• berikut:Istilan penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi bukankepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN.

  Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan suatuKeputusan Badan atau Pejabat TUN menurut UndangUndangini apabila sudah jelas:a. Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;c. Kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yangditetapkan di dalamnya;d. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan tidakabstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan;e.

  Bersifat individual, artinya Keputusan TUN itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupunhal yang dituju;f.

  Surat S488 tersebut jelas dibuat dan diterbitkan olehbadan atau Pejabat TUN yang berwenang, yaitu DirekturJenderal Pajak;b.

  tersebut diatas, maka kedudukan surat S488adalah termasuk kedalam pengertian Keputusan TUN;Lebih lanjut, menurut Doktrin Ilmu Hukum, seperti pendapatProf.

• KEP/11/DPNPM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalamrangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapatdipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannyadapat di gugat di Peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, olehkarena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalahbukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ PejabatTUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidangTata Usaha Negara

• permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

229/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------------

• Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat Keputusan TUN

• TUN. SBY

  TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

  TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

  Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

  Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

• angka (12) UUNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN

  bersifat definitif dan olehkarenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugasdan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapatdilakSanakan 5 222 22 n nnn nn nnn nnn cence nnn nnnb) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasisebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN

  Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalamyurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Legal StandingBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat.

• Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No.480K/TUN/2006.Dengan demikian penguasaan tanah tersebut dari Kamaruddin Lubis dan Ir.H. Nirwan adalah selama + 25 tahun ditambah + 12 tahun = + 37 tahun tidak adagangguan dari Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi) atau dengan kata lain Tergugat I(i.c. Dolman Silalahi) tidak ada mengajukan keberatan atas penguasaan tanahselama + 37 tahun tersebut.. Bahwa, Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c.

  PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 karenamerugikan Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c. Para Penggugat). Lagipula Ir.

  Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 tersebut tidak mempunyai KekuatanHukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objekperkara atau dinyatakan lumpuh.. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13September 2005 No. 37/G.TUN/2005/PTUNMadn Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdnJo.

  Putusan Mahkamah Agung RI tanggal30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 dilumpuhkan, karena alasanalasangugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi)terhadap Tergugat III (i.c.

  kekuatan hukum yang mengikatdalam perkara ini, putusan pengadilan TUN No. 37/G.TUN/2005/PTUNMdntanggal 13 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdn, 20 Juli 2006 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 480 K/TUN/2006, 30 Desember 2008 adalah tidak beralasanhukum, sehingga harus dikesampingkan;e Bahwa dengan dibatalkannya oleh Pengadilan SHM No. 51 seb/Helvetia Timur,Surat Ukur No. 1878/1989 dan SHM No. 52 seb/Helvetia Timur, Surat ukur No.1879/1989 masingmasing

• TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:AINAYATI LIAUW B. Sc.

  TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis HakimTanggal 14 Agustus 2020 dan Penetapan PLH. Panitera Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. TentangPenunjukan Panitera Pengganti Tanggal 14 Agustus2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat didalamnya.3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.

  TUN. JKT. tidak mengajukan memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT.diucapkan/dibacakan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni2020, dan secara hukum Pembanding/Penggugat dianggap diberitahukan isiputusan pada tanggal 2 Juni 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding sesuaiAkta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN.

• , apakah Tergugat I Fakultas Kedokteran UniversitasBrawijaya Malang sebagai subyek TUN ?, apakah Ijazah merupakan obyek keputusandaripada Tata Usaha Negara (TUN) ?, dan apakah subtansi gugatan Penggugat merupakansengketa Tata Usaha Negara ?

  hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;49Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yangdapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :1 Penetapan tertulis;1 Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;na FF WwW WNMenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa dari keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinyauntuk

  dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhikeenam persyaratan tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuanyang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitudalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa yang termasuk keputusankeputusan badan/Pejabat TUN,diantaranya adalah ;1 Keputusan tentang

  ;Menimbang, bahwa selain dari Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatanPeradilan TUN, terdapat pula keputusan TUN yang tidak termasuk obyek gugatan PeradilanTUN, terhadap hal tersebut sebagaimana disebutkan secara tegas dalam penjelasan pasal 2Undangundang Peratun yaitu :1234Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ;Keputusan tata usaha negara

