,MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusanmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal28 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUHARDI, HS PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HERU HARIYANTA, SH,Penuntut Umum dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;Hakim Ketua MajelisA. A. PUTU PUTRA ARIYANA, SHHakim Anggota Hakim Anggota IlBERTHA ARRY WAHYUNI, SH.,MKn DYAH RETNO YULIARTI, SH.

hukum sertauraian pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas maka telah nyata adanyaperan serta dari terdakwa dalam melakukan adanya suatu tindak pidana yang mana atasperbuatan tersebut telah membuat banyak pihak mengalami kerugian materil yangtidak sedikit, terutama bagi para saksisaksi yang telah memberikan keterangannyadidepan persidangan bahwa mereka telah merasa dibohongi serta dirugikan karenaadanya perbuatan terdakwa bersama denga sdr.MUH ASRI.17Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelisa

Int19, Bukti P12 = Bukti T33 =Bukti TII Int20, Bukti P6 = Bukti TII Int 14, Bukti P5, BuktiT20, Bukti T21, serta keterangan saksi di persidangan danpemeriksaan setempat objek sengketa a quo, ditemukan faktahukum bahwa memang benar adanya permasalahan kekeliruanletak fisik tanah sengketa dan kepemilikan yang masuk kedalam keperdataan yang harus diselesaikan oleh PemohonKasasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan putusan Majelisa

Pemohon Kasasi telah jelas menunjukan letak batasbatas tanahSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12802/Desa Duren Jaya,dan batasbatas tanah objek sengketa;Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelisa quo yang diambil alin olen Judex Facti pada halaman 121paragraf kedua, dengan menyatakan bahwa setelah dilakukanpemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta hukum bahwaPemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan secara jelasmengenai letak dan batas tanah Pemohon Kasasi yangtumpang tindih + 500 M?

Keberatan Terhadap Pertimbangan Penundaan PelaksanaanObjek Sengketa;Bahwa pada halaman 123 paragraf ketiga putusan Majelisa quo tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkatbanding, menyatakan bahwa setelah mencermati buktibukti dansaksi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkanpermohonan penundaan karena tidak adanya hal yang mendesakyang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi yang sangatdirugikan jika objek sengketa

oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam Perjanjian Kredit yangmelanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut,sebagaimana diatur didalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis a quo tidaktepat dan mengadaada dikarenakan pengetahuan yang sempit dalammenunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yangmana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelisa

Termohon tidak setuju dengan syarat dan ketentuan kredityang berlaku pada Pemohon, calon Termohon dapat mengajukanpermohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginancalon Termohon;Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untukmenemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit untuk mendapatkandebitur karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan nonbank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antarbankbank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelisa

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu olehNurul Hijrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon/TergugatRekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;Ketua MajelisA.

Majelis Hakim, JONI, S.H,M.H. dan ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H M.Hum. masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdidampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut , dibantu HENDRAKUSUMA WARDANA, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Yogyakarta, dihadiri oleh SUHARYAWAN, S.H. sebagai Penuntut Umumserta dihadiri Terdakwa MOHAMMAD CAHYO FEBISONO; Hakim Ketua Majelisa

Dengan demikian terbukti dantidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasarhukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon.Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo bahwa Pemohon tidakmemiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa Konsumen di BPSKKabupaten Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat danbertentangan dengan perundangundangan yang ada, seharusnya Majelisa quo mempertimbangkan adanya perjanjian kredit yang mengikatPemohon dan Termohon yang memilin domisili

Nomor 1391 K/Pdt.SusBPSkK/2017yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelisa quo yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut.Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimanacaranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakanbahwa terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit yang telahdisepakati dan ditandatangani oleh para pihak, sementara perjanjiankredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang a quo.

