Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDO SEPADAN JAYA;
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajak masukan tersebut merupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanBKP dan obyek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik bedawilayah KPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKPberdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf c UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA,
141 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;3) bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahHalaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 196/B/PK/PJK/2016unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1666/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 25
  • TDK.Electronics Indonesia dan punya penghasil untuk menghidupi dia dankedua anakanaknya; Bahwa setahu saksi mendidik anakanaknya dengan baik dan akhlaknyajuga baik; ; Bahwa setahu saksi Penggugat sangat memperhatikan kedua anaknya;Bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban dan gugatan rekonvensi,Tergugat telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut :iL,Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxx.Ket/G/XIl/2020, tanggal 07Desember 2020, yang isinya menerangkan Tergugat masih bekerja sampalsekarang, dikeluarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , tidak dapat dibenarkan, karena dailildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) merupakan Sawit terpadu (integrated)dengan unit pengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
69 — 38
  • Ad Hoc;Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
    UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor : 49/G/2011/PTUNPLG6624.25.26.21sHK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pencurian
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 12/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Dodding ,JPU,Supriyadi, SH
50 — 18
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pkl
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
YAHYA
Tergugat:
1.MUSTOFA bin H. KAMIL
2.MUSTAJAB bin H. KAMIL
Turut Tergugat:
2.HUSNUL MAROM
3.M. DZIKRI
4.M. FARID AHWAM
5.ANISAH SETYA SODIQOH
107 — 10
  • Kehilangan penghasil atas obyek sengketa tanah bilamanaditanami ketela pohon, setiap setiap tahun menghasilkan @Rp.5.000.000, selama 5 (lima) tahun sama denganRp.5000.000, X 5 =Rp. 25.000.000,b. Biaya perkara di Pengadilan sampai dengan selesal =Rp.300.000.000,c. Biayapengacara = Rp.250.000.000, +d. Totala+b+c = Rp.575.000.000, (limara tus tujuh puluh lima juta rupiah)8.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP
152 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;. bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbandingsebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575 tidak
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 09-11-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 73/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 9 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : NURJAYA SUKA Diwakili Oleh : EMELYANIE, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. Karya Dewi Putra
114 — 57
  • No. 73/PDT/2016/PT.PLK20.2s22sdan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubahfungsi menjadi perkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringanserta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikankontribusi terjadinya pemanasan global.Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pencurian
Register : 05-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 7 Maret 2016 — Terdakwa I Naim Bin Pugu dan Terdakwa II Asri Bin Bekkong ,JPU,Niswan Kadir, SH
39 — 12
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Pengadilan PT PADANG Perdata Waris
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 100/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Baharuddin Melawan : Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang, dkk.
92 — 92
  • Perobuatan Tergugat Ill ini jelasmengakibatkan sertifikat tanah sengketa menjadi cacat yuridis;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh tanah sengketa danselanjutnya mensertifikatkannya, tanoa mempedulikan 2 bagian hak Penggguatsebagiamana dimaksud dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG baikmengenai tanahnya maupun mengenai hasil panen padinya jelas sangatmerugikan Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanahsengketa seluas 5.725 M2 dan kehilangan penghasil padi dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabangpusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UU No.8/
Pengadilan PN SOE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SOE Nomor -9/Pdt.G/2020/PN Soe
Tanggal 14 Juli 2020 — -HENDRIK TASUAB (PENGGUGAT) LAWAN -OCE TAPATAB Alias OKTIFIANUS TOTO Alias OCE TAPATAB,DK (TERGUGAT)
132 — 52
  • induk sapi milik Penggugat yang belum sempat dilakukanpenandaan dengan menggunakan cap milik Penggugat dikarenakan sapitersebut melompat keluar dari kandangnya, namun saat melompat keluarkadang tersebut pada paha kanan bagian dalam hingga ke perut sapi terkenatertusuk pagar, sehingga mengalami luka dan luka tersebut membekas sampaidengan saat ini, hal mana sebagai tanda bahwa sapi sengketa adalah sapi milikdari Penggugat;Menimbang, bahwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakansalah satu daerah penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — DARMAN DARMIN, dk vs TAMIN CHANDRA
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Tentang Kerugian MaterilBahwa adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Para Pemohon Kasasisemula Para Pembanding/Para Penggugat adalah kehilangan Pendapatan dariHasil Karet yang selama ini diambil oleh Keluarga Termohon Kasasi semulaTerbanding/Tergugat yakni selama 49 Tahun dengan penghasil
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA BANJARBARU Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 37
  • Bjbsebesar Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) maka kepada Tergugatharusnya dapat memberikan gaji dari penghasilan tersebut sebesar 1/3(satu pertiga) dari penghasil Tergugat kepada anak kedua Penggugat danTergugat dengan jalan dipotong langsung melalui bendahara gaji yangdimasukan langsung ke rekening anak kedua Penggugat dan Tergugatbernama ANAK KEDUA lahir di Banjarmasin tanggal 15 Desember 2002;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
143 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20163) Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalamistiah unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudiandiasumsikan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 25-06-2014 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Kray
Tanggal 22 Oktober 2013 — H. Kamidi Yoto Atmojo vs 1. Nita Mei Ayulistiyani, 2. Siti Lestari,
79 — 12
  • Jadi mestinya Penggugat harus sangat hatihatimenuduh selingkuh dengan alasan surat kaleng karena bisa dilaporkan telahPutusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 11101112melakukan tindak pidana ke pihak berwajib oleh TergugatBahwa posita 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengenai Penggugatjatuh miskin karena Penggugat masih mempunyai banyak harta dan masihmempunyai penghasil tetap sebagai karyawan pabrik gula Tasikmadu yang lebihdari cukup.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) adalah tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafaktadan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo adalahperkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan PN SOE Perdata Agama Perceraian
Register : 25-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SOE Nomor -17/Pdt.G/2019/PN.Soe
Tanggal 29 Oktober 2019 — -AYUB AKUN OEMATAN, DKK, (PENGGUGAT) -MIKAEL OEMATAN, DKK, (TERGUGAT)
124 — 139
  • Pemerintah memperhatikan Pembangunan Desa BesanaBahwa pada masa neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAThasil alam (Kayu penghasil lilin dan madu / hau oni) yang berada dimuarakali Noemetan (Tanah Noemetanpoin /sengketa) hasil dipanen oleh neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAT tanpa dikomplen olehneneknenek/orang tuaorang tua para TERGUGAT atau masyarakatumum.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 63/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat IV : GAFUR Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Pembanding/Penggugat II : LA FUDI Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Pembanding/Penggugat III : ARFIN Alias LA RUFINI Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Pembanding/Penggugat I : KADIR TARAPE Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN pROV. SULTRA cq. BADAN PERTANAHAN KAB. MUNA
Terbanding/Tergugat I : WA ALUSU
101 — 58
  • REKONVESI1.2:Tergugat dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat RekonvensiPara Penggugat dalam konvensi sekarang menjadi para TergugatrekonvensiBahwa pada awal bulan Agustus 2018 Penggugat Rekonvensi mencobakeberuntungan di Jayapura dengan membuka warung untuk berjualanberupa Kuekue, makanan ringan lainnya, bensin, pinang, dan pakaianjadi.Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat Rekonvensi memperolehhasil bersih setiap hari Rp 400,000, samapai dengan Rp. 500,000,Bahwa pada bulan sepetember 2018 penghasil