  Fakultas Kedokteran) adalahmerupakan Badan/Pejabat Negara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal angka8, sedangkan Ijazah adalah merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1angka 9 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan Tergugat I (UnversitasBrawijaya Malang) sebagai subyek TUN dan Ijazah merupakan obyek keputusan TUN,maka selanjutnya apakah subtansi gugatan Penggugat tersebut termasuk sengketa yangmenjadi kewenangan dalam ranah

• 185 K/TUN/2010

  PUTUSANNomor 185 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. YAZULI, S.H., Pekerjaan/Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara ;2. ARMAWATI, S.H., S.Mn., Pekerjaan/Jabatan KasubsiPerkara Pertanahan ;3.

  Nomor 185 K/TUN/2010PTUNPLG. tanggal 7 September 2004 tidak mengajukan banding,padahal Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat disini ada unsur KKN ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar kiranya berkenan untukmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 827/SukaramiGambar Situasi Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m2 ;.

  Nomor 185 K/TUN/2010Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebutdiikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret2010 ;Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaPenggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahutentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

  Nomor 185 K/TUN/2010Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi,akan tetapi dalildalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkandalildalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilanharus dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

  Nomor 185 K/TUN/2010

• PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 104/G/2010/PTUNBDG,tanggal 27 April 2011, yang telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, danPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013,tanggal 27 Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanTinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT , adalahpemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan

  Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 104/G/2010/PTUNBDG, tanggal 27 April 2011, yangtelah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013, tanggal 27Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanHalaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.Tinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT

  Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 211/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2018, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 149K/TUN/2019, tanggal 19Maret 2019);Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.7.6.

  ASEPACHMAD ADIPURA, alias SYAMSU in casu TERGUGAT II.alias casu: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Nomor:450/PDT/P/2002/PN.BDG, TANGGAL 15 JANUARI 2003PENGADILAN TATA USAHA NEGARABANDUNG No. 104/G/2010/ PTUNBDG, tanggal 27 April2011.: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober2011.MAHKAMAH AGUNG RIK/TUN/2012 tanggal 23 April 2012.No. 129: PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI No. 81PK/TUN/2013tanggal 27 Agustus 2013.KELAS IA KHUSUSBANDUNG No.342/Pdt

  TUN Jakarta No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Bandung No.104/G/2010/PTUN.BDG tanggal 27 April 2011 yang telah dikuatkandengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012 dan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 PK/TUN/2013 tanggal 23Agustus 2013 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat III dalammenerbitkan SHM No. 1645/Kelurahan Cigelereng An.

• Sedangkan asas kecermatan adalah asas yangmewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenaisemua faktafakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentinganyang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan;Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukumdengan tidak mengutamakan landasan Peraturan PerundangUndangankhususnya Peraturan Jaksa Agung No. Per022/A/JA/03/2011 tentangPenyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia jo.

  Keputusan TUN in Iitis bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :a.

  /n Litis Tidak Bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang BerlakuBahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yangmenjadi objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

  Keputusan TUN in Iitis tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugatdalilkan dalam gugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakanKeputusan TUN in /itis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum danasas Kecermatan;Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:Terkait Asas Kepastian Hukuma.

  Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yangmenguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jikaKeputusan TUN in Iitis tetap dilaksanakan.

• III.D.IV KohirNo. 2546.5.3.Bahwa dengan demikian terbukti TIDAK ADA, TUMPANGTINDIH (OVERLAPPING) antara tanah milik PENGGUGATdengan tanah milik TERGUGAT I dan hal inidibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Melt 1999 Jo. PutusanMahkamah Agung No. 126/K/TUN/1994 tanggal 6Februari 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT.tanggal 11 Jul! 1994 Jo.

  milik TERGUGAT Isendiri sehingga tidak memerlukan ijin dariPENGGUGAT, oleh karena itu dalil tersebut harustahditolak.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 12 sampai dengan butir 17 karena TERGUGAT IImenerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT Isudahberdasarkan ketentuan 15( 15 )berdasarkan ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1961 Jo.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan halini sudah dibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN

  Putusan Mahkamah Agung No.126/K/TUN/1994 tanggal 6 Februari 1996 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT. tanggalt 11 Juli 1994 Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/PTUNBDG/1993 tanggal 18 Oktober 1993, oleh karena itudalil PENGGUGAT haruslah ditolak.8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 18 dan 19 karena TERGUGAT I mendirikanbangunan diatas tanah milik TERGUGAT I sendiriberdasarkan SHM No. 1604/Kel.

  Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan PENGGUGATatas tanah milik TERGUGAT I tidak berdasar olehkarenanya tuntutan sita jaminan haruslah ditolak.10.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Mei 1999 Jo.

  /1994tanggal 6 Februari 1996 ;T I 1d : Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN/1997tanggal 6 Mei 1999 ;TI 2 : Surat dari Lurah Sukagalih tertanggal 31 Maret2011 ;T I 3a : Peta wilayah Kelurahan Sukagalih ;T I 3b : Peta wilayah Kecamatan Sukajadi ;TI4 =: Akta Jual Beli 27( 27 )TI4TI5TI6TI7: Akta Jual Beli No.319/V/Kec.Skd/1992 tanggal 28Nopember 1992 ;: Sertifikat Hak Milik No. 1604/Kel.

• 60 K/TUN/2014

  PUTUSANNomor 60 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, tempat tinggal di Jalan H. Kalla Il Nomor13. RT/RW C/003, Campagaiya, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2.

  ,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantordi Jalan Tun Abdul Razak Hertasning Baru Kompleks PaoPao Permai BlokC3 Nomor 19, Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober2012;I. Prof. Dr. HAJI MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA.

  ,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tun Abdul Razak Hertasning BaruKompleks PaoPao Permai Blok C3 Nomor 19 Gowa, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012;Termohon Kasasi I,JL,UI,.V dahulu PembandingPembanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi 1,2,3;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon

  Bahwa bardasakan poin diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatasdengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwaMeskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dariPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketaPerdata dan ditambah dengan

  Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakanbahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.3.

• ., putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tanggal 20 September 2001 Jo putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:232/B/2001/PT.TUN JKT tanggal 2 Januari 2002 #Joputusan/penetapan kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 265 K/TUN/2002., tanggal 12 Oktober 2005, perkara gugatanHal. 2 dari 17 hal. Put.

  (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi);Bahwa perkara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJM, sebagaimanadimaksud Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2001 adalah perkaragugatan ELIZABETH PAHU dan keluarga (Tergugat hingga VIll) terhadapKEPALA KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG dan CAMAT LANDASANULIN KOTA BANJARBARU (Tergugat dan Tergugat Il sengketa TUN),karena telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa TUN berupa SKTbukti baru kepemilikan atas bidangbidang tanah atas nama RUSLI, dkkyang

  TUN Jakarta tidaklah siasia (berhasil),dengan dibatalkannya putusan PTUN Banjarmasin dan ditolaknya gugatanRUSLI, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKT tanggal 2 Januari 2002;Bahwa atas putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKTtanggal 2 Januari 2002, pihak RUSLI, dkk telah melakukan upaya hukumKasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, dengan register perkara kasasiNomor: 265 K/TUN/2002 tanggal 12 Oktober 2005.

  ., selakukuasa hukumnya yang telah mencabut permohonan kasasi dengan surattanggal 3 Februari 2005 dan Akta Pencabutan Permohonan KasasiPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 11 Juli 2005, akhirnyaMahkamah Agung RI telah mengeluarkan penetapan Nomor: 265K/TUN/2002., tanggal 12 Oktober 2005, dengan demikian perkara ini telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJMyang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin padatanggal 13 Maret 2002

  membayar biaya perkara;Atau:Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut Pengadilan dalam suatuperadilan yang baik dan benar;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa benar Para Tergugat pernah memiliki hubungan hukum denganPenggugat yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu dalam kaitannya denganpenanganan 2 (dua) perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor:03/G.TUN/2001/PTUN.Bjm dan perkara sengketa negara:09/G/TUN

• 387 K/TUN/2012

  Putusan Nomor 387 K/TUN/2012Berlian Mulia, sebagaimana dimaksud dalam point 5 angka dan 2, bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a yangberbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku karena pada waktu mengeluarkankeputusannya, ternyata Tergugat mengetahui bahwa Kuasa PertambanganEksplorasi No. 545/59/D. PE a/n CV.