H.Mohammad Hatta serta gambar utama bagian belakang gedung DPR dan MPR RI yang telahdisita adalah PALSU ;15Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas nyataterdapat perbuatan Terdakwa yang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakanrupiah palsu, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelisa Hakim berpendapat bahwa

., dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh Nurul Hijrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiriPenggugat dan Tergugat;Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.AHakimhakim AnggotaDangas Siregar, S.H.I., M.H Fadhilah Halim, S.H.I., M.HPanitera PenggantiNurul Hijrah, S.AgPerincian Biaya;1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,1 Biaya Proses Rp. 50.000,2 Biaya Panggilan Rp. 220.000,3.

dimaksud tidak perlu Penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, dan jika kontrak berakhir berakhirlahhubungan kerja dan tidak ada hak pekerja dalam bentuk apapunsebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah diterimaPemohon Kasasi, dengan demikian walaupun ada UndangUndang TenagaKerja dan Perangkat Peraturan lainnya dibuat oleh yang berwenang tidakdapat melindungi hak pekerja/ouruh, akan tetapi keberatan PemohonKasasi dalam hal ini hanya berharap kepada Majelisa

SURYO HENDRATMOKO, SH dan SUPARNA, SHsebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUWANDI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan ELIARMI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dandihadiri pula oleh terdakwa .HakimHakim Anggota Hakim Ketua MajelisA. SURYO HENDRATMOKO, SH TUMPAL NAPITUPULU, SH,M.Hum 18SUPARNA, SH.Panitera Pengganti,SUWANDI, SH

HusnulYakin,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengantanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut,didampingi HakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera PenggantiNur Azizah, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiriPemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Hakim Anggota, Ketua Majelisa,Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH Dra.Hj.

., M.H sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat;Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.AHakimhakim AnggotaDangas Siregar, S.H.I., M.H Fadhilah Halim, S.H.I., M.HPanitera PenggantiDrs. Bakhtiar, S.E., M.HPerincian Biaya Proses Perkara;1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,1 Biaya ATK Rp. 50.000,2 Biaya Panggilan Rp. 450.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4 Biaya Materai Rp. 6.000,Putusan Mahkamah Syariyah KualasimpangNo. ....

Hukum Pidana materiil dan formiil serta tidakada alasan pemaaf dan/atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telahmemberikan keterangannya di persidangan yang kemudian dihubungkandengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, unsur barang siapadalam perkara ini adalah Terdakwa ICAN CHANDRA Bin SAPRI yangmerupakan Warga Negara Indonesia yang telah berusia 22 tahun, dimana usiaini merupakan usia yang telah dianggap cakap hukum serta Majelisa

., M.H, selaku Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Aceh Utara di hadapan Terdakwa;Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.APutusan Mahkamah Syariyah LhoksukonNomor 3/JN/2019/MS.LSKHalaman 23 dari 23Hakimhakim AnggotaSaid Nurul Hadi, S.H.I., M.E. Wafa, S.H.I., M.HPanitera PenggantiMahmuddin, S.AgPutusan Mahkamah Syariyah LhoksukonNomor 3/JN/2019/MS.LSKHalaman 24 dari 23

., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diwakillKuasanya Hukumnya dan Termohon.Ketua MajelisA. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.Hakim Anggota Hakim Anggota IIMaulizatul Wahdah Amalia, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.lI.S.H.I., M.H.Panitera Pengganti Ansar, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 275.000,4. Materai Rp. 10.000,5.

., M.H masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakimhakim Anggota dan dibantuPutusan Mahkamah Syariyah KualasimpangNomor 28/JN/2018/MS.KSGHalaman 19 dari 19oleh Nurul Hijrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Helfandra Busrian,S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang di hadapan ParaTerdakwa;Ketua MajelisA.

tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;Mengingat akan ketentuan pasal 78 KUHP, Undang UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan peraturanhalaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor : 336/PID/2009/PT.Bdglain yang bersangkutan =;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Menguatkan selaOl Juniputusan2009,dimintakan banding MembebankanPengadilanNomorbiayaUmum =;Bekasitanggal797/Pid.B/2009/PN.Bks.yangPenuntutNegeritersebut ;perkara dalam kedua tingkatperadilan kepada Negara ;Demikianlah,MajelisA

., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri olen Harri Citra Kesuma,S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon di hadapanTerdakwa;Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.AHakimhakim AnggotaWafa, S.H.I., M.H Riki Dermawan, S.H.IPanitera PenggantiMusmulliadi, S.H.I., M.HPutusan Mahkamah Syariyah LhoksukonNomor 9/JN/2019/MS.LSKHalaman 23 dari 22

., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh NurulHijrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.AHakimhakim AnggotaDangas Siregar, S.H.I., M.H Fadhilah Halim, S.H.I., M.HPanitera PenggantiNurul Hijrah, S.AgPerincian Biaya Proses Perkara;1.