demikian jika bukti saksi kedua ditambah denganbukti saksi pertama, maka kedua bukti tersebut merupakan bukti yang cukup untukmengungkapkan suatu fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dansekaligus mendukung dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Tergugat telahmempunyai WIL dan juga telah melakukan KDRT pada kaki Penggugat sampaimengalami memar, dengan demikian Tergugat telan melanggar Pasal 5 dan 6UndangUndang Nomo3 23 Tahun 2005 tentang Penghapusan

KDRT;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 dan bukti saksi tersebutdiatas, Majelis Hakim telah memperoleh faktafakta hukum yaitu: BahwaPenggugatdan Tergugat adalah suamiisteri; Bahwaantara Penggugatdan Tergugat terjadi pertengkaran; Bahwa penyebab pertangkaran karena Tergugat sering main play station, sukanongkrong dan mempunyai WIL; Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2016, selamaitu antara keduanya tidak

Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalamPasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

dengan hasil pemeriksaan kepala diketemukan lukarobek dibelakang kepala ukuran 3x1x1 dengan Dianosa Luka Robekbelakang kepala dengan kesimpulan Kerusakan tersebut diatasHalaman 3 dari 9 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Miydisebabkan oleh Persentuhan dengan barangbarang tumpul yang hal initidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajibanjabatan atau pekerjaan ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 44ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

pertimbanganpertimbangan hukumyang tepat dan benar, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan NegeriMedan tertanggal 29 Juli 2015 Nomor : 1148/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, yangdimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatunkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;Memperhatikan Pasal 49 huruf (a) juncto pasal 9 ayat 1 Undangundang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

KDRT dan Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

Sering terjadi percekcokan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat yang mengarah pada rumah tangga berantakan dantidak dapat lagi untuk dipertahankan; Penggugat Berupaya Mengadukan Kepihak Yang berwajib.Pasal 49 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT):TentangPenelantaran Istri dan Anak di (Polres Buton);5.

Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalamPasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

menelantarkan orang Iain;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undangundang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa seorang suami adalah kepalarumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segalasesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasukmemberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istr1;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU Penghapusan

KDRT) disebutkan :7(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang salingbersesuaian satu dengan lainnya dan alat bukti lain, telah ditemukan faktafaktasebagai berikut: Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 terdakwa menikah dengan AgustinaJehubebjanan secara

tangga adalah setiapperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran, dengan demikian gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangandua orang saksi dan maksud dari pasal tersebut Majelis menilai gugatanPenggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menghindari kemudharatan bagi kedua belahpihak, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2004tentang penghapusan

KDRT adalah jaminan yang diberikan negara untukmencegah terjadinya KDRT tersebut, Majelis menilai telah cukup alasan bagiPenggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat(2) UUP Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan duaorang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, diperoleh faktafakta dipersidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah padatanggal 12 Oktober 2009

Penggugat diminta Tergugatkembali ke rumah dengan janji Tergugat tidak akan mengulangi kembaliperbuatan selingkuhnya.Bahwa Penggugat telah membuat Laporan Polisi NomorLP/240/I/YAN.2.5/ 2020/SPKT PMJ tanggal 14 Januari 2020 atas dugaantindak pidana perzinahan dan atau kekerasan psikis dalam rumah tanggapasal 284 KUHP dan pasal 45 Undang Undang nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT (UU Penghapusan KDRT) di Polda MetroJaya.

telahdipertimbangkan di atas, maka tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1dan 33 Undangundang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi oleh karena itu alasanperceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jispasal 5 dan 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan

KDRT;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqhdalam Kitab Ghayatul Maram lil Syaihil Majdi yang diambil alih menjadipendapat Majelis sebagai berikut :RSS YHARSG RSE SArtinya : Ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, makaHakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinyadengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telahHal. 10 dari 13 halaman *Putusan

RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

dilarang menelantarkan orang dalamlingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suamdilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaHalaman 9 dari 10 HalamanPenetapan Nomor 40/Padt.P/2018/PN GinPasal 9 UU Penghapusan

KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan peraturanperaturan

sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anakanak tersebutdewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugatputus karena gugatan cerai, bukan cerai talak, akan tetapi perlakuanTergugat kepada Penggugat sebagaimana tergambar dalam faktafakta dipersidangan, kesemua itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasanHal. 11 dari 13 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Sgm.dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT, yaitu perbuatanTergugat yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan atau penderitaanpsikologis bagi Penggugat dan atau penelantaran rumah tangga;Menimbnag, bahwa untuk menghentikan kelakuan Tergugattersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harusdikabulkan dengan tidak mengabaikan hakhak kebendaan yang dapatdiperoleh Penggugat akibat putusnya perkawinan, salah satu diantaranyaadalah mutah sebagaimana maksud Putusan MARI No. 441 K/AG./1996,tanggal 22 September 1998 bahwa faktor kesalahan

Sutan.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan danmelaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan guna diporses lebih lanjut.Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3612/Pid.Sus/2015/PN Mdnwocnseaon Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 44 ayat (1) UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. AtauKedua= Bahwa ia Terdakwa MARAHSAKTI Als.

disebut dengan UUPenghapusan KDRT) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkanorang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlakubaginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalamperkara ini seorang suami dilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan

KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan peraturanperaturan

Tergugat abai terhadap anakanak dan lebih sibuk dengan urusannyasendiri untuk kepentingan yang tidak jelas;Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polda DIY atas TindakPidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara menelantarkanrumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.23Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dengan korban yaitu Penggugatsendiri beserta 2 (dua) orang anak di bawah umur hasil perkawinanPenggugat dengan Tergugat dengan Surat Tanda Bukti Lapor dari POLDADIY Nomor

orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya.Bahwa, perbuatan Tergugat meninggalkan Istri dan Anak tanpa nafkah lahirbatin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban Tergugat sebagaiSuami terhadap Istri dan melanggar kewajiban Tergugat sebagai Orang tuaterhadap Anak;Bahwa, tindakan Tergugat sebagaimana poin diatas tergolong tindakanmenelantarkan Istri dan Anak, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga (UU Penghapusan

KDRT), yang berbunyi:Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenaHal. 5 dari 13 Hal.

Menyatakan terdakwa ANONIM terbukti secara secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkaradikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa dan saksi korban BNONIM.4.

Put No1559 K/PID.SUS/ 2008Tentang Penghapusan KDRT. ;3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIN MAHENDROdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. ;4. Menetapkan barang bukti berupa : pisau dapur dirampas untukdimusnahkan. ;5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004( UU penghapusan KDRT ) pasal 9 ayat (1) juncto pasal 5 hurufd ;9.10.Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pasal 34 ayat(1) ;Bahwa harapan dan keinginan Penggugat untuk mempertahankansampai hampir 2 tahun tidak ada tanda tanda perbaikan , bahkanselama itu pula Penggugat