  Putusan Nomor 387 K/TUN/2012Dalam Penangguhan1.Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari SuratKeputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/38/PW.TL/D. PE tanggal 12 Mei 2008,tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV.

  Putusan Nomor 387 K/TUN/20124. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUPOP/D.PE/ 2009 TB.09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUPOP atas nama PT. Inti Tiga BerlianMulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas994.1 Ha.;Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut perpanjanganKuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/59/KP/D.

  Putusan Nomor 387 K/TUN/201212sebagaimana tercantum dalam gugatan. Karena Penggugat adalah pihak yang tidakpunya kualitas untuk mengajukan gugatan;Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo.

  Putusan Nomor 387 K/TUN/201218Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489,000.00 Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 18

• 17 / B / 2014 / PT TUN. SBY

  PUTUSANNOMOR: 17/B/2014/ PT TUN.

  antara : SYAIFUDIN,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJHasanuddin, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, KecamCakranegara, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL WAHAB, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AdvePengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, beralamat di JKH Ahmad Dahlan Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kelurahan MKecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuKhusus tanggal 11Nopember 2013 No. 19 /LBHS/TUN

• (Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

  UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

  ) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

  Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

• Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1178/ Kelurahan Kijang tanggal 27 Juli1999 dan Surat Ukur No. 0490/98/R tanggal 04 September 1998 atasnama Hajjah Saodah/ Tergugat Il telah dibatalkan oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukumyang tetap vide putusan peninjauan kembali No. 142/PK/TUN/2011tanggal 12 Januari 2012.b.

  Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil butir 8 s/d 13 positagugatan sebab dasar alasan tersebut telah diperiksa dan telahdipertimbangkan dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNo. 17/G.TUN/2006/PTUNPbr tanggal 06 Nopember 2006 terakhir putusanpeninjauan kembali No. 142 PK/TUN/2011 tanggal 12 Januari 2012.. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memilikikekuatan hukum tetap tersebut pada pokok perkara memutuskan :a.

  Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 497/TUN/2007 tanggal 5Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :a. Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala KantorPertanahan kabupaten Bintan tersebut tidak diterima;b.

  Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat Kasasi ini.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Peninjauan Kembali Nomor142PK/TUN/2011 tanggal 12 Januari 2012 adalah sebagai berikut :a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintanb. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara.DASAR HUKUM1.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (L.N.

  Foto kopi putusan No. 497 K/TUN/2007 tertanggal 5 Februari 2009,selanjutnya diberi tanda T. 8.9. Foto kopi putusan No. 142 PK/TUN/2011 tertanggal 12 Januari 2012,selanjutnya diberi tanda T. 9.10.Foto kopi surat keterangan No.

• PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2020tanggal 22 Februari 2020 Jo.

  PerkaraNomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor 190 B/2019/ PT.TUN.JktJo.

  Perkara Nomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor190 B/2019/PT.TUN.Jkt Jo.

  216 K/TUN/2021 tanggal 13 Juli 2021 dariInformasi Perkara Mahkamah Agung RepublikIndonesia (fotokopi Sesuai dengan print out);: Buku.

  (PK) Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Peninjauan KembaliNomor: 52 PK/TUN/2021, yang pada pokoknya pada PutusanPeninjauan Kembali Nomor: 52 PK/TUN/2021 Menolak permohonanHalaman 143 dari 153 halaman Putusan Nomor: 210/G/2021/PTUN.JKTPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn.

• PENETAPANNomor 197/PENPP/2019/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, membaca : Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2019 denganregister Nomor 197/G/2019/PTUN.JKT; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta, tentang Penunjukan MajelisHakim tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 197/PENMH/2019/PTUN.JKT;Dalam perkara antara:UJANG