Ditemukan 12290 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 409/pdt.g/2011/pa.sbs 409/pid.b/2014/pn.bks
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE SUPRAPTA, SP
82 — 53
  • Sang Hyang Seri (Persero) No: III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011 dan Nomor: 409/SHS.02/SP/XI/2011 Tanggal 15 November 2011.44. 1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT untuk PADI NON HIBRIDA sebanyak 125.000 kg.45. 1 (satu) bundel Berita Acara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT TA.2011, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT untuk Padi Lahan Kering sebanyak 12.500 kg.46. 1 (satu
    Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PTSang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum Il Kontrak(APBNP)Nomor ; I.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/X1I/2011danNomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011,dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875, (tujuh ratusempat puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratusdua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) denganrincian per komoditi yaitu :1.
    Kaharuddin, MM sebagai Direktur Pemasaran PTSang Hyang Seri (Persero) sesuai Addendum Il Kontrak(APBNP)Nomor I11.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/X1I/2011danNomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011,dengan nilai kontrak sebesar Rp. 746.552.725.875, (tujuh ratusempat puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratusdua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), denganrincian per komoditi yaitu :1.
    Kaharuddin sesuai Adendum Il Kontrak APBNPNomor : IIIl.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011dan Nomor :409/SHS.02/SP/X1I/2011 tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilaikontrak sebesar Rp. 746.552.725.875.
    Kaharuddin sesuaiAdendum IlKontrak APBNP Nomor : IIILBENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/XI/2011dan Nomor : 409/SHS.02/SP/XI/2011tanggal 15 Nopember 2011. Dengan nilai kontraksebesar Rp. 746.552.725.875.Alokasi komoditi yang harus diadakan dan disalurkan di34 propinsi di Indonesia sesuai kontrak APBN (awal) adalah.
    PADI HIBRIDA PROVINSI / KABUPATEN ALOKAS KONTRAK ADENDUM Halaman1l61dari555 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpg PENGHEMATANNONgada 14.25012 Mangggarai Barat 9.0003 Nagekeo 7.5004 Sumba Tengah 12.000Jumlah 42.750 Alokasi BLBU 2011 untuk NTT yang diadakan oleh PT SHS sesuaiKontrak Adendum APBNP Nomor : III.BENIH/PPK/ADD/SP/19/BLBU/X1/2011dan Nomor : 409/SHS.02/SP/X1/2011 tanggal 15 Nopember 2011sebagai berikut :1.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 28-07-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0712/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 8 September 2016 — Pemohon dan termohon
14 — 7
  • AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002Putusan nomor 0001, Halaman 22 dari 25tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 31-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Rhl
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
ANDRI GUNAWAN
45 — 23
  • Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diKepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
    Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diHal 16 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl31.32.33.34.35.36.37.38.39.AO.Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
    Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluhribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletakdi Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Intervensi:
AGUS RIANSYAH, S.Ag
137 — 67
  • Bupati Lahat;Bahwa KPUD Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Berita Acara No.24/PY.04.1BA/1604/KPUkab/VIII/2017 telah sesuai dengan ketentuan padaPasal 409 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2017tentang Majelis Pemusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 25 danPasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisVerifikasi syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan
    bahwapada pokoknya Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Biro pemerintahan dan otonomidaerah kepada Tergugat kontradiktif karena isi nota dinas menyatakan belum bisamelaksanakan Pengganti antarwaktu atas nama Agus Riansyah, S.Ag terhadap Ir.Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGHudson Arpan, M.Si dikarenakan Pengganti Antarwaktu berasal daerah pemilihanLahat 1 dan itu merupakan pelanggaran prosedur sesuai dengan UndangundangNo. 23 Tahun 2014 Pasal 192 ayat (2); Menimbang, bahwa Pasal 409
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 118/Pid.C/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Achamd Fais
40 — 11
  • SOTB ATU 65313PRO JUSTITIA,BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATANNOREGS sssssscon va f BAP/ 422.117/2021 409 /Af4. Cf yzPada hari ini esses tA QAl eee HUI... seeeeeseereeectiohu 2021 sckitar pukul ......... WIB, saya IDA FAQEDQUI, SH.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 117/Pid.C/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Arif Sudiono
