Saleh Nizar (TermohonPK/Penggugat asal) adalah cacat hukum/batal demi hukum;Alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Ketiga:Alasan PK ketiga ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf e;Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa Termohon PK/Penggugat asal

berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatasmaka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telahterbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimanadakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan ataumelepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwaharuslah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya,tingkatnya

Pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanPutusan yang bertentangan satu dengan yang lain.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf e jo. Pasal 69 huruf dUndang Undang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwaPermohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangHal. 9 dari 26 Hal.

Putusan Nomor 192 PK/Pdt/20131010sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanPutusan yang bertentangan satu dengan yang lain, maka tenggang waktumengajukan permohonan peninjauan kembali diajukan sejak Putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihakyang berperkara;Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunanrumah yang terletak di Jalan Brantas Il Nomor 37 RT 001 RW 05 KelurahanSumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (SHM

Pasal 55 ayat 2 AD/ART (PALSU):Pimpinan Fraksi di setiap tingkatan ditentukan oleh Pimpinan Partaimenurut tingkatnya dari anggota Fraksi dalam struktur kepengurusanPartai sesuai tingkatnya setelah mendapat persetujuan dari DPP.17.Bahwa TERGUGAT Prof Dr S BUDHISANTOSO Penanggung JawabKongres tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kongressehingga Panitia Kongres Partai Demokrat tidak melaksanakan prosesVerifikasi Bakal Calon Ketua Umum Partai Demokrat sebagaimana mestinyaAD/ART dan PERATURAN

karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan hal yang samamengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak paling tidak selama6 (enam) bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalinkomunkasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga tidak sebatas pertengkaran mulut atau kekerasan fisik, pertengkarandalam rumah tangga ada banyak ragam dan tingkatnya

THUKUL SANTOSA SUBahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi kenal dengannamanya Sarinem ;Bahwa Saksi sebagai ahli Psikologi ;Bahwa saksi sebagai ahli Psikologi di Kedokteran UGM dan di UniversitasUGM ;Bahwa Saksi pernah memeriksa Sarinem ,Saksi memeriksa Sarinem diRumah Sakit Khusus Puri Nirmala pada tahun 2012 ;Bahwa menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan = saksi , Sarinem ituadalah termasuk Retardasi mental tingkat sedang ;Bahwa Retardasi ada 3 ( tiga ) tingkatnya, ada Retardasi

yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Bahwa adapun alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkaratersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut : Ditemukannya alat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan ; Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;2.

Bahwa adalah patut manakala setiap perkara yang diajukan dalam tingkatbanding, Majelis Hakim yang lebih tinggi tingkatnya berkeinginan untukkembali mengkaji, meneliti dan mempertimbangkan setiap masalah hukumyang dimintakan untuk itu, seperti hal dalam perkara in casu yang ternyatadalam kasus posisi ini Pengadilan Tinggi Manado tidak mempelajari,mencermati secara benar akan alasanalasan sebagaimana nyata yangdiajukan pada tingkat banding, seyogyanyanya bahwa dari pembuktianPenggugat/Pembanding Pemohon

Nomor 67 PK/Pdt/2021Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 1 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suati soal yang sama atas dasar yangsama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain terdapat kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata terdapat novum berupa:1.8.Surat Permohonan

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu sama dengan yang lain;6.

ketentuan pasal 295 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan Permohonan peninjauanKembali dapat diajukan apabila dalam putusan hakim yang bersangkutanterdapat kekeliruan yang nyata melainkan didasarkan pula kepada ketentuanpasal 67 butir e Undangundang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah berdasarkan Undangundang Nomor: 5 Tahun 2004, yang menyatakanApabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

2011 nyatanyata telah kelirukarena melanggar asas keseimbangan, asas keadilan dan asas integrasiyang menjadi landasan historis dan filosofis dari lahirnya Undang undangRepublik Indonesia nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Membayar Utang;KETIGABahwa, pertimbangan hukum dalam putusan seperti tersebut diatas nyata kelirukarena diantara Kreditur Pemohon WEMPY DAHONG dengan Debitur PailitHERRY mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripadayang dituntut;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;1011e Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata;4 Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya hanyamenyatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sehingga olehkarenanya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;5 Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan adanyaNovum (surat bukti baru) yang bersifat menentukan, dimana apabila antara pihakpihak yang sama menoenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

pemilih di daerah tersebut;Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudiandihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon, MahkamahAgung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa alasan yang dapat digunakan dalam permohonan Hak Uji Materiiladalah karena materi muatan dari peraturan perundangundangan yangtingkatnya di bawah undangundang dianggap bertentangan denganperaturan perundangundangan yang tingkatnya

(bukti P.PK.1A) yo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor : 135/Perd/1994/PT.KT.Smda. yo Putusan MahkamahAgung RI.No.2377 K/Pdt/1995 tanggal 27 Nopember 1997 (bukti P.PK.1C),yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dikatagorikansebagai bukti baru untuk permohonan Peninjauan Kembali yang dalam halini merupakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih duluatau tingkatnya sama serta obyek sengketanya sama putusan perkara yangdimohonkan Peninjauan Kembali

yangmemeriksa dan mengadili perkara ini adalah salah menerapkan hukumsebab telah mengkesampingkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 624K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22Maret 1972 yang dijadikan acuan dalam memutus perkara ini padahalsudah ada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang dapat dijadikanacuan dalam menentukan sikap untuk mengambil putusan perkara ini dantata urutannya kedudukan UndangUndang lebih tinggi tingkatnya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.e.

Pasal 67 hurufe : Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;B. Pasal 67 huruff : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata;C. Pasal67 hurufb : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan;Ad. A.

Pasal 67 huruf e: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;Bahwa didalam alasan Peninjauan Kembali yang mendasarkan Pasal 67huruf e disyaratkan halhal sebagai berikut:1.Pihakpihak yang bersengketa di dalam 2 (dua) putusan adalah sama;Bahwa dalam perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3249 K/Pdt/2012 tertanggal 5 Desember 2013 Juncto

menempati dengan seizin Tergugat untuk mengosongkandan menyerahkan persil dan gedung sengketa kepadaPenggugat tidak dapat diterima;Kesimpulan:Dari kedua putusan tersebut di atas telah nyata bahwa terdapatpertentangan satu dengan yang lain;Bahwa dari alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang telahdiuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan PermohonanPeninjauan Kembali telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal67 huruf e: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama atau sama tingkatnya

dibawah inisebagai berikut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk warisan bertingkat (munasakhat), dimanaseseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang meninggalkan ahli waris, yang kemudianahli waris tersebut meninggal dunia pula (pewaris berikutnya) yang juga meninggalkan ahliwaris, dan begitu seterusnya secara garis lurus (vertikal) dari seseorang kepada anaknya,terus cucunya, terus cicitnya secara bertingkat, dan kemungkinan ahli waris menyampingseperti saudara, bapak saudara dll, yang setiap tingkatnya

Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sahmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Karenakelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang LainMeninggal Dunia sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya, tingkatnya