nomor 194/Pid/2019/PT BNA

Penuntut Umum, Sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengantanggal 26 MaretHal 1 dari 123 halaman, No. 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Y ykHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta , Sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal19 AprilPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18Juni 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. MUKHTARZUHDY,SH,MH dan 2.

Tipikor/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum, dengan suratdakwaannya No. Reg. Perk :PDS 04/Samar/07/2011, tanggal 19 September2011, telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidritas sebagai berikut:Dakwaan ;PRIMAIR :Bahwa la terdakwa ARNA EFENDI selaku sekretaris tim PersisamPutra Samarinda bersamasama dengan saksi K. KRISTOWONO selaku wakilSekretaris Tim (yang ditunjuk secara lisan oleh AIDIL FITRI, SH.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor: 16/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK pada tanggal 22Februari 2018;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA,; Dalam hal ini diwakili olehDEKI MARIZALDI.S.IK.MH, Pangkat/Nrp: IPTU /92110381, Jabatan KasatReskrim;ROSMINA S.IP, Pangkat/Nrp: AIPDA /77110456, Jabatan Kanit PPA;KAMARUDDIN.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/78050385 Jabatan Kanit Tahban;MUH ALI.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/79090371, Jabatan Kanit Tipikor

Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yangdiberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentinganPemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point,3,4,5,6diatas, Penggugat diajukan Kepengadilan Tipikor Jambi, pada PengadilanNegeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor:16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugatdinyatakan terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama

permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa perkara atas nama Terdakwa Ratno Harjo, S.T.terdaftar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak dengan Putusan Nomor 34 / Pid.Sus / TP.Korupsi/ 2015 / PN.Ptk telah diputus pada tanggal 21 September2015.

Kemudian pada tanggal 29 September 2015 putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap karena TerdakwaRatno Harjo, S.T. tidak mengajukan upaya hukum banding;Sedangkan perkara atas nama Pemohon Kasasi / TerdakwaSinta Hutasoit ini diputus oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor16/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 05 Agustus2015;Atas putusan tersebut, Terdakwa Sinta Hutasoitmengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2015.

Bahwa amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 21 September 2015 dalam perkara atasnama Terdakwa Ratno Harjo, S.T. tersebut antara lain tegasdinyatakan bahwa Terdakwa dikenakan Uang Penggantisebesar Rp24.731.961,65 (dua puluh empat juta tujuh ratustiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiahenam puluh lima sen);Oleh karena sudah ada kepastian mengenai jumlah uangpengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RATNOHal

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.ttd./ MS.