42 — 5
  • SOTB ATU 65313PRO JUSTITIA,BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATANNOREGS sssssscon va f BAP/ 422.117/2021 409 /Af4. Cf yzPada hari ini esses tA QAl eee HUI... seeeeeseereeectiohu 2021 sckitar pukul ......... WIB, saya IDA FAQEDQUI, SH.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Putus : 17-11-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 251/Pid.B/2016/PN Gto
Tanggal 17 Nopember 2016 — - ANITA RUMENGAN Alias NITA
27 — 6
  • kiri ukuran dua centimeter kali satu koma lima sentimeter titik,bengkak di hidung sebelah kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimetertitik, luka lecet di pipi sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimetertik, luka lecet di bibir atas bagian dalam ukuran tiga sentimeter kali nol koma tigacentimeter titik, bengkak di kepala sebelah kiri ukuran dua centimeter kali duacentimeter kali nol koma tiga centimeter titik, berdasarkan Hasil Visum Et RepertumNomor : 353/Peng/409
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Juli 2015 — BISTOK H. PARDEDE VS KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN);
163 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pardede Bagian IV D/II 409/8/1966 tanggal 1 Agustus 196 Presiden RI H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan didalam suratsurat (Bukti 18):1. B1874/Setneg/10/2005 tanggal 6102005 ke BIN RI2. B2344/Setneg/11/2005 tanggal 25112005 ke BIN RI3. B1696/Setneg/D5/05/2007 tanggal 22052007 ke BIN RI4.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 13 Maret 2019 — 1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.; 2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E LAWAN GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon, Propinsi Maluku; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.; 3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
138 — 59
  • diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalilHalaman 72 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNTergugat yang mempersoalkan mengenai penggabungan gugatan yangdilakukan oleh Para Penggugat adalah layak ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang(bevoegdheid), prosedur dan subtansi penerbitan objek sengketa 1 dan 2dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405, 406, 409
    kotamenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepadagubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usultersebut kepada gubernur.(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.Pasal 409
    /kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatananggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dihubungkandengan kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa secarahukum, Tergugat selaku Gubernur Maluku berwenang untuk menerbitkan objeksengketa 1 dan 2 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengujian aspekprosedur penerbitan kedua objek sengketa, Majelis Hakim selain mempedomaniPasal 405, 406, 409
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-06-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/PID/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — BOEDI SOETANTO dk
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;4 Menetapkan supaya Terdakwa masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409 / Pid / B / 2009 /PN.Jkt.Ut. tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I BOEDI SOETANTOdan Terdakwa II YULIUS TIRTA SOETANTO terbukti akan tetapi bukanmerupakan tindak pidana ;Menyatakan Terdakwa I BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTASOETANTO, lepas dari segala tuntutan
    ;165 1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No.Fax 0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K/Pid/2010 tanggal 4 Juni2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 409
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — SUGIHARTO, DKK VS PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
2074 — 712 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VERI OKIANTO, 409. ANGGA NOVANDI, 410. SATRIO BAGUS WICAKSONO, 411. ABDUL AZIZ, 412. ANDI MULYONO, 413. NANANG HIDAYAT, 414. MUHAMAD IRFAN, 415. MOCHAMAD AZIZ, 416. YUDI ANDRIANUS, 417. MUDI SISWANTO, 418. HELDI TRIYANA, 419. AGUS SUSANTO, 420. M. SUPRIYADI, 421. FERI IRAWAN, 422. ACHMAD JUNAEDI, 423. PAQIH SHIDIQ, 424. EDI PRASETYO, 425. CHANDRA PURAWAN, 426. NURYANTO SLAMET, 427. UDIN, 428. JAHRUDIN, 429. IIS IBROHIM, 430. DENY HASANUDIN, 431. SUWARNO, 432. MAHRUF, 433.
    VERI OKIANTO;409. ANGGA NOVANDI;410. SATRIO BAGUS WICAKSONO;411. ABDUL AZIZ;412. ANDI MULYONO;413. NANANG HIDAYAT;414. MUHAMAD IRFAN;415. MOCHAMAD AZIZ;416. YUDI ANDRIANUS;417. MUDI SISWANTO;418. HELDI TRIYANA;419. AGUS SUSANTO;420. M. SUPRIYADI;421. FERI IRAWAN;422. ACHMAD JUNAEDI;423. PAQIH SHIDIQ;424. EDI PRASETYO;425. CHANDRA PURAWAN;426. NURYANTO SLAMET;427. UDIN;428. JAHRUDIN;429. IIS IBROHIM;430. DENY HASANUDIN;431. SUWARNO;432. MAHRUF;433. SARTINO;434. YANTA;435. R. TOTO MUJIHARTO;436.
    VERI OKIANTO, 409.ANGGA NOVANDI, 410. SATRIO BAGUS WICAKSONO, 411. ABDULAZIZ, 412. ANDI MULYONO, 413. NANANG HIDAYAT, 414. MUHAMADIRFAN, 415. MOCHAMAD AZIZ, 416. YUDI ANDRIANUS, 417. MUDISISWANTO, 418. HELDI TRIYANA, 419. AGUS SUSANTO, 420. M.SUPRIYADI, 421. FERI IRAWAN, 422. ACHMAD JUNAEDI, 423. PAQIHSHIDIQ, 424. EDI PRASETYO, 425. CHANDRA PURAWAN, 426.NURYANTO SLAMET, 427. UDIN, 428. JAHRUDIN, 429. IIS IBROHIM,430. DENY HASANUDIN, 431. SUWARNO, 432. MAHRUF, 433.SARTINO, 434. YANTA, 435. R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-02-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — PT. WINGOH ALBINDO VS 1. EMI RAHAYU, DKK
147 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 409 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 3 September antaraArdiansyah dkk melawan PT.Kawasaki Motor Indonesia, antara lainmempertimbangkan penerapan hukum terkait PHK mutlak merujukHalaman 21 dari 26 hal. Put.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 110/Pid.C/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Jihan Rahmadhani
52 — 3
  • SOTB ATU 65313PRO JUSTITIA,BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATANNOREGS sssssscon va f BAP/ 422.117/2021 409 /Af4. Cf yzPada hari ini esses tA QAl eee HUI... seeeeeseereeectiohu 2021 sckitar pukul ......... WIB, saya IDA FAQEDQUI, SH.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Agama Perceraian
Putus : 26-02-2015 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.BKS
Tanggal 26 Februari 2015 — perdata - penggugat NY.KHO ANI MARDIANA tergugat KAWI RACHMAT
25 — 5
  • Foto copy Kutipan Akta Perkawinan NO. 409/K/2007 Tanggal 9 April 2007, sesuai aslbukti P1 ;2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6386/PL/I/2009 Tanggal 5 Oktober 2009, sesuaiash bukti P2;3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275030912070100 Tanggal 24 April 2012, copy daricopy bukti P3;4.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-11-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 340 / PID. B / 2013 / PN. PO.
Tanggal 11 Desember 2013 — T I : ARLIGA YOHANANTA DWI SYAHPUTRA bin SLAMET HARYONO T II : HADI SAPUTRA bin SUKADI T III : SOLIKIN alias KIKIN bin SARDJUKI T IV : IRWAN ADITAMA alias TAMA bin SANTOSO
49 — 13
  • Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor 340/409/PID.B/AN/2013/PN.PO sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 20 Nopember 2013 ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — SYAFARUDIN, SE.MBA Als.DIDIN Bin Alm.SYARIF DANI
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto copy resep obat tanggal 08 Oktober 2011 dari dr.EDDY F.GINTING ;on. 2 (dua) lembar fotocopy resume rekam medik Nomor : 409/440/RS/TU1/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 atas nama KHRISTIANTO YUDHAyang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EDDY F. GINTING, dokterumum pada Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dengan hasilkesimpulan ketergantungan obat narkotik golongan stimulant jenisMetamphetamina (sabusabu) dan dianjurkan rehabilitasi pasien kepanti rehabilitasi narkotika ;6.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN Bon
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
RESKY PRADHANA ROMLI
Terdakwa:
LEO CHANDRA Bin SYAMSUL ALAM TELLONG
57 — 30
  • LAB : 9663/NNF/2017 tanggal 2 November 2017 dengankesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3364/2017/NNF seperti tersebutdalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 409/041805/1/2017tanggal 23 Oktober 2017, dengan hasil penimbangan 8 (delapan) poket dengantotal berat kotor 3,32 gram dan berat bersih 1,16 gram serta disisinkan
Pengadilan PN KLATEN Perdata Tanah
Register : 02-09-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.Klt
Tanggal 3 April 2014 — NY. SUYATI, dkk vs NY. LIANAWATY, dkk
73 — 23
  • SKCK, KTPtiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387, nomor:145/409 dan nomor: 145/386 dan surat kuasa) dan penerbitan suratijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013, enam peristiwahukum dan perbuatan hukum semua di Klaten tanggal 02092013dalam ralat untuk surat kuasa dan surat ijin kuasa insidentil menjadi03092013.
    tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasainsidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karenasurat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namunsaat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409
    tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasa insidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karena surat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namun saat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Pengegugat, surat keterangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
Tanggal 18 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap.
82 — 52
  • SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut : No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.
    SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107Kerja Nomor 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut :dan Surat Perintah Mulai No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pemohon dan Termohon
8 — 4
  • terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409